Xcloud.id

Tag: Mochamad Iriawan

  • Polemik Pelantikan Dekanat FKH UB, Wadek 3 Tersandung Kasus Pelecehan

    Polemik Pelantikan Dekanat FKH UB, Wadek 3 Tersandung Kasus Pelecehan

    Malang (beritajatim.com) – Pelantikan jajaran dekanat baru di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya (UB) periode 2025-2030 memicu polemik tajam. Sorotan publik tertuju pada pengangkatan Widi Nugroho (WN) sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa, yang menuai kecaman luas di media sosial karena rekam jejaknya sebagai pelaku kekerasan seksual.

    Kontroversi mencuat setelah akun Instagram resmi @fkh_ub mengunggah pengumuman pelantikan. Kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri protes dari warganet dan mahasiswa yang mempertanyakan kelayakan WN menduduki jabatan strategis tersebut.

    “Bagaimana bisa membawa keberkahan dan kemajuan jika salah satu wadeknya adalah pelaku pelecehan seksual? apakah melihat beliau diangkat jadi wadek adil untuk korban?” tulis salah satu akun.

    Kecurigaan publik semakin menguat ketika kolom komentar sempat dinonaktifkan, sebelum akhirnya dibuka kembali dan memperlihatkan gelombang protes. Seorang mahasiswa baru FKH, Al, mengaku terkejut. “ Kita baru tahu ternyata ada kasus yang tertutup, lalu itu dipertanyakan kenapa [Widi] naik [menjadi WD3],” ujarnya.

    Menanggapi keresahan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKH UB mengambil langkah strategis. Presiden BEM FKH, Farahdina, menyebut pihaknya kini fokus menjaring aspirasi dan mengumpulkan bukti terkait dugaan kasus yang melibatkan WN, baik dari mahasiswa aktif, koas, maupun alumni.

    “Untuk saat ini BEM masih fokus menjaring aspirasi-aspirasi mahasiswa. Kami sekarang masih dalam proses mengumpulkan bukti-bukti dari dugaan kasus tersebut,” jelas Farahdina.

    Direktur Jenderal Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FKH, Anna, menambahkan bahwa BEM telah membentuk tim pendamping penyintas dan tengah menyusun kajian kasus secara komprehensif. Kajian ini nantinya akan menjadi dasar pernyataan sikap resmi organisasi mahasiswa tersebut.

    Di tengah tekanan publik, pihak Rektorat UB akhirnya memberikan penjelasan. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Prof. Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H., membenarkan bahwa WN pernah terbukti melakukan pelanggaran etik. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan pada Mei lalu berdasarkan laporan yang masuk.

    “Hasilnya, kami menemukan satu tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan. Karena terdapat sentuhan fisik dan sudah diproses di FKH. Kejadiannya tahun 2022,” papar Ali Safaat melalui keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Ali menambahkan, atas tindakannya pada 2022, WN telah mendapat sanksi berupa rekomendasi penundaan kenaikan jabatan fungsional pada 2023 hingga 2024. WN juga disebut telah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada korban.

    Rektorat berdalih bahwa keputusan melantik WN didasarkan pada persyaratan formal, termasuk jenjang pendidikan doktoral (S3), tidak memiliki beban studi lanjutan, serta kinerja dan prestasi akademik yang dinilai baik. Rektorat juga mengklaim tidak menemukan laporan baru pasca-insiden 2022.

    “Kalau kinerja maupun prestasi tidak ada permasalahan,” ujar Ali. Ia menambahkan, WN tetap berada dalam pengawasan senat akademik fakultas.

    Meski demikian, Dekan FKH, Dyah Ayu Oktavianie, menegaskan bahwa fakultas tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual. “ Perlu untuk kami tegaskan bahwa kami tidak ada kompromi,” ujarnya. Ia juga berkomitmen untuk melindungi privasi dan keselamatan korban.

    Sikap tegas serupa disampaikan BEM FKH. “BEM sendiri memang sangat mengecam keras adanya pelecehan seksual, apalagi hal tersebut terjadi di lingkungan kampus kami,” tutur Farahdina. [dan/beq]

  • Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas Megapolitan 22 September 2025

    Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas Megapolitan 22 September 2025

    Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa dari Gerakan Bersama Indonesia Damai menggelar demo di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pukul 13.10 WIB, massa aksi mulai memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan.
    Mereka membawa berbagai spanduk berukuran besar bertuliskan seruan perdamaian, di antaranya “Suara Rakyat untuk Kemakmuran”, “Satukan Suara untuk Indonesia Damai”, hingga “#JagaIndonesiaTolakAnarkisme”.
    Massa juga mengibarkan bendera Merah Putih dan mengenakan pakaian serba putih.
    Di barisan depan, sejumlah orang tampak mengenakan busana adat dari berbagai daerah, memperlihatkan simbol keberagaman budaya Indonesia.
    Sementara itu, satu unit mobil komando berdiri tepat di depan barikade besi polisi dan digunakan sebagai panggung orasi.
    Dari atas mobil tersebut, perwakilan massa bergantian menyampaikan orasi.
    Selain itu, terbentang pula banner putih di jalan yang ditandatangani massa aksi sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan Indonesia.
    Akibat aksi ini, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Bundaran Indosat dan Jalan M. Husni Thamrin ditutup.
    Penutupan arus juga diberlakukan pada ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Budi Kemuliaan.
    Meski demikian, akses menuju Jalan M.H. Thamrin tetap dibuka sehingga kendaraan pribadi, sepeda motor, hingga bus Transjakarta masih bisa melintas tanpa hambatan.
    Penutupan jalan dilakukan dengan pemasangan barikade besi dan kawat berduri yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian serta kendaraan taktis Brimob.
    “Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Diman (23), Koordinator Aksi, saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi.
    Sebelumnya, dua aksi demonstrasi digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Senin ini.
    Selain di Silang Selatan Monas, aksi lainnya berasal dari massa buruh yang tergabung dalam DPP KSPSI dan DPP KSPI di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
    Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sebanyak 5.367 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pihaknya telah menggelar Tactical Wall Game (TWG) dan apel pengamanan sejak pukul 09.00 WIB.
    “Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Ruslan.
    Hingga pukul 13.40 WIB, massa aksi masih memadati area Silang Selatan Monas. Aparat kepolisian juga masih berjaga di sekitar lokasi aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Simpatik Palestina di CFD Jakarta, Massa Desak Presiden Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida Megapolitan 21 September 2025

    Aksi Simpatik Palestina di CFD Jakarta, Massa Desak Presiden Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida Megapolitan 21 September 2025

    Aksi Simpatik Palestina di CFD Jakarta, Massa Desak Presiden Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Puluhan massa yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi simpatik di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025) pagi.
    Aksi ini digelar untuk menyuarakan solidaritas bagi rakyat Palestina sekaligus mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menyerukan penghentian genosida Palestina dalam Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 mendatang.
    Pantauan Kompas.com, massa mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB. Mereka mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa bendera Palestina.
    Teriakan lantang seperti “Free Free Palestine!” dan “Stop Genocide in Palestine!” berkali-kali menggema di sekitar Bundaran HI.
    Di tengah barisan aksi yang membelakangi Monumen Selamat Datang, terbentang spanduk besar bertuliskan: “Pak Prabowo, Ayo Pimpin Dunia Hentikan Genosida di Palestina!” serta “Palestine Network”.
    Selain itu, sejumlah peserta juga mengangkat poster bertuliskan “From the River to the Sea, Palestine Will Be Free” dan “End Imperialism” dengan ilustrasi bernuansa perlawanan.
    Sejumlah bendera Palestina berukuran besar dikibarkan, membuat kawasan Bundaran HI dipenuhi nuansa solidaritas internasional.
    Koordinator aksi menyampaikan bahwa suara Indonesia harus lebih tegas di panggung internasional.
    “Pak Prabowo, rakyat Indonesia mendukung penuh agar Anda menjadi pemimpin dunia yang berani menyerukan penghentian genosida Palestina. Dunia tidak boleh lagi bungkam,” ujarnya dalam orasi.
    Sekretaris Jenderal FPN, Furqon mengatakan, aksi di Jakarta merupakan bagian dari gerakan serentak di sejumlah kota lain, seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Kendari, Pekanbaru, hingga Majene.
    “Palestina adalah utang sejarah bangsa Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955. Satu-satunya bangsa yang hadir saat itu dan belum merdeka hingga kini adalah Palestina,” kata Furqon kepada
    Kompas.com
    .
    Ia menambahkan, FPN mendorong agar Presiden Prabowo berani mengambil inisiatif global.
    “Langkah pertama adalah segera menghentikan genosida dengan cara apa pun. Jangan hanya bergantung pada Dewan Keamanan PBB yang terus diblokir hak veto Amerika. Harus ada inisiatif seluruh negara anggota PBB untuk menghentikan genosida sekarang juga,” ujarnya.
    Menurut Furqon, pemilihan lokasi CFD bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas sekaligus menggalang tanda tangan dukungan.
    “Kita ingin suara masyarakat sampai kepada Presiden. Meski beliau sudah berangkat ke PBB lewat Tokyo, kita berharap pesan ini tetap tersampaikan,” tuturnya.
    Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
    Arus lalu lintas di Jalan M.H. Thamrin sempat tersendat karena massa memenuhi kawasan Bundaran HI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo membuka Musyawarah Nasional (Munas) IMI ke-X di Yogyakarta, kemarin. Dalam sambutannya, Bamsoet optimistis Indonesia tak hanya dapat menjadi tuan rumah ajang balap dunia, tetapi juga sebagai negara yang melahirkan juara dunia.

    “Dalam Munas ke-X ini kita akan menetapkan keputusan strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia di pentas dunia. Termasuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum IMI secara musyawarah dan mufakat. Tradisi ini adalah wujud kedewasaan organisasi yang perlu kita jaga dan kita teruskan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

    Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan Munas IMI bukan sekadar agenda rutin empat tahunan, melainkan momen meneguhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan melaui spirit ‘Standing and Growing Together’.

    Bamsoet mengatakan semangat inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi seluruh keluarga besar IMI dalam menjaga harmoni, membangun solidaritas, serta menggerakkan roda organisasi.

    “Kita menyadari masih banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan. Saya bersama pengurus lainnya percaya bahwa kepengurusan IMI yang baru, dengan Ketua Umum IMI yang baru, IMI akan lebih maju dan terus mendunia dengan prestasi tinggi yang membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia,” papar Bamsoet.

    Sederet Capaian IMI

    Bamsoet memaparkan selama empat tahun kepemimpinannya, IMI telah mencatat sejumlah capaian. Kini, Indonesia semakin diakui sebagai salah satu tuan rumah penting kejuaraan dunia otomotif, baik roda dua maupun roda empat.

    Tercatat, ajang MotoGP Mandalika sukses digelar tiga kali, diikuti dengan MXGP di Lombok sebanyak tiga kali, serta dua kali World Superbike di Mandalika. Pada kategori mobil, Formula E di Ancol Jakarta telah berlangsung tiga kali, Asia Pacific Rally Championship (APRC) digelar tiga kali di Sumatera Utara, dan F1 Powerboat tercatat dua kali digelar di perairan Danau Toba.

    “Rangkaian kejuaraan balap internasional tersebut menjadi bukti bahwa Federasi Otomotif Dunia (FIA) dan Federasi Motor Internasional (FIM) menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia. Ajang balap internasional tersebut sekaligus membuka ruang bagi pembalap muda Indonesia untuk belajar dan bersaing dalam kompetisi level dunia,” ucap Bamsoet.

    Bamsoet menjelaskan salah satu capaian penting lainnya adalah restrukturisasi organisasi yang menghasilkan terbentuknya 37 IMI provinsi, termasuk provinsi baru di Papua. Hingga kini, 276 IMI kabupaten/kota telah terbentuk atau sekitar 54 persen dari total wilayah di Indonesia. Hal tersebut menjadi tonggak penting agar pembinaan atlet balap dan pengelolaan olahraga otomotif lebih merata di daerah.

    IMI juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, IMI telah menerbitkan 1.942 lisensi bagi steward, pimpinan lomba, penyelenggara event, teknisi mobil-motor, hingga tenaga medis olahraga.

    “Keanggotaan IMI juga melonjak signifikan, dengan lebih dari 26 ribu Kartu Tanda Anggota Pro dan Mobilitas, 1.217 tanda klub terdaftar, serta 2.564 kartu izin start. Kita harapkan IMI kedepan akan terus melahirkan prestasi, memperkuat persaudaraan otomotif, dan menjadi motor kemajuan bangsa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pembukaan Munas IMI ke-X di Yogyakarta juga dilakukan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Menteri Komdigi RI Meutya Hafid, Wakil Ketum KONI Pusat Tursandi Alwi, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujawo, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Pembina IMI Tinton Soeprapto, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Komjen Pol (Purn) M Iriawan, Musa Rajekshah, Prasetyo Edi Marsudi, Ningrum Natasha Sirait, Robert J. Kardinal dan Boy H. Joedo, Calon Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto, para pengurus IMI Pusat dan para Pengurus IMI Provinsi.

    (akn/ega)

  • CBD Beachwalk PIK2: Menyusuri Jalur Pantai Menuju Pusat Bisnis Masa Depan

    CBD Beachwalk PIK2: Menyusuri Jalur Pantai Menuju Pusat Bisnis Masa Depan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sore hari di tepi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), angin laut berhembus lembut menyusuri jalur pedestrian selebar belasan meter.

    Cahaya matahari berpendar di antara kanopi, sementara di kejauhan tampak dermaga 300 meter yang menjorok gagah ke laut. Inilah suasana yang kelak akan menjadi keseharian di CBD Beachwalk PIK2.

    Kawasan ini tidak hanya menawarkan ruang untuk berbisnis, melainkan juga menghadirkan gaya hidup baru di tepi laut.

    Lokasinya strategis, langsung dari boulevard Jl. M.H. Thamrin PIK2, hanya selangkah dari Pantai Pasir Putih dan Community Park, serta dekat dengan CBD PIK2. Dengan jarak tujuh menit menuju Bandara Soekarno Hatta melalui interchange tol PIK2, CBD Beachwalk menjelma sebagai gerbang investasi premium.

    Kawasan CBD Beachwalk PIK2

    Setiap detailnya dirancang menghadirkan pengalaman. Mulai dari permainan cahaya ikonik rancangan LITAC yang menciptakan atmosfer semarak di malam hari, hingga dermaga yang memungkinkan yacht bersandar, memudahkan akses menuju pulau-pulau sekitar.

    “CBD Beachwalk bukan sekadar pusat bisnis. Ini destinasi gaya hidup dengan nilai investasi jangka panjang,” ujar Lucia Aditjakra, Direktur Marketing PIK2.

    Kawasan ini semakin menarik karena berdampingan dengan Indonesia Design District (IDD), pusat desain terbesar di Asia Tenggara.

    Tahun ini, IDD menghadirkan Indonesia Design Week (IDW) 2025 bertema “Ideantity”, sebuah perayaan desain yang mempertemukan kreativitas global dan lokal.

    Indonesia Design Week 2025 di Indonesia Design District PIK2

    CBD Beachwalk menawarkan pilihan lengkap: SOHO (Small Office, Home Office), Rukan Thamrin, Paradise Avenue, hingga hunian mewah The Penthouse.

  • Hasan Nasbi Ditunjuk jadi Komisaris Pertamina Usai Dicopot dari Kepala PCO

    Hasan Nasbi Ditunjuk jadi Komisaris Pertamina Usai Dicopot dari Kepala PCO

    GELORA.CO – Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero).

    Perombakan di lingkaran komunikasi kepresidenan sebelumnya membuat Hasan digantikan oleh Angga Raka Prabowo. Selain pergantian posisi, lembaga tersebut juga berganti nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

    Nama Hasan Nasbi kini telah tercantum dalam daftar resmi jajaran komisaris Pertamina di situs perseroan per Minggu (20/9/2025). 

    “Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham PT Pertamina (Persero) Nomor SK-247/MBU/09/2025 dan Nomor SK.055/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero),” demikian tertulis di keterangan profil Hasan Nasbi.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, membenarkan penunjukan tersebut.

    “Mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Bapak Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per tanggal 11 September 2025,” ujarnya lewat pesan tertulis.

    Pertamina turut menampilkan profil singkat Hasan Nasbi. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979, dan merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sebelumnya, Hasan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia.

    Dalam jajaran komisaris Pertamina, Hasan akan bergabung bersama Mochamad Iriawan, Todotua Pasaribu, Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Condro Kirono, Nanik Sudaryati Deyang, dan Raden Adjeng Sondaryani.

  • Warga Dinoyo Malang Diajak Jadi Jurnalis Cerdas, Lawan Hoaks dengan Lima Pilar Verifikasi

    Warga Dinoyo Malang Diajak Jadi Jurnalis Cerdas, Lawan Hoaks dengan Lima Pilar Verifikasi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah derasnya arus informasi digital, Kelurahan Dinoyo, Kota Malang, mengambil langkah proaktif dengan memberdayakan warganya melalui ‘Pelatihan Jurnalistik Online’. Acara ini digelar di Sasana Manunggal Kelurahan Dinoyo pada Jumat (19/9/2025) dengan tujuan mencetak masyarakat yang tidak hanya cerdas dalam mengonsumsi, tetapi juga aktif dalam memproduksi informasi yang akurat dan positif.

    Sekretaris Kelurahan Dinoyo, Arianto Marzuki, S.E., M.M., dalam sambutannya menekankan peran strategis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang benar. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki potensi unik, mulai dari pariwisata hingga UMKM, yang perlu diekspos secara luas.

    “Dengan potensi dan kegiatan yang banyak, informasi ini harus bisa diakses oleh masyarakat luas, bukan hanya di wilayah Dinoyo. KIM berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kelurahan dengan warga, memastikan kebijakan tersampaikan sekaligus mempromosikan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian,” ujar Arianto Marzuki.

    Ia menambahkan bahwa penguatan peran KIM dan literasi jurnalistik warga menjadi krusial untuk melawan bahaya hoaks dan disinformasi yang meresahkan.

    “Kami berharap KIM mampu menjadi filter informasi yang benar dan kredibel, mengurangi disinformasi di era digital,” tegasnya.

    Dalam sesi pelatihan, jurnalis Beritajatim.com, Muhammad Afnani Alifian, S.Pd., M.Pd., yang juga menjadi narasumber utama, mengajak warga untuk memahami esensi berita. Berita, menurutnya, adalah laporan faktual atas peristiwa penting dan menarik bagi publik.

    “Berita adalah sebuah fakta yang dianggap sangat penting yang harus segera disampaikan. Namun, tidak semua fakta bisa dijadikan berita oleh media; ada proses seleksi untuk menentukan kelayakannya,” jelas Afnani.

    Pria yang tengah menempuh studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang ini juga menggarisbawahi pentingnya membedakan antara misinformasi, yaitu informasi salah yang penyebarnya percaya itu benar, dengan disinformasi yang sengaja disebar untuk menipu. Menurutnya, pemahaman ini adalah fondasi literasi digital yang kuat.

    “Untuk membentengi diri dari informasi palsu, ada lima pilar penting dalam melakukan verifikasi. Masyarakat perlu melakukan verifikasi berdasarkan lima pilar: periksa asal-usul konten, sumber pengirim, tanggal dan waktu kejadian, pastikan lokasi, serta pahami motivasi di balik penyebaran informasi tersebut sebelum membagikannya,” papar Afnani.

    Ia menutup sesi dengan mendorong warga untuk bertransformasi dari pembaca pasif menjadi kontributor informasi yang positif bagi lingkungan sekitar. “Jangan hanya diam. Mulailah berkontribusi dengan menyebarkan hal-hal baik di sekitar kita. Cara terbaik untuk mulai menulis adalah dengan banyak membaca,” kata Dani, sapaannya, menutup pelatihan. [ipl/beq]

  • Ditunda, Sidang Sengketa Lingkungan Hidup di Tulungagung Seret Bos Showroom K-Cunk Motor

    Ditunda, Sidang Sengketa Lingkungan Hidup di Tulungagung Seret Bos Showroom K-Cunk Motor

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Tulungagung menunda sidang perdana sengketa lingkungan hidup yang menyeret nama Suryono Hadi Pranoto alias K-Cunk Motor, bos show room Tulungagung. Agenda sidang yang seharusnya membacakan surat gugatan dan jawaban tergugat ditunda hingga 30 September 2025 mendatang.

    Majelis hakim yang dipimpin langsung Ketua PN Tulungagung Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H memutuskan untuk menunda sidang, dengan alasan salah satu tergugat utama tidak hadir di ruang persidangan.

    Kasus tersebut bermula dari gugatan Hariyanto dengan menunjuk Kantor Hukum Yustitia Indonesia di bawah pimpinan Presiden Direktur Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M. Sebagai kuasa hukum, Yustitia Indonesia menghadirkan advokat senior Hendro Blangkon, S.H., M.Kn. bersama timnya.

    Ada empat pihak tergugat dalam perkara ini. Masing-masing, Suryono Hadi Pranoto alias Kacunk (Tergugat I), pemilik usaha.

    UD K-Cunk Motor (Tergugat II), sebagai badan usaha, Kepala Desa Nglampir (Tergugat III) dan Kepala Desa Keboireng (Tergugat IV).

    Namun, Suryono Hadi Pranoto, yang juga pemilik UD K-Cunk Motor tidak hadir. Hal tersebut yang membuat majelis hakim menunda jalannya persidangan.

    Kuasa Hukum Suryono Hadi Pranoto, Edi Sumarno alias Mbah Gantol enggan berkomentar terkait hal tersebut. Sedangkan, Kuasa hukum penggugat, Hendro Blangkon, menilai penundaan ini merugikan kepentingan hukum.

    “Rentang waktu penundaan yang terlalu panjang jelas menghambat proses peradilan. Apalagi perkara ini menyangkut lingkungan hidup, yang seharusnya menjadi perhatian serius negara,” tegasnya usai sidang.

    Perkara ini menjadi perhatian publik. Sehingga jalannya sidang dikawal ketat oleh sejumlah aktivis, mengingat isu kerusakan lingkungan kini menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sidang akan dilanjutkan akhir September. Semua pihak diharapkan dapat hadir, lantaran publik menunggu keseriusan semua pihak dalam menghadirkan keadilan sekaligus memastikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan bersama

    Sementara yang hadir dalam sidang kali ini, Kades Nglampir Subandi dan Kades Keboireng Supirin dan Manajer K-Cunk Wahyu. [nm/kun]

  • 7 Komisi III DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo, Tetapkan 10 Calon Hakim Agung Nasional

    7 Komisi III DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo, Tetapkan 10 Calon Hakim Agung Nasional

    Komisi III DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo, Tetapkan 10 Calon Hakim Agung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi III DPR RI menetapkan 10 dari 16 calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) yang telah mengikuti
    fit and proper test.
    Keputusan Komisi III mencoret 6 calon hakim agung diketok dalam Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA) tahun 2025.
    Pada rapat tersebut, semua fraksi di Komisi III DPR RI mengungkapkan pandangan mereka terhadap para calon hakim agung.
    Setelah itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman, menanyakan apakah para forum menyetujui 10 calon hakim agung dan ad hoc HAM.
    “Apakah nama-nama calon hakim agung tersebut dapat disetujui?” kata Habiburrokhman, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Menjawab pertanyaan ini, semua anggota Komisi III DPR RI menyatakan setuju.
    Palu sidang pun diketok oleh Habiburrokhman sebagai simbol penetapan keputusan Komisi III DPR RI.
    Kamar Perdata
    1. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
    2. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
    Kamar Agama
    3. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
    4. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
    Kamar Pidana
    5. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
    Kamar Tata Usaha Negara
    6. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
    Kamar Militer
    7. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. – Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI.
    Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)
    8. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. – Hakim Pengadilan Pajak.
    9. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. – Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
    Ad Hoc HAM
    10. Dr. Moh Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H. – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
    Sementara itu, calon hakim agung dan ad hoc HAM yang dicoret Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:
    1. Alimin Ribut Sujono, Hakim Tinggi Pengadilan Banjarmasin. Ia merupakan hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
    2. Annas Mustaqim, Hakim Tinggi Badan Pengawas MA.
    3. Julius Panjaitan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu.
    4. Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak.
    5. Agus Budianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
    6. Bonifasius Nadya Arybowo, Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bandung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Praperadilan Notaris Nafiaturrohmah: Kejari Ngawi Mangkir, Sidang Ditunda

    Praperadilan Notaris Nafiaturrohmah: Kejari Ngawi Mangkir, Sidang Ditunda

    Ngawi (beritajatim.com) – Sidang praperadilan terkait penetapan tersangka Notaris Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn. kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum pemohon, D. Heru Nugroho, S.H., M.H., CPL., CPCLE, menyatakan keprihatinannya setelah pihak termohon, Kejaksaan Negeri Ngawi, tidak hadir dalam sidang awal dengan alasan sedang menjalankan tugas.

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Ngawi kemudian menyatakan bahwa sidang ditunda. Sidang kemudian akan dilakukan pada Selasa (16/9/2025).

    “Kami prihatin ya. Kalau tadi majelis menyampaikan bahwa ternyata termohon ini tidak bisa hadir karena sedang ada tugas. Ini kan ironis sekali. Beliau termohon ini sebagai penegak hukum, harusnya beliau paham untuk taat hukum,” kata Heru Nugroho, Senin (15/9/2025).

    Heru menilai ketidakhadiran pihak Kejaksaan menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menghormati proses hukum.

    “Jangan kemudian kemarin melakukan proses-proses hukum terhadap klien kami dengan cara melanggar hukum, dengan tidak memenuhi hukum acara yang ada. Dan hari ini menunjukkan benar-benar termohon ini tidak ada etikat baik untuk hadir. Ini menyangkut nasib seseorang, ini hak asasi manusia,” ujarnya.

    Dalam keterangannya, Heru menegaskan penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya cacat hukum. Ia menyoroti tidak adanya izin pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

    “Pemeriksaan hari ini kami menolak. Kami menolak tidak tanda tangan dan tidak memberi keterangan bersama klien kami. Karena sampai detik ini MKN belum pernah mengeluarkan izin untuk klien kami,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengungkap adanya kejanggalan berupa dua Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dua surat perintah penyidikan (Sprindik). “Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 jelas mengatur SPDP wajib diberikan kepada tersangka maksimal tujuh hari. Sampai sekarang klien kami tidak pernah menerimanya,” tambah Heru.

    Heru juga mempertanyakan dasar tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada kliennya. Menurutnya, hingga kini Kejaksaan belum mengungkap siapa pemberi, siapa penerima, maupun jumlah nominal gratifikasi yang disebut merugikan negara hingga Rp400 juta.

    “Kalau bicara gratifikasi, pasti ada pemberi dan penerima. Pertanyaan saya, siapa yang memberi, siapa yang menerima, berapa nominalnya, dan mengakibatkan apa? Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Kenapa justru klien kami yang dikriminalisasi?” tegasnya.

    Heru mengingatkan, kliennya sebagai notaris hanyalah pejabat umum yang berperan memfasilitasi pembuatan akta dalam transaksi jual beli tanah. “Klien kami hanya menjalankan kewajiban, membuat akta sesuai permintaan para pihak. Tugas kejaksaan seharusnya mengungkap perkara ini dengan sebenar-benarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi,” ucapnya.

    Menutup pernyataannya, Heru meminta pihak Kejaksaan Negeri Ngawi untuk hadir dalam persidangan berikutnya. “Kami minta termohon besok hadir. Karena ini persoalan serius, menyangkut hak asasi manusia, dan proses hukum yang harus dijalankan dengan benar,” pungkasnya. [fiq/suf]