Xcloud.id

Tag: Min Aung Hlaing

  • Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Naypyitaw –

    Partai pendukung militer di Myanmar disebut telah “memenangkan mayoritas suara” dalam putaran pertama pemilu yang diselenggarakan oleh junta. Hanya saja, kelompok pemantau demokrasi memperingatkan bahwa pemilu ini justru akan meningkatkan kekuasaan militer.

    Kantor berita AFP mengatakan bahwa informasi perolehan suara tersebut didapatkan pada Senin (29/12) melalui seorang sumber.

    Meskipun pihak junta mengklaim pemilu ini sebagai sebuah kemajuan yang penting, sekitar setengah daerah di Myanmar dilaporkan tidak ikut serta akibat perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta.

    Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pusat-pusat perkotaan utama Myanmar dibuka pada Minggu (28/12). Hanya saja, tingkat partisipasi jauh lebih rendah dibandingkan pemilu bersejarah pada 2015 dan 2020.

    Suasana pemilu tahun 2025 ini cukup berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya di Myanmar. Pada Minggu (28/12) jalanan dilaporkan sepi karena mayoritas warga lebih memilih untuk beraktivitas ketimbang datang ke TPS. Padahal, ketika pemilu-pemilu sebelumnya, antrean pemilih mengular sejak pagi hari.

    Seorang perempuan muda yang keluar dari bilik suara di Yangon menolak berbicara dengan Tim DW, sambil mengatakan, “Maaf, saya tidak ingin berkomentar.”

    Perasaan hati-hati di kalangan anak muda sangat terasa sepanjang hari pertama pemilu.

    Pemilu bertahap di tengah perang saudara

    Dalam beberapa minggu menjelang pemilihan, tim DW mencoba untuk berbicara dengan sejumlah anak muda yang mengkhawatirkan dampak negatif jika tidak memilih.

    “Kami khawatir tentang dampak dari tidak memilih. Apakah ini akan mencegah kami meninggalkan negara atau apakah akan ada pemeriksaan bukti pemilihan di bandara?” kata seorang lelaki berusia 30 tahun dari Yangon yang meminta DW untuk tidak menuliskan namanya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    TPS di kota-kota besar mengalami peningkatan jumlah pemilih lanjut usia. Perubahan ini berkaitan dengan banyaknya anak muda yang pergi dari Myanmar. Tren ini semakin meningkat karena penindasan pascakudeta dan adanya pemberlakuan wajib militer oleh junta militer sejak tahun 2024.

    Seorang perempuan berusia 37 tahun, yang juga memilih tidak menyebutkan namanya karena alasan keamanan, berada di TPS untuk memberikan suaranya bersama anaknya. Kepada DW, dia mengatakan tentang kelelahan yang dia rasakan terhadap situasi saat ini.

    “Saya memilih, hanya untuk berharap ada perubahan setelah pemilu,” ujarnya, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

    Sejumlah negara sebut “pemilu palsu” di Myanmar

    Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan sejumlah negara Barat lainnya telah menolak pemilihan tersebut dan menganggapnya sebagai pemilu “palsu”. Alasannya, mereka berpendapat bahwa pemilu hanya menguntungkan para jenderal militer dan memperparah nasib Myanmar.

    “Sangat jelas bahwa dalam keadaan konflik saat ini dan mengingat catatan hak asasi manusia junta militer… bahwa kondisi untuk pemilihan bebas dan adil tidak ada,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam KTT ASEAN di Malaysia pada akhir Oktober 2025.

    Setelah kudeta 2021, simbol Myanmar dan pemimpin de facto pemerintah demokrasi,Aung San Suu Kyi, ditahan dan dipenjara bersama para pemimpin sipil terpilih lainnya.

    Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi juga telah dilarang.

    Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Association for Political Prisoners/AAPB), sejak 2021, lebih dari 7.630 warga sipil tewas akibat tindakan pasukan keamanan. Selain itu, AAPB melaporkan bahwa sekitar 30.000 orang saat ini ditahan dengan tuduhan kasus politik.

    “Agar pemilu dapat dipercaya, para pemimpin oposisi dan anggota parlemen harus dibebaskan dan diizinkan untuk berpartisipasi,” kata Ejaz Min Khant, seorang pakar hak asasi manusia di Fortify Rights, sebuah kelompok hak asasi regional, kepada DW.

    “Sebuah pemilu yang dijalankan secara eksklusif oleh militer tanpa pihak oposisi utama adalah pemilu palsu,” tambahnya, sambil argumen bahwa proses bertahap tersebut mencerminkan kesulitan junta dalam mempertahankan stabilitas di seluruh negeri.

    Selain tidak ada oposisi, pemungutan suara juga tidak dilakukan di wilayah yang berada di luar kendali militer.

    Komisi Pemilihan Umum (Union Election Commission/UEC) yang ditunjuk junta Myanmar menambah daftar panjang wilayah yang dikecualikan untuk ikut pemilu. Sehari sebelum tahap pertama, mereka menambahkan sembilan daerah sehingga total wilayah tanpa hak pilih mencapai 65 daerah.

    Ambisi Presiden Min Aung Hlaing

    Setelah memberikan suaranya di TPS di Naypyitaw, pemimpin junta Min Aung Hlaing meyakinkan para wartawan bahwa pemilu akan berlangsung bebas dan adil.

    Namun, seorang pengacara di Yangon yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada DW kalau masalahnya “bukan sekadar pemilu yang adil atau siapa penyelenggaranya, entah itu militer atau pihak lain.”

    “Yang terpenting adalah orang-orang ingin melihat perubahan sekarang, bukan hanya membiarkan keadaan ini terus berlarut-larut dalam keadaan kolaps,” kata pengacara tersebut.

    Meskipun beberapa pengamat berharap junta akan melonggarkan beberapa pembatasan untuk pemilihan, banyak yang percaya hanya akan ada sedikit pelonggaran, tujuannya cuma untuk menguntungkan rezim yang berharap mendapatkan keterlibatan dan legitimasi internasional yang lebih besar.

    Di luar tempat pemungutan suara pada Minggu (28/12), Min Aung Hlaing tampaknya berusaha meredam ambisi presidennya.

    “Saya adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan seorang pegawai negeri. Saya tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa saya ingin melakukan hal ini atau itu. Saya bukan pemimpin partai politik,” ungkapnya dan menambahkan bahwa potensi kepresidenannya hanya dapat dibahas setelah parlemen menetapkan proses pemilihan presiden.

    Junta klaim pemilu sebagai “kemajuan demokrasi”

    Media dan pendukung pro-junta mempromosikan pemilu ini sebagai sebuah keberhasilan, menampilkan dokumentasi sejumlah warga yang memberikan suara. Namun, media independen seperti Mizzima News dan Myanmar Now melaporkan bahwa pegawai pemerintah, personel militer, dan keluarga mereka ditekan untuk memilih, serta diminta membuktikan partisipasi.

    Pekan lalu, kepala junta memperingatkan bahwa tidak memilih berarti menolak “kemajuan menuju demokrasi.”

    Di tengah upaya pihak junta untuk terus menjalankan pemilu, konflik di lapangan terus memburuk. Militer berusaha merebut kembali wilayah yang hilang dan memaksa kelompok oposisi untuk menyerah.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Muhammad Hanafi

    (nvc/nvc)

  • Kritik ‘Pemilu Palsu’ di Balik Gelombang Absennya Pemilih Muda Myanmar

    Kritik ‘Pemilu Palsu’ di Balik Gelombang Absennya Pemilih Muda Myanmar

    Jakarta –

    Myanmar menggelar pemilu pertama usai lima tahun perang saudara. Namun pemilu ini dikritik oleh aktivis hak asasi manusia sebagai ‘pemilu palsu’.

    Dirangkum detikcom, Senin (29/12/2025), sebagian kecil pemilih datang ke tempat pemungutan suara yang sangat dibatasi. Mayoritas pemilih yang hadir disebut merupakan yang berusia tua, sementara pemilih berusia muda memilih absen.

    Pemilu Pertama Usai 5 Tahun Perang Saudara

    Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), junta militer yang berkuasa menggembar-gemborkan proses ini sebagai kembalinya demokrasi lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan terpilih terakhir, yang memicu perang saudara.

    Di wilayah yang dikuasai junta, putaran pertama dari tiga putaran dimulai pukul 6:00 pagi (2330 GMT Sabtu) termasuk daerah pemilihan di Kota Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw, tempat Kepala Militer Min Aung Hlaing memberikan suara.

    “Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil,” katanya kepada wartawan.

    “Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng,” sambungnya.

    Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tetap dipenjara di tengah proses pemilu. Sementara partainya yang sangat populer telah dibubarkan dan tidak ikut serta.

    Dikritik Pemilu Palsu

    Para aktivis, diplomat Barat, dan pimpinan lembaga hak asasi manusia PBB telah mengecam pemungutan suara bertahap selama sebulan ini. Mereka beralasan bahwa daftar pemilihnya dipenuhi oleh sekutu militer dan menyoroti adanya penindasan keras terhadap pihak yang mengalami perbedaan pendapat.

    Para aktivis hak asasi manusia internasional juga menganggap pemilu yang digelar militer itu sebagai pemilu palsu.

    Sementara itu, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party) yang pro-militer diperkirakan akan muncul sebagai partai terbesar, yang menurut para kritikus akan menjadi penamaan ulang pemerintahan militer.

    Diketahui, negara yang berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini sedang dilanda perang saudara. Sementara itu, tidak akan ada pemungutan suara di wilayah yang dikuasai pemberontak.

    Anak Muda Disebut Absen di Pemilu Myanmar

    Banyak anak muda yang sebelumnya memberikan suaranya dalam pemilu sebelumnya disebut tampak absen dari pemilu yang diselenggarakan militer hari ini. Akan tetapi, pemilih yang lebih tua disebut mendominasi jumlah pemilih pada pemilu kali ini.

    Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), banyak warga telah meninggalkan negara yang dilanda perang ini sejak militer merebut kekuasaan lima tahun lalu. Mereka yang pergi dari Myanmar termasuk banyak pria usia wajib militer hingga 35 tahun atau anak muda yang mencari penghidupan yang lebih baik di luar ekonomi Myanmar yang lesu.

    Sementara itu bagi anak muda yang masih berada di Myanmar pun tidak terlalu antusias untuk ikut serta dalam pemilu tersebut.

    “Sebagian besar orang yang pergi untuk memilih adalah orang tua,” kata seorang pria berusia 20-an di daerah Mandalay, yang meminta untuk tetap anonim karena alasan keamanan.

    “Saya rasa tidak ada yang ingin terlibat dalam kekacauan ini,” katanya kepada AFP.

    “Orang-orang mungkin tidak percaya pada keadilan pemilu ini,” tambahnya.

    Sementara itu, di sebuah tempat pemungutan suara dekat Pagoda Sule yang berlapis emas di pusat kota Yangon, para pemilih sebagian besar adalah warga lanjut usia, ibu-ibu yang menggendong anak, dan ibu rumah tangga yang membawa keranjang belanja.

    Menurut seorang pejabat pemilihan setempat menyebut, dari sekitar 1.400 orang yang terdaftar di lokasi tersebut, kurang dari 500 orang telah memberikan suara mereka kurang dari dua jam sebelum tempat pemungutan suara ditutup.

    Pada pemilihan terakhir tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih sekitar 70 persen.

    Kepala Militer Myanmar Bicara Demokrasi

    Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyampaikan pesan kepada warganya tentang partisipasi pemilih dalam pemilu. Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), hal itu disampaikan Min Aung Hlaing saat memberikan suara dalam pemilihan umum usai lima tahun pemerintahan militer dan perang saudara.

    “Rakyat harus memilih,” kata pria berusia 69 tahun itu kepada para wartawan yang berkumpul.

    “Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya,” imbuhnya.

    Para analis mengatakan ia bisa beralih menjadi presiden setelah pemilu, atau tetap sebagai kepala angkatan bersenjata dan menjadi kekuatan di balik takhta yang tampaknya sipil. Kedua cara tersebut secara efektif akan memperpanjang pemerintahan militer.

    Namun, ia menolak berkomentar, ia menggambarkan dirinya sebagai “pelayan publik dan kepala militer’, bukan pemimpin partai politik.

    “Saya tidak bisa begitu saja pergi dan meminta untuk menjadi presiden,” katanya.

    Jenderal bertubuh mungil itu berada di urutan teratas daftar pemilih di tempat pemungutan suara Zeyathiri, yang didirikan di kompleks resminya di ibu kota Naypyidaw yang luas namun jarang penduduk.

    Sejumlah jenderal, perwira, dan pejabat pemerintah tiba di aula berhiaskan emas untuk memberikan suara dalam pemilu.

    Respons PBB

    Sementara itu, PBB mengatakan Myanmar membutuhkan pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel atas dimulainya pemilu usai 5 tahun berlangsungnya perang saudara. PBB menekankan pentingnya berjalannya Pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat.

    “Sangat penting bahwa masa depan Myanmar ditentukan melalui proses yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya,” kata PBB di Myanmar.

    PBB menambahkan bahwa pihaknya “berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka”.

    Lihat juga Video: Apakah Revisi UU Pemilu Dapat Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat?

    Halaman 2 dari 3

    (yld/fas)

  • Kritik ‘Pemilu Palsu’ di Balik Gelombang Absennya Pemilih Muda Myanmar

    Pemilu di Tengah Perang Saudara, Kepala Militer Myanmar Bicara Demokrasi

    Jakarta –

    Myanmar menggelar pemilu pertama usai lima tahun perang saudara. Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyampaikan pesan kepada warganya tentang partisipasi pemilih dalam pemilu.

    Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), hal itu disampaikan Min Aung Hlaing saat memberikan suara dalam pemilihan umum usai lima tahun pemerintahan militer dan perang saudara.

    “Rakyat harus memilih,” kata pria berusia 69 tahun itu kepada para wartawan yang berkumpul.

    “Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya,” imbuhnya.

    Para analis mengatakan ia bisa beralih menjadi presiden setelah pemilu, atau tetap sebagai kepala angkatan bersenjata dan menjadi kekuatan di balik takhta yang tampaknya sipil. Kedua cara tersebut secara efektif akan memperpanjang pemerintahan militer.

    Namun, ia menolak berkomentar, ia menggambarkan dirinya sebagai “pelayan publik dan kepala militer’, bukan pemimpin partai politik.

    “Saya tidak bisa begitu saja pergi dan meminta untuk menjadi presiden,” katanya.

    Jenderal bertubuh mungil itu berada di urutan teratas daftar pemilih di tempat pemungutan suara Zeyathiri, yang didirikan di kompleks resminya di ibu kota Naypyidaw yang luas namun jarang penduduk.

    Sejumlah jenderal, perwira, dan pejabat pemerintah tiba di aula berhiaskan emas untuk memberikan suara dalam pemilu.

    Sementara sebagian besar mengenakan pakaian sipil, termasuk Min Aung Hlaing, yang pangkat militernya adalah Jenderal Senior, sementara istri mereka mengenakan pakaian formal.

    Diketahui, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer secara universal diperkirakan akan muncul sebagai kelompok parlemen terbesar dalam pemilihan ini.

    Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan peraih Nobel Aung San Suu Kyi yang dipenjara, yang mengalahkan USDP pada pemilu terakhir tahun 2020, telah dibubarkan dan tidak ikut serta.

    Klaim Bebas dan Adil

    Sementara itu, pengawas hak asasi manusia menuduh militer Junta menindas pihak yang berbeda pendapat dan melancarkan perang terhadap pemberontak yang menantang otoritas mereka tanpa menghiraukan korban sipil.

    Min Aung Hlaing mengulangi tuduhannya, yang telah dibantah oleh pengawas internasional, bahwa kemenangan Aung San Suu Kyi pada pemilu sebelumnya disebabkan oleh kecurangan pemilu yang meluas.

    “Itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan,” katanya.

    “Itulah mengapa kita semua sampai di sini. Saya ingin kalian semua menunggu dan melihat hari ini,” tambahnya.

    Min Aung Hlaing juga bersikeras bahwa pemilu hari ini “bebas dan adil”. Ia menambahkan bahwa orang-orang “dapat memilih siapa pun yang mereka sukai”.

    Respons PBB

    Sementara itu, PBB mengatakan Myanmar membutuhkan pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel atas dimulainya pemilu usai 5 tahun berlangsungnya perang saudara. PBB menekankan pentingnya berjalannya Pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat.

    “Sangat penting bahwa masa depan Myanmar ditentukan melalui proses yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya,” kata PBB di Myanmar.

    PBB menambahkan bahwa pihaknya “berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka”.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/knv)

  • Kritik ‘Pemilu Palsu’ di Balik Gelombang Absennya Pemilih Muda Myanmar

    Junta Myanmar Gelar Pemilu Usai Lima Tahun Perang Saudara

    Jakarta –

    Myanmar menggelar pemilu pertama usai lima tahun perang saudara hari ini. Sebagian kecil pemilih datang ke tempat pemungutan suara yang sangat dibatasi.

    Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), Junta militer yang berkuasa menggembar-gemborkan proses ini sebagai kembalinya demokrasi lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan terpilih terakhir, yang memicu perang saudara.

    Di wilayah yang dikuasai junta, putaran pertama dari tiga putaran dimulai pukul 6:00 pagi (2330 GMT Sabtu) termasuk daerah pemilihan di kota Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw, tempat Kepala Militer Min Aung Hlaing memberikan suara.

    “Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil,” katanya kepada wartawan.

    “Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng,” sambungnya.

    Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tetap dipenjara di tengah proses pemilu. Sementara partainya yang sangat populer telah dibubarkan dan tidak ikut serta.

    Para aktivis, diplomat Barat, dan pimpinan lembaga hak asasi manusia PBB telah mengecam pemungutan suara bertahap selama sebulan ini. Mereka beralasan bahwa daftar pemilihnya dipenuhi oleh sekutu militer dan penindasan keras terhadap pihak yang mengalami perbedaan pendapat.

    Diketahui, negara yang berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini sedang dilanda perang saudara. Sementara itu, tidak akan ada pemungutan suara di wilayah yang dikuasai pemberontak.

    (yld/knv)

  • 5 Mafia Penipuan Online Kelas Kakap Dihukum Mati, Ini Orangnya

    5 Mafia Penipuan Online Kelas Kakap Dihukum Mati, Ini Orangnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengadilan di China menjatuhkan hukuman mati kepada 5 anggota kelompok mafia terkenal di Myanmar yang terlibat dalam operasi pusat penipuan (scam center) di wilayah Asia Tenggara.

    Kelompok mafia yang dimaksud adalah ‘keluarga Bai’ yang memiliki 21 anggota. Kelompok ini terlibat dalam aksi penipuan, pembunuhan, kekerasan, dan aksi kriminal lainnya, menurut laporan media pemerintah yang dipublikasikan di situs pengadilan.

    Keluarga Bai adalah salah satu di antaranya banyak kelompok mafia yang berkuasa sejak era 2000-an dan mengubah kota Laukkaing di Myanmar sebagai pusat kasino dan prostitusi (red-light districts).

    Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah itu diubah menjadi pusat penipuan online yang melibatkan ribuan pekerja yang diperdagangkan. Banyak di antara korban perdagangan manusia yang terjebak di sana adalah warga negara China.

    Mereka disekap, disiksa, dan dipaksa melakukan operasi penipuan online bernilai miliaran dolar AS, dikutip dari BBC, Kamis (6/11/2025).

    Bos madia Bai Suocheng dan anaknya Bai Yingcang adalah 2 di antara 5 tersangka yang dijatuhkan hukuman mati oleh Pengadilan Menengah Rakyat Shenzhen. Adapun 3 orang lainnya adalah Yang Liqiang, Hu Xiaojiang, dan Chen Guangyi.

    Selain 2 anggota keluarga Bai yang dihukum mati, ada 5 anggota yang dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, kemudian 9 anggota mendapat hukuman penjara 3-20 tahun.

    Keluarga Bai diketahui mengendalikan milisi mereka sendiri, serta mendirikan 41 kompleks untuk menampung aktivitas penipuan online dan kasino, kata pihak berwenang.

    Kegiatan kriminal ini melibatkan lebih dari 29 miliar yuan (Rp68 triliun). Selain itu, operasi kriminal tersebut juga mengakibatkan kematian 6 warga negara China, satu orang bunuh diri, dan beberapa luka-luka, menurut laporan media pemerintah.

    Hukuman berat yang dijatuhkan pengadilan merupakan bagian dari upaya China untuk memberantas jaringan penipuan yang luas di Asia Tenggara, serta mengirimkan peringatan keras kepada sindikat kriminal lainnya.

    Pada September lalu, pengadilan China menjatuhkan hukuman mati kepada 11 anggota keluarga Ming yang merupakan klan Laukkaing terkemuka lainnya.

    Keluarga-keluarga ini naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2000-an dengan bantuan Min Aung Hlaing, sosok yang kini memimpin pemerintahan militer Myanmar. Ia ingin memperkuat sekutu di Laukkaing setelah menggulingkan mantan panglima perangnya.

    Di antara klan-klan tersebut, keluarga Bai “benar-benar nomor satu”, ujar Bai Yingcang sebelumnya kepada media pemerintah.

    “Saat itu, keluarga Bai kami adalah yang paling berkuasa, baik di ranah politik maupun militer,” ujarnya dalam sebuah film dokumenter tentang keluarga Bai yang ditayangkan di media pemerintah China pada bulan Juli 2025.

    Dalam film dokumenter yang sama, seorang pekerja di salah satu scam center mereka mengenang penyiksaan yang dialaminya di sana, yakni dipukuli, kukunya dicabut dengan tang, dan dua jarinya dipotong dengan pisau dapur.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Presiden Myanmar yang didukung junta militer, Myint Swe, meninggal dunia. Myint meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

    “Presiden U Myint Swe meninggal dunia pukul 08.28 pagi ini,” tulis pernyataan pemerintah Myanmar dilansir kantor berita Al Jazeera, Kamis (7/8/2025).

    Myint Swe meninggal dunia dalam usia 74 tahun. Myint sebelumnya mengambil cuti untuk berobat satu tahun lalu.

    “Myint Swe akan menerima pemakaman kenegaraan,” tulis pemerintah Myanmar.

    Myint Swe menjadi Presiden Myanmar pada 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Sebelum pengambilalihan militer, dia memegang beberapa jabatan kepemimpinan senior, termasuk jabatan wakil presiden pertama selama periode pemerintahan semi-demokratis yang berakhir pada tahun 2021.

    Kudeta tersebut menyerahkan kekuasaan kepada Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar. Myint Swe bertindak sebagai pemimpin yang melaksanakan tugas seremonial.

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (whn/haf)

  • Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Jakarta –

    Pemerintah militer Myanmar mengumumkan berakhirnya status darurat nasional yang telah diberlakukan sejak kudeta pada Februari 2021. Namun, pengumuman ini dinilai lebih sebagai “kosmetik” politik ketimbang peralihan kekuasaan sejati. Min Aung Hlaing, pemimpin junta yang memimpin kudeta, tetap memegang posisi kunci sebagai presiden sementara sekaligus panglima tertinggi militer.

    Langkah ini disampaikan sebagai bagian dari persiapan menuju pemilihan umum yang direncanakan berlangsung akhir tahun ini. Namun, pengamat dan kelompok oposisi menganggap pemilu tersebut tidak sah dan hanya menjadi alat militer untuk memperkuat cengkeramannya atas negara yang sedang dilanda perang saudara.

    “Enam bulan ke depan adalah masa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu,” kata juru bicara junta, Zaw Min Tun, dalam pernyataan di media pemerintah.

    Restrukturisasi yang mempertahankan status quo

    Menjelang habisnya masa berlaku dekret darurat terakhir dari tujuh kali perpanjangan, junta mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan baru. Min Aung Hlaing menyerahkan jabatan perdana menteri kepada penasihatnya, Jenderal Nyo Saw. Namun, ia tetap memegang kekuasaan tertinggi sebagai presiden sementara dan Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, badan yang kini mengambil alih seluruh fungsi pemerintahan.

    Selain itu, militer juga membentuk badan baru bernama Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Komisi ini, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Anti-Korupsi, berada di bawah kendali langsung presiden sementara Min Aung Hlaing.

    “Mereka hanya merombak susunan lama dan menyebut rezim ini dengan nama baru,” kata David Mathieson, analis independen yang fokus pada Myanmar. “Ini bagian dari persiapan menuju pemilu yang tidak jelas pelaksanaannya.”

    Pemilu tanpa kepastian di tengah perang saudara

    Rencana pemilu yang semula dijadwalkan Agustus 2023 telah beberapa kali tertunda. Kini junta mengklaim pemilu akan berlangsung bertahap mulai Desember 2025 hingga Januari 2026, menyesuaikan dengan kondisi keamanan di berbagai wilayah.

    Pada Kamis (31/07) malam waktu setempat, televisi negara MRTV melaporkan bahwa darurat militer dan hukum darurat akan diberlakukan selama 90 hari di 63 kotapraja yang tersebar di sembilan wilayah dan negara bagian. Mayoritas adalah daerah perbatasan yang dikuasai pasukan oposisi bersenjata.

    Krisis kemanusiaan meningkat, oposisi tolak pemilu

    Sejak kudeta 2021, kekerasan terus meningkat dan konflik berkembang menjadi perang saudara. Berdasarkan data Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 7.000 orang telah dibunuh oleh militer dan hampir 30.000 lainnya ditahan secara sewenang-wenang.

    Amnesty International mencatat bahwa lebih dari 3,5 juta warga menjadi pengungsi internal. Banyak kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil menyatakan tidak akan ikut serta dalam pemilu yang dianggap tidak sah dan tidak demokratis.

    “Pemilu ini tidak akan demokratis karena tidak ada media bebas, dan sebagian besar pemimpin partai Aung San Suu Kyi telah ditangkap,” ungkap pengamat hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

    Dukungan Cina versus kecaman Barat

    Sementara negara-negara Barat mengecam pemilu Myanmar sebagai upaya militer untuk melanggengkan kekuasaan, pemerintah Cina justru menyatakan dukungan atas rencana tersebut.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut bahwa pihaknya “mendukung jalur pembangunan Myanmar sesuai dengan kondisi nasionalnya dan kemajuan stabil agenda politik domestik Myanmar.”

    Namun, banyak pihak internasional menilai dukungan Cina makin memperkuat legitimasi junta militer yang terus melakukan pelanggaran HAM secara sistematis. Di sisi lain, diplomasi negara-negara ASEAN masih terbagi dalam menyikapi krisis ini.

    “Militer berusaha menggunakan pemilu sebagai alat legitimasi, bukan sebagai ekspresi kehendak rakyat,” ujar seorang diplomat Barat yang meminta namanya dirahasiakan.

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (ita/ita)

  • Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana revisi tarif global dan menjadikan Suriah sebagai negara dengan pungutan terbesar, yakni 41%. Sementara itu, Laos dan Myanmar dikenakan bea masuk sebesar 40%.

    Gedung Putih belum memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan tersebut, sementara nilai perdagangan AS dengan ketiga negara itu relatif kecil dibandingkan mitra dagang utamanya.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025) Myanmar hingga kini masih berada di bawah sanksi AS sejak kudeta militer pada 2021. Sementara itu, Laos mendapat sorotan Washington karena mempererat hubungan dengan China. 

    Adapun, Suriah sebelumnya dikenai sanksi atas pelanggaran HAM di bawah rezim Bashar Al-Assad. Pada saat yang sama, sejak penggulingan Assad tahun lalu, AS mulai melonggarkan pembatasan tersebut.

    Bagi Myanmar, perdagangan dengan AS tercatat mencapai US$734 juta tahun lalu. Namun, tarif baru ini diperkirakan semakin memperburuk krisis ekonomi yang dimulai sejak Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan lebih dari empat tahun lalu. Washington menuding junta menggunakan kekerasan terhadap warga sipil dan menekan aktivis prodemokrasi.

    Pengumuman tarif ini muncul hanya sehari setelah junta Myanmar mencabut status darurat, membuka jalan bagi pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini. Namun, AS dan sejumlah negara lain menilai pemilu tersebut tidak akan berlangsung bebas dan adil.

    Dalam surat langka bulan lalu, Min Aung Hlaing memuji Trump dan membandingkan kudeta militernya dengan klaim tidak berdasar Trump soal kecurangan pemilu, menyebut keduanya sebagai korban pemilu yang dicurangi. 

    Dia juga meminta pengurangan tarif dan menawarkan untuk mengirim delegasi dagang tingkat tinggi ke Washington.

    Wakil Menteri Perdagangan Myanmar Min Min mengatakan melalui sambungan telepon bahwa pemerintah belum mengetahui perkembangan tersebut dan menolak memberikan komentar.

    Sementara itu, nilai ekspor AS ke Laos mencapai US$40,4 juta tahun lalu, sedangkan impor dari Laos sebesar US$803,3 juta. Washington menyoroti ketergantungan ekonomi Laos terhadap China serta utang yang terus meningkat terkait proyek infrastruktur Tiongkok.

    Di sisi lain, Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah guna mendukung pembangunan kembali negara yang dilanda perang serta menopang pemerintahan barunya.

    Menurut pengamat, tingginya tarif mungkin dipicu alasan sederhana.

    “Bukan berarti Washington sengaja menyasar tiga negara ini. Kemungkinan, keterbatasan kapasitas di DC membuat pejabat lebih fokus pada negara-negara besar,” ujar Simon Evenett, pendiri St. Gallen Endowment for Prosperity Through Trade, lembaga asal Swiss yang memantau kebijakan perdagangan global.

  • Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah junta militer Myanmar resmi mengakhiri status darurat nasional pada Kamis (31/7/2025), yang akan disusul oleh pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada Desember. Namun, pemilu ini diperkirakan akan dibayangi oleh boikot dari kelompok oposisi, konflik bersenjata yang masih berlangsung, serta tuduhan bahwa pemilu hanya akan memperkuat kekuasaan militer.

    Status darurat diberlakukan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang sipil berkepanjangan yang telah menewaskan ribuan orang dan memperparah krisis kemanusiaan di seluruh negeri.

    Melalui pesan suara yang dibagikan kepada wartawan, juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan bahwa status darurat diakhiri untuk membuka jalan menuju pemilu multi-partai.

    “Status darurat dihapus hari ini agar negara dapat menggelar pemilihan umum menuju demokrasi multi-partai,” ujarnya, dilansir AFP. “Pemilu akan diadakan dalam enam bulan.”

    Namun, oposisi menolak mengakui legitimasi pemilu yang digagas militer. Kelompok oposisi termasuk mantan anggota parlemen yang digulingkan menyatakan akan memboikot proses tersebut. Bulan lalu, seorang pakar PBB bahkan menyebut rencana pemilu itu sebagai “tipu daya” untuk melegitimasi kekuasaan junta.

    Sementara itu, pengamat memperkirakan bahwa pemilu justru akan dimanfaatkan oleh pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing untuk mempertahankan kekuasaan, baik sebagai presiden maupun panglima militer. Meski status darurat dicabut, Min Aung Hlaing tetap menjadi presiden sementara dan kepala pemerintahan transisi.

    Sejumlah pengumuman resmi pada Kamis malam juga menyatakan bahwa telah dibentuk “Pemerintah Persatuan” serta “Komisi Keamanan Nasional dan Perdamaian” yang akan mengatur pertahanan dan proses pemilu. Kedua lembaga itu akan dipimpin langsung oleh Min Aung Hlaing.

    Dalam pidatonya di Naypyidaw yang dilaporkan oleh surat kabar milik negara The Global New Light of Myanmar, Min Aung Hlaing menyebut pencabutan status darurat sebagai awal dari babak baru.

    “Kita telah melewati bab pertama,” ujarnya kepada anggota Dewan Administrasi Negara dalam sebuah upacara penghormatan. “Sekarang, kita memulai bab kedua.”

    Ia juga menegaskan bahwa pemilu akan digelar pada Desember dan “upaya akan dilakukan agar semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara,” tulis The Global New Light of Myanmar, mengutip pernyataan lainnya dari sang jenderal.

    Meski disebut akan digelar Desember, belum ada tanggal pasti yang diumumkan untuk pelaksanaan pemilu. Namun, sejumlah partai politik telah mulai mendaftarkan diri, dan pelatihan penggunaan mesin pemungutan suara elektronik pun telah dilakukan.

    Pada Rabu, junta juga mengesahkan undang-undang baru yang menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi siapapun yang dianggap menyebarkan ujaran atau melakukan protes yang bertujuan untuk “mengganggu proses pemilu”.

    Namun, jangkauan pemilu diperkirakan akan terbatas. Hasil sensus sementara yang digelar tahun lalu sebagai persiapan pemilu menunjukkan bahwa dari sekitar 51 juta penduduk Myanmar, data dari 19 juta orang tidak dapat dikumpulkan.

    Otoritas menyebutkan “kendala keamanan yang signifikan” sebagai salah satu penyebab kegagalan tersebut, mencerminkan betapa terbatasnya kendali junta atas wilayah-wilayah konflik.

    Banyak analis memprediksi bahwa kelompok pemberontak akan melancarkan serangan bersenjata menjelang pemilu sebagai bentuk perlawanan terhadap legitimasi proses politik yang digagas junta.

    Namun dalam upaya mengurangi perlawanan, militer Myanmar baru-baru ini menawarkan hadiah uang tunai kepada anggota kelompok bersenjata yang bersedia menyerahkan diri dan “kembali ke jalur hukum” menjelang pelaksanaan pemilu.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump tengah menimbang sejumlah proposal kontroversial yang dapat secara drastis mengubah arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Myanmar, dengan tujuan akhir mengalihkan pasokan mineral tanah jarang dari negara tersebut agar tak lagi mengalir ke China.

    Empat sumber yang mengetahui langsung jalannya diskusi internal Gedung Putih mengatakan kepada Reuters proposal-proposal tersebut mencakup kemungkinan negosiasi damai antara junta militer Myanmar dan kelompok pemberontak Kachin Independence Army (KIA), maupun opsi sebaliknya: menjalin kerja sama langsung dengan KIA sambil tetap menjauhi junta.

    Belum ada keputusan yang diambil, dan para ahli menekankan bahwa tantangan logistik akan sangat besar. Namun jika usulan-usulan ini dijalankan, Washington bisa saja menjalin kesepakatan dengan kelompok etnis bersenjata yang saat ini menguasai sebagian besar cadangan tanah jarang berat Myanmar.

    “Diskusi ini masih pada tahap awal dan bersifat eksploratif,” ungkap seorang pejabat senior pemerintahan Trump.

    Ia menambahkan bahwa “para pejabat menghadiri pertemuan ini sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas bisnis Amerika dan untuk membantu menyeimbangkan defisit perdagangan AS sebesar US$579 juta dolar dengan Myanmar”.

    Tanah jarang adalah kelompok 17 logam yang digunakan untuk memproduksi magnet berdaya tinggi yang vital bagi berbagai aplikasi teknologi canggih. Tanah jarang secara khusus sangat penting untuk industri pertahanan, digunakan dalam pembuatan jet tempur dan senjata berteknologi tinggi.

    AS saat ini hanya memproduksi dalam jumlah sangat kecil dan sangat bergantung pada impor. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), China mengendalikan hampir 90% kapasitas pengolahan global.

    Dalam salah satu pertemuan tertutup pada 17 Juli lalu di kantor Wakil Presiden JD Vance, sejumlah ide disampaikan, termasuk oleh Adam Castillo, mantan ketua Kadin AS di Myanmar yang kini menjalankan perusahaan keamanan di negara tersebut. Pertemuan itu juga dihadiri oleh penasihat Vance untuk urusan Asia dan perdagangan, meski Vance sendiri tidak hadir.

    Castillo mengusulkan agar AS meniru pendekatan China dengan menjadi penengah antara militer Myanmar dan KIA untuk membentuk kesepakatan otonomi bilateral. Menurutnya, kelompok bersenjata etnis seperti KIA sudah muak dieksploitasi China dan ingin menjalin kerja sama dengan AS.

    “KIA tahu mereka punya komoditas yang strategis dan ingin diversifikasi,” kata Castillo kepada Reuters. “Kita bisa memanfaatkan keinginan itu untuk mengurangi ketergantungan global pada China.”

    Tambang-tambang di wilayah Kachin Myanmar merupakan penghasil utama tanah jarang yang selama ini diekspor ke China untuk diolah. Castillo juga menyarankan agar AS menjalin kerja sama pemrosesan sumber daya ini dengan mitra-mitra dalam kelompok Quad – India, Jepang, dan Australia.

    Kementerian Pertambangan India tak merespons permintaan komentar, tetapi seorang pejabat pemerintah India mengatakan belum mengetahui apakah rencana seperti itu telah dikomunikasikan ke New Delhi. Ia menambahkan bahwa “bahkan jika rencana itu disepakati, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur pemrosesan yang diperlukan.”

    Proposal lainnya disampaikan oleh Sean Turnell, ekonom asal Australia dan mantan penasihat Aung San Suu Kyi. Ia mengusulkan agar pemerintahan Trump tetap berkomitmen mendukung kekuatan demokratis di Myanmar.

    Turnell mengatakan kepada Reuters bahwa ia telah bertemu dengan pejabat di Departemen Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Kongres.

    “Salah satu usulan kami adalah AS dapat mengakses tanah jarang melalui KIA, dan itu bisa menjadi win-win untuk mendukung oposisi Myanmar sekaligus mengurangi ketergantungan dari China,” ujarnya.

    Diskusi informal dengan KIA disebut telah berlangsung beberapa bulan terakhir, meski tidak pernah diumumkan secara publik. Seorang sumber di industri tanah jarang mengatakan bahwa pejabat AS mulai menjalin komunikasi sekitar tiga bulan lalu, setelah KIA mengambil alih kawasan tambang Chipwe-Pangwa.

    Namun, para analis memperingatkan bahwa rencana ambisius ini akan sangat sulit diwujudkan. Bertil Lintner, penulis dan pengamat lama isu Myanmar, menyebut rencana AS untuk menarik pasokan rare earth dari Myanmar ke India “sangat tidak masuk akal” karena medan geografis yang ekstrem.

    “Semua tambang itu berada dekat perbatasan Cina, dan kalau ingin mengangkutnya ke India, hanya ada satu jalan dan China pasti akan menghalanginya,” kata Lintner.

    Meski begitu, junta Myanmar sendiri tampaknya mulai melunak terhadap Washington. Ketika Trump mengancam tarif baru sebesar 40% terhadap ekspor Myanmar ke AS awal bulan ini, ancaman tersebut dituangkan dalam surat yang ditujukan langsung kepada Jenderal Min Aung Hlaing.

    Sebagai respons, pemimpin junta itu memuji kepemimpinan Trump dan menyatakan kesiapannya mengirim tim negosiasi ke Washington. Ia juga meminta tarif diturunkan dan sanksi dicabut.

    Namun, pejabat senior Gedung Putih menegaskan bahwa pencabutan sebagian sanksi pekan lalu terhadap sejumlah sekutu junta “tidak ada kaitannya” dengan surat Min Aung Hlaing. Pemerintahan Trump, menurut sumber, masih meninjau ulang keseluruhan kebijakan AS terhadap Myanmar sejak pelantikan Trump pada Januari lalu, dan belum membuat keputusan akhir apakah akan menjalin kerja sama dengan junta atau tetap fokus pada KIA dan oposisi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]