Xcloud.id

Tag: Mochamad Iriawan

  • Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Jakarta –

    Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Singapura dapat dikarakterisasi sebagai kemitraan finansial dan ekonomi yang telah teruji soliditasnya serta mutualismenya. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1966, kemitraan ini telah berevolusi menjadi salah satu pilar utama stabilitas dan pertumbuhan di Asia Tenggara, ditopang oleh arus modal, volume perdagangan yang masif, dan interdependensi industri yang mendalam.

    Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Prof. S. Jayakumar pada tahun 2002, “Indonesia adalah salah satu tetangga terdekat Singapura dan mitra dagang utama. Terdapat kepentingan yang mendalam dan abadi terhadap stabilitas Indonesia sebagai negara kesatuan, pertumbuhan, dan kemakmurannya.”Oleh karena itu, partisipasi kedua negara sebagai negara pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1967 dapat dipandang sebagai konvergensi visi strategis untuk menjadikan kawasan ini sebagai zona pertumbuhan ekonomi.

    Keberhasilan kemitraan ini secara empiris direfleksikan dalam agregat data finansial yang kredibel. Singapura secara konsisten telah menempati posisi sebagai investor asing langsung (FDI) terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, hingga September 2024, kapitalisasi investasi dari Singapura di Indonesia dilaporkan mencapai U$14,35 miliar, menyusul pencapaianUS15,36 miliar pada tahun fiskal 2023.

    Arus modal ini tidak terbatas pada representasi numerik, melainkan telah menjadi katalis bagi sektor-sektor krusial seperti manufaktur, properti, pariwisata, dan industri digital, yang secara signifikan menciptakan lapangan kerja serta memfasilitasi transfer pengetahuan. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) merupakan contoh konkret di mana investasi Singapura berkontribusi pada pembangunan ekosistem ekonomi yang dinamis dan terintegrasi.

    Di samping investasi, perdagangan bilateral juga menunjukkan volume yang substansial. Pada tahun 2024, total perdagangan barang antara kedua negara tercatat sebesar SG$ 74,16 miliar (sekitar US$ 55 miliar). Data ini menegaskan posisi Singapura sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor Singapura ke Indonesia mencapai US$ 39,83 miliar.

    Sektor pariwisata turut berfungsi sebagai salah satu penopang kolaborasi ekonomi, didukung oleh kunjungan wisatawan dari kedua negara yang mendorong pertumbuhan sektor jasa dan penerimaan devisa. Jaringan industri dan keuangan yang kuat telah terbentuk, saling menopang dan menjadi tulang punggung perekonomian kawasan.

    Adapun kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan terus dilaksanakan sebagai pilar penting stabilitas regional. Sementara itu, kolaborasi dalam pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan. Kemitraan riset dan program gelar bersama terjalin di antara universitas-universitas dari kedua negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing di era digital.

    Fluktuasi Hubungan Bilateral

    Kendati manifestasi keberhasilan finansial ini nyata, dinamika hubungan antara Indonesia dan Singapura tidak dapat diklasifikasikan sebagai entitas yang sederhana. Sebagaimana telah dianalisis secara akademis oleh M.M. Mas’oed (2024), terdapat kompleksitas di mana ‘Goliath’ (Indonesia) dapat terlihat tidak berdaya di hadapan ‘Lilliput’ (Singapura) dalam konteks-konteks tertentu.

    Dinamika ini justru menjadikan ikatan bilateral ini begitu dinamis dan krusial. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi Asia Tenggara, hubungan Indonesia dan Singapura dapat dianalogikan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

    Proyeksi ke depan mengindikasikan adanya tendensi penguatan dan pendalaman hubungan bilateral, didorong oleh konstelasi faktor global dan regional. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, kedua negara memiliki potensi substansial untuk berkolaborasi.

    Singapura, sebagai sentra keuangan dan teknologi regional, dapat bertindak sebagai mitra strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem digital, termasuk di bidang e-commerce, fintech, dan startup. Fokus global pada transisi energi dan keberlanjutan juga membuka peluang kerja sama yang luas dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi hijau.

    Kolaborasi semacam ini esensial untuk memenuhi komitmen iklim global dan menciptakan ekonomi hijau yang kompetitif. Peningkatan konektivitas dan infrastruktur akan terus menjadi prioritas guna memperlancar aliran barang, jasa, dan manusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Sebagai anggota kunci ASEAN, peran organisasi ini menjadi sentral dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan integrasi ekonomi kawasan.

    Kerja sama dalam kerangka ASEAN akan menjadi platform penting untuk mengatasi tantangan regional dan global, termasuk isu-isu perdagangan dan investasi. Indonesia juga secara proaktif berupaya untuk menarik lebih banyak investasi dari Singapura, terutama di sektor-sektor strategis dan hilirisasi.

    Menjaga Relasi

    Momentum peringatan 60 tahun Hari Nasional Singapura pada tanggal 9 Agustus 2025 berfungsi sebagai sebuah imperatif fundamental bagi seluruh konstituen, baik pada tataran Government-to-Government (G2G) maupun People-to-People (P2P), untuk terus merawat ikatan ini. Ucapan selamat Hari Nasional dari rakyat Indonesia kepada Singapura, oleh karena itu, lebih dari sekadar formalitas; itu merupakan ekspresi penghormatan, apresiasi, dan komitmen untuk memelihara hubungan yang konstruktif.

    Perayaan 60 tahun kemerdekaan Singapura menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran tetangga dan mitra strategisnya. Oleh karenanya, penting bagi kedua belah pihak untuk terus merawat ikatan ini. Pada tataran G2G, dialog yang terbuka dan konstruktif merupakan prasyarat esensial untuk resolusi diferensiasi dan perumusan kebijakan yang saling menguntungkan, terutama dalam aspek ekonomi dan perdagangan.

    Sementara itu, di tingkat P2P, interaksi budaya, pariwisata, pertukaran pendidikan, dan kolaborasi antarkomunitas perlu terus diakselerasi. Frekuensi interaksi antarkomunitas yang meningkat diyakini dapat mengkonsolidasi ikatan persahabatan yang tidak dapat dipisahkan oleh delimitasi teritorial.

    Pada akhirnya, hubungan Indonesia dan Singapura adalah contoh kemitraan strategis yang saling melengkapi. Singapura, sebagai pusat keuangan dan teknologi, akan senantiasa membutuhkan Indonesia sebagai pasar yang besar, sumber daya yang melimpah, dan tenaga kerja yang produktif.

    Sebaliknya, Indonesia akan terus mendapatkan manfaat dari investasi, keahlian, dan konektivitas global yang ditawarkan Singapura. Melalui dialog, komitmen, dan dukungan penuh, hubungan ini diyakini akan terus berkembang untuk kemakmuran kedua negara, dan secara lebih luas, untuk stabilitas serta kemajuan ekonomi Asia Tenggara.

    Selamat Hari Nasional, Singapura! Majulah Singapura! 🇸🇬🇮🇩

    Rioberto Sidauruk
    Pemerhati Hubungan Industri Regional ASEAN

    Lihat juga Video ‘Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan Kemerdekaan Singapura’:

    Halaman 2 dari 3

    (ang/ang)

  • Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 Resmi Dibuka!

    Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 Resmi Dibuka!

    Muhammad Syahrul Ramadhan • 13 Agustus 2025 17:44

    Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.

    EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.

    Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

    “Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.

    “Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global. 

    “Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.

    Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia. 

    “Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.

    Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.
     

     

    Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
    EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini. 

    Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.

    Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd. 

    Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.

    “Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy. 

    Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.

    Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).

    Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan. 

    Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

    EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

    Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.
     
    EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.
     
    Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

    “Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.
     
    “Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.
     
    Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global. 
     
    “Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.
     
    Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia. 
     
    “Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.
     
    Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.
     

     

    Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
    EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini. 
     
    Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.
     
    Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd. 
     
    Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.
     
    “Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy. 
     
    Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.
     
    Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).
     
    Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan. 
     
    Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.
     
    EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Revisi UU PPMI Harus Memberikan Perlindungan Menyeluruh Pekerja Migran

    Revisi UU PPMI Harus Memberikan Perlindungan Menyeluruh Pekerja Migran

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). 

    “Langkah revisi UU PPMI harus memperhatikan berbagai dimensi perlindungan yang belum diatur sepenuhnya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran: Lebih Progresif atau Regresif? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 13 Agustus 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Dr. Dwiyono, S.I.K., M.Si. (Sekjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi /Baleg DPR RI), dan Syofyan S.H (Ketua Umum Serikat Awak kapal transportasi Indonesia / SAKTI) sebagai penanggap. 

    Selain itu hadir pula Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM) sebagai penanggap.

    Menurut Lestari, pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. 

    Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, potensi ekonomi melalui pendapatan negara dari para pekerja migran itu tidak luput dari berbagai masalah. 

    Masalah yang dihadapi, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya perlindungan PMI dan keluarganya secara menyeluruh. 
     

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mesti menjiwai proses revisi UU PPMI saat ini. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwiyono mengungkapkan, latar belakang revisi UU PPMI agar kita mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI. 

    Diakui Dwiyono, sistem perlindungan yang berjalan saat ini belum berjalan maksimal. Sejumlah upaya, jelas dia, harus segera diupayakan dengan penguatan tata kelola dalam pelayanan PMI. 

    Salah satunya, ujar Dwiyono, perlu penguatan atase ketenagakerjaan di sejumlah negara yang sebelumnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, agar dalihkan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

    Menurut Dwiyono, isu strategis dalam revisi UU PPMI ini terkait jangkauan dan arah kebijakan dalam melindungi PMI, sehingga dibutuhkan perbaikan kelembagaan dan tata kelola dalam pelayanan PMI. 

    Pemerintah, tegas Dwiyono, tetap concern terhadap perlindungan PMI perempuan yang bekerja sebagai domestic worker sejak mendaftar hingga bekerja di luar negeri. 

    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan, revisi UU PPMI merupakan usulan dari Baleg DPR RI yang melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI. 

    Diaku Martin, PMI yang menghadapi masalah umumnya berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar. 

    Menyikapi kondisi tersebut, menurut Martin, diperlukan upaya revisi UU PPMI sebagai landasan hukum yang kuat agar negara mampu memperbaiki tata kelola pelayanan dan memberikan perlindungan PMI secara menyeluruh. 

    Saat ini, ungkap Martin, Baleg sudah membentuk Panja dan pada rapat pleno Baleg 17 Maret 2025  disepakati RUU PPMI sebagai RUU usulan DPR RI. 

    Selain itu, tambah dia, pemerintah juga sudah mengirimkan Surat Presiden terkait pembuatan DIM dalam revisi RUU PPMI ke pimpinan DPR RI. 

    Martin berpendapat, RUU PPMI harus sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi PMI  dan mengurangi keberadaan PMI non prosedural dengan mengubah menjadi PMI yang prosedural. 

    Ketua Umum SAKTI, Syofyan mengungkapkan perlindungan yang dibutuhkan pelaut mencakup perlindungan pada saat pra penempatan, pada masa kerja, dan purnakerja. 

    Revisi UU PPMI, tegas Syofyan, harus mampu memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum. 

    Karena, ujar Syofyan, sejatinya UU Pelayaran yang ada saat ini tidak mengatur pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing. 

    Syofyan mengungkapkan, perlindungan pra penempatan yang diharapkan pelaut dalam bentuk proses rekrutmen yang adil, informasi yang transparan, pelatihan dan sertifikasi, jaminan sosial dan asuransi, serta dokumen perjalanan yang lengkap. 

    Syofyan mengusulkan agar dalam revisi UU PPMI memasukkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan ILO Convention 180 sebagai konsideran dan norma dalam pengaturan bagi pelaut. 

    Selain itu, tambah dia, menghapus Pasal 64 UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur pekerja yang mengalami masalah dalam penempatan dan/atau selama bekerja di luar negeri dan selanjutnya mengatur pelaut dalam UU PPMI yang baru. 

    Terpenting, tegas Syofyan, harus ada lembaga tripartit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaut. 

    Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah berpendapat diskusi yang melibatkan sejumlah pihak terkait permasalahan PMI ini sangat penting dalam upaya revisi UU PPMI. 

    Prinsip-prinsip HAM, tegas Anis, harus bisa dimasukkan dalam proses revisi UU PPMI. 

    Menurut Anis, sejumlah potensi pelanggaran HAM kerap terjadi pada proses pra penempatan kerja terkait hak-hak PMI, karena informasi yang diberikan kepada PMI di sektor informal, perikanan, dan perkebunan misalnya, tidak komperhensif. 

    Anis menegaskan, upaya pengawasan dalam penerapan regulasi yang berlaku kelak harus konsisten dilakukan, karena banyak celah aturan dalam penempatan PMI yang disalahgunakan. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat berharap, dengan dibentuknya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak ada lagi saling lempar antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI. 

    Menurut Saur, akses hukum di negara penempatan PMI harus diperkuat dan dimudahkan prosesnya. 

    Selain itu, tegas Saur, hak PMI untuk menyimpan paspor harus diperhatikan. Karena, tambah dia, bila paspor disimpan oleh perusahaan atau majikan tempat bekerja akan terjadi permasalahan baru. 

    Sebaik-baiknya tempat penyimpanan paspor PMI, menurut Saur, adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). 
     
    “Langkah revisi UU PPMI harus memperhatikan berbagai dimensi perlindungan yang belum diatur sepenuhnya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran: Lebih Progresif atau Regresif? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 13 Agustus 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Dr. Dwiyono, S.I.K., M.Si. (Sekjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi /Baleg DPR RI), dan Syofyan S.H (Ketua Umum Serikat Awak kapal transportasi Indonesia / SAKTI) sebagai penanggap. 

    Selain itu hadir pula Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM) sebagai penanggap.
     
    Menurut Lestari, pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. 
     
    Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, potensi ekonomi melalui pendapatan negara dari para pekerja migran itu tidak luput dari berbagai masalah. 
     
    Masalah yang dihadapi, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya perlindungan PMI dan keluarganya secara menyeluruh. 
     

     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mesti menjiwai proses revisi UU PPMI saat ini. 
     
    Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwiyono mengungkapkan, latar belakang revisi UU PPMI agar kita mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI. 
     
    Diakui Dwiyono, sistem perlindungan yang berjalan saat ini belum berjalan maksimal. Sejumlah upaya, jelas dia, harus segera diupayakan dengan penguatan tata kelola dalam pelayanan PMI. 
     
    Salah satunya, ujar Dwiyono, perlu penguatan atase ketenagakerjaan di sejumlah negara yang sebelumnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, agar dalihkan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 
     
    Menurut Dwiyono, isu strategis dalam revisi UU PPMI ini terkait jangkauan dan arah kebijakan dalam melindungi PMI, sehingga dibutuhkan perbaikan kelembagaan dan tata kelola dalam pelayanan PMI. 
     
    Pemerintah, tegas Dwiyono, tetap concern terhadap perlindungan PMI perempuan yang bekerja sebagai domestic worker sejak mendaftar hingga bekerja di luar negeri. 
     
    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan, revisi UU PPMI merupakan usulan dari Baleg DPR RI yang melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI. 
     
    Diaku Martin, PMI yang menghadapi masalah umumnya berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar. 
     
    Menyikapi kondisi tersebut, menurut Martin, diperlukan upaya revisi UU PPMI sebagai landasan hukum yang kuat agar negara mampu memperbaiki tata kelola pelayanan dan memberikan perlindungan PMI secara menyeluruh. 
     
    Saat ini, ungkap Martin, Baleg sudah membentuk Panja dan pada rapat pleno Baleg 17 Maret 2025  disepakati RUU PPMI sebagai RUU usulan DPR RI. 
     
    Selain itu, tambah dia, pemerintah juga sudah mengirimkan Surat Presiden terkait pembuatan DIM dalam revisi RUU PPMI ke pimpinan DPR RI. 
     
    Martin berpendapat, RUU PPMI harus sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi PMI  dan mengurangi keberadaan PMI non prosedural dengan mengubah menjadi PMI yang prosedural. 
     
    Ketua Umum SAKTI, Syofyan mengungkapkan perlindungan yang dibutuhkan pelaut mencakup perlindungan pada saat pra penempatan, pada masa kerja, dan purnakerja. 
     
    Revisi UU PPMI, tegas Syofyan, harus mampu memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum. 
     
    Karena, ujar Syofyan, sejatinya UU Pelayaran yang ada saat ini tidak mengatur pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing. 
     
    Syofyan mengungkapkan, perlindungan pra penempatan yang diharapkan pelaut dalam bentuk proses rekrutmen yang adil, informasi yang transparan, pelatihan dan sertifikasi, jaminan sosial dan asuransi, serta dokumen perjalanan yang lengkap. 
     
    Syofyan mengusulkan agar dalam revisi UU PPMI memasukkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan ILO Convention 180 sebagai konsideran dan norma dalam pengaturan bagi pelaut. 
     
    Selain itu, tambah dia, menghapus Pasal 64 UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur pekerja yang mengalami masalah dalam penempatan dan/atau selama bekerja di luar negeri dan selanjutnya mengatur pelaut dalam UU PPMI yang baru. 
     
    Terpenting, tegas Syofyan, harus ada lembaga tripartit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaut. 
     
    Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah berpendapat diskusi yang melibatkan sejumlah pihak terkait permasalahan PMI ini sangat penting dalam upaya revisi UU PPMI. 
     
    Prinsip-prinsip HAM, tegas Anis, harus bisa dimasukkan dalam proses revisi UU PPMI. 
     
    Menurut Anis, sejumlah potensi pelanggaran HAM kerap terjadi pada proses pra penempatan kerja terkait hak-hak PMI, karena informasi yang diberikan kepada PMI di sektor informal, perikanan, dan perkebunan misalnya, tidak komperhensif. 
     
    Anis menegaskan, upaya pengawasan dalam penerapan regulasi yang berlaku kelak harus konsisten dilakukan, karena banyak celah aturan dalam penempatan PMI yang disalahgunakan. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berharap, dengan dibentuknya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak ada lagi saling lempar antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI. 
     
    Menurut Saur, akses hukum di negara penempatan PMI harus diperkuat dan dimudahkan prosesnya. 
     
    Selain itu, tegas Saur, hak PMI untuk menyimpan paspor harus diperhatikan. Karena, tambah dia, bila paspor disimpan oleh perusahaan atau majikan tempat bekerja akan terjadi permasalahan baru. 
     
    Sebaik-baiknya tempat penyimpanan paspor PMI, menurut Saur, adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • TransJakarta alihkan rute bus imbas perbaikan jalan dan pohon tumbang

    TransJakarta alihkan rute bus imbas perbaikan jalan dan pohon tumbang

    Ilustrasi: Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta di Halte Dukuh Atas, Jakarta, Minggu (22/6/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/bar/aa.

    TransJakarta alihkan rute bus imbas perbaikan jalan dan pohon tumbang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 07:53 WIB

    Elshinta.com – Transportasi Jakarta mengalihkan sejumlah rute koridor bus untuk mengantisipasi kejadian pohon tumbang dan perbaikan jalan di Jakarta pada Selasa malam.

    Dilansir dari akun X ofisial @PT_Transjakarta, Selasa malam, bus koridor 1: Blok M – Kota mengalami pengalihan rute terkait adanya pekerjaan perbaikan jalan di sekitar halte M.H Thamrin.

    Sementara bus yang mengarah Blok M tidak melayani pelanggan di halte MH Thamrin.

    Koridor 9: Pluit – Pinang Ranti mengalami pengalihan rute terkait adanya pekerjaan perbaikan jalan di sekitar jalan layang Jembatan Dua. Sementara arah Pinang Ranti tidak melayani di halte Jembatan Tiga dan halte Jembatan Dua.

    Koridor 3: Kalideres – Monumen Nasional mengalami pengalihan rute terkait adanya pohon tumbang di sekitar halte Rawa Buaya. Sementara bus yang mengarah Monumen Nasional tidak melayani halte Rawa Buaya.

    Koridor 4: Pulo Gadung – Galunggung mengalami pengalihan rute terkait adanya pekerjaan proyek LRT di sekitar Jalan Sultan Agung. Sementara bus yang mengarah Pulo Gadung tidak melayani halte Pasar Rumput.

    Untuk mengetahui estimasi waktu tiba bus TransJakarta secara real-time, pengguna dapat membuka aplikasi Google Maps dan menekan tombol transportasi publik setelah memilih perencanaan perjalanan menuju lokasi tujuan.

    Fitur di Google Maps itu kini dapat melakukan pembaruan secara berkala dari rute pengoperasian TransJakarta, termasuk jika ada pengalihan rute.

    Dilansir dari laman Google, jika rute TransJakarta tersedia, informasi waktu real-time akan ditampilkan secara jelas dalam hasil pencarian.

    Integrasi itu memungkinkan penumpang untuk membuat keputusan perjalanan yang tepat, merencanakan perjalanan dengan lebih efektif, dan mengurangi waktu tunggu, berkontribusi pada pengalaman transportasi umum yang lebih efisien dan andal di Jakarta.

    Sumber : Antara

  • RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

    RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Anak Perusahaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memasok gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). CNG dalam wujud Gaslink sudah dialirkan untuk kebutuhan dapur RSHS sejak Rabu pekan lalu, (6/8/25).

    RSHS akan memakai Gaslink dengan volume 1.500 meter kubik (M3) per bulan, di mana sebelumnya RSHS menggunakan energi solar. Selain dapur, secara bertahap RSHS akan merealisasikan pemakaian Gaslink untuk boiler dan genset listrik.

    Gaslink akan menjadi energi yang andal dan efisien untuk mendukung operasional yang berjalan 24 jam. RSHS dapat merasakan kepastian yang stabil untuk dapur rumah sakit yang memasak makanan untuk seluruh pasien.

    Direktur Utama RSHS dr. H. Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, pemakaian Gaslink dapat membantu mengurangi biaya energi secara optimal, sekaligus menjadi komitmen RSHS dalam terciptanya lingkungan yang lebih bersih.

    Sebelumnya, RSHS menggunakan energi dari bahan bakar solar yang mengeluarkan biaya sekitar 8 Milyar per tahun. Selanjutnya jika memakai CNG, kurang lebih menjadi 5 Milyar per tahun. “Dengan penghematan yang didapatkan, dapat kami alihkan untuk membeli kebutuhan rumah sakit lainnya,” ungkap dr. Rachim.

    Pengaliran perdana Gaslink turut disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza. Kegiatan tersebut berbarengan dengan Market Day CNG Pertamina di Bandung pekan lalu, (6/8).

    “Beralihnya RSHS dari solar ke gas bumi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit lainnya. Gas bumi adalah energi yang ramah lingkungan. Selain itu, dapat membantu mengurangi impor energi sehingga akan memberikan dampak positif bagi kita semua, sejalan dengan target Presiden. Pertamina akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk mengawal dalam mengurangi impor dan mendukung asta cita untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujar Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dalam sambutannya.

    Direktur Utama PGN Arief S. Handoko menambahkan, dengan pemanfaatan Gaslink di RSHS diharapkan mendukung inisiatif RSHS menuju rumah sakit hijau (green hospital) mengingat CNG adalah energi yang memiliki kandungan emisi relatif lebih rendah dibandingkan energi lainnya.

    “Subholding Gas Pertamina bertekad memberikan layanan yang terbaik agar CNG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi RSHS,” ujarnya.

    “Pemanfaatan energi Gaslink di RSHS menandai langkah penting penggunaan gas bumi yang lebih bersih, andal dan efisien bagi sektor kesehatan. Selain itu, membuktikan bahwa Gaslink yang dikelola oleh PGN Gagas dapat dimanfaatkan oleh sektor layanan kesehatan publik salah satunya adalah rumah sakit. Terlebih saat ini, PGN Gagas sudah siap memperluas layanan CNG di Bandung dan sekitarnya,” jelas Direktur Utama Gagas Santiaji Gunawan.

  • RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

    RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Anak Perusahaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memasok gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). CNG dalam wujud Gaslink sudah dialirkan untuk kebutuhan dapur RSHS sejak Rabu pekan lalu, (6/8/25).

    RSHS akan memakai Gaslink dengan volume 1.500 meter kubik (M3) per bulan, di mana sebelumnya RSHS menggunakan energi solar. Selain dapur, secara bertahap RSHS akan merealisasikan pemakaian Gaslink untuk boiler dan genset listrik.

    Gaslink akan menjadi energi yang andal dan efisien untuk mendukung operasional yang berjalan 24 jam. RSHS dapat merasakan kepastian yang stabil untuk dapur rumah sakit yang memasak makanan untuk seluruh pasien.

    Direktur Utama RSHS dr. H. Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, pemakaian Gaslink dapat membantu mengurangi biaya energi secara optimal, sekaligus menjadi komitmen RSHS dalam terciptanya lingkungan yang lebih bersih.

    Sebelumnya, RSHS menggunakan energi dari bahan bakar solar yang mengeluarkan biaya sekitar 8 Milyar per tahun. Selanjutnya jika memakai CNG, kurang lebih menjadi 5 Milyar per tahun. “Dengan penghematan yang didapatkan, dapat kami alihkan untuk membeli kebutuhan rumah sakit lainnya,” ungkap dr. Rachim.

    Pengaliran perdana Gaslink turut disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza. Kegiatan tersebut berbarengan dengan Market Day CNG Pertamina di Bandung pekan lalu, (6/8).

    “Beralihnya RSHS dari solar ke gas bumi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit lainnya. Gas bumi adalah energi yang ramah lingkungan. Selain itu, dapat membantu mengurangi impor energi sehingga akan memberikan dampak positif bagi kita semua, sejalan dengan target Presiden. Pertamina akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk mengawal dalam mengurangi impor dan mendukung asta cita untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujar Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dalam sambutannya.

    Direktur Utama PGN Arief S. Handoko menambahkan, dengan pemanfaatan Gaslink di RSHS diharapkan mendukung inisiatif RSHS menuju rumah sakit hijau (green hospital) mengingat CNG adalah energi yang memiliki kandungan emisi relatif lebih rendah dibandingkan energi lainnya.

    “Subholding Gas Pertamina bertekad memberikan layanan yang terbaik agar CNG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi RSHS,” ujarnya.

    “Pemanfaatan energi Gaslink di RSHS menandai langkah penting penggunaan gas bumi yang lebih bersih, andal dan efisien bagi sektor kesehatan. Selain itu, membuktikan bahwa Gaslink yang dikelola oleh PGN Gagas dapat dimanfaatkan oleh sektor layanan kesehatan publik salah satunya adalah rumah sakit. Terlebih saat ini, PGN Gagas sudah siap memperluas layanan CNG di Bandung dan sekitarnya,” jelas Direktur Utama Gagas Santiaji Gunawan.

  • RS Hasan Sadikin Sudah Pakai CNG dari PGN Gagas, Layanan Kesehatan Masyarakat Makin Efisien dan Ramah Lingkungan

    RS Hasan Sadikin Sudah Pakai CNG dari PGN Gagas, Layanan Kesehatan Masyarakat Makin Efisien dan Ramah Lingkungan

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Anak Perusahaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memasok gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). CNG dalam wujud Gaslink sudah dialirkan untuk kebutuhan dapur RSHS sejak Rabu pekan lalu, (6/8/25).

    RSHS akan memakai Gaslink dengan volume 1.500 meter kubik (M3) per bulan, dimana sebelumnya RSHS menggunakan energi solar. Selain dapur, secara bertahap RSHS akan merealisasikan pemakaian Gaslink untuk boiler dan genset listrik.

    Gaslink akan menjadi energi yang andal dan efisien untuk mendukung operasional yang berjalan 24 jam. RSHS dapat merasakan kepastian yang stabil untuk dapur rumah sakit yang memasak makanan untuk seluruh pasien. 

    Direktur Utama RSHS dr. H. Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, pemakaian Gaslink dapat membantu mengurangi biaya energi secara optimal, sekaligus menjadi komitmen RSHS dalam terciptanya lingkungan yang lebih bersih.
     

    Sebelumnya, RSHS menggunakan energi dari bahan bakar solar yang mengeluarkan biaya sekitar 8 Milyar per tahun. Selanjutnya jika memakai CNG, kurang lebih menjadi 5 Milyar per tahun. “Dengan penghematan yang didapatkan, dapat kami alihkan untuk untuk membeli kebutuhan rumah sakit lainnya,” ungkap dr. Rachim.

    Pengaliran perdana Gaslink turut disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza. Kegiatan tersebut berbarengan dengan Market Day CNG Pertamina di Bandung pekan lalu, (6/8).

    “Beralihnya RSHS dari solar ke gas bumi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit lainnya. Gas bumi adalah energi yang ramah lingkungan. Selain itu, dapat membantu mengurangi impor energi sehingga akan memberikan dampak positif bagi kita semua, sejalan dengan target Presiden. Pertamina akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk mengawal dalam mengurangi impor dan mendukung asta cita untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujar Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dalam sambutannya.
     

    Direktur Utama PGN Arief S. Handoko menambahkan, dengan pemanfaatan Gaslink di RSHS diharapkan mendukung inisiatif RSHS menuju rumah sakit hijau (green hospital) mengingat CNG adalah energi yang memiliki kandungan emisi relatif lebih rendah dibandingkan energi lainnya. “Subholding Gas Pertamina bertekad memberikan layanan yang terbaik agar CNG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi RSHS,” ujarnya.

    “Pemanfaatan energi Gaslink di RSHS menandai langkah penting penggunaan gas bumi yang lebih bersih, andal dan efisien bagi sektor kesehatan. Selain itu, membuktikan bahwa Gaslink yang dikelola oleh PGN Gagas dapat dimanfaatkan oleh sektor layanan kesehatan publik salah satunya adalah rumah sakit. Terlebih saat ini, PGN Gagas sudah siap memperluas layanan CNG di Bandung dan sekitarnya,” jelas Direktur Utama Gagas Santiaji Gunawan.

     

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Anak Perusahaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memasok gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). CNG dalam wujud Gaslink sudah dialirkan untuk kebutuhan dapur RSHS sejak Rabu pekan lalu, (6/8/25).
     
    RSHS akan memakai Gaslink dengan volume 1.500 meter kubik (M3) per bulan, dimana sebelumnya RSHS menggunakan energi solar. Selain dapur, secara bertahap RSHS akan merealisasikan pemakaian Gaslink untuk boiler dan genset listrik.
     
    Gaslink akan menjadi energi yang andal dan efisien untuk mendukung operasional yang berjalan 24 jam. RSHS dapat merasakan kepastian yang stabil untuk dapur rumah sakit yang memasak makanan untuk seluruh pasien. 

    Direktur Utama RSHS dr. H. Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, pemakaian Gaslink dapat membantu mengurangi biaya energi secara optimal, sekaligus menjadi komitmen RSHS dalam terciptanya lingkungan yang lebih bersih.
     

     
    Sebelumnya, RSHS menggunakan energi dari bahan bakar solar yang mengeluarkan biaya sekitar 8 Milyar per tahun. Selanjutnya jika memakai CNG, kurang lebih menjadi 5 Milyar per tahun. “Dengan penghematan yang didapatkan, dapat kami alihkan untuk untuk membeli kebutuhan rumah sakit lainnya,” ungkap dr. Rachim.
     
    Pengaliran perdana Gaslink turut disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza. Kegiatan tersebut berbarengan dengan Market Day CNG Pertamina di Bandung pekan lalu, (6/8).
     
    “Beralihnya RSHS dari solar ke gas bumi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit lainnya. Gas bumi adalah energi yang ramah lingkungan. Selain itu, dapat membantu mengurangi impor energi sehingga akan memberikan dampak positif bagi kita semua, sejalan dengan target Presiden. Pertamina akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk mengawal dalam mengurangi impor dan mendukung asta cita untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujar Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dalam sambutannya.
     

     
    Direktur Utama PGN Arief S. Handoko menambahkan, dengan pemanfaatan Gaslink di RSHS diharapkan mendukung inisiatif RSHS menuju rumah sakit hijau (green hospital) mengingat CNG adalah energi yang memiliki kandungan emisi relatif lebih rendah dibandingkan energi lainnya. “Subholding Gas Pertamina bertekad memberikan layanan yang terbaik agar CNG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi RSHS,” ujarnya.
     
    “Pemanfaatan energi Gaslink di RSHS menandai langkah penting penggunaan gas bumi yang lebih bersih, andal dan efisien bagi sektor kesehatan. Selain itu, membuktikan bahwa Gaslink yang dikelola oleh PGN Gagas dapat dimanfaatkan oleh sektor layanan kesehatan publik salah satunya adalah rumah sakit. Terlebih saat ini, PGN Gagas sudah siap memperluas layanan CNG di Bandung dan sekitarnya,” jelas Direktur Utama Gagas Santiaji Gunawan.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Beralih ke Gas Pertamina, RSUP Hasan Sadikin Bandung Sukses Efisiensi

    Beralih ke Gas Pertamina, RSUP Hasan Sadikin Bandung Sukses Efisiensi

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah pemanfaatan energi gas di sektor kesehatan, seperti yang telah diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung.

    Rumah sakit rujukan utama di Jawa Barat tersebut kini menggunakan gas sebagai sumber energi untuk berbagai kebutuhan operasional. Langkah ini tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga mengurangi emisi karbon serta meningkatkan keselamatan lingkungan sekitar.

    Dengan beralih ke gas, RSUP Hasan Sadikin dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak serta mengoptimalkan biaya operasional jangka panjang. Selain itu, penggunaan gas juga memberikan dampak positif terhadap kualitas udara di lingkungan rumah sakit, yang sangat penting bagi pasien dan tenaga medis.

    Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasi atas langkah strategis RSUP Hasan Sadikin tersebut.

    “Terima kasih sudah beralih dari solar ke gas, hal ini dapat berdampak positif bagi RSUP Hasan Sadikin sebagai rumah sakit yang mendukung penggunaan green enegy yang ramah lingkungan dalam mewujudkan Net Zero Emmission tahun 2060 nanti,” ungkapnya dikutip Jumat (8/8/2025).

    Iriawan juga mengajak kepada manajemen Rumah Sakit lain yang ada di Indonesia untuk mengikuti inisiatif RSUP Hasan Sadikin dalam memanfaatkan sumber energi bersih.

    “Saya berharap, Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit yang bernaung di bawah Provinsi juga bisa di edukasi bahwa ada gas sekarang yang akan bisa menggantikan energi yang lama ini,” imbuhnya.

    Sementara itu, Direktur Utama RSUP Hasan Sadikin dr. Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan alasan beralih menggunakan gas yang di supply langsung oleh Pertamina karena RSUP Hasan Sadikin membutuhkan sumber energi yang tak hanya lebih ramah lingkungan, tapi juga andal, efisien, dan mampu mendukung operasional rumah sakit yang berjalan 24 jam.

    Produk gaslink dari PT Pertamina Gas Negara TBK (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina akan digunakan untuk operasional kebutuhan dapur dan boiler.

    “Boiler untuk ICU, untuk pelayanan pasien kami memerlukan boiler dan nanti Insya Allah akan diganti oleh gas ini,” jelasnya.

    dr. Rachim menambahkan, penggunaan gas dari Pertamina juga dapat menghemat biaya operasional RS hingga Rp 3 miliar per tahun. Baginya, nominal hasil efisiensi biaya operasional tersebut dapat dialihkan untuk membeli alat kesehatan yang sangat dibutuhkan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kami menghitung-hitung, ternyata kalau pakai solar, kami bisa habis Rp.8 miliar, per tahun. Dan sekarang kalau pakai gas, kita bisa 5 miliar. Kalau uang kami punya Rp 3 miliar, itu bisa minimal beli ventilator, bisa sekitar 10 (unit),” ungkapnya.

    dr. Rachim berharap, kolaborasi RSUP Hasan Sadikin dengan Pertamina Group bisa terus terjalin dengan baik.

    “Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi yang terjalin baik selama ini. Harapan kami, RSUP Hasan Sadikin Bandung, semakin andal dalam menjaga ketahanan energi, didukung langsung oleh Pertamina Group, sehingga dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya lebih lanjut.

    Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan inisiatif ini dapat menjadi model yang dapat diadopsi oleh rumah sakit lain di seluruh Indonesia, sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperluas penggunaan energi rendah karbon.

    “Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor pelayanan publik menjadi kunci dalam menyukseskan transisi energi nasional. Pertamina siap mendukung penuh langkah-langkah strategis menuju Indonesia yang lebih hijau,” tutup Fadjar.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dukung Pendidikan Tinggi RI, Pertamina Bangun Gedung Riset di ITB

    Dukung Pendidikan Tinggi RI, Pertamina Bangun Gedung Riset di ITB

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memberikan bantuan berupa pembangunan fasilitas Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional yang berdiri di kawasan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat.

    Fasilitas hasil kerja sama antara Pertamina, ITB, dan PT Paragon Technology and Innovation ini hadir mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang rekayasa molekular dan material fungsional.Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional memiliki sejumlah fasilitas, diantaranya laboratorium pendidikan dan riset, ruang publik, ruang perkuliahan dan seminar, area workshop, laboratorium inovasi, bengkel, kafe, serta ruang dosen.

    Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi dan pendidikan.Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa saat ini kolaborasi sangat dibutuhkan untuk tujuan membangun bangsa.

    “Semoga dengan terwujudnya Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional ini, dapat bermanfaat untuk ITB dan peningkatan kualitas pendidikan bangsa,” ungkap Simon dalam keterengan resmi, Jumat (8/8/2025).

    Sementara itu Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara menyebut hadirnya gedung ini adalah wujud dari komitmen Institut Teknologi Bandung untuk terus mengikuti perkembangan zaman, memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang berbasis kolaborasi antara universitas dan industri. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pertamina khususnya dan PT Paragon Corp, atas dukungan yang diberikan.

    “Ini adalah contoh nyata spirit kekeluargaan, spirit gotong royong, membangun masa depan Indonesia, masa depan yang berbasis sains, teknologi, dan industri,” imbuhnya.

    Tatacipta berharap, hadirnya Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional ini menjadi awal lahirnya inovasi-inovasi strategis, tumbuhnya ekonomi berbasis sains dan teknologi, serta menjadi fondasi untuk membangun SDM yang unggul dan teknologi yang relevan untuk bangsa. “Mari kita sama-sama merawat, menjaga, dan memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas ini,” tambahnya.

    Peresmian gedung ini dilaksanakan pada 7 Agustus 2025 dan dihadiri oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, didampingi Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, serta Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkom Luncurkan KID 2025: Kenalkan Teknologi AI, IoT hingga Big Data ke Pelajar Sekolah – Page 3

    Telkom Luncurkan KID 2025: Kenalkan Teknologi AI, IoT hingga Big Data ke Pelajar Sekolah – Page 3

    Liputan6.com, Bandung PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meluncurkan program Kunjungan Industri Digital 2025 bersama 117 Sekolah, 640 Guru, dan 5.524 Siswa SMA/SMK di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform MyDigiLearn, pada Rabu (6/8/2025).

    Dalam sambutannya, EVP Telkom Regional II Edie Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dapat menjadi pemicu bagi sektor pendidikan untuk menyiapkan talentanya dalam menghadapi kondisi masa depan, khususnya dalam aspek perkembangan teknolog.

    Turut hadir dan secara resmi membuka serangkaian kegiatan Grand Launching Webinar Kunjungan Industri Digital, Dr. Muhammad Muchlas Rowi, S.F., S.H., M.M. selaku Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial, serta memberikan paparan mengenai Kebijakan Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (Koding-KA).

    Melalui program ini, Telkom berharap para guru dan siswa dapat merasakan pengalaman langsung dalam mengenal teknologi terkini seperti AI, IoT, Big Data, dan Cybersecurity, sekaligus memahami bagaimana teknologi tersebut diterapkan di dunia industri.

    “Transformasi digital hanya bisa terwujud jika kita bergerak bersama. Guru, siswa, dan pelaku industri harus saling terhubung untuk menciptakan ekosistem belajar yang adaptif dan progresif,” ungkap Edie Kurniawan.

    Selain seremoni peluncuran, peserta mendapatkan pemaparan inspiratif dari para praktisi Telkom di bidang teknologi di antaranya Operation Senior Manager Cyber Security Services Akhmad Aryandi yang mengulas pentingnya kesadaran keamanan cyber di era digital, Tribe Leader Big Data & Smart Platform Agus Laksono yang menjelaskan pemanfaatan big data dalam mendukung industri, serta Tribe Leader IoT Platform Services Ibnu Alinursafa yang memperkenalkan berbagai inovasi Internet of Things (IoT) yang relevan bagi dunia pendidikan.

    Setelah grand launching, rangkaian KID 2025 dilanjutkan dengan dua seri kegiatan yang berlangsung selama tiga bulan. Series 1: AI & IoT akan digelar setiap minggu sepanjang Agustus hingga September 2025, mencakup sesi pengenalan teknologi di kehidupan nyata, simulasi implementasi di lingkungan sekitar, serta pelatihan etika digital.

    Selanjutnya, Series 2: Cybersecurity pada Oktober 2025 akan membahas kesadaran keamanan digital, identifikasi ancaman siber, hingga latihan kolaboratif sebagai tim detektif cyber.

    Seluruh kegiatan dirancang interaktif dan aplikatif, melibatkan praktisi langsung dari Telkom. Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan kunjungan ke Telkom Corporate University Center (Telkom CorpU) Bandung untuk sekolah terbaik selama program.

    Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terbesar di Indonesia, Telkom memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi mitra strategis dalam mendukung ekosistem pendidikan nasional.

    Melalui layanan Indibiz, Telkom menyediakan solusi untuk mendukung digitalisasi di sektor pendidikan, mendorong pembangunan masyarakat yang lebih cerdas dan merata serta turut menggerakkan industri, di antaranya dengan platform Pijar Sekolah yang menghadirkan solusi digital yang mempermudah proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah, membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pendidikan serta KiDi IoT (Kelas Industri Digital Internet of Things) yang menyediakan kurikulum, fasilitas, dan pendampingan belajar IoT untuk siswa dan guru.

    Dengan pendekatan yang interaktif dan relevan, program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi teknologi digital di lingkungan sekolah, memperkuat sinergi antara pendidikan dan industri, serta menginspirasi siswa menjelajahi peluang karir digital masa depan.

     

    (*)