Xcloud.id

Tag: Mira Tayyiba

  • Komdigi Tegaskan Situs Coretaxdjp.go.id Gunakan Alamat Palsu

    Komdigi Tegaskan Situs Coretaxdjp.go.id Gunakan Alamat Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (TPD), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa situs “coretaxdjp.go.id” merupakan situs dengan alamat palsu.

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD) Komdigi Mira Tayyiba menyampaikan informasi yang terdapat di coretaxdjp.go.id adalah tidak benar dan menyesatkan

    Berdasarkan pemeriksaan pada sistem domain pemerintah, alamat “coretaxdjp.go.id” juga tidak terdaftar dan tidak pernah menjadi bagian dari domain pemerintah. 

    Ditjen TPD telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memastikan hal ini.

    “Keamanan domain .go.id adalah prioritas kami. Setiap informasi yang tidak akurat perlu segera diluruskan agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Mira dikutip Rabu (19/11/2025).

    TPD mengapresiasi langkah cepat rekan-rekan DJP dan mendorong koreksi atas informasi yang terlanjur beredar di media maupun media sosial.

    Pelurusan ini penting untuk menjaga kredibilitas domain pemerintah sebagai ruang digital yang aman.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax. Bahkan, terdapat situs dengan domain resmi pemerintah, yakni berakhiran .go.id.

    Berdasarkan unggahan di media sosial resminya, Ditjen Pajak menyebut belakangan ini banyak beredar situs-situs Coretax palsu. Rupanya, situs itu bisa jadi berbahaya bagi masyarakat.

    Ditjen Pajak menyebut bahwa situs-situs palsu atau tiruan itu acapkali digunakan penjahat untuk mencuri data pribadi maupun uang. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk hanya mengakses situs resmi Coretax DJP.

    “Ingat! Situs resmi Coretax DJP cuma satu: coretaxdjp.pajak.go.id,” tulis Ditjen Pajak dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (19/11/2025).

    Ditjen Pajak menyebut bahwa situs resmi Coretax menggunakan akhiran resmi situs pemerintah, yakni go.id, bukan dengan akhiran atau domain seperti .com, .co.id, atau domain-domain lainnya.

    Otoritas pajak melampirkan sejumlah contoh website Coretax palsu dalam unggahan tersebut agar masyarakat waspada dan tidak membuka laman-laman tersebut.

    Berikut sejumlah situs Coretax palsu menurut Ditjen Pajak:

    coretaxdjp.go.id
    coretaxonline.com
    coretaxdjp.co.id
    pajakonline-coretax.online
    coretaxpelayananonline.com

  • Respons Komdigi Soal Situs Coretax Palsu Berbasis Domain go.id

    Respons Komdigi Soal Situs Coretax Palsu Berbasis Domain go.id

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons temuan adanya situs palsu Coretax yang menggunakan domain mirip situs resmi pemerintah, yakni akhiran ‘.go.id’. 

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan pihaknya telah memeriksa alamat situs Coretax palsu yang disebut menggunakan domain go.id, yakni coretaxdjp.go.id, dan memastikan alamat tersebut tidak ada.

    “Kami sedang berkoordinasi dengan DJP [Direktorat Jenderal Pajak] untuk meluruskan berita tersebut,” kata Mira kepada Bisnis pada Rabu (19/11/2025). 

    Mira menambahkan pihaknya mendukung DJP untuk terus melakukan sosialisasi demi meningkatkan kewaspadaan publik terhadap keberadaan situs-situs palsu.

    Sebelumnya, DJP mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs tiruan yang mengatasnamakan layanan Coretax. Dalam unggahan resminya di media sosial, DJP menyebut belakangan ini muncul banyak situs yang menyerupai layanan resmi Coretax, bahkan menggunakan domain-domain yang terlihat meyakinkan.

    Menurut DJP, situs-situs palsu tersebut berpotensi membahayakan pengguna karena kerap digunakan untuk mencuri data pribadi maupun melakukan penipuan keuangan. Otoritas pajak itu mengingatkan hanya ada satu situs resmi Coretax yang perlu diakses masyarakat.

    “Ingat! Situs resmi Coretax DJP cuma satu: coretaxdjp.pajak.go.id,” tulis DJP dalam unggahan yang dikutip Rabu (19/11/2025).

    DJP juga menegaskan situs resmi Coretax menggunakan akhiran domain pemerintah go.id yang valid, namun tetap harus diperhatikan struktur domain lengkapnya. Dalam unggahannya, DJP turut memublikasikan sejumlah contoh situs palsu untuk meningkatkan kewaspadaan publik. 

    Berikut contoh situs Coretax palsu sebagaimana dirilis DJP:

        •    coretaxdjp.go.id

        •    coretaxonline.com

        •    coretaxdjp.co.id

        •    pajakonline-coretax.online

        •    coretaxpelayananonline.com

    Contoh pertama, coretaxdjp.go.id, meski menggunakan akhiran .go.id, bukan merupakan situs resmi Coretax. DJP menekankan perbedaan terletak pada struktur domain resmi yang benar, yakni coretaxdjp.pajak.go.id.

    Untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan, DJP mengimbau agar masyarakat selalu mengecek ulang alamat situs Coretax sebelum mengakses, hanya menggunakan kanal resmi Ditjen Pajak, serta membagikan informasi mengenai situs-situs palsu kepada kerabat agar tidak ada yang tertipu.

  • Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Data Berkelanjutan

    Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Data Berkelanjutan

    Jakarta –

    Kebutuhan energi untuk pusat data (data center) di Indonesia terus merangkak naik, dan membutuhkan energi yang besar dalam implementasinya. Oleh sebab itu, indikator keberlanjutan diperlukan dalam membangun pusat data.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Teknologi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba, mengatakan salah satu permasalahan di pusat data nasional adalah keterbatasan pembiayaan dan teknologi. Mira mengakui, pemerintah membutuhkan pakar, pengalaman, dan skill set dari pihak eksternal atau industri dalam hal pengembangan pusat data yang mengarah ke konsep keberlanjutan.

    “Tentunya ada keterbatasan pembiayaan, keterbatasan teknologi yang dihadapi oleh pemerintah. Jadi, kami membutuhkan expertise, experience, juga skill set dari teman-teman industri,” ucap Mira dalam acara Diseminasi Publik Powering The Future: Advancing Green Data Centers in Indonesia, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Gesitnya perkembangan teknologi tidak bisa dipungkiri, tetapi di sisi lain, Mira melihat pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sulit untuk berjalan beriringan dengan kebutuhan dari pembangunan pusat data. Ia menilai, kebijakan APBN lebih difokuskan pada kebutuhan mendasar untuk masyarakat.

    “Teknologinya cepat sekali berkembang, tentunya state budget APBN susah untuk keep up dengan kebutuhan dari pembangunan data center. Apalagi, kebijakan data center saat ini lebih diprioritaskan kepada kebutuhan mendasar yang sangat kita dukung: pendidikan, kesehatan, gizi, bantuan sosial, dan seterusnya,” beber Mira.

    Mira mengelaborasi, antara pusat data pemerintah dengan pusat data industri (untuk kebutuhan komersil) tidak saling berkaitan. Kini, Mira bilang, pemerintah tengah menggodok regulasi supaya kedua entitas pusat data ini bisa saling berjalan beriringan.

    “Pemerintah membuka kesempatan bagi industri, bagi ekosistem untuk berkontribusi menyediakan layanan pusat data untuk pemerintah. Sehingga, pemerintah bisa fokus pada tata kelola data pemerintah, keamanan data pemerintah. Infrastruktur dan layanan pusat datanya dibantu oleh ekosistem. Kita sudah bicara dengan teman-teman di ekosistem, baik yang lokal maupun global,” ungkap Mira.

    Lima Lokasi Potensial di RI yang Bisa Jadi Green Data Center

    Indonesia memiliki peluang menjadi pusat data dengan menerapkan konsep keberlanjutan. Salah satu indikator yang juga penting yaitu dengan mempertimbangan akses terhadap energi terbarukan tersebut.

    Ko-Provos 2 (Wakil Rektor) Universitas Prasetiya Mulya, Stevanus Wisnu Wijaya, mengatakan ke depannya pusat data akan membutuhkan energi bersih. Hal ini dikarenakan pusat data membutuhkan sekitar 3% dari konsumsi energi listrik dunia.

    “Sekarang data center itu mengonsumsi kurang lebih 3% dari konsumsi energi listrik worldwide. Kalau semuanya dari fossil fuel, maka emisinya besar sekali. Ada beberapa literatur yang menghitung bahwa emisi dari data center ini bisa berkontribusi sampai 9% terhadap emisi dunia,” ucap Wisnu.

    Selain itu, dari segi infrastruktur juga menjadi penting dalam pembangunan pusat data. Konektivitas digital maupun konektivitas dalam hal fisik bangunan pusat data juga perlu dipertimbangkan.

    Wisnu menjelaskan ada lima lokasi potensial untuk pusat data yang menerapkan konsep keberlanjutan atau green data center. Bisa jadi ada perkembangan ke daerah-daerah lain, sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi saat ini.

    “Ada Jakarta, Batam, IKN, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Jakarta masih menjadi lokasi favorit saat ini, kemudian diikuti oleh Batam. Mayoritas data center, investasi data center itu lokasinya selalu mendekat kepada konsumen,” tutupnya.

    Tonton juga video “Google Investasi USD 15 Miliar Bangun Pusat Data AI di India”

    (eds/eds)

  • 1 Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan Nasional

    1 Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan Nasional

    Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Ia menggantikan Budi Gunawan yang di-reshuffle pada Senin (8/9/2025), yang posisi sebelumnya dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Setelahnya, para menteri yang baru saja dilantik menandatangani berita acara.
    Acara pelantikan ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.
    Sebelumnya diberitakan, beredar kabar bahwa Prabowo akan me-reshuffle dan melantik sejumlah menteri pada hari ini.
    Sejumlah nama yang diisukan akan masuk kabinet adalah purnawirawan TNI, Djamari Chaniago.
    Ia santer diisukan masuk dalam bursa Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam).
    “Waduh… saya enggak bisa bicara tentang
    reshuffle
    ya, biar nanti yang umumkan beliau (Presiden Prabowo),” ungkap Djamari di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Sejauh ini, sejumlah nama sudah hadir di Istana Kepresidenan di tengah isu tersebut.
    Mereka adalah eks Wakapolri Ahmad Dofiri, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa, serta Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba.
    Ada pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi Agus Andrianto, Wakapolri Dedi Prasetyo, Kabareskrim Polri Syahardiantono, politikus PKB Farida Faricha, serta Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Komjen Pol Sony Sanjaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirjen Teknodigi Mira Tayyiba sambangi Istana di tengah isu reshuffle

    Dirjen Teknodigi Mira Tayyiba sambangi Istana di tengah isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – ‎Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba terlihat menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

    ‎Mira Tayyiba tiba di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.16 WIB dengan pakaian setelan jas biru dan celana berwarna senada.

    Di bawah guyuran hujan deras, Mira dipayungi stafnya saat keluar dari mobil menuju kawasan Istana Kepresidenan. Belum diketahui posisi Mira dalam mengisi anggota Kabinet Merah Putih.

    Sebelumnya, Mira Tayyiba menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi dan ia berperan penting dalam mendorong transformasi digital di Indonesia.

    ‎Mira Tayyiba lahir pada 1 November 1972. Ia memulai kariernya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika.

    Pada tahun 2020, Mira menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memperkuat perannya dalam mendukung transformasi digital nasional.

    Selama menjabat sebagai Sekjen Kementerian Komdigi, Mira Tayyiba aktif mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia berupaya memastikan inovasi digital dapat diintegrasikan ke berbagai sektor pemerintahan.

    Hingga berita ini diturunkan, sejumlah tokoh yang dikabarkan, seperti mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Dofiri, serta Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa telah lebih dahulu tiba di Istana.

    Hujan deras yang mengguyur halaman Istana pada Rabu siang turut mewarnai suasana menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDN Cikarang Sudah 99,74% Rampung, Begini Nasib PDN Batam

    PDN Cikarang Sudah 99,74% Rampung, Begini Nasib PDN Batam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang hampir selesai dibangun. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba mengatakan penyelesaiannya sudah sampai 99,74% per bulan Desember lalu.

    “Jadi beberapa bulan ini kita akan menyelesaikan yang 0,26% dalam bentuk konfigurasi perangkat. Setelah itu akan dilakukan audit keamanan oleh BSSN,” kata Mira ditemui di DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Dia mengatakan siap dioperasikan secara terbatas dalam waktu dekat. “InsyaAllah akhir kuartal satu akan mulai dirilis secara terbatas,” ucapnya.

    Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Komdigi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,69 triliun. Salah satunya berasal dari Pinjaman dan/ Hibah Luar Negeri (PHLN) penyelesaian proyek PDN Cikarang.

    Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail mengatakan PHLN yang baru diluncurkan agar PDN Cikarang bisa tetap beroperasi. Terkait hal ini, pihaknya tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan.

    “Betul ini dibutuhkan luncurkan PHLN yang baru, tambahan. Khusus untuk menjamin PDN cikarang ini dapat beroperasi. Karena sudah hampir final di pengujungnya saja. Insya allah ini kami sedang diskusikan intensif dgn teman-teman dari kemenkeu,” jelasnya.

    Pemerintah sebenarnya menyiapkan beberapa lokasi PDN, termasuk di Cikarang dan Batam. Lokasi terakhir diputuskan tidak dilanjutkan.

    Ismail menjelaskan tawaran pinjaman pada pihak Korea Selatan tidak berjalan baik. Namun pemerintah tetap membuka opsi untuk kerja sama antar pemerintah begitu juga investasi dari pihak swasta.

    “Yang nanti bisa menyiapkan investasi terlebih dulu, jadi pemerintah tidak harus spending budget di awal di depan. Kita bisa sewa layanan dan sebagainya,” kata Ismail.

    Ismail mengatakan pada prinsipnya PDN jangan hanya berpusat pada satu titik saja. Dengan begitu bisa menjamin keamanan dan kapasitas pusat data.

    Apalagi, dia menambahkan Indonesia memerlukan PDN dengan AI ready. Sayangnya hal tersebut belum bisa diterapkan di Cikarang.

    Menurutnya, keberadaan PDN Cikarang tidak akan mencukupi menjangkau wilayah Indonesia yang begitu luas. “Karena wilayah kita luas, kita perlu redundant, backup, perlu peningkatan completing power untuk kemampuan mengantisipasi AI apps ke depan,” tuturnya.

    (fab/fab)

  • Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Pejabat Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah dilantik seluruhnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pun langsung memberikan arahan kepada anak buahnya itu.

    Meutya melakukan perombakan di jajaran Dirjen seiring dengan perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menkomdigi mengungkapkan pelantikan ini menjadi momen penting dalam memperkuat Komdigi sebagai motor penggerak transformasi digital di Indonesia. Ia juga mengingatkan tanggungjawab besar yang akan diemban oleh jajaran pejabat baru Komdigi tersebut.

    “Terkhusus untuk pengawasan digital, juga penanganan kejahatan-kejahatan di digital. Kita ada struktur baru yang dipimpin oleh Pak Alex sebagai perwira tinggi polisi. Saya titipkan pesan untuk (mengatasi) judi online dan kejahatan-kejahatan, seperti pinjaman online ilegal, serta kejahatan keuangan lainnya, termasuk juga pornografi, human traffiking di ruang digital kita. Tolong dilakukan secara baik dan tetap transparan terbuka,” tutur Menkomdigi Meutya di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Teruntuk Ismail yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan posisi Mira Tayyiba, Meutya menyampaikan kepadanya untuk melakukan pro organisasi kementerian dengan baik dan efisien. Adapun, Mira dirotasi mengembang tugas sebagai Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi.

    “Kebijakan dapat terimplementasi efektif dan sekali lagi pengelolaan agar lebih efisien,” ucapnya.

    Kemudian untuk Wayan Toni Supriyanto yang menduduki Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Meutya mengarahkan agar menuntaskan persoalan konektivitas internet di Tanah Air yang masih menjadi pekerjaan rumah.

    “Kepada Ibu Dirjen Infrastruktur Digital untuk dapat memimpin transformasi teknologi pemerintah digital yang andal dan tentu aman berorientasi pada masyarakat,” kata Meutya.

    Pelantikan Dirjen Komdigi yang dilakukan oleh Menkomdigi Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Ada pula wajah baru di jajaran Dirjen Komdigi, yaitu Edwin Hidayat Abdullah yang menempati Dirjen Ekosistem Digital Komdigi dan Fifi Aleyda Yahya yang dipercayai untuk bertugas menjadi Dirjen Komunikasi Publik dan Media.

    “Kepada Bapak Dirjen Ekosistem Digital untuk memastikan kontribusi ekosistem digital yang dapat membantu pemerintahan mencapai target pertumbuhan ekonommi menuju 8%. Kami juga tugaskan khusus untuk merangkul kekuatan-kekuatan lokal kita agar lebih banyak startup dalam ekosistem digital yang akan dapat mimpin, startup lokal yang dapat lahir dan terdukung oleh pemerintah,” ucap Meutya.

    Sedangkan, Fifi yang dikenal sebagai jurnalis TV ini, Meutya menitip pesan agar ia memperhatikan nasib media seiring dengan penambahan nama jabatan tersebut.

    “Untuk memastikan komunikasi publik yang efektif, transparan dan juga kredibel. Untuk struktur baru ini khusus namanya kita tambahkan media. Artinya apa? Harus ada penguatan kerja sama yang baik dengan media massa sebagai mitra strategis kita untuk melakukan komunikasi publik pemerintahan,” kata Menkomdigi.

    Pesan terakhir dialamatkan kepada Arief Tri Hardiyanto yang masih diamanahkan untuk menduduki jabatan Inspektorat Jenderal Komdigi.

    “Inspektorat Jenderal agar dapat melaksanakan pengawasan internal dan memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Inspektorat Jenderal perlu memperkuat budaya kerja yang bersih dan profesional. Kami titipkan itu kepada Pak Arief yang asalnya dari BPKP,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Mantan Jurnalis, Artis, Hingga Polisi

    Jakarta –

    Dibandingkan dengan jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya, saat ini komposisinya lebih beragam latar belakangnya, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan jurnalis TV, hingga kepolisian.

    Pejabat Eselon I Komdigi masih terdapat wajah lama, seperti Ismail, Mira Tayyiba, Arief Tri Hardiyanto, dan Wayan Toni Supriyanto. Hanya saja, Menkomdigi Meutya Hafid melakukan rotasi jabatan, tapi juga ada yang masih bertugas di posisi yang sama, yakni Arief dengan jabatan Inspektur Jenderal Komdigi.

    “Untuk Sekretaris Jenderal Bapak Ismail, Dirjen Infrastruktur Digital Bapak Wayan Toni, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Ibu Mira Tayyiba. Ini sebetulnya rotasi. Jadi di pejabat definitif baru Kementerian Komdigi ini ada fix method, ada yang rotasi,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Adapun Alexander Sabar yang sebelumnya baru masuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, kini dipercaya Meutya untuk mengemban tugas tersebut secara resmi. Sabar datang dari elemen kepolisian.

    “Bapak Alex sebelumnya Direktur Intelijen BNN. Kemudian, Pak Alex juga yang di awal pembentukan Cybercrime Unit, Cybercrime Polri ikut juga di awal pembentukannya,” ucap Menkomdigi.

    Sementara itu, wajah baru tampak hadir dengan adanya Fifi Aleyda Yahya dan Edwin Hidayat Abdullah yang masuk di jajaran Dirjen Komdigi.

    “Ada formasi baru dengan Bapak Edwin Hidaya Abdullah di Dirjen Ekosistem. Sebelumnya beliau pernah menjadi Deputi Menteri BUMN. Ibu Fifi Aleyda Yahya, Dirjen Komunikasi Publik dan Media sebagai mana teman-teman tahu, mungkin 25 tahun pengalaman beliau di media massa dan juga di perusahaan telco internasional Telstra, dan juga paling utama juga pernah di lembaga penyiaran publik,” Meutya menjelaskan.

    Sedangkan Staf Ahli Menkomdigi wajah lama itu terdiri dari Raden Wijaya Kusumawardhana, Molly Prabawaty, dan Mochamad Hadiyana.

    “Kami juga menyampaikan prioritas utama Kementerian Komunikasi dan Digital di antaranya adalah amenjalankan transformasi digital, termasuk pemerintahan digital yang bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mewujudkan kedaulatan digital mendukung Asta Cita Presiden dan Visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Menkomdigi.

    Lalu, untuk Staf Khusus Menkomdigi semuanya orang baru, yakni Adia Rezalina, Raline Shah, dan Rudi Susanto yang juga dilantik Meutya. Keberadaan Raline Shah jadi sorotan karena memiliki latar belakang artis, model, dan influencer.

    “Ibu Raline bukan dipilih karena sebagai selebriti, Ibu Raline dipilih karena pekerja seni. Kami perlu perspektif orang seni. Tentu untuk mewarnai kementerian ini,” kata Meutya.

    “Keberagaman latar belakang saudara-saudari yang kami lantik hari ini, mulai dari ASN, swasta, pekerja senin, kepolisian, dan media massa, ini merupakan kekuatan yang harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita satukan langkah berkolaborasi dengan semangat gotong royong dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama,” pungkas Meutya.

    Daftar Pejabat Eselon I – Kementerian Komunikasi dan Digital 2024-2029:

    – Sekretaris Jenderal: Ismail
    – ⁠Direktur Jenderal Infrastruktur Digital: Wayan Toni S.
    – ⁠Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital: Mira Tayyiba
    – ⁠Direktur Jenderal Ekosistem Digital: Edwin Hidayat Abdullah
    – ⁠Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital: Alexander Sabar
    – ⁠Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media: Fifi Aleyda Yahya
    – ⁠Insinyur Jenderal: Arief Tri Hardiyanto
    – ⁠Staf Ahli Bidang Sosial Budaya: Raden Wijaya Kusumawardhana
    – ⁠Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa: Molly Prabawaty
    – ⁠Staf Ahli Bidang Teknologi: Mochamad Hadiyana
    – ⁠Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis: Aida Rezalina
    – ⁠Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital: Raline Rahmat Shah
    – ⁠Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi: Rudi Susanto

    (agt/fyk)

  • Sempat Molor, Pusat Data Nasional Rp 2,7 T Dioperasikan Maret 2025

    Sempat Molor, Pusat Data Nasional Rp 2,7 T Dioperasikan Maret 2025

    Jakarta –

    Proyek pengadaan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang yang sempat molor dipastikan akan beroperasi pada Maret 2025. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid seiring dengan pelantikan pejabat Eselon I dan II Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Meutya melakukan perombakan di jajaran Kementerian Komdigi sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “PDN adalah salah satu prioritas, betul, dan kita harapkan nanti itu di bawah Ibu Mira, di bawah perempuan PDN kita, salah satunya adalah insya Allah tolong mohon doa itu mungkin akhir Maret sudah bisa running,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Sebagai informasi, Mira Tayyiba kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi. Sebelumnya, perempuan berambut pendek ini menduduki kursi Sekretaris Jenderal yang kini dialihkan kepada Ismail.

    “Dan, dengan demikian kita berterimakasih, kita bisa memiliki sistem PDN yang mudah-mudahan bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya per akhir Maret ini. Jadi, yang kami lakukan selama dua bulan ini adalah mempersiapkan hal tersebut bisa berjalan menuju target di bulan Maret,” ungkap Meutya.

    Diberitakan sebelumnya, PDN pertama pemerintah yang berada di Cikarang, Jawa Barat, tadinya akan dioperasikan pada Agustus 2024. Namun serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya mempengaruhi PDN Cikarang dan molor hingga Maret 2025.

    Proyek PDN Cikarang dibangun sejak tahun 2022 di atas luas lahan kurang lebih 15.994 m2. Pembangunan proyek ini bersumber dari pinjaman dari Pemerintah Prancis dengan total nilai EUR 164.679.680 atau sekitar Rp 2,7 Triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan.

    PDN Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt pada kesempatan operasi optimal.

    (agt/fyk)

  • Angkat Buzzer Twitter Jadi Stafsus, Meutya Hafid: Saya Enggak Tahu

    Angkat Buzzer Twitter Jadi Stafsus, Meutya Hafid: Saya Enggak Tahu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid angkat bicara terkait dengan pengangkatan Rudi Susanto yang diangkat jadi Stafsus Menkomdigi bersama Raline Shah. 

    Penyebabnya, tokoh tersebut dieratkaitkan dengan sosok Rudi Valinka yang aktif di akun X @kurawa dan kerap bersuara terkait politik Indonesia.

    Meutya menegaskan tidak tahu menahu terkait dengan sosok Rudi Valinka yang sedang ramai menjadi pembahasan di masyarakat.

    “Saya enggak tahu ya. Rudi Susanto yang saya kenal ya Rudi Susanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi, CV yang kami terima beliau adalah strategi komunikasi juga mewarnai Kementerian ini karena secara kementerian ini kan juga cuka digital tapi juga bidang komunikasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa alasan kementeriannya menunjuk Rudi Susanto murni karena faktor spesialisasi yang bersangkutan di bidang komunikasi.

    “Karena dia ekspertis di bidang komunikasi,” ujar Meutya.

    Pejabat Baru 

    Sebelumnya, Meutya Hafid melantik lima Direktur Jenderal (Dirjen) dalam nomenklatur baru di Komdigi.

    Adapun, kelima Dirjen baru tersebut dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kelima Dirjen baru tersebut yakni, Wayan Toni Supriyanto yang dilantik sebagai Dirjen Infrastruktur Digital. Wayan sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI).

    Mira Tayyiba dilantik sebagai Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, sebelumnya Mira mengampu jabatan sebagai Sekjen Kominfo.

    Lalu, Direktorat baru yaitu Direktorat Jenderal Ekosistem Digital akan dipimpin oleh Erwin Hidayat yang dilantik sebagai Dirjen Ekosistem Digital.

    Kemudian, untuk dua Dirjen lagi yaitu Dirjen Pengawasan Ruang Digital sendiri akan dipegang oleh Brigjen Pol Alexander Sabar dan Dirjen Komunikasi dan Media dipegang Fifi Aleyda Yahya.

    Adapun, Ismail yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kominfo mendapat jabatan baru sebagai Sekjen Komdigi.

    Dalam pelantikan tersebut, Meutya percaya bahwa para pejabat baru di lingkungan Komdigi dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya.

    “Saya percaya bahwa saudara saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ucap Meutya.

    Adapun, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital terdapat 5 Direktorat Jenderal yang ada di bawah Komdigi.

    Pertama, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Direktorat ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital.

    Kedua, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital.

    Ketiga, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekosistem digital.

    Keempat, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang digital dan pelindungan data pribadi.

    Terakhir adalah Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang memgemban tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan