Xcloud.id

Tag: Mira Tayyiba

  • Menteri Meutya Lantik Pejabat Komdigi, Ada Raline Shah dan Fifi Aleyda

    Menteri Meutya Lantik Pejabat Komdigi, Ada Raline Shah dan Fifi Aleyda

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Dua di antaranya yang dilantik adalah aktris Raline Shah dan pembaca berita Fifi Aleyda Yahya.

    Pelantikan para pejabat di lingkungan Komdigi ini dilakukan setelah pemerintah merombak kementerian yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut.

    Raline Shah diangkat sebagai Staf Khusus Menkomdigi bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, sedangkan Fifi Aleyda Yahya diangkat sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media menggantikan Prabu Revolusi.

    Presiden Prabowo Subianto menyusun struktur baru Komdigi lewat Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Dalam struktur baru, Kementerian Komunikasi dan Digital akan berisi satu menteri dengan wakil menteri. Dalam hal ini Meutya Hafid duduk sebagai Menkomdigi dan dua wakil menteri yakni Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

    Selain itu juga akan ada satu sekretaris jenderal (Sekjen), lima direktur jenderal satu inspektur jenderal, satu kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, serta empat staf ahli.

    Khusus untuk direktorat jenderal dibagi dalam infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, dan komunikasi publik dan media.

    Berikut adalah daftar pejabat dirjen di lingkungan Komdigi yang dilantik hari ini, Senin (13/1/2025):

    Daftar eselon I yang dilantik Menkomdigi Meutya Hafid:

    ⁠Sekretaris Jenderal: Ismail
    ⁠⁠Direktur Jenderal Infrastruktur Digital: Wayan Toni S.
    ⁠⁠Direktur Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital: Mira Tayyiba
    ⁠⁠Direktur Jenderal Ekosistem Digital: Edwin Hidayat Abdullah
    ⁠⁠Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital: Alexander Sabar
    ⁠⁠Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media: Fifi Aleyda Yahya
    Inspektur Jenderal: Arief Tri Hardiyanto
    ⁠⁠Staf Ahli Bidang Sosial Budaya: Raden Wijaya Kusumawardhana
    ⁠⁠Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa: Molly Prabawaty
    ⁠⁠Staf Ahli Bidang Teknologi: Mochamad Hadiyana
    ⁠⁠Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis: Aida Rezalina
    ⁠⁠Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital: Raline Rahmat Shah
    ⁠⁠Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi: Rudi Susanto

    (dem/dem)

  • Bertemu Mendagri Australia, Menkomdigi Perkuat Kemitraan Keamanan Siber

    Bertemu Mendagri Australia, Menkomdigi Perkuat Kemitraan Keamanan Siber

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid, dan Menteri Dalam Negeri Australia dan Menteri Industri Kreatif Australia Tony Burke bertemu untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang keamanan siber. Pertemuan ini dalam upaya menghadapi tantangan global di era digital.

    Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan siber Indonesia dengan mengadopsi pengalaman dan praktik terbaik dari Australia.

    Meutya menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk mendapatkan best practice Australia dalam membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh.

    “Australia memiliki kementerian khusus yang menangani keamanan siber, dan pendekatan ini terbukti efektif. Kami ingin mengadopsi praktik-praktik tersebut untuk memastikan keamanan digital, khususnya dalam melindungi layanan pemerintah serta mendukung transformasi digital nasional,” ungkap Meutya, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Burke, di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (3/12). Meutya juga menekankan pentingnya kerja sama ini untuk mencegah insiden siber besar seperti yang pernah terjadi di Indonesia.

    “Keamanan siber adalah prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kami melihat Australia sebagai mitra strategis untuk berbagi pengetahuan dan teknologi guna memperkuat infrastruktur digital kami,” kata Meutya.

    Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menyambut baik komitmen Indonesia untuk memperluas kolaborasi di bidang ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama bilateral dalam menghadapi ancaman siber lintas negara.

    “Keamanan siber adalah tantangan global yang membutuhkan pendekatan lintas batas. Australia sangat menghargai kemitraan ini dan siap berbagi pengalaman untuk memperkuat keamanan siber Indonesia,” ujar Burke.

    Dalam kesempatan ini, Meutya didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria, Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, dan Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail. Sementara Tony Burke hadir bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams dan Sekretaris Departemen Urusan Dalam Negeri Australia Stephanie Foster.

    Kerja sama strategis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat keamanan digital kedua negara, sekaligus membuka jalan bagi kemitraan teknologi yang lebih luas di masa depan.

    (anl/ega)

  • Meutya Hafid Ganti Dua Dirjen Komdigi, Ini Struktur-Pejabat Terbaru

    Meutya Hafid Ganti Dua Dirjen Komdigi, Ini Struktur-Pejabat Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu perubahan yang terjadi pada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah terkait Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Nama kementerian itu berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Dalam Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, dijelaskan soal nama-nama jabatan baru di dalam kementerian. Terdapat lima Direktorat Jenderal yakni infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, dan komunikasi publik dan media.

    Sebagai informasi, saat namanya masih Kementerian Kominfo, terdapat empat Dirjen. Mulai dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), dan Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP).

    Informasi yang didapatkan dari keterangan resmi Komdigi, Menteri Komdigi Meutya Hafid telah menunjuk seorang perwira tinggi Polri bernama Alexander Sabar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di kementerian yang dipimpinnya.

    Saat CNBC Indonesia membuka laman resmi Komdigi, Kamis (28/11/2024), ternyata kementerian itu sudah menempatkan sejumlah nama pada semua jabatan Dirjen di bawah kementerian tersebut. Namun memang semuanya masih bersifat pelaksana tugas (Plt) sama seperti yang diamanatkan pada Alexander Sabar.

    Tidak ada nama Hokky Situngkir dan Prabu Revolusi dalam nama-nama pejabat yang mengisi posisi Dirjen. Sebelumnya kedua orang tersebut diketahui sebagai Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP).

    Berikut nama yang mengisi posisi Dirjen di Komdigi:

    Mira Tayyiba : Plt Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
    Ismail : Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital
    Wayan Toni Supriyanto : Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital
    Alexander Sabar : Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital
    Molly Prabawaty : Plt Direktur Jenderal Komunikasi Publik

    Sebagai infomasi, Mira mengisi dua jabatan dalam kementerian kali ini. Sebelum sebagai Plt Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komdigi. Begitu juga Molly yang tercatat sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media.

    (dem/dem)

  • Formasi Terbaru Komdigi, Tak Ada Hokky Situngkir dan Prabu Revolusi

    Formasi Terbaru Komdigi, Tak Ada Hokky Situngkir dan Prabu Revolusi

    Jakarta –

    Seiring dengan perombakan struktur organisasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menentukan ‘formasi’ terbaru Eselon I di kementeriannya.

    Meskipun masih banyak yang menjabat sementara karena statusnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt), mereka dipercayai Meutya untuk membantu Komdigi menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks ke depannya.

    Terlebih masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di kementerian ini, mulai dari konektivitas, judi online, pelindungan data pribadi, lelang frekuensi, mendongkrak industri seluler, hingga aturan layanan over the top (OTT).

    Ketika bernama Kominfo, kementerian ini punya empat direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP).

    Dengan perubahan Kominfo ke Komdigi, berubah pula direktorat dan fungsinya yang kini menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

    Yang menjadi sorotan adalah tak ada nama Hokky Situngkir dan Prabu Revolusi di jajaran Eselon I Komdigi yang terbaru. Sebelumnya mereka mengemban tugas sebagai Dirjen Aptika dan Dirjen IKP.

    Adapun nama baru seperti Alexander Sabar yang merupakan Perwira Polri yang ditunjuk Meutya untuk menjabat Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital. Meutya mengatakan penunjukan Brigjen Alexander, yang memiliki latar belakang penegakan hukum, pengawasan dunia maya, dan penanganan kasus kejahatan digital, adalah bagian dari upaya menghadapi tantangan era digital saat ini.

    Disampaikannya bahwa tantangan tersebut mencakup pencurian data, penyebaran konten ilegal, hingga judi online, yang membutuhkan kolaborasi erat antar lembaga, khususnya dengan aparat penegak hukum.

    “Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang semakin kompleks terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid kepada detikINET, Senin (25/11/2024).

    Adapun di struktur organisasi Komdigi ini ada juga yang merangkap jabatan, seperti Mira Tayyiba sebagai Sekjen dan juga Plt Dirjen Teknologi Pemerintah Digital dan Molly Prabawati Achari sebagai Staf Ahli Menteri juga menjabat Plt Dirjen Komunikasi Publik dan Media.

    Struktur Jajaran Eselon I Kementerian Komdigi

    Menteri Komunikasi dan Digital : Meutya Viada Hafid
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital : Nezar Patria
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital : Angga Raka Prabowo

    Sekretaris Jenderal & Plt Dirjen Teknologi Pemerintah Digital : Mira Tayyiba
    Plt Dirjen Infrastruktur Digital : Ismail
    Plt Dirjen Ekosistem Digital : Wayan Toni Supriyanto
    Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital : Alexander Sabar
    Plt Dirjen Komunikasi Publik dan Media : Molly Prabawati Achari
    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Hary Budiarto
    Inspektur Jenderal : Arief Tri Hardiyanto
    Direktur Utama Bakti : Fadhilah Mathar

    Staf Ahli Bidang Teknologi : Mochamad Hadiyana
    Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa : Molly Prabawaty Achari
    Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya : Raden Wijaya Kusumawardhana
    Staf Ahli Bidang Hukum : Robinson Hasoloan Sinaga

    (agt/fyk)

  • Lagi-lagi Bocor Data, Kali Ini 1,3 Miliar Info Registrasi Kartu SIM

    Lagi-lagi Bocor Data, Kali Ini 1,3 Miliar Info Registrasi Kartu SIM

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebanyak 1,3 miliaran data pendaftaran kartu SIM disinyalir bocor dan dijual di situs gelap. Data itu diklaim berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, itu ditampik oleh kementerian. Lalu dimana bocornya?

    Cerita bermula dari postingan sebuah akun Twitter @SRifqi. Dia melaporkan jika ada 1,3 miliar data pengguna karu SIM bocor.

    “1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor!,” ungkap akun @SRifqi, sambil menyertakan tangkapan layar akun Bjorka yang menjual data bocoran itu, Kamis (1/9).

    “Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI,” lanjutnya.

    Di situs gelap itu, pelaku juga melampirkan total 18 GB yang berisi NIK, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan pemilik nomor.

    Chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha mengatakan 1,5 sampel data yang dibagikan oleh peretas terbukti valid milik masyarakat Indonesia.

    Kominfo mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya sejak Oktober 2017. Syaratnya adalah memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

    Lewat tangkapan layar itu, Bjorka mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87 GB. Ia membanderolnya dengan harga US$50 ribu (Rp743,5 juta). Bjorka menyertakan sampel data sebanyak 2GB.

    Bjorka merupakan akun yang juga sempat membocorkan data diduga 26 juta pelanggan IndiHome.

    Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menepis kebocoran data pendaftaran SIM card itu bukan dari diperoleh dari kementeriannya.

    “Engga ada, bukan dari kominfo. Formatnya juga beda. Yang ngecek pak ismail (Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo),” ucapnya, kepada CNNIndonesia.com.

    Senada, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengklaim tidak memegang data registrasi nomor kartu SIM alias SIM card. Bahkan kepada awak media ia beberapa kali menyatakan jika data masyarakat tidak disimpan di Kemenkominfo.

    “Data itu tidak ada di Kominfo. Atas mandat peraturan dan perundangan Dirjen Aptika harus melakukan audit dan priksa data itu sebenarnya apa statusnya,” ujar Plate kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9).

    Bocornya data KK dan KTP ini mengundang kritik dari pakar keamanan siber, Teguh Aprianto. Lewat akun Twitter @secgron, Teguh mempertanyakan jaminan keamanan data yang diberikan Kominfo pada saat registrasi nomor SIM Card.

    “Tahun 2018 @kemkominfo memaksa kita utk melakukan registrasi nomor HP menggunakan NIK dan KK, dijanjikan akan terbebas dari spam,” kicu Teguh, “Terbebas dari spam tak didapat, kini data registrasi no HP (NIK, No HP, provider, tgl registrasi) sebanyak 1,3 miliar bocor dan dijual”.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]