Xcloud.id

Tag: Mochamad Iriawan

  • Indonesia vs Singapura Perbedaan Regulasi AI dan Machine Learning yang Tentukan Masa Depan Teknologi – Halaman all

    Indonesia vs Singapura Perbedaan Regulasi AI dan Machine Learning yang Tentukan Masa Depan Teknologi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia dan Singapura sedang berada di jalur yang berbeda dalam hal regulasi AI dan Machine Learning, yang dapat mempengaruhi arah perkembangan teknologi di kedua negara. 

    Singapura telah menunjukkan komitmen yang jelas dengan kebijakan yang terstruktur untuk mengatur dan mendorong inovasi di sektor teknologi, sementara Indonesia masih berjuang untuk menetapkan regulasi yang solid di tengah kemajuan pesat teknologi ini.

    Apa yang membedakan kedua negara dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin?

    Dua advokat mancanegara, Chow Kin Wah dan Hilton Romney King, membagikan keahlian mereka di bidang hukum kepada advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam webinar internasional bertajuk “Legal Aspects of the LoI & the MoU As Well as Issues Related to AI and Copyright Data Centres” pada Jumat (21/3/2025). 

    Acara yang berlangsung di Peradi Tower, Jakarta, ini membahas regulasi artificial intelligence (AI), hak cipta pusat data, serta aspek hukum dalam Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU).

    Chow Kin Wah, advokat dari Kantor Hukum Suryomurcito & Co, mengupas tantangan regulasi AI dan hak cipta dalam pengelolaan pusat data. 

    Menurutnya, regulasi AI dan machine learning saat ini menjadi perdebatan global, terutama terkait penggunaan data untuk pengembangan teknologi tersebut. 

    Dia menyoroti bahwa perlindungan data dan privasi sangat bergantung pada kebijakan masing-masing negara.

    “Penggunaan AI dan machine learning di Singapura hukumnya jelas, sedangkan di Indonesia masih kurang jelas,”ungkap Chow dalam keterangannya pada Sabtu (22/3/2025).

    Chow menjelaskan bahwa awalnya investasi AI dan pusat data berpusat di Singapura. 

    Namun, karena keterbatasan pasokan listrik, banyak perusahaan kemudian memindahkan investasi mereka ke Johor Bahru, Malaysia, dan Indonesia. Lonjakan penggunaan pusat data semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan AI dan kebutuhan penyimpanan data.

    Chow juga menekankan bahwa semakin ketatnya regulasi hak cipta dapat menghambat pengembangan AI.

    “Ketika kita menegakkan hak cipta terlalu ketat, maka pengembangan AI bisa mati,” tandasnya.

    Sementara itu, Hilton Romney King dari Kantor Hukum Makarim & Tira membahas aspek hukum dalam penyusunan LoI dan MoU. 

    Ia menekankan bahwa MoU adalah tahap awal menuju perjanjian yang lebih spesifik dan menyarankan agar isi MoU tidak terlalu rinci untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari.

    “Jika terjadi perjanjian lanjutan, maka harus ada pasal yang membatalkan ketentuan dalam MoU sebelumnya untuk menghindari ambiguitas,” jelas Hilton.

    Ketua Harian DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono, mengapresiasi keahlian Chow dan Hilton dalam berbagi ilmu secara pro bono, sebagaimana diwajibkan bagi advokat asing di Indonesia.

    “Pak Chow sangat ahli dalam kekayaan intelektual, dan Pak Hilton memberikan wawasan mendalam tentang risiko dalam perjanjian hukum,” katanya.

    Webinar ini diikuti oleh 1.200 peserta secara daring dan sekitar 120 peserta secara luring. Ketua Bidang Pendidikan, Rekomendasi, dan Pengawasan Advokat Asing DPN Peradi, Yunus Edward Manik, mengungkapkan bahwa diskusi ini akan terus berlanjut, terutama mengenai regulasi AI yang semakin berkembang.

    “Kami akan mengadakan sesi lanjutan di masa mendatang, karena ini adalah bagian dari program edukasi berkelanjutan,” pungkasnya.

    Generasi muda yang dekat dengan Artificial intelligence atau kecerdasan buatan di Indonesia terus ditingkatkan. 

    Pembelajaran AI dinilai penting untuk mencetak talenta digital berkualitas sekaligus berkontribusi nyata kepada masyarakat demi mempercepat transformasi digital di Indonesia. 

    Penerapan AI dalam sistem pembelajaran tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tapi memperkuat posisi BINUS University sebagai institusi pendidikan yang mendukung transformasi digital.

    “Kami percaya bahwa kecerdasan buatan adalah bagian penting dari masa depan,” ujar Dr. Nelly, S.Kom., M.M. – Rektor BINUS University lewat keterangan, Selasa (18/3/2025).

    Dengan mengembangkan solusi berbasis AI, BINUS turut serta dalam menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Dengan implementasi AI dalam berbagai aspek pembelajaran dan program pemberdayaan, kami berharap dapat mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan global,” kata Nelly. 

    Sebagai bagian dari visi BINUS 2035, BINUS University menggandeng Microsoft dengan menghadirkan elevAIte Indonesia, program pemberdayaan berbasis AI bagi masyarakat. 

    Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital dan memastikan bahwa lebih banyak individu memiliki akses terhadap pendidikan AI yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

    Program kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia sekaligus bentuk komitmen dalam mencetak talenta-talenta digital yang siap menghadapi tantangan digital di masa depan.

    “Kami berharap dapat menyediakan kurikulum yang inklusif dan pelatihan yang relevan; memastikan bahwa AI bukan hanya untuk mereka yang memiliki latar belakang teknologi, tetapi juga untuk semua individu yang ingin berkontribusi dalam ekonomi digital ini,” ujar Dharma Simorangkir, Presiden Direktur Microsoft Indonesia. 

    Melalui inisiatif elevAIte Indonesia, BINUS mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum dan memperluas ekosistem pembelajaran via GreatNusa, platform edutech yang fokus pada upskilling dan reskilling.

    Bersama Microsoft, GreatNusa mendorong daya saing individu dan memberdayakan masyarakat dengan keterampilan AI tingkat lanjut. Inisiatif ini menargetkan 100.000 generasi muda sebagai pemimpin masa depan di era digital.

    Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Hadapi Tantangan Global, Pembelajaran AI Perlu Ditingkatkan Untuk Kembangkan Talenta Digital, 

  • Pandangan FH Ubaya Tentang Pentingnya Peranan Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural

    Pandangan FH Ubaya Tentang Pentingnya Peranan Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural

    Surabaya (beritajatim.com) – Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) mengadakan acara buka bersama dan talk show bertema “Peranan Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural”. Acara ini berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum Ubaya dan menghadirkan berbagai tokoh penting dari akademisi hingga perwakilan legislatif.

    Kegiatan ini merupakan kerja sama antara DPRD Jawa Timur, Fakultas Hukum Ubaya, Komisariat Fakultas Hukum, Divisi Konsultasi dan Pelatihan IKA Ubaya, serta Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Surabaya.

    Talk show yang dimoderatori oleh Asteria Ratnawati ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Ketua PSMTI Surabaya, Muljo Hardijana dan Penasihat Peace Leader Indonesia, Inayah Sri Wardani.

    Muljo Hardijana menjelaskan bahwa hukum memiliki cakupan luas dan sulit didefinisikan dalam satu kalimat. “Secara sederhana, hukum kita pahami sebagai suatu peraturan yang mengandung perintah, kewenangan, hak, kewajiban, sanksi, dan larangan, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan apabila diingkari atau tidak dilaksanakan,” ujarnya.

    Sebagai seorang advokat sekaligus tokoh masyarakat Tionghoa, Muljo menyoroti pentingnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Menurutnya, regulasi ini merupakan wujud nyata semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjamin keamanan dan keharmonisan antarwarga negara Indonesia.

    Sementara itu, Inayah Sri Wardani mengangkat isu keberagaman di Indonesia sebagai modal sosial yang berharga. “Indonesia yang memiliki keanekaragaman etnis, suku, bahasa, agama, dan budaya merupakan kemajemukan bangsa yang dapat dilihat dari perspektif vertikal dan horizontal,” jelasnya.

    Menurutnya, perbedaan dalam masyarakat seharusnya menjadi aset bangsa yang memperkokoh integritas nasional, bukan pemicu konflik. “Gagasan multikultural memberikan wadah untuk memahami keanekaragaman agar dapat hidup rukun. Perbedaan bukan menjadi sumber konflik, melainkan identitas yang lahir secara alamiah,” tegasnya.

    Freddy Poernomo, anggota DPRD Jawa Timur Komisi A, juga menekankan pentingnya nilai toleransi dalam kehidupan multikultural. “Indonesia memiliki banyak keragaman etnis, budaya, dan agama. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan nilai toleransi dengan menghormati dan menghargai perbedaan,” katanya.

    Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum Ubaya, Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H., menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat multikultural. “Peran hukum bukan sekadar regulasi, tetapi sebagai kesepakatan bersama dalam menjaga keragaman sebagai modal berharga menuju masyarakat sejahtera,” ungkapnya.

    Ubaya berkomitmen untuk terus mengedukasi dan mempromosikan nilai-nilai toleransi dalam keberagaman. “Toleransi dalam keberagaman perlu disadari, dimaknai, dan diperjuangkan bersama dalam bingkai Pancasila,” tutup Hwian Christianto. [uci/ian]

     

  • Soal Hotel Sultan, Indobuildco minta Setneg taat hukum

    Soal Hotel Sultan, Indobuildco minta Setneg taat hukum

    Hotel Sultan, Jakarta. Foto: Istimewa

    Hotel Sultan masih sengketa di Pengadilan, Indobuildco minta Setneg taat hukum

    Soal Hotel Sultan, Indobuildco minta Setneg taat hukum
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 11:27 WIB

    Elshinta.com – Kuasa hukum PT Indobuildco mengeluarkan siaran pers tertulis soal kasus hukum yang tengah dihadapi bangunan Hotel Sultan di Jakarta. Pengacara tersebut yang terdiri dari Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H. dan ​​​Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. mengeluarkan tanggapan terkait dengan pernyataan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia, Nusron Wahid, tertanggal 20 Maret 2025 dengan judul berita “Setneg Somasi Hotel Sultan untuk Kosongkan Bangunan“.

    Berikut poin-poin pernyataan kuasa hukum PT Indobuildco yang diterima, Jumat (21/3/2025), yaitu:

    Bahwa pernyataan Menteri ATR/BPN tentang somasi Setneg untuk kosongkan bangunan Hotel Sultan adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum dikarenakan sengketa kepemilikan lahan kawasan Hotel Sultan sedang dalam proses berperkara di pengadilan dan saat ini masih dalam tingkat Kasasi. Dalam perkara ini, tidak benar gugatan PT Indobuildco terhadap pihak Setneg cs ditolak oleh pengadilan karena yang sebenarnya adalah gugatan PT Indobuildco dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak yang tidak melibatkan Menteri Keuangan sebagai juru bayar Negara atas tuntutan ganti rugi.

    Bahwa kawasan Hotel Sultan adalah milik PT Indobuildco berdasarkan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang sekalipun telah berakhir pada tahun 2023 namun HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora masih dapat diperbarui haknya berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

    Bahwa PT Indobuildco membantah dan menolak dengan keras pernyataan pihak Setneg mengenai status HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora telah berakhir dan karenanya kembali menjadi bagian dari HPL No. 1/Gelora dikarenakan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora terbit di atas TANAH NEGARA BEBAS bukan di atas HPL No.1/Gelora sesuai Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta No. 016/10.550.2.09.01.2022 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pemberian Perpanjangan HGB No. 26/Gelora atas nama PT Indobuildco seluas 57.120 m2 dan Surat Keputusan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta No. 017/11.550.2.09.01.2022 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pemberian Perpanjangan HGB No. 27/Gelora atas nama PT Indobuildco seluas 83.666 m2. Jika pun ada HPL No.1/Senayan yang terbit di atas HGB milik PT Indobuilco, klien kami pun tidak pernah melakukan pelepasan hak sesuai ketentuan dalam SK HPL No.1/Senayan yang mewajibkan Setneg membebaskan segala hak yang ada di atas tanah HPL jika ada.

    Bahwa PT Indobuildco juga membantah dengan keras tuntutan pembayaran royalty yang harus dilakukan oleh PT Indobuildco kepada pihak Setneg untuk tahun 2007-2023 dikarenakan selain HGB No, 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora terbit di atas tanah negara bebas, juga tidak pernah ada perjanjian apapun antara PT Indobuildco dengan pihak Setneg terkait kewajiban royalti.

    Bahwa berdasarkan tuntutan dan klaim yang tidak berdasar di atas, PT Indobuildco mengingatkan pihak Setneg dan PPKGBK untuk taat pada proses hukum yang sedang berjalan dan taat pada Putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tertanggal  24 Januari 2024, yang telah memerintahkan pihak Setneg dan PPKGBK untuk menghentikan tindakan aneksasi terhadap kawasan Hotel Sultan.

    Seperti diketahui, Rabu (19/3/2025), Menteri ATR/BPN Nusro Wahid mengeluarkan pernyataan kepada wartawan terkait dengan Hotel Sultan. “Sudah ada somasi dari Setneg kepada sana (Hotel Sultan). Somasi dari Setneg untuk mengosongkan,” katanya di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu lalu.
     

    Penulis: Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina Pastikan Stok BBM & LPG di Banjarmasin Jelang Lebaran Aman

    Pertamina Pastikan Stok BBM & LPG di Banjarmasin Jelang Lebaran Aman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina memastikan kesiapan dan keamanan stok BBM dan LPG di masa Ramadan dan Idulfitri 2025 untuk regional Kalimantan, tepatnya di wilayah Banjarmasin. Hal tersebut dipastikan saat kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, pada Rabu 19 Maret 2025.

    “Jadi overall stok BBM clear, tidak perlu ada kekhawatiran, yang mau hari raya tidak ada masalah. Alhamdulillah untuk Kalimantan, saya katakan Insyaallah bisa kita antisipasi dengan baik,” ujarnya dikutip Kamis (20/3/2025).

    Dalam lawatannya, Bahlil mengecek sejumlah fasilitas Pertamina, seperti SPBU 64.707.11 Jalan Lingkar Utara, Kota Banjar Baru, Pangkalan LPG 3Kg Sudarga Jalan Sukamara, dan Integrated Terminal Banjarmasin.

    Tujuan dari kunjungan hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri 2025, sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Di mana Presiden menginginkan kepastian akan ketersediaan pelayanan pemerintah terhadap energi baik dari sisi BBM maupun LPG.

    Bahlil juga menyatakan bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan di SPBU, dinyatakan bahwa kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan spesifikasi yang berlaku.

    “Hasil pantauan kami cek kualitas produk Ron 90, Ron 92 dan Ron 98 alhamdulillah disini tidak ada persoalan. Saya langsung cek dengan teman-teman dari Lemigas. Jadi secara kualitas oke, tidak ada masalah,” tegasnya.

    Dirinya juga memastikan ketersediaan stok LPG, khususnya di wilayah Kalimantan dalam kondisi aman,

    “Untuk LPG di Kalimantan juga aman, stok tetap dijaga dan dipantau oleh Pertamina,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menuturkan melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri di regional Kalimantan telah menyiagakan seluruh infrastruktur, yang meliputi 17 terminal BBM, 3 terminal LPG, 11 DPPU, 762 SPBU, 546 Pertashop, 515 agen LPG, 16.154 Pangkalan LPG, 47 SPBE dan 17 agen minyak tanah.

    “Guna memastikan layanan selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri tetap prima, semua sarana infrastruktur sudah dilakukan pemeriksaan dan Pertamina juga menyiagakan fasilitas tambahan,” terang Simon.

    Pertamina telah menyiapkan layanan tambahan untuk regional Kalimantan berupa layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Diantaranya 90 unit SPBU 24 Jam, 246 unit agen LPG , 1 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 unit Motorist, 2 unit Mobil Tangki Standby, dan 3 unit Serambi MyPertamina.

    “Seluruh upaya ini dilakukan agar masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan dapat merayakan Hari Raya Idulfitri dengan tenang dan nyaman” tegas Simon.

    (rah/rah)

  • Pencuri Tab di Kedai Koedapan Nusantara Kebayoran Lama Ditangkap Anggota Krimum Polres Metro Jaksel – Halaman all

    Pencuri Tab di Kedai Koedapan Nusantara Kebayoran Lama Ditangkap Anggota Krimum Polres Metro Jaksel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus pencurian barang elektronik di kedai makanan Koedapan Nusantara di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terungkap.

    Satu orang pelaku berinisial MIM (29) ditangkap di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

    Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan AKP Igo Fazar Akbar S.I.K,M.Si menjelaskan, penangkapan terhadap MIM bermula dari laporan korban, MK (25) seorang perempuan, ke Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Februari lalu. 

    Dijelaskan AKP Igo Fazar, pelapor yakni MK menceritakan, kejadian berawal saat korban tiba di kedai makanan Koedapan Nusantara pada pukul 06:47 WIB, untuk bekerja. 

    Korban melihat kondisi kedai sudah berantakan, kunci kedai sudah rusak.

    Curiga ada yang tidak beres, maka MK memeriksa barang berharga yang disimpan di dalamnya.

    “Setelah diperiksa satu persatu, ada barang yang hilang. Yakni satu unit Samsung Galaxy Tab A9+ 5G.” ucap AKP Igo Fazar Akbar kepada wartawan, Rabu (19/3/2025). 

    Merasa dirugikan, MK pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

    Petugas kepolisian yang mendapat laporan segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). 

    “Setelah dilakukan pengecekan metalui CCTV, diketahui seorang pelaku laki-laki menggunakan kaos wama merah telah mengambil Tab (Samsung A9). Selanjutnya pelaku kabur,” jelasnya.

    Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, Tim Opsnal Unit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan di pimpin Kasubnit Vice Control IPDA Adithya Aji Pratama S.Tr.K.,M.H bersama tim opsnal, melakukan penangkapan terhadap MIM, di sebuah kos-kosan Jalan Sabeni Raya No.7, RT 012/012, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu 19 Maret, pukul 17.05 WIB.

    MIM mengaku aksi pencurian itu dilakukan pada Jumat malam, 28 Februari, sekitar pukul 20.00 WIB. MIM bersama barang bukti yakni Samsung A9 dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani proses hukum. MIM dijerat Pasal 363 KUHP.

  • Cek Kesiapan Idul Fitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM dan LPG di Banjarmasin

    Cek Kesiapan Idul Fitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM dan LPG di Banjarmasin

    Cek Kesiapan Idul Fitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM dan LPG di Banjarmasin
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT
    Pertamina
    (Persero) memastikan kesiapan dan keamanan stok bahan bakar minyak (
    BBM
    ) serta
    liquified petroleum gas
    (
    LPG
    ) selama Ramadhan dan
    Idul Fitri 2025
    untuk wilayah regional Kalimantan, khususnya
    Banjarmasin
    . 
    Kepastian tersebut dinyatakan melalui kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (
    ESDM
    )
    Bahlil Lahadalia
    bersama Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Rabu (19/3/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Bahlil meninjau beberapa fasilitas Pertamina, seperti SPBU 64.707.11 di Jalan Lingkar Utara, Kota Banjarbaru, Pangkalan LPG 3 kg Sudarga di Jalan Sukamara, serta Integrated Terminal Banjarmasin.
    Kunjungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan kerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) 2025. 
    Hal tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kepastian pelayanan pemerintah terhadap energi, baik dari sisi BBM maupun LPG.
    “Jadi secara keseluruhan, stok BBM aman, tidak perlu ada kekhawatiran. Bagi yang akan merayakan Idul Fitri, tidak ada masalah. Alhamdulillah, untuk Kalimantan, insyaallah bisa kami antisipasi dengan baik,” kata Bahlil dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu.
    Bahlil juga menegaskan, kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan spesifikasi yang berlaku. 
    “Hasil pantauan kami terhadap kualitas produk RON 90, RON 92, dan RON 98 menunjukkan tidak ada masalah. Saya langsung cek dengan teman-teman dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), kualitasnya oke,” tegasnya.
    Selain itu, Bahlil memastikan ketersediaan stok LPG di wilayah Kalimantan dalam kondisi aman. 
    “Untuk LPG di Kalimantan juga aman. Stok tetap dijaga dan dipantau oleh Pertamina,” ujarnya.
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, Pertamina melalui Satgas Rafi telah menyiagakan seluruh infrastruktur di regional Kalimantan. 
    Infrastruktur tersebut meliputi 17 terminal BBM, tiga terminal LPG, 11 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), 762 SPBU, 546 Pertashop, 515 agen LPG, 16.154 pangkalan LPG, 47 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) , dan 17 agen minyak tanah.
    “Untuk memastikan layanan selama periode Satgas Rafi tetap prima, semua sarana infrastruktur sudah diperiksa. Pertamina juga menyiagakan fasilitas tambahan,” jelas Simon.
    Pertamina menyediakan layanan tambahan untuk regional Kalimantan, seperti layanan energi pendukung di jalur potensial, termasuk jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. 
    Layanan lainnya adalah terdapat 90 unit SPBU 24 jam, 246 unit agen LPG, satu titik layanan BBM dan Kios Pertamina Siaga, empat unit
    motorist
    , dua unit mobil tangki siaga, dan tiga unit Serambi MyPertamina.
    “Seluruh upaya ini dilakukan agar masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman,” tegas Simon.
    Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan terus mengembangkan program-program yang berdampak pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
    Upaya tersebut selaras dengan penerapan
    environmental, social, and governance
    (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Kesiapan Idulfitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM & LPG di Banjarmasin

    Cek Kesiapan Idulfitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM & LPG di Banjarmasin


    PIKIRAN RAKYAT     – Pertamina memastikan kesiapan dan keamanan stok BBM dan LPG di masa Ramadan dan Idulfitri 2025 untuk regional Kalimantan, tepatnya di wilayah Banjarmasin. Hal tersebut dipastikan melalui kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, pada Rabu 19 Maret 2025.

    Dalam lawatannya, Bahlil mengecek sejumlah fasilitas Pertamina, seperti SPBU 64.707.11 Jalan Lingkar Utara, Kota Banjar Baru, Pangkalan LPG 3Kg Sudarga Jalan Sukamara, dan Integrated Terminal Banjarmasin.

    Tujuan dari kunjungan hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri 2025, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di mana Presiden menginginkan kepastian akan ketersediaan pelayanan pemerintah terhadap energi baik dari sisi BBM maupun LPG.

    “Jadi overall stok BBM clear, tidak perlu ada kekhawatiran, yang mau hari raya tidak ada masalah. Alhamdulillah untuk Kalimantan, saya katakan Insyaallah bisa kita antisipasi dengan baik,” ujarnya kepada awak media di sela-sela kunjungan.

    Bahlil juga menyatakan bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan di SPBU, dinyatakan bahwa kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan spesifikasi yang berlaku. “Hasil pantauan kami cek kualitas produk Ron 90, Ron 92 dan Ron 98 alhamdulillah disini tidak ada persoalan. Saya langsung cek dengan teman-teman dari Lemigas. Jadi secara kualitas oke, tidak ada masalah,” tegasnya.

    Dirinya juga memastikan ketersediaan stok LPG, khususnya di wilayah Kalimantan dalam kondisi aman, “Untuk LPG di Kalimantan juga aman, stok tetap dijaga dan dipantau oleh Pertamina,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menuturkan melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri di regional Kalimantan telah menyiagakan seluruh infrastruktur, yang meliputi 17 terminal BBM, 3 terminal LPG, 11 DPPU, 762 SPBU, 546 Pertashop, 515 agen LPG, 16.154 Pangkalan LPG, 47 SPBE dan 17 agen minyak tanah.

    “Guna memastikan layanan selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri tetap prima, semua sarana infrastruktur sudah dilakukan pemeriksaan dan Pertamina juga menyiagakan faslitas tambahan,” terang Simon.

    Pertamina telah menyiapkan layanan tambahan untuk regional Kalimantan berupa layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Diantaranya 90 unit SPBU 24 Jam, 246 unit agen LPG , 1 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 unit Motorist, 2 unit Mobil Tangki Standby, dan 3 unit Serambi MyPertamina.

    “Seluruh upaya ini dilakukan agar masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan dapat merayakan Hari Raya Idulfitri dengan tenang dan nyaman” tegas Simon.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • ASTRA Infra Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025, Pastikan Kelancaran dan Keamanan Pemudik – Halaman all

    ASTRA Infra Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025, Pastikan Kelancaran dan Keamanan Pemudik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang arus mudik Lebaran 2025, ASTRA Infra bersama para pemangku kepentingan terus melakukan berbagai persiapan untuk memastikan perjalanan pemudik tetap lancar, aman, dan nyaman. 

    Dalam talkshow bersama Sonora FM Rabu (19/03/2025), para narasumber, Novianto Dwi Wibowo (VP of Operational Policy & Government Relations  ASTRA Infra), Tulus Abadi (Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat), serta AKP M. Tommy Franata, S.I.K, M.H., M.T. (Paur NTMC Subbag Dalops Baggops Korlantas Polri)  mengupas kesiapan infrastruktur jalan tol dalam menghadapi lonjakan volume kendaraan yang terjadi setiap tahunnya.

    Seperti yang diketahui, jutaan masyarakat Indonesia melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Lonjakan volume kendaraan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola jalan tol untuk memastikan lalu lintas tetap terkendali.

    Oleh karena itu, ASTRA Infra menerapkan berbagai strategi guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama periode puncak mudik dan arus balik.

    Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat, Tulus Abadi menjelaskan pihaknya telah melakukan survey ke beberapa ruas tol menjelang musim mudik lebaran tahun ini, termasuk ruas tol yang dikelola ASTRA Infra.

    Tulus melihat ASTRA Infra sudah melakukan berbagai upaya pembenahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrsatruktur jalan tol agar dapat dilalui dengan nyaman oleh para pemudik. 

    “Pembenahan itu juga mencakup kondisi jalan maupun Rest Area yang dapat dimanfaatkan para pemudik,” ungkap Tulus. 

    Di sisi lain, masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan listrik juga tidak perlu khawatir karena keberadaan SPKLU sudah cukup memadai secara jumlah untuk memenuhi kebutuhan charging station.

    Dalam kesempatan yang sama, Novianto Dwi Wibowo, VP of Operational Policy & Government Relations ASTRA Infra menyampaikan, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memastikan kesiapan infrastruktur.

    ASTRA Infra secara rutin melakukan pemeliharaan jalan tol agar tetap dalam kondisi optimal. Selain itu, kesiapan rest area juga menjadi perhatian utama, dengan memastikan ketersediaan fasilitas seperti SPBU, toilet, mushola, serta area parkir yang memadai bagi para pemudik.

    Bowo, sapaan akrabnya melanjutkan, dalam upaya meningkatkan kelancaran arus kendaraan, ASTRA Infra juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menerapkan rekayasa lalu lintas jika diperlukan.

    “Skema one way dan contra flow akan diberlakukan pada ruas-ruas tol tertentu guna mengurai kemacetan, terutama di jalur-jalur yang diprediksi mengalami kepadatan tinggi, yang dilakukan dengan mengikuti diskresi dari kepolisian,” Jelasnya. 

    Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh AKP Tommy Franata dari NTMC Korlantas Polri yang juga menegaskan komitmen kepolisian untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama musim mudik lebaran tahun ini. 

    Beberapa skenario siap diimplementasikan secara situasional dengan melihat kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan. 

    “Polri siap bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk ASTRA Infra agar mudik tahun ini bisa aman nyaman dan berkesan untuk semua,” tegasnya.

    Pada ruas tol Tangerang–Merak, misalnya, ASTRA Infra telah menyiapkan personel tambahan serta rekayasa lalu lintas di beberapa titik, guna mengantisipasi kepadatan menuju Pelabuhan Merak.

    Sementara itu, di ruas tol Cikopo–Palimanan, beberapa persiapan preventif dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem seperti pembersihan drainase dan penguatan beberapa titik lereng sebagai upaya pencegahan banjir dan tanah longsor. 

    Selain infrastruktur, teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung pengelolaan lalu lintas. ASTRA Infra telah mengoperasikan lebih dari 1.300 petugas, 812 CCTV, 7 traffic counter, serta armada dan patroli yang siap beroperasi selama 24 jam untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam mengurai kepadatan kendaraan.

    Di sisi lain, aspek keselamatan pemudik juga menjadi prioritas ASTRA Infra. Sejumlah program keselamatan berbasis 3E (Engineering, Education, Enforcement) terus digalakkan, mulai dari pemasangan rambu peringatan, imbauan melalui videotron dan media digital, hingga operasi penindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan, seperti Over Dimension Over Load (ODOL).

    Menyadari pentingnya edukasi bagi pengguna jalan tol, ASTRA Infra juga mengimbau pemudik untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat, memastikan kondisi fisik tetap prima, serta menghindari berkendara dalam keadaan lelah.

    Jika merasa lelah, pemudik disarankan untuk beristirahat di rest area terdekat sebelum melanjutkan perjalanan selama makismal 30 menit. 

    Bila rest area penuh pengguna jalan dapat memanfaatkan tempat beristirahat di luar jalan tol untuk nantinya dapat masuk kembali tanpa dikenakan biaya tarif tol tambahan.

    Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, ASTRA Infra optimis dapat menghadapi arus mudik Lebaran 2025 dengan baik. Kolaborasi antara pengelola jalan tol, kepolisian, dan pemerintah diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat.

    Bagi pemudik yang membutuhkan informasi terkait kondisi lalu lintas atau bantuan di jalan tol, ASTRA Infra juga menyediakan layanan informasi melalui media sosial resmi ASTRA Infra, serta layanan sentra komunikasi yang dapat diakses melalui: 

    ASTRA Infra Toll Road Tangerang—Merak 

     0254 207 878 (Call & WhatsApp Chat) 
     0800 177 7879 (Free Call)

    ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan

    0260 7600 600 (Call)
    0811 2347 600 (Whatsapp Chat)

    ASTRA Infra Toll Road Jombang-Mojokerto

    0321 888 123 (Call & WhatsApp Chat)

  •  Usut Dugaan Korupsi PDNS, Kejaksaan Periksa 7 Saksi Termasuk Pejabat Kominfo – Halaman all

     Usut Dugaan Korupsi PDNS, Kejaksaan Periksa 7 Saksi Termasuk Pejabat Kominfo – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memeriksa tujuh orang saksi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan Jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2024.

    Kepala Seksie Bidang Intelijen (Kasie Intel) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bani Imanuel Ginting menjelaskan dari tujuh saksi yang diperiksa itu sebagian diantaranya merupakan pejabat di Kominfo.

    “Pemeriksaan dilakukan pada hari Senin, 17 Maret 2025 dan Selasa 18 Maret 2025, di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak terkait dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS, sejumlah 7 orang saksi,” kata Bani dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

    Meski begitu Bani tak menjelaskan mengenai identitas daripada sosok pejabat Kominfo dan pihak terkait yang pihaknya tengah periksa tersebut.

    Bani hanya memastikan bahwa dalam perkara ini, penyidik masih akan memeriksa setidaknya 70 saksi dan ahli guna menuntaskan kasus korupsi yang diduga merugikan negara mencapai miliaran rupiah itu.

    “Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional dan transparan serta mengimbau semua pihak untuk mendukung jalannya proses penyidikan ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tengah mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan Jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2024.

    Kepala Seksie Intelijen (Kasie Intel) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bank Imanuel Ginting menjelaskan dugaan korupsi tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

    Bani juga menerangkan bahwa pengusutan dugaan korupsi itu resmi dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan per Kamis (13/3/2025) yang diterbitkan Kepala Kejari Jakpus, Safrianto Zuriat Putra.

    “Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr. Safrianto Zuriat Putra, S.H., M.H. menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan memerintahkan sejumlah Jaksa Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut,” kata Bani dalam keteranganya, Jum’at (14/3/2025).

    Bani pun membeberkan awal mula ditemukannya dugaan korupsi di Kominfo yang saat ini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut.

    Bahwa pada periode 2020-2024 Kominfo melakukan pengadaan PDNS dengan total pagu anggaran sebesar Rp 958 miliar.

    Kemudian dalam pelaksanaannya tahun 2020 dijelaskan Bani, terdapat pejabat Kominfo bersama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60.378.450.000 (Rp 60,3 miliar).

    “Kemudian pada tahun 2021 kembali perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp 102.671.346.360,” ujar Bani.

    Setelah itu terdapat pengkondisian kembali antara pejabat Kominfo dengan perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL dengan cara menghilangkan persyaratan tertentu yang bertujuan memenangkan proyek tersebut.

    Sehingga perusahaan tersebut dapat terpilih sebagai pelaksana kegiatan tersebut dengan nilai kontrak Rp 188.900.000.000.

    Pengkondisian itu pun berlanjut di tahun 2023-2024 hingga PT AL kembali memenangkan pengadaan komputasi awan dengan nilai kontrak senilai Rp 350 miliar di tahun 2023 dan Rp 256 miliar di tahun 2024.

    “Dimana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301,” jelasnya.

    Bani menjelaskan bahwa kerjasama proyek tersebut tidak berdasarkan pertimbangan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposenya data diri penduduk Indonesia,” kata dia.

    Atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut Bani pun memperkirakan terdapat kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

     

  • 7 Saksi Diperiksa Kejari Jakpus Terkait Kasus Dugaan Korupsi PDNS Komdigi

    7 Saksi Diperiksa Kejari Jakpus Terkait Kasus Dugaan Korupsi PDNS Komdigi

    loading…

    Sebanyak 7 orang saksi diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Foto/Instagram Kejari Jakpus

    JAKARTA – Sebanyak 7 orang saksi diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara ( PDNS ) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (sebelumnya bernama Kominfo) pada 17-18 Maret 2025. Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting mengatakan para saksi itu di antaranya terdiri dari pejabat Komdigi.

    “Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak terkait dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS, sejumlah 7 orang saksi,” kata Bani dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

    Kendati demikian, Bani tidak merinci siapa sosok pejabat Komdigi yang diperiksa itu, termasuk saksi-saksi lainnya. Bani menambahkan, penyidik telah merencanakan pemeriksaan terhadap puluhan saksi lainnya untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut.

    “Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait untuk menuntaskan penyidikan perkara a quo, hingga saat ini masih ada sekitar 70 orang saksi yang akan diperiksa, ahli serta pemeriksaan dokumen-dokumen terkait,” ujar dia.

    Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengusut perkara ini secara transparan. Ia juga mengimbau semua pihak untuk mendukung proses hukum ini.

    Sebagai informasi, Kejari Jakpus tengah menyelidiki dugaan korupsi proyek PDNS di lingkungan Kementerian Kominfo (saat ini bernama Kementerian Komdigi) pada 2020-2024. Surat perintah penyidikan atas kasus ini pun telah dikeluarkan pada Kamis (13/3/2025).

    “Atas adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr. Safrianto Zuriat Putra, S.H., M.H. menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan memerintahkan sejumlah Jaksa Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting dalam keterangan, Jumat (14/3/2025).