Xcloud.id

Tag: Mochamad Iriawan

  • Selain Tegakkan Hukum, Polri Layani Masyarakat

    Selain Tegakkan Hukum, Polri Layani Masyarakat

    Jakarta – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memuji Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, Polri adalah institusi yang melindungi masyarakat.

    “Saya melihat Polri di bawah kepemimpinan Pak Sigit bukan saja menegakkan hukum, tapi melayani mengayomi melindungi masyarakat,” ujar Habiburokhman dalam malam puncak Hoegeng Awards 2025 di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).

    Dia mengatakan apa yang telah dilakukan Polri, melampui tugasnya secara institusi. Ia menambahkan Polri juga layak mendapatkan Hoegeng Awards.

    “Tentu secara institusi Polri layak mendapat Hoegeng Awards,” sambungnya.

    Habiburokhman yang merupakan dewan pakar Hoegeng Awards 2025 membacakan nominasi kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Pemenangnya adalah Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah, Bripka Annas.

    Sebagai informasi, Hoegeng Awards merupakan program yang kolaborasi detikcom dengan Polri untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Dalam acara ini, ada lima polisi yang bakal menerima Hoegeng Awards 2025. Kelima polisi teladan ini dipilih Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 dari ribuan usulan nama anggota Polri yang masuk.

    Anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 ini terdiri dari mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua Komisi III Protes Usai Situs DPR Sempat Down: Ini Penting Untuk Transparansi RUU KUHAP

    Ketua Komisi III Protes Usai Situs DPR Sempat Down: Ini Penting Untuk Transparansi RUU KUHAP

    Ketua Komisi III Protes Usai Situs DPR Sempat Down: Ini Penting Untuk Transparansi RUU KUHAP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi III DPR RI
    Habiburokhman
    memprotes situs resmi DPR, yaitu dpr.go.id, yang tidak bisa diakses atau
    down
    pada Rabu (16/7/2025) petang.
    Protes tersebut disampaikan Habiburokhman dengan mengunggah tangkapan layar situs dpr.go.id yang tak bisa diakses di akun media sosial Instagramnya.
    “
    Yth. Pak Sekjend @dpr_ri, Mohon info, mengapa website DPR tidak bisa diakses? Masyarakat sangat perlu update pembahasan RUU KUHAP. Tolong segera diperbaiki, Pak. Ini penting banget untuk transparansi kerja Komisi III,
    ” tulis Habiburokhman dikutip dari akun Instagram @habiburokhmanjkttimur, Rabu (16/7/2025).
    A post shared by Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (@habiburokhmanjkttimur)
    Dalam unggahan tersebut, tampak situs resmi DPR RI hanya menampilkan tulisan “Under Maintenance” dan “Page Not Found”.
    Sementara di bawahnya terdapat tambahan keterangan “Ditemukan Kesalahan! URL yang diminta tidak ditemukan di server ini. Itu yang kami tahu.”
    Beberapa saat setelah Habiburokhman mengunggah kritik tersebut, laman resmi dpr.go.id pun sudah kembali bisa diakses.
    Berdasarkan penelusuran
    Kompas.com
    , seluruh menu yang ada di laman DPR RI bisa kembali diakses.
    Tak terkecuali menu “Kegiatan DPR” yang menampilkan jadwal rapat hingga kinerja fungsi legislasi.
    Di laman fungsi legislasi, progres pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa dilihat.
    Data terbaru yang ditampilkan menunjukkan RUU KUHAP masih dalam proses pembahasan tingkat I atau di Komisi III DPR RI.
    Di halaman yang sama juga terlihat lini masa agenda rapat-rapat terkait RUU KUHAP oleh Komisi III DPR RI.
    Salah satunya rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Solidaritas Advokat Untuk Kebenaran dan Anti Kriminalisasi (SAKSI) pada 16 Juli 2025.
    Dokumen berupa materi paparan saat rapat hingga daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah yang sempat dibahas juga bisa diakses.
    Meski begitu, tidak ditemukan draf RUU KUHAP yang telah disusun dan dibahas Komisi III DPR RI bersama pemerintah. Padahal sebelumnya, Komisi III telah merampungkan pembahasan bersama DIM RUU KUHAP bersama pemerintah pada 10 Juli 2025.
    Pembahasan DIM dari pemerintah yang berisi 1.676 poin usulan untuk materi RUU KUHAP tersebut diketahui berlangsung selama 2 hari, sejak Rabu (9/7/2025).

    Kini, pembahasan RUU KUHAP telah sampai pada tahap finalisasi hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
    Tim tersebut bertugas menyelaraskan dan menyesuaikan draf RUU KUHAP, dengan hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah dalam rapat panja.
    Hasil kerja tim tersebut nantinya akan dibahas kembali di rapat Panja Komisi III, untuk disahkan pada tingkat I.
    Setelahnya, draf yang telah disepakati itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan secara resmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri-menteri Kabinet Merah Putih Hadiri Hoegeng Awards 2025

    Menteri-menteri Kabinet Merah Putih Hadiri Hoegeng Awards 2025

    Jakarta –

    Menteri-menteri Kabinet Merah Putih ikut menghadiri malam puncak Hoegeng Awards 2025. Salah satu yang hadir ialah Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Hoegeng Awards 2025 digelar di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025). Hingga pukul 20.00 WIB, tampak sejumlah menteri telah hadir di lokasi acara.

    Selain Zulkifli Hasan, menteri-menteri yang hadir antara lain Menteri Desa Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Hutan Raja Juli Antoni, Menteri ATR Nusron Wahid, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, MenPAN-RB Rini Widyantini, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamenaker Immanuel Ebenezer hingga Wamenkum Eddy Hiariej.

    Selain itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Hakim Agung Suharto, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Gubernur Lemhanas TB Ace Hasan, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dankodiklat TNI Letjen Bobby Rinal Makmun, hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga hadir.

    Hoegeng Awards merupakan program yang kolaborasi detikcom dengan Polri untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Dalam acara ini, ada lima polisi yang bakal menerima Hoegeng Awards 2025. Kelima polisi teladan ini dipilih Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 dari ribuan usulan nama anggota Polri yang masuk.

    Anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 ini terdiri dari mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

    Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 memilih lima polisi teladan ini dari 15 nama yang masuk tiga besar setiap kategori. Berikut 15 nama polisi kandidat penerima Hoegeng Awards 2025:

    Polisi Berintegritas
    – Kompol Reny Arafah (siswa S2 PTIK Lemdiklat Polri)
    – Kombes Seminar Sebayang (Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah)
    – Brigjen Arief Adiharsa (Waka Kortas Tipikor Polri)

    Polisi Berdedikasi
    – Kompol Tatang Yulianto (Kasubbag Pullahjianto Bagdalops Roops Polda Maluku)
    – Aipda Rahmad Muhajirin (Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur)
    – Aipda I Gede Arya Suantara (Bhabinkamtibmas Desa Gontoran, Polres Mataram, Polda Nusa Tenggara Barat)

    Polisi Inovatif
    – Aiptu Karyanto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Mentaos, Polsek Banjarbaru Kota, Polres Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan)
    – ⁠Iptu Andi Sri Ulva Baso (Paur Fasmat SBST Subdit Regident Ditlantas Polda Sulawesi Selatan)
    – ⁠AKBP Condro Sasongko (Kapolres Serang Banten)

    Polisi Tapal Batas dan Pedalaman
    – Bripka Batias Yikwa (Banit 3 Satreskrim Polres Keerom, Polda Papua)
    – Bripka Riri Herlianto (Bhabinkamtibmas Polsek Hantakan, Polres Hulu Sungai Tengah, Polda Kalimantan Selatan)
    – Bripka Annas (Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah)

    Acara ini didukung oleh BRI, Telkom Indonesia, BNI, Mandiri, dan PLN.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhub Apresiasi Pelindo soal Pelabuhan Pulau Baai Siap Beroperasi Optimal

    Menhub Apresiasi Pelindo soal Pelabuhan Pulau Baai Siap Beroperasi Optimal

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Dudy Purwagandhi mengapresiasi Pelindo yang telah bekerja keras dalam mengatasi masalah pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai. Proses tersebut selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025, yakni tanggal 31 Juli 2025.

    Ini menunjukkan kolaborasi yang solid antara Pelindo dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Baai, serta berbagai instansi terkait di Bengkulu.

    Menhub Dudy mengatakan sejak beberapa hari lalu telah dilakukan uji coba keluar masuk kapal di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Dua kapal yang diuji coba, yakni KM M.H. Thamrin yang mengangkut 110 penumpang dan KMP Pulo Tello yang bermuatan mobil tangki BBM.

    “Uji coba olah gerak kapal dilakukan untuk menguji kelayakan pergerakan kapal di alur pelayaran yang sedang dalam tahap pengerukan. Adapun uji coba pelayaran KM M.H. Thamrin dan KMP Pulo Tello dilakukan dalam cuaca baik dan kondisi air laut pasang tertinggi,” ungkap Menhub Dudy dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    Dari hasil uji coba tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Pelabuhan Pulau Baai telah dapat beroperasi kembali, setelah sebelumnya sempat mengalami kendala akibat terjadinya pendangkalan.

    Sementara itu Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Pelindo dalam upaya percepatan pengerukan dan pemulihan operasional pelabuhan.

    “Kami sangat bersyukur alur pelayaran telah dapat dilalui dengan lancar dan aman. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menjaga kelancaran rantai logistik nasional dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan RI,” ujar Arif.

    Arif menambahkan bahwa alur pelayaran secara bertahap akan kembali normal. Setelah selesai melakukan pengerukan alur darurat dengan kedalaman hingga -4 mLWS, proses akan dilanjutkan dengan normalisasi alur hingga mencapai kedalaman -6,5 mLWS, kemudian pengerukan akan dilanjutkan hingga mencapai kedalaman maksimal -12 mLWS.

    Apresiasi dan ungkapan terima kasih juga disampaikan Ketua DPW Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) Bengkulu, Indarto, atas terbuka kembali alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    “Terbukanya alur ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi dunia pelayaran, tetapi juga bagi dunia usaha dan juga menjadi tonggak penting dalam mendukung kelancaran arus logistik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu,” tutur Indarto.

    Hingga hari ini (11/7) pukul 08.00 WIB, setidaknya terdapat dua puluh enam kapal berhasil melewati alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    “Sinergi yang terbangun ini kami harapkan agar terus berlanjut untuk menyelesaikan proses pengerukan hingga benar-benar tuntas. Dengan demikian, distribusi logistik ke Pulau Enggano maupun wilayah lainnya dapat berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah,” pungkas Arif.

    Tonton juga Video: Penjelasan Pelindo soal Penyebab Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

    (ega/ega)

  • Jalur “Car Free Night” tak akan sepanjang “Car Free Day”

    Jalur “Car Free Night” tak akan sepanjang “Car Free Day”

    Sebetulnya antara Dukuh Atas dengan Thamrin. Kita mau coba di situ dulu. Memang tidak mungkin bisa terlalu panjang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan trek atau jalur pelaksanaan malam bebas kendaraan bermotor (Car Free Night/CFN) tak akan sepanjang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/CFD) yang digelar setiap akhir pekan, yakni Jalan Sudirman hingga M.H Thamrin.

    “Sebetulnya antara Dukuh Atas dengan Thamrin. Kita mau coba di situ dulu. Memang tidak mungkin bisa terlalu panjang,” kata dia saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat.

    Rano mengakui teknis pelaksanaan “CFN” tak mudah, membutuhkan kajian dan sosialisasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menunda uji coba pelaksanannya yang semula direncanakan pada Sabtu (5/7).

    Dia menjanjikan “CFN” nantinya akan tetap diadakan di Jakarta.

    “Harus (berjalan CFN). Hanya memang tidak bisa kita jadi satu dengan kegiatan yang besar. Karena teknisnya tidak semudah seperti itu. ‘Car Free Night’ ini memang harus ada sosialisasi,” ujar Rano.

    Adapun pembatalan uji coba “CFN” yang dibarengi pawai obor dilakukan setelah Pemprov DKI mempertimbangkan arus lalu lintas serta aktivitas rutin sore dan malam hari warga.

    Tadinya, pawai dilakukan dengan rute melintasi Pintu Barat Daya Silang Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) melalui Bundaran Bank Indonesia dan Jalan MH Thamrin.

    “Sebetulnya kalau kegiatan perayaan 1 Muharram 1447 Hijriah berjalan. Hanya tidak di satu tempat. Kami memberikan santunan kepada 3.000 anak yatim,” ujar Rano.

    Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menyatakan terus melakukan kajian komprehensif agar penetapan lokasi “Car Free Night” memenuhi aspek keberlanjutan pelaksanaan program dan tidak mengganggu aktivitas lain yang sudah ada di sana.

    Dishub DKI juga melakukan benchmarking (proses membandingkan kinerja) secara sekunder terhadap kota-kota besar di dunia yang juga melaksanakan acara serupa dengan Car Fee Night.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel

    Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo Usai acara pengukuhan pengurus Dai Muda Jakarta dan santunan yatim di Masjid Jami\’ Fajrul Islam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Pramono: Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 18:39 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut, perlunya kajian mendalam dan bijak terkait rencana pelaksanaan malam bebas kendaraan (Car Free Night/CFN) di Jakarta agar tidak mengganggu aktivitas bisnis hotel.

    “Perlu kita kaji secara detail, sebagai gubernur dan wakil gubernur, saya dan Bang Doel (Rano Karno) pasti harus wise (bijak) untuk memutuskan supaya tidak mengganggu hotel-hotel,” kata Pramono di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Pramono menyebut, wilayah Sudirman-MH. Thamrin banyak hotel-hotel yang kerap menjadi lokasi pernikahan pada akhir pekan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus berupaya dengan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan publik lainnya.

    “Prinsip saya tidak mau Car Free Night itu mengganggu hotel-hotel yang kemudian menerima tamu untuk pernikahan yang biasanya baru selesai jam 10 malam,” ucap Pramono.

    Penyelenggaraan CFN di Jakarta akan berbarengan dengan kegiatan Jakarta Muharram Festival 2025 dengan pawai obor untuk memperingati kegiatan tersebut.

    Apabila Jalan Thamrin dan Gatot Subroto ditutup untuk CFN, Pramono khawatir akan mengganggu para pengguna jalan. Apalagi, jalan tersebut akan kembali ditutup pada Minggu (6/7).

    “Besoknya, hari Minggu ini kan ada acara pencak silat yang akan memecahkan rekor MURI cukup besar. Itulah yang kemudian sekarang sedang ditata di Bundaran HI, kalau kemudian ditutup dari hari Jumat malam, Sabtu malam, Minggu, itu heboh banget. Makanya, saya bilang udah tidak apa-apa untuk Car Free Day-nya kita kaji secara mendalam,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan penyelenggaraan pawai obor dalam rangka Jakarta Muharram Festival 2025 sekaligus mengurungkan uji coba car free night yang semula akan diadakan di kawasan Jalan M.H.Thamrin dan Sudirman, pada Sabtu (5/7/2025) malam.

    “Setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, Pemprov DKI memutuskan untuk mendorong peringatan di tingkat komunitas dan membatalkan Jakarta Muharram Festival 2025,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, di Jakarta, Jumat (4/7).

    Dia menegaskan pembatalan itu bukan berarti peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah batal diadakan karena Pemprov DKI mendorong pelaksanaan peringatan di tingkat komunitas bersama instansi kewilayahan DKI Jakarta.

    Adapun pawai obor sebelumnya dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00-22.00 WIB dengan rute melintasi Pintu Barat Daya Silang Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) melalui Bundaran Bank Indonesia dan Jalan MH Thamrin.

    Namun, setelah mempertimbangkan arus lalu lintas serta aktivitas rutin sore dan malam hari warga, maka Pemprov DKI membatalkan kegiatan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Pramono: Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel

    Pramono: Perlu kajian mendalam soal CFN agar tak ganggu bisnis hotel

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut, perlunya kajian mendalam dan bijak terkait rencana pelaksanaan malam bebas kendaraan (Car Free Night/CFN) di Jakarta agar tidak mengganggu aktivitas bisnis hotel.

    “Perlu kita kaji secara detail, sebagai gubernur dan wakil gubernur, saya dan Bang Doel (Rano Karno) pasti harus wise (bijak) untuk memutuskan supaya tidak mengganggu hotel-hotel,” kata Pramono di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Pramono menyebut, wilayah Sudirman-MH. Thamrin banyak hotel-hotel yang kerap menjadi lokasi pernikahan pada akhir pekan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus berupaya dengan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan publik lainnya.

    “Prinsip saya tidak mau Car Free Night itu mengganggu hotel-hotel yang kemudian menerima tamu untuk pernikahan yang biasanya baru selesai jam 10 malam,” ucap Pramono.

    Penyelenggaraan CFN di Jakarta akan berbarengan dengan kegiatan Jakarta Muharram Festival 2025 dengan pawai obor untuk memperingati kegiatan tersebut.

    Apabila Jalan Thamrin dan Gatot Subroto ditutup untuk CFN, Pramono khawatir akan mengganggu para pengguna jalan. Apalagi, jalan tersebut akan kembali ditutup pada Minggu (6/7).

    “Besoknya, hari Minggu ini kan ada acara pencak silat yang akan memecahkan rekor MURI cukup besar. Itulah yang kemudian sekarang sedang ditata di Bundaran HI, kalau kemudian ditutup dari hari Jumat malam, Sabtu malam, Minggu, itu heboh banget. Makanya, saya bilang udah tidak apa-apa untuk Car Free Day-nya kita kaji secara mendalam,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan penyelenggaraan pawai obor dalam rangka Jakarta Muharram Festival 2025 sekaligus mengurungkan uji coba car free night yang semula akan diadakan di kawasan Jalan M.H.Thamrin dan Sudirman, pada Sabtu (5/7/2025) malam.

    “Setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, Pemprov DKI memutuskan untuk mendorong peringatan di tingkat komunitas dan membatalkan Jakarta Muharram Festival 2025,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, di Jakarta, Jumat (4/7).

    Dia menegaskan pembatalan itu bukan berarti peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah batal diadakan karena Pemprov DKI mendorong pelaksanaan peringatan di tingkat komunitas bersama instansi kewilayahan DKI Jakarta.

    Adapun pawai obor sebelumnya dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00-22.00 WIB dengan rute melintasi Pintu Barat Daya Silang Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) melalui Bundaran Bank Indonesia dan Jalan MH Thamrin.

    Namun, setelah mempertimbangkan arus lalu lintas serta aktivitas rutin sore dan malam hari warga, maka Pemprov DKI membatalkan kegiatan tersebut.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpopuler, Car Free Night Jakarta hingga Ade Armando jadi komisaris

    Terpopuler, Car Free Night Jakarta hingga Ade Armando jadi komisaris

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan akhir pekan untuk disimak, Pemprov DKI batalkan pawai obor dan uji coba car free night pada Sabtu malam hingga Ade Armando ditunjuk jadi komisaris PLN Nusantara Power.

    Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Pemprov DKI batalkan pawai obor dan uji coba car free night pada Sabtu malam

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan penyelenggaraan pawai obor dalam rangka Jakarta Muharram Festival 2025 sekaligus mengurungkan uji coba car free night yang semula akan diadakan di kawasan Jalan M.H.Thamrin dan Sudirman, pada Sabtu (5/7/2025) malam.

    Namun, masyarakat tetap dapat menikmati acara yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta pada Minggu (6/7) pagi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day). Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Diogo Jota dan Andre Silva dimakamkan di Gondomar

    Diogo Jota dan adiknya Andre Silva yang tewas karena kecelakaan mobil, Kamis lalu akan dimakamkan di Gondomar, utara Porto, Portugal, Sabtu pagi esok waktu setempat.

    Menurut The Mirror, pastor Jose Manuel Macedo awalnya mengataka prosesi pemakaman dilangsungkan Jumat ini pukul 16.00 waktu setempat, tapi kemudian diubah menjadi Sabtu pagi. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠AS jatuhkan sanksi baru kepada Iran, targetkan perdagangan minyak

    Pemerintahan Trump, Kamis (3/7), memberlakukan sanksi baru yang menargetkan perdagangan minyak Iran sebagai bagian dari upaya melakukan tekanan maksimum, menurut Departemen Keuangan AS.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent menulis di X bahwa sanksi tersebut menargetkan jaringan yang diduga mengangkut dan membeli minyak Iran senilai miliaran dolar, beberapa di antaranya menguntungkan Korps Garda Revolusi Islam-Pasukan Quds (IRGC-QF), serta mereka yang terkait dengan lembaga keuangan yang dikendalikan Hizbullah. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Pembangunan kereta gantung ke gunung Rinjani batal

    Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan rencana pembangunan kereta gantung dari jalur pendakian Lombok Tengah menuju kawasan Gunung Rinjani batal, karena investor hilang.

    Ia mengatakan peletakan batu pertama pembangunan kereta gantung tersebut telah dilakukan oleh investor asal China bersama pemerintah daerah pada 2022 dan ditargetkan rampung di 2025. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Ade Armando ditunjuk jadi komisaris PLN Nusantara Power

    Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando ditunjuk menjadi komisaris PLN Nusantara Power (NP) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    Kabar Ade Armando ditunjuk menjadi komisaris PLN Nusantara Power ramai diperbincangkan sejak tangkapan layar dokumen hasil RUPS tersebar di media sosial. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BYD Kalahkan BMW di Pengadilan, Boleh Pakai Nama M6

    BYD Kalahkan BMW di Pengadilan, Boleh Pakai Nama M6

    Jakarta –

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan hukum yang diajukan oleh BMW AG terhadap PT BYD Motor Indonesia terkait penggunaan nama ‘M6’. Atas putusan ini, BYD tetap boleh menggunakan nama ‘BYD M6’ untuk produk kendaraannya di Indonesia.

    Gugatan ini pertama kali diajukan BMW AG pada 26 Februari 2025 dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jk. Pst. BMW menuduh BYD menggunakan merek ‘M6’ secara tidak sah dan menuntut agar penggunaan nama tersebut dihentikan. Namun, dalam putusan yang dibacakan pada 25 Juni 2025, majelis hakim yang diketuai Dariyanto, S.H., M.H menolak seluruh gugatan BMW.

    “Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.070.000,” bunyi putusan pengadilan.

    Dalam gugatannya, BMW mengklaim sebagai pemilik sah merek M6 berdasarkan sertifikat terdaftar dengan nomor IDM000578653 di kelas 12 (kendaraan). BMW meminta agar BYD dilarang menggunakan nama M6 dalam produknya dan semua kendaraan BYD yang menggunakan nama tersebut ditarik dari peredaran.

    Namun, PT BYD Motor Indonesia menilai gugatan BMW bersifat prematur. BYD menegaskan ‘BYD M6’ adalah penamaan yang sah dan berbeda secara hukum maupun penggunaan dari ‘M6’ milik BMW.

    “BYD M6 dan M6 adalah dua objek hukum yang berbeda. Faktanya, BYD COMPANY LIMITED tidak pernah memproduksi atau menggunakan barang dengan merek M6 saja,” demikian bunyi pembelaan BYD dalam sidang.

    Lebih lanjut, BYD menjelaskan bahwa nama ‘BYD M6’ telah digunakan sejak 2011 di negara asalnya, Tiongkok. Penamaan itu diklaim diciptakan sendiri tanpa meniru pihak mana pun.

    Di Indonesia, BYD sudah mengajukan permohonan pendaftaran merek ‘BYD M6’ dengan nomor DID2024122107, yang kini sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

    Majelis hakim menyetujui seluruh bantahan yang diajukan BYD dan menyatakan bahwa “BYD M6” memiliki unsur pembeda yang jelas dari ‘M6’ milik BMW. Terutama karena nama tersebut selalu digunakan bersamaan dengan identitas merek BYD dan digunakan pada produk berbeda-MPV untuk BYD, dan sedan untuk BMW.

    Dengan putusan ini, artinya BYD bisa melanjutkan operasional dan pemasarannya tanpa perlu mengganti nama model ‘BYD M6’. Sebab dalam gugatan sebelumnya, BMW meminta untuk menghentikan seluruh perbuatan dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang mempunyai persamaan merek M6.

    (riar/din)

  • Gugatan BMW ke BYD Indonesia Ditolak Pengadilan

    Gugatan BMW ke BYD Indonesia Ditolak Pengadilan

    Jakarta –

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan BMW AG terkait hak merek premium mereka, M6 di Indonesia.

    Gugatan ini diajukan BMW AG kepada PT BYD Motor Indonesia terkait penggunaan merek M6 di Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanggal gugatan itu tercantum pada 26 Februari 2025.

    Berdasarkan hasil putusan pada tanggal 25 Juni 2025, dan nomor 19/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jk. Pst. gugatan BMW itu ditolak majelis hakim.

    “Menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 1.070.000,” bunyi keputusan tersebut.

    Majelis hakim yang diketuai Dariyanto, S.H., M.H menolak permintaan BMW AG untuk menghentikan penggunaan merek M6 lantaran merek tersebut sudah dimiliki oleh BMW. BMW juga melampirkan bukti kepemilikan merek yang sah di Indonesia dengan melampirkan bukti pendaftaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor IDM00578653.

    PT BYD Motor Indonesia sebagai tergugat dalam persidangan tersebut menyebutkan gugatan yang dilayangkan BMW AG disebut prematur dan kabur.

    “Merek M6 dan BYD M6 adalah 2 objek hukum yang berbeda lagipula faktanya BYD COMPANY LIMITED tidak pernah memproduksi atau menggunakan barang dengan merek M6 dan Tergugat juga tidak memiliki atau menguasai barang/produk baik dengan merek M6 ataupun BYD M6 sehingga petitum dalam gugatan Penggugat tidak mungkin untuk dilaksanakan atau dapat dikategorikan non- executable,” bunyi pembelaan tergugat.

    BYD juga melampirkan bukti bahwa sudah melakukan pendaftaran sejak tahun 2011 di negara asalnya Republik Rakyat Tiongkok.

    “BYD M6 merupakan penamaan yang diciptakan sendiri oleh BYD COMPANY LIMITED tanpa terinspirasi dari merek pihak manapun,” tulis penjelasan tersebut.

    Lebih lanjut dalam lembar hasil persidangan itu menyebutkan merek BYD M6 dengan M6 memiliki unsur pembeda yang jelas. Lantaran BYD M6 selalu digunakan berdampingan dengan merek BYD, terdiri dari 4 huruf dan 1 angka (BYD M6).

    Kemudian M6 digunakan pada produk mobil jenis sedan tanpa tambahan kata lain sedangkan merek BYD M6 digunakan pada produk mobil jenis MPV.
    Nama BYD M6 sudah diajukan pendaftarannya di Indonesia oleh BYD COMPANY LIMITED dengan Nomor Permohonan DID2024122107 yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

    Semua eksepsi atau bantahan yang diberikan PT BYD Motor Indonesia diterima oleh majelis hakim. Sementara itu, seluruh gugatan BMW ditolak di pengadilan.

    Berikut ini isi petitum BMW kepada tergugat BYD Indonesia yang ditolak:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama serta merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek M6 dengan Daftar No. IDM000578653 dalam kelas 12;
    3. Menyatakan bahwa Tergugat secara tanpa hak menggunakan Merek M6 untuk produk mobil;
    4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatan dan kegiatan Tergugat yang berkaitan dengan penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek M6 milik Penggugat;
    5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh barang dan seluruh produk kendaraan bermotor milik Tergugat yang menggunakan merek M6 yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik Penggugat yakni: Merek M6 dengan Daftar No. IDM000578653 dalam kelas 12;
    6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dan/atau bantahan (verzet), banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
    7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

    ATAU

    Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

    (riar/dry)