Tag: Mochamad Iriawan

  • 2
                    
                        Eks Karyawan Diana Ungkap Gaji Dipotong Rp 10.000 jika Shalat Jumat, padahal Upah Per Hari Rp 80.000
                        Surabaya

    2 Eks Karyawan Diana Ungkap Gaji Dipotong Rp 10.000 jika Shalat Jumat, padahal Upah Per Hari Rp 80.000 Surabaya

    Eks Karyawan Diana Ungkap Gaji Dipotong Rp 10.000 jika Shalat Jumat, padahal Upah Per Hari Rp 80.000
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Salah satu
    karyawan UD Sentoso Seal
    milik Jan Hwa Diana, Peter Evril Sitorus mengaku banyak temannya yang gajinya dipotong karena izin untuk menunaikan shalat Jumat.
    Peter mengatakan, ia mulai bekerja di UD Sentoso Seal yang berada di Pergudangan Margomulyo, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, sekitar akhir Desember 2024.
    “(Mulai jadi karyawan) akhir Desember 2024, keluarnya (setelah bekerja) 2 sampai 3 minggu,” kata Peter ketika di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (17/4/2025).
    Ketika itu, Peter mengetahui bahwa beberapa temannya yang beragama Islam mengalami
    pemotongan gaji
    karena shalat Jumat.
    Meski demikian, para karyawan tetap memutuskan untuk beribadah.
    “Karena saya non-Islam, saya kurang tahu detailnya, cuma saya tahu kalau ada pemotongan waktu shalat Jumat sebesar Rp 10.000. Per Jumat, kalau mau shalat Jumat, dipotong (gajinya),” ujar dia. 
    Peter mengungkapkan bahwa pendapatan yang diterimanya dari perusahaan tersebut sebesar Rp 80.000 per hari.
    Menurutnya, angka itu masih kurang jika dibandingkan dengan tugas yang dikerjakannya.
    “Semoga kasus ini cepat kelar, masalahnya selesai teratasi, dan ijazah saya dikembalikan. (Harapan setelah melapor) berjalan sesuai prosedur hukumnya saja,” ujarnya.
    Testimoni serupa disampaikan mantan karyawan Diana lainnya dalam akun Instagram resmi Wakil
    Wali Kota Surabaya
    , Armuji, @cakj1. 
    Seorang karyawan yang mengaku Muslim menyampaikan kepada Armuji bahwa gajinya dipotong saat shalat Jumat.
    Ia mengungkapkan bahwa pemotongan upah Rp 10.000 itu dilakukan jika shalat Jumat lebih dari 20 menit, waktu yang diberikan perusahaan untuk istirahat. 
    “Kalau kita Jumatan kan lebih dari itu Pak (waktunya), nah uang Rp 10.000 itu dianggap untuk mengganti waktu yang lebih,” ujarnya. 
    A post shared by Ir. H. Armuji, M.H. (@cakj1)
    Hal senada disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imannuel Ebenezer saat melakukan sidak ke gudang perusahaan Diana, Kamis (16/4/2025).
    Ia bahkan menyebut perusahaan UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana biadab.
    Noel menemukan banyak kejanggalan saat meminta klarifikasi kepada Diana dan stafnya.
    Dia menuding bahwa Diana banyak menutup-nutupi masalah penahanan ijazah.
    Menurut dia, selain penahanan ijazah, diduga perusahaan Diana membatasi waktu shalat Jumat hanya 20 menit dan pembayaran gaji di bawah UMK.
    “Itu yang paling tepat, biadab,” kata Noel dengan lantang usai melakukan sidak, Kamis (16/5/2025).
    Menurutnya, aturan-aturan tersebut tidak masuk akal. Sebab, menjalankan ibadah merupakan bagian dari hak asasi manusia.
    “Ini Republik yang diajarkan semua dilindungi, termasuk agama. Dia mau ke masjid, mau ke pura, itu dilindungi undang-undang. Kalau melarang, itu ada konsekuensi,” katanya. 
    Setelah melakukan sidak yang dinilai banyak kejanggalan, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan audit kepada UD Sentosa Seal.
    Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendampingi sebanyak 30 mantan karyawan UD Sentoso Seal, milik Jan Hwa Diana, ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (17/4/2025).
    Eri tiba bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Achmad Zaini, pengacara Krisnu Wahyuono, serta puluhan korban di Gedung SPKT, sekitar pukul 09.35 WIB.
    “(Laporan) terkait hak mereka diambil, salah satunya ijazah. Mereka melaporkan terkait ijazah yang ditahan atau hal lainnya,” kata Eri di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (17/4/2025).
    Eri mengatakan, kehadirannya tersebut merupakan upaya untuk menjaga suasana kondusif bagi pekerja.
    Selain itu, pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakannya.
    “Ayo kita menata Surabaya dengan hati yang jernih, pikiran yang bersih. Akhirnya kita bisa menentukan, Surabaya ini tetap kondusif, baik buat pekerja dan pengusaha, sehingga nama Surabaya tetap terjaga,” ujarnya.
    “Tapi
    sopo seng ngelanggar
    (siapa yang melanggar) aturan,
    sopo seng
    (siapa yang) enggak menjalankan kewajiban, maka mereka tidak boleh berusaha di Kota Surabaya,” kata dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arus lalin di 28 simpang di Jakarta dialihkan pada Sabtu

    Arus lalin di 28 simpang di Jakarta dialihkan pada Sabtu

    Rute atau lintasan kegiatan `Silaturahride with Mas Pram` pada 19 April 2025. Ini merupakan kegiatan bersepeda dengan rute sepanjang 39,27 kilometer, dan akan dimulai sejak pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB. ANTARA/Dishub DKI Jakarta

    Arus lalin di 28 simpang di Jakarta dialihkan pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 April 2025 – 11:39 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta siap mengalihkan arus lalu lintas di 28 simpang yang bersinggungan dengan rute kegiatan “Silaturahride With Mas Pram” pada Sabtu (19/4).

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan pengalihan arus lalin di 28 simpang dilakukan secara situasional dengan mekanisme buka-tutup antara lain segmen Bundaran Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda) sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia (Hl) meliputi simpang Jalan Merdeka Selatan-Jalan Budi Kemuliaan-Jalan M.H Thamrin; Simpang Kebon Sirih-Jalan M.H. Thamrin; dan Simpang KH.Wahid Hasyim-Jalan M.H. Thamrin.

    Lalu, segmen Bundaran Hl sampai dengan Bundaran Senayan dilakukan pengalihan arus lalu lintas yang meliputi simpang Jalan lmam Bonjol-Jalan Pamekasan yang mengarah ke Bundaran Hotel lndonesia. Kemudian, simpang Jalan Pamekasan-Jalan Jenderal Sudirman; Simpang Jalan Galunggung-Jalan Jenderal Sudirman; Simpang Jalan Setia Budi Barat Vll- Jalan Jenderal Sudirman;Simpang Jalan Setiabudi Raya- Jalan Jenderal Sudirman; f. Simpang Jalan Penjernihan l- Jalan Jenderal Sudirman.

    Selanjutnya, simpang Jalan Prof. Dr. Satrio- Jalan JenderalSudirman; simpang Jalan Masjid Hidayatullah- Jalan Jenderal Sudirman; simpang Jalan Gamisun- Jalan JenderalSudirman; akses Kupingan Besar Semanggi yang mengarah ke Selatan (Bundaran Senayan).

    Berikutnya, akses kupingan kecil Semanggi yang mengarah ke Selatan (Bundaran Senayan); l. Simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Selatan; simpang Jalan Tulodong Atas 2 (SCDB)- Jalan Jenderal Sudirman.

    Lalu, simpang Jalan Tulodong Atas 2 (Graha CIMB Niaga)- Jalan Jenderal Sudirman; simpang Jalan Asia Afrika-Jalan Hang Lekir I yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman; simpang Jalan Pintu Satu Senayan- Jalan Jenderal Sudirman; akses Kupingan Besar Semanggi yang mengarah ke Selatan (Bundaran Hotel lndonesia).

    Kemudian, akses kupingan kecil Semanggi yang mengarah ke Selatan (Bundaran Hotel lndonesia); simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Utara; t. Simpang Jalan Bendungan Hilir-Jalan Jenderal Sudirman; simpang Jalan Habib Usman Mufti- Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke
    Utara.

    Terakhir, simpang Jalan Karet Pasar Baru Timur 5- Jalan Jenderal Sudirman; simpang Jalan R.M Magono Djojohadikoesoemo- Jalan Jenderal Sudirman; simpang Jalan Kota Bumi- Jalan Jenderal Sudirman; dan simpang Jalan Baturaja- Jalan Jenderal Sudirman.

    “Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” kata Syafrin.

    Sementara itu, “Silaturahride With Mas Pram” pada 19 April 2025 diisi dengan kegiatan bersepeda dengan rute sepanjang 39,27 kilometer, dan akan dimulai sejak pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB. Rute kegiatan meliputi Balai Kota DKI Jakarta- Bundaran Patung Kuda – Bundaran Hl – Simpang Susun Semanggi – Bundaran Senayan – Simpang Susun Semanggi – Bundaran Hl (Loop Jalan Sudirman 3x) – Bundaran Patung Kuda – Balai Kota DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Ikuti Jejak Direktur Penyelidikan, Kini Deputi Penindakan KPK Dimutasi Jadi Kapolda

    Ikuti Jejak Direktur Penyelidikan, Kini Deputi Penindakan KPK Dimutasi Jadi Kapolda

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua perwira tinggi Polri yang bertugas sebagai pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini resmi diangkat ataupun dimutasi menjadi Kepala Kepolisian Daerah alias Kapolda.

    Teranyar, Irjen Pol Rudi Setiawan yang merupakan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada akhir pekan lalu resmi dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Kapolda Jawa Barat (Jabar). Hal itu tertuang pada Surat Telegram Kapolri No.ST/688/IV/KEP/2025 tanggal 13 April 2025.

    “Irjen Pol Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H NRP 68110456 Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada KPK) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jabar,” demikian dikutip dari Surat Telegram Kapolri itu, Rabu (16/4/2025).

    Adapun Rudi resmi dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK pada November 2023 lalu. Saat itu, dia masih sempat dilantik oleh Ketua KPK Firli Bahuri sebelum pengunduran dirinya di tengah kasus pemerasan.

    Saat ini, KPK menyebut belum ada sosok pengganti Rudi yang akan menjadi Deputi Penindakan KPK secara definitif. Setelah terbitnya Surat Telegram Kapolri itu, maka lembaga antirasuah akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

    “Akan ditunjuk Pelaksana Tugas setelah adanya pelepasan/pengembalian Bapak Rudi Setiawan ke Mabes Polri,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Selasa (15/4/2025).

    Sebelum Rudi, pejabat struktural KPK lainnya yang turut berpindah jabatan yakni Endar Priantoro. Dia sebelumnya menjabat Direktur Penyelidikan KPK.

    Pada 30 Maret 2025 lalu, Kapolri memimpin langsung upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Perwira Tinggu (Pati) Polri. Pada saat itu, Endar yang sebelumnya berpangkat Brigjen diangkat menjadi Irjen dengan penugasan sebagai Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim).

    Saat ini, posisi Direktur Penyelidikan dijabat sementara oleh Jaksa Ronald Worotikan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

    “Plt. Ronald Worotikan. Jaksa,” kata Tessa secara terpisah melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Dalam catatan Bisnis, posisi pejabat di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi biasanya diisi oleh polisi dan jaksa. Posisi Deputi Penindakan biasanya diisi oleh Pati Polri bintang dua berpangkat Irjen.

    Sebelum Rudi, posisi tersebut pernah diisi oleh Karyoto, yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya, dan Firli Bahuri yang akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK 2019-2023.

  • Polresta Banyuwangi Gerebek Kos di Muncar, 4 Pengedar Sabu Ditangkap

    Polresta Banyuwangi Gerebek Kos di Muncar, 4 Pengedar Sabu Ditangkap

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Polresta Banyuwangi kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, empat tersangka pengedar sabu berhasil diamankan dalam penggerebekan di sebuah rumah kos di Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Senin (14/4/2025).

    Empat tersangka yang ditangkap adalah ARA (31), FDS (30), LSS (36), dan YAG (19). Dari lokasi kejadian, polisi menyita 29 paket sabu dengan total berat kotor 49,26 gram dan berat bersih 46,10 gram. Selain itu, turut diamankan barang bukti lain seperti timbangan digital, alat hisap sabu, plastik klip, uang tunai, dan beberapa unit ponsel.

    Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menyebut pengungkapan ini sebagai bentuk nyata perang terhadap narkoba di wilayah Banyuwangi.

    “Dengan pengungkapan ini, kami telah menyelamatkan puluhan ribu korban yang berpotensi terjerat penyalahgunaan narkoba,” tegas Kapolresta, Rabu (16/4/2025).

    Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Jawa Timur Bersih Narkoba yang tengah digencarkan.

    Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Banyuwangi, AKP Nanang Sugiyono, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi langsung menggerebek dan menangkap para tersangka.

    “Kasus ini masih kami kembangkan untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat,” ujarnya.

    Para pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka kini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. [alr/beq]

  • Densus 88 dan Polres Ngawi Tanamkan Semangat Kebangsaan di Ponpes Ar Rohmah Kedunggalar

    Densus 88 dan Polres Ngawi Tanamkan Semangat Kebangsaan di Ponpes Ar Rohmah Kedunggalar

    Ngawi (beritajatim.com)– Suasana khidmat menyelimuti Pondok Pesantren Putri Ar Rohmah di Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, saat ratusan santriwati mengikuti kegiatan Sosialisasi Kebangsaan yang digelar oleh Polres Ngawi bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri.

    Kegiatan yang bertemakan “Sosialisasi Kebangsaan dan Halal Bihalal: Dari Santri untuk Masa Depan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” ini menjadi momen strategis untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air sekaligus memperkuat semangat kebhinekaan di kalangan generasi muda, khususnya para santri.

    Dalam rangka meningkatkan cinta tanah, maka Polres Ngawi Polda Jatim bersama Densus 88 Antiteror Mabes Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Ar Rohmah masuk Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, pada Selasa (15/4/2025)

    Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasat Intel AKP Bambang Wahyu Jati, S.H., menjelaskan bahwa sosialisasi kebangsaan ini menggandeng Pondok Pesantren Putri Ar Rohmah sebagai mitra strategis dalam program deradikalisasi.

    “Kami harapkan, Pondok Pesantren turut berperan aktif sebagai benteng ideologi yang mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucap Kasat Intel Polres Ngawi AKP Bambang.

    Kali ini mengambil tema ‘Sosialisasi kebangsaan dan halal bihalal dari santri untuk masa depan bangsa dan mengasah potensi santri, menuju indonesia emas 2045.’

    Hadir pula sebagai narasumber dari Kemenag dan Kesbangpol Kab. Ngawi.

    Ketua Tim Pencegahan Densus 88 Antiteror Mabes Polri AKBP Goentoro Wisnu yang diwakili oleh Kompol Didik, mengemukakan pentingnya peran pondok pesantren dalam melawan radikalisme dan teroris.

    Salah satu narasumber dari Densus 88, Kompol Didik yang memaparkan sejarah terorisme di Indonesia di hadapan peserta sekitar 100 Santriwati, menjelaskan peran radikalisme dalam mengancam stabilitas negara dan langkah-langkah pencegahan.

    “Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para santri dan masyarakat tentang bahaya radikalisme serta memperkuat peran pesantren dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kompol Didik

    Kegiatan Sosialisasi Kebangsaan yang digelar oleh Polres Ngawi bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Foto: Humas Polres Ngawi

    Harapannya, para santriwati yang ada di Ponpes Ar Rohmah dapat menjadi duta perubahan, yang dapat memahami ideologi yang berkembang di masyarakat dan dapat menanggulangi paham Radikalisme dan terorisme dengan bijak.

    Pimpinan Ponpes Ar-Rohmah Ust. Ahmad Saefullah, S. Pdi dan para pengurus serta Santriwatinya, menyambut baik kegiatan tersebut

    “Terima kasih, atas perhatian dari Pemerintah dan materi yang diberikan,” kata Ust. Ahmad.

    Selain sosialisasi kebangsaan, agenda lainnya adalah halal bihalal yang diikuti tamu undangan, pengurus dan santriwati ponpes Ar Rohmah Kedunggalar.

    Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Ngawi dalam mendukung edukasi kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk lebih mencintai tanah air Indonesia. (ted)

  • Wamensesneg lantik Dirut BLU PPK Kemayoran

    Wamensesneg lantik Dirut BLU PPK Kemayoran

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Wamensesneg lantik Dirut BLU PPK Kemayoran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 April 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Juri Ardiantoro, secara resmi
    melantik Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran) di Auditorium Kantor PPK Kemayoran hari ini, Senin (14/4).

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Direktur Utama BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, yang menetapkan Drs. Teddy Robinson Siahaan, M.M. sebagai Direktur Utama PPK Kemayoran menggantikan direktur sebelumnya, Medi Kristianto, S.E. Ak., C.A., M.Si.

    Upacara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian Sekretariat Negara, Dewan Pengawas PPK Kemayoran, jajan Direksi PPK Kemayoran dan PPK Gelora Bung Karno (PPK GBK).

    Acara berlangsung lancar diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan sumpah sekaligus pelantikan, penandatanganan pakta integritas dan berita acara, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara.

    Melalui sambutannya, Juri Ardiantoro, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Direktur Utama PPK Kemayoran sebelumnya, Medi Kristianto, serta memberikan arahan kepada Direktur Utama baru, Teddy Robinson Siahaan, untuk terus meningkatkan kinerja baik dan profesionalisme dalam mengelola kawasan Kemayoran.

    ”Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama 7 tahun, Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan kedepan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis. Silakan Pak Tedy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” jelas Juri.

    Acara pelantikan dilanjutkan dengan sesi bersalaman dan diakhiri dengan foto bersama.

    Sumber : Elshinta.Com

  • 5 Fakta Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan Jadi Tersangka Suap Rp60 Miliar

    5 Fakta Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan Jadi Tersangka Suap Rp60 Miliar

    loading…

    Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap putusan perkara Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan turunannya. Foto/Dok.Kejagung/Ilustrasi/Maspuq Muin

    JAKARTA – Sosok Muhammad Arif Nuryanta yang menjabat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tengah menjadi perhatian publik. Sebab, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam putusan perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Industri Kelapa Sawit periode Januari 2021-Maret 2022.

    Tak sendiri, Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain, yakni Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, serta Djuyamto selaku hakim Pengadilan Jakarta Selatan.

    Penetapan tersebut sebelumnya diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Sabtu (12/4/2025).

    Lebih jauh, siapa sebenarnya sosok Arif Nuryanta ini? Berikut sederet faktanya yang bisa diketahui.

    Fakta Arif Nuryanta

    1. Menjabat Ketua PN Jakarta Selatan Sejak November 2024

    Muhammad Arif Nuryanta, S.H., M.H diketahui sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Jabatan ini diduduki sejak pelantikannya pada 7 November 2024 lalu.

    Waktu itu, Arif Nuryanta menggantikan Saut Maruli Tua Pasaribu. Bertempat di Aula Ansyahrul, prosesi pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Bapak Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

    2. Punya Banyak Pengalaman di Dunia PeradilanKarier Arif Nuryanto di dunia peradailan sudah dimulai cukup lama. Jauh sebelum menjadi Ketua PN Jaksel, ia sudah banyak menduduki berbagai posisi penting lainnya.

    Beberapa di antaranya seperti Ketua PN Jakarta Pusat, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Ketua PN Purwokerto. Lalu, ada juga Ketua PN Tebing Tinggi dan Wakil Ketua PN Bangkinang.

    3. Jadi Pengadil Kasus Unlawful Killing Laskar FPI
    Pada sepak terjangnya sebagai hakim, Arif Nuryanta telah menangani berbagai kasus yang menyita perhatian masyarakat. Satu di antaranya adalah unlawful killing (pembunuhan di luar hukum) terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI).

    Melalui putusan bersama dua hakim anggota Anry Widyo Laksono dan Elfian, Arif waktu itu menvonis bebas 2 terdakwa polisi penembak laskar FPI, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella.

  • DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus memastikan arus lalu lintas tetap lancar usai libur Lebaran 2025, salah satunya dengan tetap melakukan pengaturan dan pengawasan di berbagai ruas jalan Jakarta secara rutin.

    “Guna meminimalisir kepadatan lalu lintas, kami juga mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku dan menggunakan angkutan umum dalam beraktivitas,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Tak hanya itu, Dishub DKI juga menempatkan petugas di lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.

    Seiring berakhirnya masa Lebaran Idul Fitri 1446 H, aktivitas masyarakat di Jakarta kembali meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kembali berjalannya kegiatan-kegiatan perkantoran, bisnis dan sekolah yang sebelumnya sempat libur selama periode cuti bersama Lebaran.

    Selain itu, masyarakat yang sebelumnya mudik ke kampung halaman juga kembali beraktivitas di wilayah Jakarta.

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, volume lalu lintas pada ruas–ruas jalan pada Kamis (10/4) tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan volume lalu lintas pada hari-hari biasa.

    Selain itu, berbagai peraturan lalu lintas yang sebelumnya ditiadakan pun kini diberlakukan kembali. Di antaranya peraturan Sistem Ganjil Genap (Gage) dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    “Setelah libur Lebaran 2025, ganjil genap kembali diberlakukan mulai 8 April 2025 dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dimulai kembali pada 13 April 2025,” ujar Syafrin.

    Dia pun mengingatkan bahwa saat ini sejumlah pekerjaan konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pekerjaan konstruksi lainnya di Jakarta masih berlangsung.

    Oleh karena itu, pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi konstruksi, sehingga masyarakat dapat menghindari ruas-ruas jalan tersebut untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat adanya penyempitan ruas jalan.

    Berbagai pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di Jakarta, antara lain pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur MRT Jakarta Fase 2A (HI – Kota) sepanjang 5,8 km di Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Barat, Jalan M.H Thamrin, Jalan Suryopranoto.

    Kemudian terdapat pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur LRT Fase 1B (Velodome – Manggarai) sepanjang 6,4 km di Jalan Pemuda, Jalan Manggarai, dan Jalan Pramuka.

    Selain itu, ada juga pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sepanjang 159,783 km di Jalan Raya Bogor, Jalan Pondok Gede, Gunung Sahari dan berbagai ruas wilayah Jakarta lainnya.

    Terakhir, ada pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Jakarta yakni Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 sepanjang 75,93 km di berbagai ruas wilayah Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Respons Tom Lembong Usai Hakim Sidangnya jadi Tersangka Suap Kasus CPO

    Respons Tom Lembong Usai Hakim Sidangnya jadi Tersangka Suap Kasus CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua majelis hakim sidang kasus dugaan importasi gula, Dennie Arsan Fatrika telah mengganti anggotanya, yakni Ali Muhtarom.

    Hal tersebut disampaikan Dennie sebelum menggelar sidang lanjutan yang menyeret Tom Lembong tersebut di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    “Sebelum sidang dilanjutkan, ada yg perlu kami sampaikan mengenai penetapan susunan majelis hakim yang baru,” ujar Dennie.

    Menanggapi hal itu, Tom Lembong menyampaikan bahwa dirinya tidak terlalu ambil pusing terkait dengan status hakim yang menyidangkan perkaranya jadi tersangka.

    “Ya itu patut disesalkan. Dari awal saya sempat bilang, kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Tetap percaya sama Yang Maha Adil, Maha Mengetahui. Senantiasa bersikap positif, kondusif,” kata Tom Lembong di PN Tipikor.

    Di sisi lain, Dennie menjelaskan penggantian susunan hakim itu lantaran Ali telah terjerat kasus dugaan suap kepengurusan perkara minyak goreng atau CPO yang menyeret beberapa korporasi.

    Di samping itu, penggantian hakim ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No.46/2009 tentang Pengadilan Tipikor dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

    “Menimbang bahwa oleh karena hakim anggota atas nama Ali Muhtarom, S.H., M.H., sedang berhalangan tetap dan tidak dapat bersidang lagi, maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk hakim anggota untuk menggantikan,” ujar Dennie.

    Dengan demikian, Ali resmi digantikan oleh hakim Alfis Setyawan untuk menangani perkara rasuah importasi gula periode 2015-2016.

  • Irjen Akhmad Wiyagus Dilantik Jabat Astamaops Kapolri, Irjen Rudi Setiawan Jadi Kapolda Jabar – Halaman all

    Irjen Akhmad Wiyagus Dilantik Jabat Astamaops Kapolri, Irjen Rudi Setiawan Jadi Kapolda Jabar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Akhmad Wiyagus sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Mutasi jabatan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/688/IV/KEP./2025 tanggal 13 April 2025.

    Irjen Akhmad Wiyagus menggantikan Komjen Pol Imam Sugianto dimutasi menjadi Perwira Tinggi di Stamaops Polri.

    Adapun Irjen Pol Akhmad Wiyagus sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. 

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa proses pelantikan dan sertijab merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan manajerial dan pelaksanaan tugas-tugas operasional di tubuh Polri.

    “Mutasi jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang lazim dalam rangka penyegaran organisasi serta pembinaan karier. Jabatan Astamaops Kapolri memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan strategi operasional kepolisian secara nasional,” kata Trunoyudo dalam keterangan.

    “Kita optimistis Irjen Pol. Akhmad Wiyagus akan melanjutkan dan memperkuat capaian yang telah dirintis pejabat sebelumnya,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pelaksanaan mutasi ini juga sejalan dengan kebutuhan organisasi yang dinamis dan menyesuaikan dengan tantangan tugas ke depan.

    Pelantikan dilakukan dalam suasana khidmat dan penuh penghormatan terhadap dedikasi pejabat sebelumnya.

    Kepemimpinan baru diyakini akan membawa Polri semakin presisi dalam menjalankan fungsinya di bidang operasi.

    Kapolri juga menunjuk Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Jawa Barat (Jabar) menggantikan Irjen Pol Akhmad Wiyagus.

    Irjen Pol Rudi Setiawan sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. (Dok. Humas Polda Sumsel)