Xcloud.id

Tag: Mochamad Iriawan

  • Sidang Praperadilan Pencurian Kabel Telkom di Kediri, Kuasa Hukum Terdakwa Soroti Dugaan Case Splitting

    Sidang Praperadilan Pencurian Kabel Telkom di Kediri, Kuasa Hukum Terdakwa Soroti Dugaan Case Splitting

    Kediri (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali menggelar sidang praperadilan terkait kasus pencurian kabel Telkom dengan terdakwa Bambang Sutriyono (27) warga Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pada Senin (15/9/2025).

    Kasus ini bermula dari dugaan pencurian kabel di Jalan Raya Papar – Pare, tepatnya di Desa Kedungmalang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, pada 28 Oktober 2024. Laporan pertama tercatat dengan nomor LP/B/147/X/2024/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JATIM dari pelapor Evi Mastuti.

    Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan pencurian tidak hanya terjadi di Desa Kedungmalang, tetapi juga di Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluwih. Atas kasus tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebelumnya telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gpr tertanggal 9 April 2025, yang menghukum Bambang dengan pidana selama 10 bulan penjara. Pria yang bekerja sebagai petani itu resmi bebas, pada 17 Agustus 2025.

    Namun, muncul laporan kedua dengan nomor LP/B/150/XI/2024/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JATIM tertanggal 6 November 2024, dari pelapor Rafa Syafiq Bastikarana. Laporan ini membuat penyidik kembali menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus pencurian kabel Telkom di Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluwih.

    Usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Very Achmad, S.H., M.H., menyatakan keberatan atas penetapan kliennya. Ia menilai aparat penegak hukum telah melakukan case splitting atau pemecahan perkara yang sama sehingga menimbulkan ketidakadilan.

    “Klien saya sudah menjalani hukuman dan bebas pada 17 Agustus 2025. Namun, oleh Polres Kediri ditetapkan lagi sebagai tersangka dengan barang bukti dan pelapor yang sama yang semuanya berasal dari PT Telkom. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 141 KUHAP. Perkara yang berdekatan dan memiliki kesamaan seharusnya disatukan demi peradilan yang efektif, efisien, dan berbiaya murah,” tegas Very Achmad.

    Majelis hakim yang diketuai oleh Dian Arimbi, S.H., M.H. memutuskan menunda sidang praperadilan hingga Kamis, 18 September 2025. Alasannya, karena pihak Polres Kediri belum siap dengan berkas dan jawaban resmi. [nm/kun]

  • Kejari Ngawi Digugat Tersangka Dugaan Gratifikasi Pengadaan Lahan PT GFT

    Kejari Ngawi Digugat Tersangka Dugaan Gratifikasi Pengadaan Lahan PT GFT

    Ngawi (beritajatim.com)– Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kejaksaan Negeri Ngawi, lembaga tersebut digugat melalui praperadilan oleh seorang tersangka. Gugatan diajukan oleh Notaris Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn., terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana gratifikasi pengadaan lahan PT GFT di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

    Permohonan praperadilan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ngawi dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2025/PN Ngw. Sidang perdana dijadwalkan pada Senin, 15 September 2025, dengan termohon Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kejaksaan Negeri Ngawi.

    Kuasa hukum Nafiaturrohmah, D. Heru Nugroho, S.H., M.H., CPL., CPCLE dan R. Dwi Priyono, S.H., menilai penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya sarat dengan pelanggaran hukum.

    “Penegakan hukum itu wajib, tetapi jangan sampai aparat justru melanggar hukum dengan abuse of power. Jika demikian, jalan yang bisa ditempuh adalah praperadilan,” ujar D. Heru Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (12/9/2025)

    Dalam siaran pers yang dikirimkan kuasa hukum, disebutkan bahwa Kejari Ngawi dinilai tidak profesional dan sewenang-wenang dalam menetapkan Nafiaturrohmah sebagai tersangka.

    “Kejaksaan menetapkan Pejabat Umum Notaris sebagai tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup, lalu menahannya. Padahal dalam berkas perkara, sama sekali tidak jelas siapa pelaku gratifikasi, siapa pemberi maupun penerima suap,” tulis kuasa hukum.

    Mereka menilai penetapan tersangka ini justru untuk melindungi sejumlah pihak tertentu.
    “Kejaksaan nekat melakukan ini karena demi ‘melindungi’ sejumlah orang. Sehingga perlu ada yang dikorbankan dalam perkara ini. Kenapa justru Notaris yang dikorbankan? Apakah perusahaan asing? Pejabat di Pemkab Ngawi? Atau siapa?” tambah pernyataan tersebut.

    Selain menuding adanya kriminalisasi, kuasa hukum juga menguraikan sejumlah pelanggaran prosedur hukum acara pidana, di antaranya:

    Pemeriksaan penyidikan tidak sah karena tidak ada izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Jawa Timur.

    Penyidikan cacat hukum karena penyidik tidak menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Nafiaturrohmah.

    Penetapan tersangka dianggap batal demi hukum, sebab tidak ada bukti permulaan yang cukup serta terdapat dua surat perintah penyidikan dan dua berkas perkara berbeda.

    Penahanan dianggap tidak sah karena dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan baru.

    Pihak kuasa hukum meminta rehabilitasi dan pemulihan kedudukan hukum klien mereka.

    Menurut R. Dwi Priyono, gugatan ini merupakan yang pertama kali terjadi di Kejari Ngawi.

    “Notaris adalah pejabat umum yang seharusnya dilindungi undang-undang. Namun dalam kasus ini justru dikriminalisasi,” tegasnya.

    Kedua kuasa hukum berharap agar masyarakat dan media ikut mengawal jalannya praperadilan ini.

    “Hukum harus ditegakkan kepada siapapun warga negara Indonesia. Fiat Justitia ruat caelum — keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh,” pungkas D. Heru Nugroho. [fiq/beq]

  • Komisi IX DPR Kunjungi Pabrik Sido Muncul, Bahas Wisata Medis-Inovasi Jamu

    Komisi IX DPR Kunjungi Pabrik Sido Muncul, Bahas Wisata Medis-Inovasi Jamu

    Jakarta –

    Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Dr. (H.C.) Irwan Hidayat menerima secara virtual kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI ke Pabrik Sido Muncul di Semarang, Jumat (12/9). Kunjungan ini dalam rangka meninjau proses produksi hingga pengawasan ketenagakerjaan di pabrik Sido Muncul.

    Dalam sambutannya, Irwan mengapresiasi atas kunjungan Komisi IX DPR RI ke pabrik Sido Muncul. Ia juga memaparkan tentang kondisi industri jamu nasional yang menurutnya memiliki potensi besar.

    “Saya dan seluruh karyawan merasa sangat bahagia bapak dan ibu anggota DPR bisa mengunjungi pabrik kami. Perlu saya sampaikan, bahwa pabrik jamu yang ada di Indonesia ini jumlahnya sekitar 1.600. Kalau dibandingkan dengan pabrik farmasi, pabrik jamu ini delapan kali lebih banyak, tapi market size-nya hanya seperlima belas dari market size industri farmasi,” ujar Irwan di Kantor Sido Muncul Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Lebih lanjut, Irwan menjelaskan skala ketenagakerjaan di perusahaannya. Adapun di pabrik Sido Muncul, terdapat sekitar 3.000 karyawan. Sementara secara keseluruhan, termasuk institusi dan anak usaha lainnya, jumlah karyawan mencapai sekitar 5.000 orang.

    Irwan pun menegaskan komitmen Sido Muncul dalam mengutamakan kesejahteraan karyawan. Menurutnya, karyawan adalah pemangku kepentingan (stakeholder) utama dalam perusahaan, bahkan lebih diutamakan dibandingkan konsumen.

    “Target kami ini adalah kebahagiaan (karyawan) karena saya menganggap stakeholder kami yang pertama adalah karyawan, bukan konsumen. Kalau karyawannya bahagia menurut saya itu produktivitasnya tercapai pasti tercapai,” jelasnya.

    Dorong Pengembangan Inovasi Jamu

    Kunjungan anggota Komisi IX DPR RI ke Pabrik Sido Muncul di Semarang (Foto: Sido Muncul)

    Pada kesempatan ini, Irwan juga menegaskan tentang pengembangan tanaman herbal atau jamu. Dalam rangka mendukung pengembangan jamu, seluruh produk Sido Muncul telah melewati uji klinis berupa uji toksisitas dan uji khasiat.

    “Produk kami itu dilakukan uji klinis, fase 1 itu uji toksisitas dan fase 2 uji khasiat. Dan saya berusaha untuk memperkenalkan Sido Muncul kepada para dokter melalui seminar 53 kali di fakultas-fakultas kedokteran,” paparnya.

    “Dan saya buat ringkasan tentang riset-riset literatur. Itu kami berikan ke dokter-dokter supaya dokter bisa belajar bahwa riset-riset obat-obat herbal itu sudah ada. Dokter itu kan mendiagnosa penyakit, jadi nanti kalau mereka tahu ada obat farmasi dan jamu, bisa mengkombinasikan,” sambungnya.

    Ia berharap pihaknya dapat berdiskusi langsung dengan para anggota DPR terkait pengembangan produk jamu sebagai obat herbal. Dengan begitu, berbagai sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

    “Kalau diberi kesempatan, saya ingin menjelaskan bagaimana kami mengelola jamu sehingga kami bisa tetap eksis, serta tentang peta bahan-bahan alami. Kita berharap Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ini dapat dioptimalkan (pemanfaatannya),” ungkapnya.

    “Mungkin anggota dewan bisa mengusulkan pada pemerintah untuk membiayai riset ilmiah tentang bahan baku yang boleh dipakai,” lanjutnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Dapil Jateng III, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep menegaskan saat ini pemerintah tengah mendorong pengembangan obat herbal agar dapat bersanding dengan obat kimia.

    “Kita di Komisi IX itu sedang menekankan pemerintah untuk obat-obat tradisional termasuk juga fitofarmaka itu bersanding dengan obat-obat kimia. Sehingga diharapkan mulai dari puskesmas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sampai rumah sakit bisa menjadikan produk-produk jamu yang masuk kategori fitofarmaka salah satu terapi alternatif di Indonesia,” katanya saat mengunjungi Agrowisata Sido Muncul di Semarang.

    Edy juga menyoroti peluang yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan medical tourism atau wisata kesehatan berbasis herbal. Menurutnya, konsep ini relevan jika dikembangkan oleh pelaku industri jamu seperti Sido Muncul.

    “Saya banyak melihat di luar negeri rumah sakit sudah mulai bergeser pada terapi lingkungan. Medical tourism itu justru rumah sakitnya berada di daerah-daerah pelosok dengan lingkungan yang sangat nyaman, tenang, sepi, nyaman,” jelasnya.

    “Nah, kalau Pak Irwan ingin mengelakurasi antara jamu tradisional, lalu dengan hospital yang berbasis lingkungan, bisa menggunakan konsep medical tourism terapi lingkungan,” ucapnya.

    Pabrik Sido Muncul Tuai Apresiasi Komisi IX DPR RI

    Direktur Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat secara virtual menerima kunjungan anggota Komisi IX DPR RI ke Pabrik Sido Muncul di Semarang (Foto: detikcom/inkanaputri)

    Pada kesempatan ini, Edy juga mengapresiasi upaya Sido Muncul dalam mendukung kesejahteraan karyawan.

    “Kami berharap soal kesejahteraan pekerja, dan tentu saya percaya Sido Muncul sudah sangat bagus. Kunjungan kami untuk memastikan bagaimana kondisi status ketenagakerjaan mereka, kemudian soal struktur skala upah mereka, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan,” paparnya.

    Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Dapil Jateng I, Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si. menyambut baik keinginan Irwan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pihaknya. Ia pun berharap kedepan Sido Muncul akan menjadi perusahaan yang semakin maju dan berkembang.

    “Kalau nanti Pak Irwan menghendaki ke Komisi IX, tentu kita sangat senang sekali karena dengan demikian bisa bertukar pengalaman, memberikan masukan-masukan, sharing-sharing dengan kami. Doa kami semoga Sido Muncul makin maju, makin berkembang,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, para anggota Komisi IX yang hadir pada kunjungan ini antara lain, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep; Dr. Sihar P.H. Sitorus, Bsba., M.B.A.; Eko Kurnia Ningsih; Ade Rezki Pratama, S.E., M.M.; Dr. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P. dan Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si.

    Hadir pula anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Subchan Gatot, Kepala Kanwil BPJS Jateng-DIY Hesnypita, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Ketenagakerjaan Estiarty Haryani, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha beserta jajaran.

    (adv/adv)

  • Mutasi Perdana Era Bupati Jombang Warsubi: 25 Pejabat Baru Diharapkan Tingkatkan Kinerja

    Mutasi Perdana Era Bupati Jombang Warsubi: 25 Pejabat Baru Diharapkan Tingkatkan Kinerja

    Jombang (beriajaim.com) – Kabupaten Jombang mencatatkan mutasi perdana di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (11/9/2025), Bupati Warsubi resmi melantik 25 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, yang meliputi 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 15 Pejabat Administrator.

    Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Salmanudin, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji, serta perwakilan dari Forkopimda dan sejumlah pejabat terkait.

    Dalam pelantikan tersebut, tampak wajah baru serta beberapa pejabat yang bergeser atau bertukar posisi. Di antaranya adalah Direktur RSUD Jombang yang kini dijabat oleh dr. Pudji Umbaran, menggantikan posisi Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes., yang kini menduduki jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

    Bupati Warsubi dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya amanah, tanggung jawab, dan loyalitas dalam menjalankan tugas baru. “Saya harap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan bekerja dengan semangat tinggi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di instansi masing-masing,” kata Bupati Warsubi.

    Warsubi juga menegaskan bahwa promosi dan mutasi jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan, dengan harapan para pejabat dapat membawa semangat baru untuk kemajuan Jombang.

    Bupati Warsubi juga menekankan perlunya para pejabat yang baru dilantik untuk menjadi pemimpin yang profesional, disiplin, dan teladan. Beliau mengingatkan agar setiap pejabat mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kemampuan dalam mendukung visi Kabupaten Jombang, yaitu “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”

    Sementara itu, daftar pejabat yang dilantik meliputi sejumlah posisi strategis, seperti Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dijabat oleh Anwar, Kepala Dinas Perhubungan yang kini kosong setelah Budi Winarno digeser menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kini dijabat definitif oleh Wor Windari.

    Bupati juga berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat memberikan dedikasi terbaik mereka, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat mengarah pada perwujudan Jombang yang lebih maju dan sejahtera. [suf]

    DAFTAR NAMA PESERTA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TANGGAL 11 SEPTEMBER 2025

    1. BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si.
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah

    2. Drs. ANWAR, M.KP.
    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    3. BUDI WINARNO, S.T., M.Si.
    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

    4. Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si.
    Kepala Dinas Peternakan

    5. HARI PURNOMO, AP., M.E.
    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    6. AGUNG HARIADI, S.T., M.M.
    Kepala Dinas Sosial

    7. Dra. WOR WINDARI, M.Si.
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

    8. dr. PUDJI UMBARAN, M.KP.
    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

    9. Dr. dr. MA’MUROTUS SA’DIYAH, M.Kes.
    Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
    Perempuan dan Perlindungan Anak

    10. THONSOM PRANGGONO, AP., M.E.
    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

    11. SENEN, S.Sos., M.Si.
    Sekretaris pada Dinas Peternakan

    12. Drs. SUPRIADI
    Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

    13. YAUMASSYIFA’, S.H., M.Si.
    Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD

    14. ANDI KURNIAWAN, S.H., M.H.
    Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

    15. SUPARYONO, S.E., M.M.
    Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

    16. MOCH. FATCHURRAHMAN, S.P., M.M.
    Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

    17. TONY PRASETYO WIBOWO, S.T., M.Si.
    Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

    18. YULI INAYATI, S.T., M.T.
    Sekretaris pada Inspektorat

    19. WIKU BIRAWA FILIPE DIAS QUINTAS, S.STP., M.Si.
    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    20. DWI ARIYANI, S.Si., M.Si.
    Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

    21. MUCHTAR, S.IP., M.Si.
    Camat Jombang

    22. ANJIK EKO SAPUTRO, S.H., M.Si.
    Camat Mojoagung

    23. ABDUL GHOFUR, S.E.
    Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

    24. ANANG SUMARIONO, S.Kep.NS., M.Kes.
    Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

    25. MOHAMMAD AMIN KURNIAWAN, S.T., M.Ling.
    Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup

  • 6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung

    6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung

    Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (11/9/2025).
    Pelantikan pejabat eselon II itu dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail didampingi Wakil Bupati Asep Ismail.
    Jeje menegaskan, rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
    “Rotasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi amanah besar untuk memperkuat birokrasi yang profesional dan melayani,” kata Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya, Kamis (11/9/2025).
    Menurut Jeje, pelantikan pejabat baru ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan program prioritas daerah dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
    “Harapan saya, para pejabat dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
    Rotasi jabatan kali ini terbagi dalam tiga kategori, yakni satu orang dimutasi sebagai tindak lanjut putusan PTUN, tiga orang berdasarkan evaluasi kinerja, dan 10 orang melalui uji kompetensi.
    Dari daftar pejabat yang dilantik, sejumlah nama menempati posisi baru strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
    Drs. Meidi, M.Si kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    Drs. Hasanuddin, M.Si yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja kini bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
    Duddy Prabowo, S.Sos., M.M. dari Kepala Badan Pendapatan Daerah kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
    Rini Sartika, S.Sos., M.Si bergeser dari Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan menjadi Asisten Administrasi Umum.
    Ahmad Fauzan Azima, S.Sos., MH sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
    Sementara Ricky Riyadi, S.Sos yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini mengisi posisi Sekretaris DPRD.
    Mochamad Ridwan Evi, BE., S.Sos., MM yang semula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
    Yoppie Indrawan Iskandar, SE bergeser dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
    Akhmad Panji Hernawan, SH., M.Si dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
    Drs. Tony Prihantoro, M.T yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
    Drs. Rony Rudyana bergeser dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
    Asep Dendih, S.Pd., M.M yang semula Kepala Dinas Pendidikan kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
    Drs. Asep Sehabudin dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kini menempati jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    Terakhir, dr. Ridwan Abdullah Putra, Sp.OG yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan kini dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
    Dengan pelantikan ini, Jeje menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk menghadirkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung

    6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung

    Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (11/9/2025).
    Pelantikan pejabat eselon II itu dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail didampingi Wakil Bupati Asep Ismail.
    Jeje menegaskan, rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
    “Rotasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi amanah besar untuk memperkuat birokrasi yang profesional dan melayani,” kata Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya, Kamis (11/9/2025).
    Menurut Jeje, pelantikan pejabat baru ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan program prioritas daerah dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
    “Harapan saya, para pejabat dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
    Rotasi jabatan kali ini terbagi dalam tiga kategori, yakni satu orang dimutasi sebagai tindak lanjut putusan PTUN, tiga orang berdasarkan evaluasi kinerja, dan 10 orang melalui uji kompetensi.
    Dari daftar pejabat yang dilantik, sejumlah nama menempati posisi baru strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
    Drs. Meidi, M.Si kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    Drs. Hasanuddin, M.Si yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja kini bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
    Duddy Prabowo, S.Sos., M.M. dari Kepala Badan Pendapatan Daerah kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
    Rini Sartika, S.Sos., M.Si bergeser dari Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan menjadi Asisten Administrasi Umum.
    Ahmad Fauzan Azima, S.Sos., MH sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
    Sementara Ricky Riyadi, S.Sos yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini mengisi posisi Sekretaris DPRD.
    Mochamad Ridwan Evi, BE., S.Sos., MM yang semula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
    Yoppie Indrawan Iskandar, SE bergeser dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
    Akhmad Panji Hernawan, SH., M.Si dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
    Drs. Tony Prihantoro, M.T yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
    Drs. Rony Rudyana bergeser dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
    Asep Dendih, S.Pd., M.M yang semula Kepala Dinas Pendidikan kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
    Drs. Asep Sehabudin dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kini menempati jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    Terakhir, dr. Ridwan Abdullah Putra, Sp.OG yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan kini dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
    Dengan pelantikan ini, Jeje menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk menghadirkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bagian Keuangan Jawa Pos Berikan Kesaksian Terkait Kepemilikan Tabloid Nyata

    Bagian Keuangan Jawa Pos Berikan Kesaksian Terkait Kepemilikan Tabloid Nyata

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang perbuatan melawan hukum yang diajukan Nany Widjaja terhadap PT Jawa Pos dan juga Dahlan Iskan kembali mendatangkan saksi. Seperti sidang minggu lalu, majelis hakim yang diketuai Soterisno masih memberikan kesempatan pada PT Jawa Pos untuk mendatangkan saksi.

    Kali ini tim kuasa hukum Jawa Pos yakni Eleazer Leslie Sayogo mendatangkan
    Suhardjo Basuki, mantan Wakil Direktur bagian Keuangan PT Jawa Pos.

    Saksi yang masuk menjadi bagian dari PT Jawa Pos sejak tahun 1984 ini menerangkan banyak hal termasuk peran Dahlan Iskan dalam membesarkan Jawa Pos.

    Menurut saksi, Dahlan Iskan saat masih dibawah naungan PT Jawa Pos memegang kendali dalam semua lini. Termasuk menginstruksikan bahwa pemilik saham di Dharma Nyata Press adalah Dahlan Iskan.

    Saat ditanya dari mana saksi mengetahui hal itu? Menurut saksi karena saat itu Dahlan sebagai pimpinan dan berkuasa sehingga memiliki kewenangan untuk menentukan saham.

    Sebagai pegawai bagian keuangan di PT Jawa Pos, saksi ditanya oleh tim kuasa hukum Nany Widjaja terkait bukti pembayaran sebesar Rp 648 juta yang dilakukan Jawa Pos kepada Ned Sakdani dan Anjar Any. Apakah dalam bukti pembayaran tersebut dituangkan bahwa
    PT Jawa pos sebagai pembeli? Menurut saksi, yang dia ketahui PT Jawa Pos yang mengeluarkan uang.

    ” Yang saya ketahui, PT Jawa Pos sebagai yang mengeluarkan uang tersebut. Beralih ke pihak mana setelah penyerahan uang, saya tidak mengetahui,” ujarnya.

    Tim kuasa hukum juga penggugat juga menanyakan apakah saksi mengetahui, Nany Widjaja meminjam ke PT Jawa Pos sebesar Rp 648 juta yang kemudian uang tersebut oleh PT Jawa Pos diserahkan kepada Ned Sakdani dan Anjar Any. Kemudian PT Dharma Nyata Press mengembalikan uang tersebut kepada PT Jawa Pos dengan cara ditransfer ke rekening PT Jawa Pos.

    Yang mana PT Dharma Nyata Press melakukan pembayaran secara bertahap yakni pada 12 November 1998 sebesar Rp 148 juta, 14 Desember 1998 sebesar Rp 100 juta, 12 Januari 199 sebesar Rp100 juta, 12 Februari 1999 sebesar Rp100 juta, 12 Maret 1999 sebesar 100 juta dan 12 April 1999 sebesar Rp 100 juta. Yang apabila ditotal sebesar Rp 648 juta.

    ” Jawa Pos mengeluarkan uang Rp648 juta sebagaimana keterangan saksi, bahwa uang tadi sudah dikembalikan oleh PT Dharma Press yakni dari rekening Dharma Nyata Press masuk ke rekening Jawa pos?,” tanya tim kuasa hukum Nany Widjaja.

    Menurut saksi sebagai orang keuangan dia tidak pernah melihat dana masuk seperti yang dimaksud. Kalaupun itu dari Dharma Nyata Press kemungkinan itu adalah deviden.

    Usai sidang kuasa hukum Nany Widjaja yakni Richard Handiwiyanto mengatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa kepemilikan PT Dharma Nyata Press adalah PT Jawa Pos berdasarkan dividen yang diberikan kepada Jawa Pos, menurut Richard keterangan saksi tersebut tidak relevan.

    Terlebih lagi saat ditanya tentang legalitas, saksi menghindar dengan alasan dia adalah bagian keuangan yang tidak mengetahui legalitas.

    ” Lantas kenapa saksi bicara mengenai kepemilikan secara legal, tapi ketika ditanya legalitas dan seluruh prosedur hukumnya dia menghindar,” ujar Richard.

    Menurut Richard dasar kepemilikan suatu perseroan sudah diatur dalam undang-undang. Kalau ada orang yang membuat suatu pernyataan yang tidak berdasarkan dokumen hukum dan lalu membuat kesimpulan, tentu hal itu bukan suatu bentuk keadilan.

    ” Kalau saksi menyatakan bahwa dasar kepemilikan suatu perusahaan adalah kesimpulan dia sendiri dan bukan berdasarkan dokumen hukum maka saya berharap majelis juga bijak untuk menyikapi hal ini,” ujarnya.

    Sementara kuasa hukum Dahlan Iskan yakni Yasin N. Alamsyah, S.H., M.H mengatakan bahwa dari keterangan saksi yang didatangkan Jawa Pos ada hal penting yang perlu dicatat seperti saksi mengakui secara faktual bahwa Dahlan Iskan adalah tokoh sentral dan dominan di tubuh PT Jawa Pos, dan bahkan menjadi wajah utama dari perusahaan tersebut.

    ” Ini memperkuat fakta bahwa Pak Dahlan memiliki peran dan kontribusi substansial dalam membesarkan PT Jawa Pos hingga dikenal luas seperti sekarang,” ujar Yasin.

    Kedua lanjut Yasin, keterangan saksi juga menjelaskan bahwa rencana go public PT Jawa Pos pernah dibahas dalam RUPS tahun 2001 dan sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, memang dibuat berbagai dokumen administratif termasuk penandatanganan/penerbitan surat kuasa, pembuatan akta-akta dll, (dalam hal dimaksud adalah akta-akta pernyataan (termasuk yang berhubungan dengan nominee saham). Proyeksi keuangan, yang disusun sendiri oleh saksi.

    ” Namun, perlu kami tegaskan bahwa rencana go public tersebut tidak pernah terwujud, demikian pula keterangan saksi, dan karenanya seluruh dokumen yang dibuat dalam rangka itu telah kehilangan relevansi hukumnya. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dari satu rangkaian proses persiapan, dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum permanen apabila go public tidak terjadi,” ujarnya.

    Maka, apabila sekarang dokumen-dokumen tersebut dipergunakan secara sepihak untuk tujuan di luar konteks dan kehendak awalnya, terlebih lagi digunakan sebagai dasar tindakan hukum terhadap Dahlan Iskan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika maupun hukum.

    Terpisah, Eleazer Leslie Sayogo mengatakan bahwa dari keterangan saksi terungkap fakta bahwa memang yang mengeluarkan uang untuk membeli PT Dharma Nyata Press adalah Jawa Pos.

    ” Kenapa saksi bisa mengatakan bahwa Jawa Pos adalah pembeli sahamnya karena yang mengeluarkan uang adalah Jawa Pos,” ujarnya.

    Lebih lanjut Eleazer mengatakan, dari keterangan saksi juga sudah jelas bahwa dalam RUPS sudah diakui oleh Dahlan Iskan bahwa PT Dharma Nyata Press adalah anak perusahaan Jawa Pos. [uci/ian]

  • Percepat TOD Alam Sutera, Pemkot Tangerang Akan Bangun Jalan Frontage Utara Tol Jakarta–Merak Megapolitan 10 September 2025

    Percepat TOD Alam Sutera, Pemkot Tangerang Akan Bangun Jalan Frontage Utara Tol Jakarta–Merak Megapolitan 10 September 2025

    Percepat TOD Alam Sutera, Pemkot Tangerang Akan Bangun Jalan Frontage Utara Tol Jakarta–Merak
    Penulis
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus mempercepat pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Alam Sutera sebagai bagian dari strategi meningkatkan konektivitas perkotaan.
    Salah satu langkahnya melalui proyek prioritas yang kini masuk tahap perencanaan, yakni pembangunan Jalan Frontage Utara Tol Jakarta–Merak.
    Kepala Bappeda Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menjelaskan bahwa jalan frontage tersebut akan dibangun sepanjang kurang lebih 2 kilometer, menghubungkan Jalan Raya M.H Thamrin dan Jalan H.R Rasuna Said Pinang.
    “Jalan Frontage Utara Tol ini sangat penting sebagai pembangunan tahap awal sekaligus menjadi simpul konektivitas pengembangan wilayah ke depannya,” kata Yeti, Rabu (10/9/2025), dikutip dari situs resmi Pemkot Tangerang.
    Singkatnya, jalan frontage ini jalan lokal yang berjalan sejajar dengan jalan tol yang berfungsi sebagai jalur akses tidak langsung ke bangunan yang terputus oleh jalan utama.
    Pembangunan jalan frontage ini selaras dengan rencana pengembangan TOD Alam Sutera yang ditargetkan sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan kawasan layak huni terintegrasi di Kota Tangerang.
    TOD tersebut diproyeksikan menjadi kawasan modern dengan akses transportasi publik yang lebih efisien.
    Yeti menambahkan, saat ini Pemkot Tangerang sedang melakukan sinkronisasi perencanaan untuk mengintegrasikan Master Plan TOD Alam Sutera dengan jaringan jalan internal serta proyek infrastruktur strategis lainnya.
    Salah satunya adalah MRT Jakarta East–West Line (Cikarang–Balaraja) yang akan melintasi beberapa titik di Kota Tangerang.
    “Kami masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk sinkronisasi target pembangunan di Kota Tangerang dalam jangka waktu 3–5 tahun sehingga semuanya bisa berjalan terukur,” jelasnya.
    Selain sebagai solusi konektivitas, pembangunan Jalan Frontage Utara Tol Jakarta–Merak juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.
    Keberadaan akses baru diyakini akan mempermudah mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas perdagangan, serta mempercepat realisasi kawasan TOD yang ramah hunian.
    Pemkot Tangerang menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
    “Kami berharap pembangunan infrastruktur kawasan TOD bisa berjalan lancar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang,” ujar Yeti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri daur ulang plastik berperan penting dalam ekonomi sirkular 

    Industri daur ulang plastik berperan penting dalam ekonomi sirkular 

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan industri daur ulang plastik memegang peranan penting dalam proses transisi menuju ekonomi sirkular.

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenko Perekonomian Eripson M.H. Sinaga mengatakan dunia sedang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, di mana secara global sampah plastik tersebut mencemari lautan setiap tahunnya, dan termasuk di Indonesia.

    “Industri daur ulang plastik memegang peranan penting dalam proses transisi menuju ekonomi sirkular, dimana ekonomi sirkular ini terdapat di dalam Prioritas Nasional 2 pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029,” ujar Eripson dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Namun, industri daur ulang plastik menghadapi tantangan tersendiri dalam menjalani proses bisnisnya dan perlu perhatian bersama.

    Pertama, adanya kesenjangan antara pasokan dan permintaan, di mana industri daur ulang plastik saat ini sulit untuk memperoleh bahan baku plastik (recycle), terutama yang berkualitas dan bersih dengan tingkat impuritas yang rendah, agar hasil daur ulang ini memiliki kualitas tinggi dan secara tidak langsung dapat mengurangi penggunaan produk plastik dari bahan baku virgin.

    Kedua, saat ini terdapat peluang dan tren untuk produk ramah lingkungan berbasis material daur ulang karena konsumen semakin peduli lingkungan dan mendukung produk berkelanjutan.

    Bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi dengan nilai tambah tinggi, tapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan positif dengan mengurangi sampah dan menghemat sumber daya alam.

    Industri daur ulang plastik di Indonesia memegang peranan strategis dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular dan mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik.

    Sektor itu tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan beban lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah material pascakonsumsi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

    Industri daur ulang plastik telah menjadi tulang punggung pengelolaan sampah nasional dengan kapasitas produksi yang terus meningkat. Tercatat, saat ini terdapat 679 industri daur ulang plastik tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan kapasitas produksi nasional mencapai 3,16 juta ton per tahun pada 2024.

    Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) bersama 14 perusahaan daur ulang plastik memaparkan hasil kajian mendalam tentang supply-demand dan tata kelola bahan baku industri daur ulang plastik.

    Hasil kajian menunjukkan industri daur ulang plastik secara nyata memberikan kontribusi lingkungan dengan membantu menyerap 7,6 juta ton sampah plastik dan menopang 9.729 pekerja terampil, 38.906 pekerja tidak terampil dan 1 juta pekerja informal dalam rantai pasok, termasuk 4,2 juta anggota keluarga di ekosistem bank sampah, TPS3R, lapak, dan agregator selama tahun 2014-2024.

    Wakil Ketua Umum ADUPI Justin Wiganda mengatakan tantangan yang dihadapi industri daur ulang plastik saat ini di Indonesia yaitu masih sulitnya menyortir barang-barang untuk diolah menjadi bahan baku yang sangat dibutuhkan industri daur ulang plastik.

    “Jadi, barang-barang tersebut kalau sudah bisa dikumpulkan dan dipilah, itu akan menjadi bahan baku untuk industri daur ulang. Pada saat bahan-bahan tersebut tercampur, itu menjadi sampah,” kata Justin.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirlantas Polda Riau Gelar Program Police Goes To School dan Green Policing di SMA/SMK Pekanbaru

    Dirlantas Polda Riau Gelar Program Police Goes To School dan Green Policing di SMA/SMK Pekanbaru

    PEKANBARU – Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 tahun 2025, Ditlantas Polda Riau melaksanakan program Police Goes To School dan Green Policing di sejumlah SMA/SMK Kota Pekanbaru pada Senin 8 September.

    Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB, dengan jajaran Ditlantas bertindak sebagai pembina upacara harian sekaligus menyampaikan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas.

    Dirlantas Polda Riau KBP Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H. memimpin kegiatan di SMAN 5 Pekanbaru. Sementara itu, kegiatan serupa juga berlangsung serentak di empat sekolah lain di Pekanbaru, yakni SMAN 9, SMAN 3, SMKN 1, dan SMKN 2, yang dipimpin oleh PJU Ditlantas Polda Riau.

    Edukasi Tertib Lalu Lintas

    Dalam kesempatan tersebut, Ditlantas memberikan edukasi tentang Kamseltibcarlantas kepada para pelajar dan guru, termasuk ajakan menjaga lingkungan melalui program Green Policing. Sebagai bentuk nyata, dilakukan pemberian helm dan bingkisan kepada siswa, serta penanaman bibit pohon bersama pihak sekolah.

    Program ini bertujuan mempererat kemitraan Ditlantas dengan sekolah, menanamkan disiplin berlalu lintas sejak dini, sekaligus membentuk generasi muda yang taat aturan, berkarakter, peduli lingkungan, dan siap menjadi pelopor keselamatan lalu lintas.

    Dirlantas Polda Riau, KBP Taufiq Lukman Nurhidayat, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berlangsung di Pekanbaru, tetapi juga serentak dilaksanakan oleh Satlantas Polres jajaran Polda Riau.

    “Dalam momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 tahun 2025 ini, kami ingin hadir di tengah-tengah pelajar untuk menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Harapannya, siswa menjadi pelopor keselamatan lalu lintas sekaligus agen perubahan sejak dini,” ujarnya.

    Apresiasi dari Pihak Sekolah

    Kasi Humas SMAN 5 Pekanbaru, Julinar, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ditlantas Polda Riau. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat dan efektif untuk menambah wawasan siswa mengenai pentingnya tertib berlalu lintas sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

    Suasana hangat dan penuh keceriaan terlihat saat Dirlantas membagikan helm dan cokelat kepada siswa yang berhasil menjawab kuis serta pelajar yang telah memiliki SIM. Kegiatan kemudian ditutup dengan penanaman bibit pohon bersama pihak sekolah dan sesi foto bersama, menandai komitmen bersama dalam membangun budaya tertib lalu lintas dan menjaga kelestarian lingkungan sejak dini.