Xcloud.id

Tag: Min Aung Hlaing

  • 5 Mafia Penipuan Online Kelas Kakap Dihukum Mati, Ini Orangnya

    5 Mafia Penipuan Online Kelas Kakap Dihukum Mati, Ini Orangnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengadilan di China menjatuhkan hukuman mati kepada 5 anggota kelompok mafia terkenal di Myanmar yang terlibat dalam operasi pusat penipuan (scam center) di wilayah Asia Tenggara.

    Kelompok mafia yang dimaksud adalah ‘keluarga Bai’ yang memiliki 21 anggota. Kelompok ini terlibat dalam aksi penipuan, pembunuhan, kekerasan, dan aksi kriminal lainnya, menurut laporan media pemerintah yang dipublikasikan di situs pengadilan.

    Keluarga Bai adalah salah satu di antaranya banyak kelompok mafia yang berkuasa sejak era 2000-an dan mengubah kota Laukkaing di Myanmar sebagai pusat kasino dan prostitusi (red-light districts).

    Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah itu diubah menjadi pusat penipuan online yang melibatkan ribuan pekerja yang diperdagangkan. Banyak di antara korban perdagangan manusia yang terjebak di sana adalah warga negara China.

    Mereka disekap, disiksa, dan dipaksa melakukan operasi penipuan online bernilai miliaran dolar AS, dikutip dari BBC, Kamis (6/11/2025).

    Bos madia Bai Suocheng dan anaknya Bai Yingcang adalah 2 di antara 5 tersangka yang dijatuhkan hukuman mati oleh Pengadilan Menengah Rakyat Shenzhen. Adapun 3 orang lainnya adalah Yang Liqiang, Hu Xiaojiang, dan Chen Guangyi.

    Selain 2 anggota keluarga Bai yang dihukum mati, ada 5 anggota yang dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, kemudian 9 anggota mendapat hukuman penjara 3-20 tahun.

    Keluarga Bai diketahui mengendalikan milisi mereka sendiri, serta mendirikan 41 kompleks untuk menampung aktivitas penipuan online dan kasino, kata pihak berwenang.

    Kegiatan kriminal ini melibatkan lebih dari 29 miliar yuan (Rp68 triliun). Selain itu, operasi kriminal tersebut juga mengakibatkan kematian 6 warga negara China, satu orang bunuh diri, dan beberapa luka-luka, menurut laporan media pemerintah.

    Hukuman berat yang dijatuhkan pengadilan merupakan bagian dari upaya China untuk memberantas jaringan penipuan yang luas di Asia Tenggara, serta mengirimkan peringatan keras kepada sindikat kriminal lainnya.

    Pada September lalu, pengadilan China menjatuhkan hukuman mati kepada 11 anggota keluarga Ming yang merupakan klan Laukkaing terkemuka lainnya.

    Keluarga-keluarga ini naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2000-an dengan bantuan Min Aung Hlaing, sosok yang kini memimpin pemerintahan militer Myanmar. Ia ingin memperkuat sekutu di Laukkaing setelah menggulingkan mantan panglima perangnya.

    Di antara klan-klan tersebut, keluarga Bai “benar-benar nomor satu”, ujar Bai Yingcang sebelumnya kepada media pemerintah.

    “Saat itu, keluarga Bai kami adalah yang paling berkuasa, baik di ranah politik maupun militer,” ujarnya dalam sebuah film dokumenter tentang keluarga Bai yang ditayangkan di media pemerintah China pada bulan Juli 2025.

    Dalam film dokumenter yang sama, seorang pekerja di salah satu scam center mereka mengenang penyiksaan yang dialaminya di sana, yakni dipukuli, kukunya dicabut dengan tang, dan dua jarinya dipotong dengan pisau dapur.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Presiden Myanmar yang didukung junta militer, Myint Swe, meninggal dunia. Myint meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

    “Presiden U Myint Swe meninggal dunia pukul 08.28 pagi ini,” tulis pernyataan pemerintah Myanmar dilansir kantor berita Al Jazeera, Kamis (7/8/2025).

    Myint Swe meninggal dunia dalam usia 74 tahun. Myint sebelumnya mengambil cuti untuk berobat satu tahun lalu.

    “Myint Swe akan menerima pemakaman kenegaraan,” tulis pemerintah Myanmar.

    Myint Swe menjadi Presiden Myanmar pada 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Sebelum pengambilalihan militer, dia memegang beberapa jabatan kepemimpinan senior, termasuk jabatan wakil presiden pertama selama periode pemerintahan semi-demokratis yang berakhir pada tahun 2021.

    Kudeta tersebut menyerahkan kekuasaan kepada Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar. Myint Swe bertindak sebagai pemimpin yang melaksanakan tugas seremonial.

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (whn/haf)

  • Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Jakarta –

    Pemerintah militer Myanmar mengumumkan berakhirnya status darurat nasional yang telah diberlakukan sejak kudeta pada Februari 2021. Namun, pengumuman ini dinilai lebih sebagai “kosmetik” politik ketimbang peralihan kekuasaan sejati. Min Aung Hlaing, pemimpin junta yang memimpin kudeta, tetap memegang posisi kunci sebagai presiden sementara sekaligus panglima tertinggi militer.

    Langkah ini disampaikan sebagai bagian dari persiapan menuju pemilihan umum yang direncanakan berlangsung akhir tahun ini. Namun, pengamat dan kelompok oposisi menganggap pemilu tersebut tidak sah dan hanya menjadi alat militer untuk memperkuat cengkeramannya atas negara yang sedang dilanda perang saudara.

    “Enam bulan ke depan adalah masa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu,” kata juru bicara junta, Zaw Min Tun, dalam pernyataan di media pemerintah.

    Restrukturisasi yang mempertahankan status quo

    Menjelang habisnya masa berlaku dekret darurat terakhir dari tujuh kali perpanjangan, junta mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan baru. Min Aung Hlaing menyerahkan jabatan perdana menteri kepada penasihatnya, Jenderal Nyo Saw. Namun, ia tetap memegang kekuasaan tertinggi sebagai presiden sementara dan Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, badan yang kini mengambil alih seluruh fungsi pemerintahan.

    Selain itu, militer juga membentuk badan baru bernama Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Komisi ini, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Anti-Korupsi, berada di bawah kendali langsung presiden sementara Min Aung Hlaing.

    “Mereka hanya merombak susunan lama dan menyebut rezim ini dengan nama baru,” kata David Mathieson, analis independen yang fokus pada Myanmar. “Ini bagian dari persiapan menuju pemilu yang tidak jelas pelaksanaannya.”

    Pemilu tanpa kepastian di tengah perang saudara

    Rencana pemilu yang semula dijadwalkan Agustus 2023 telah beberapa kali tertunda. Kini junta mengklaim pemilu akan berlangsung bertahap mulai Desember 2025 hingga Januari 2026, menyesuaikan dengan kondisi keamanan di berbagai wilayah.

    Pada Kamis (31/07) malam waktu setempat, televisi negara MRTV melaporkan bahwa darurat militer dan hukum darurat akan diberlakukan selama 90 hari di 63 kotapraja yang tersebar di sembilan wilayah dan negara bagian. Mayoritas adalah daerah perbatasan yang dikuasai pasukan oposisi bersenjata.

    Krisis kemanusiaan meningkat, oposisi tolak pemilu

    Sejak kudeta 2021, kekerasan terus meningkat dan konflik berkembang menjadi perang saudara. Berdasarkan data Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 7.000 orang telah dibunuh oleh militer dan hampir 30.000 lainnya ditahan secara sewenang-wenang.

    Amnesty International mencatat bahwa lebih dari 3,5 juta warga menjadi pengungsi internal. Banyak kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil menyatakan tidak akan ikut serta dalam pemilu yang dianggap tidak sah dan tidak demokratis.

    “Pemilu ini tidak akan demokratis karena tidak ada media bebas, dan sebagian besar pemimpin partai Aung San Suu Kyi telah ditangkap,” ungkap pengamat hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

    Dukungan Cina versus kecaman Barat

    Sementara negara-negara Barat mengecam pemilu Myanmar sebagai upaya militer untuk melanggengkan kekuasaan, pemerintah Cina justru menyatakan dukungan atas rencana tersebut.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut bahwa pihaknya “mendukung jalur pembangunan Myanmar sesuai dengan kondisi nasionalnya dan kemajuan stabil agenda politik domestik Myanmar.”

    Namun, banyak pihak internasional menilai dukungan Cina makin memperkuat legitimasi junta militer yang terus melakukan pelanggaran HAM secara sistematis. Di sisi lain, diplomasi negara-negara ASEAN masih terbagi dalam menyikapi krisis ini.

    “Militer berusaha menggunakan pemilu sebagai alat legitimasi, bukan sebagai ekspresi kehendak rakyat,” ujar seorang diplomat Barat yang meminta namanya dirahasiakan.

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (ita/ita)

  • Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana revisi tarif global dan menjadikan Suriah sebagai negara dengan pungutan terbesar, yakni 41%. Sementara itu, Laos dan Myanmar dikenakan bea masuk sebesar 40%.

    Gedung Putih belum memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan tersebut, sementara nilai perdagangan AS dengan ketiga negara itu relatif kecil dibandingkan mitra dagang utamanya.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025) Myanmar hingga kini masih berada di bawah sanksi AS sejak kudeta militer pada 2021. Sementara itu, Laos mendapat sorotan Washington karena mempererat hubungan dengan China. 

    Adapun, Suriah sebelumnya dikenai sanksi atas pelanggaran HAM di bawah rezim Bashar Al-Assad. Pada saat yang sama, sejak penggulingan Assad tahun lalu, AS mulai melonggarkan pembatasan tersebut.

    Bagi Myanmar, perdagangan dengan AS tercatat mencapai US$734 juta tahun lalu. Namun, tarif baru ini diperkirakan semakin memperburuk krisis ekonomi yang dimulai sejak Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan lebih dari empat tahun lalu. Washington menuding junta menggunakan kekerasan terhadap warga sipil dan menekan aktivis prodemokrasi.

    Pengumuman tarif ini muncul hanya sehari setelah junta Myanmar mencabut status darurat, membuka jalan bagi pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini. Namun, AS dan sejumlah negara lain menilai pemilu tersebut tidak akan berlangsung bebas dan adil.

    Dalam surat langka bulan lalu, Min Aung Hlaing memuji Trump dan membandingkan kudeta militernya dengan klaim tidak berdasar Trump soal kecurangan pemilu, menyebut keduanya sebagai korban pemilu yang dicurangi. 

    Dia juga meminta pengurangan tarif dan menawarkan untuk mengirim delegasi dagang tingkat tinggi ke Washington.

    Wakil Menteri Perdagangan Myanmar Min Min mengatakan melalui sambungan telepon bahwa pemerintah belum mengetahui perkembangan tersebut dan menolak memberikan komentar.

    Sementara itu, nilai ekspor AS ke Laos mencapai US$40,4 juta tahun lalu, sedangkan impor dari Laos sebesar US$803,3 juta. Washington menyoroti ketergantungan ekonomi Laos terhadap China serta utang yang terus meningkat terkait proyek infrastruktur Tiongkok.

    Di sisi lain, Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah guna mendukung pembangunan kembali negara yang dilanda perang serta menopang pemerintahan barunya.

    Menurut pengamat, tingginya tarif mungkin dipicu alasan sederhana.

    “Bukan berarti Washington sengaja menyasar tiga negara ini. Kemungkinan, keterbatasan kapasitas di DC membuat pejabat lebih fokus pada negara-negara besar,” ujar Simon Evenett, pendiri St. Gallen Endowment for Prosperity Through Trade, lembaga asal Swiss yang memantau kebijakan perdagangan global.

  • Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah junta militer Myanmar resmi mengakhiri status darurat nasional pada Kamis (31/7/2025), yang akan disusul oleh pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada Desember. Namun, pemilu ini diperkirakan akan dibayangi oleh boikot dari kelompok oposisi, konflik bersenjata yang masih berlangsung, serta tuduhan bahwa pemilu hanya akan memperkuat kekuasaan militer.

    Status darurat diberlakukan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang sipil berkepanjangan yang telah menewaskan ribuan orang dan memperparah krisis kemanusiaan di seluruh negeri.

    Melalui pesan suara yang dibagikan kepada wartawan, juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan bahwa status darurat diakhiri untuk membuka jalan menuju pemilu multi-partai.

    “Status darurat dihapus hari ini agar negara dapat menggelar pemilihan umum menuju demokrasi multi-partai,” ujarnya, dilansir AFP. “Pemilu akan diadakan dalam enam bulan.”

    Namun, oposisi menolak mengakui legitimasi pemilu yang digagas militer. Kelompok oposisi termasuk mantan anggota parlemen yang digulingkan menyatakan akan memboikot proses tersebut. Bulan lalu, seorang pakar PBB bahkan menyebut rencana pemilu itu sebagai “tipu daya” untuk melegitimasi kekuasaan junta.

    Sementara itu, pengamat memperkirakan bahwa pemilu justru akan dimanfaatkan oleh pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing untuk mempertahankan kekuasaan, baik sebagai presiden maupun panglima militer. Meski status darurat dicabut, Min Aung Hlaing tetap menjadi presiden sementara dan kepala pemerintahan transisi.

    Sejumlah pengumuman resmi pada Kamis malam juga menyatakan bahwa telah dibentuk “Pemerintah Persatuan” serta “Komisi Keamanan Nasional dan Perdamaian” yang akan mengatur pertahanan dan proses pemilu. Kedua lembaga itu akan dipimpin langsung oleh Min Aung Hlaing.

    Dalam pidatonya di Naypyidaw yang dilaporkan oleh surat kabar milik negara The Global New Light of Myanmar, Min Aung Hlaing menyebut pencabutan status darurat sebagai awal dari babak baru.

    “Kita telah melewati bab pertama,” ujarnya kepada anggota Dewan Administrasi Negara dalam sebuah upacara penghormatan. “Sekarang, kita memulai bab kedua.”

    Ia juga menegaskan bahwa pemilu akan digelar pada Desember dan “upaya akan dilakukan agar semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara,” tulis The Global New Light of Myanmar, mengutip pernyataan lainnya dari sang jenderal.

    Meski disebut akan digelar Desember, belum ada tanggal pasti yang diumumkan untuk pelaksanaan pemilu. Namun, sejumlah partai politik telah mulai mendaftarkan diri, dan pelatihan penggunaan mesin pemungutan suara elektronik pun telah dilakukan.

    Pada Rabu, junta juga mengesahkan undang-undang baru yang menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi siapapun yang dianggap menyebarkan ujaran atau melakukan protes yang bertujuan untuk “mengganggu proses pemilu”.

    Namun, jangkauan pemilu diperkirakan akan terbatas. Hasil sensus sementara yang digelar tahun lalu sebagai persiapan pemilu menunjukkan bahwa dari sekitar 51 juta penduduk Myanmar, data dari 19 juta orang tidak dapat dikumpulkan.

    Otoritas menyebutkan “kendala keamanan yang signifikan” sebagai salah satu penyebab kegagalan tersebut, mencerminkan betapa terbatasnya kendali junta atas wilayah-wilayah konflik.

    Banyak analis memprediksi bahwa kelompok pemberontak akan melancarkan serangan bersenjata menjelang pemilu sebagai bentuk perlawanan terhadap legitimasi proses politik yang digagas junta.

    Namun dalam upaya mengurangi perlawanan, militer Myanmar baru-baru ini menawarkan hadiah uang tunai kepada anggota kelompok bersenjata yang bersedia menyerahkan diri dan “kembali ke jalur hukum” menjelang pelaksanaan pemilu.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump tengah menimbang sejumlah proposal kontroversial yang dapat secara drastis mengubah arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Myanmar, dengan tujuan akhir mengalihkan pasokan mineral tanah jarang dari negara tersebut agar tak lagi mengalir ke China.

    Empat sumber yang mengetahui langsung jalannya diskusi internal Gedung Putih mengatakan kepada Reuters proposal-proposal tersebut mencakup kemungkinan negosiasi damai antara junta militer Myanmar dan kelompok pemberontak Kachin Independence Army (KIA), maupun opsi sebaliknya: menjalin kerja sama langsung dengan KIA sambil tetap menjauhi junta.

    Belum ada keputusan yang diambil, dan para ahli menekankan bahwa tantangan logistik akan sangat besar. Namun jika usulan-usulan ini dijalankan, Washington bisa saja menjalin kesepakatan dengan kelompok etnis bersenjata yang saat ini menguasai sebagian besar cadangan tanah jarang berat Myanmar.

    “Diskusi ini masih pada tahap awal dan bersifat eksploratif,” ungkap seorang pejabat senior pemerintahan Trump.

    Ia menambahkan bahwa “para pejabat menghadiri pertemuan ini sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas bisnis Amerika dan untuk membantu menyeimbangkan defisit perdagangan AS sebesar US$579 juta dolar dengan Myanmar”.

    Tanah jarang adalah kelompok 17 logam yang digunakan untuk memproduksi magnet berdaya tinggi yang vital bagi berbagai aplikasi teknologi canggih. Tanah jarang secara khusus sangat penting untuk industri pertahanan, digunakan dalam pembuatan jet tempur dan senjata berteknologi tinggi.

    AS saat ini hanya memproduksi dalam jumlah sangat kecil dan sangat bergantung pada impor. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), China mengendalikan hampir 90% kapasitas pengolahan global.

    Dalam salah satu pertemuan tertutup pada 17 Juli lalu di kantor Wakil Presiden JD Vance, sejumlah ide disampaikan, termasuk oleh Adam Castillo, mantan ketua Kadin AS di Myanmar yang kini menjalankan perusahaan keamanan di negara tersebut. Pertemuan itu juga dihadiri oleh penasihat Vance untuk urusan Asia dan perdagangan, meski Vance sendiri tidak hadir.

    Castillo mengusulkan agar AS meniru pendekatan China dengan menjadi penengah antara militer Myanmar dan KIA untuk membentuk kesepakatan otonomi bilateral. Menurutnya, kelompok bersenjata etnis seperti KIA sudah muak dieksploitasi China dan ingin menjalin kerja sama dengan AS.

    “KIA tahu mereka punya komoditas yang strategis dan ingin diversifikasi,” kata Castillo kepada Reuters. “Kita bisa memanfaatkan keinginan itu untuk mengurangi ketergantungan global pada China.”

    Tambang-tambang di wilayah Kachin Myanmar merupakan penghasil utama tanah jarang yang selama ini diekspor ke China untuk diolah. Castillo juga menyarankan agar AS menjalin kerja sama pemrosesan sumber daya ini dengan mitra-mitra dalam kelompok Quad – India, Jepang, dan Australia.

    Kementerian Pertambangan India tak merespons permintaan komentar, tetapi seorang pejabat pemerintah India mengatakan belum mengetahui apakah rencana seperti itu telah dikomunikasikan ke New Delhi. Ia menambahkan bahwa “bahkan jika rencana itu disepakati, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur pemrosesan yang diperlukan.”

    Proposal lainnya disampaikan oleh Sean Turnell, ekonom asal Australia dan mantan penasihat Aung San Suu Kyi. Ia mengusulkan agar pemerintahan Trump tetap berkomitmen mendukung kekuatan demokratis di Myanmar.

    Turnell mengatakan kepada Reuters bahwa ia telah bertemu dengan pejabat di Departemen Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Kongres.

    “Salah satu usulan kami adalah AS dapat mengakses tanah jarang melalui KIA, dan itu bisa menjadi win-win untuk mendukung oposisi Myanmar sekaligus mengurangi ketergantungan dari China,” ujarnya.

    Diskusi informal dengan KIA disebut telah berlangsung beberapa bulan terakhir, meski tidak pernah diumumkan secara publik. Seorang sumber di industri tanah jarang mengatakan bahwa pejabat AS mulai menjalin komunikasi sekitar tiga bulan lalu, setelah KIA mengambil alih kawasan tambang Chipwe-Pangwa.

    Namun, para analis memperingatkan bahwa rencana ambisius ini akan sangat sulit diwujudkan. Bertil Lintner, penulis dan pengamat lama isu Myanmar, menyebut rencana AS untuk menarik pasokan rare earth dari Myanmar ke India “sangat tidak masuk akal” karena medan geografis yang ekstrem.

    “Semua tambang itu berada dekat perbatasan Cina, dan kalau ingin mengangkutnya ke India, hanya ada satu jalan dan China pasti akan menghalanginya,” kata Lintner.

    Meski begitu, junta Myanmar sendiri tampaknya mulai melunak terhadap Washington. Ketika Trump mengancam tarif baru sebesar 40% terhadap ekspor Myanmar ke AS awal bulan ini, ancaman tersebut dituangkan dalam surat yang ditujukan langsung kepada Jenderal Min Aung Hlaing.

    Sebagai respons, pemimpin junta itu memuji kepemimpinan Trump dan menyatakan kesiapannya mengirim tim negosiasi ke Washington. Ia juga meminta tarif diturunkan dan sanksi dicabut.

    Namun, pejabat senior Gedung Putih menegaskan bahwa pencabutan sebagian sanksi pekan lalu terhadap sejumlah sekutu junta “tidak ada kaitannya” dengan surat Min Aung Hlaing. Pemerintahan Trump, menurut sumber, masih meninjau ulang keseluruhan kebijakan AS terhadap Myanmar sejak pelantikan Trump pada Januari lalu, dan belum membuat keputusan akhir apakah akan menjalin kerja sama dengan junta atau tetap fokus pada KIA dan oposisi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Jakarta –

    Pemimpin junta militer Myanmar memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memintanya untuk mencabut sanksi-sanksi. Ini disampaikan Jenderal Min Aung Hlaing pada hari Jumat (11/7) setelah surat tarif impor dari Trump, yang diyakini sebagai pengakuan publik pertama Washington atas pemerintahan junta militernya.

    Diketahui bahwa militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara.

    Sejak itu, Departemen Luar Negeri AS telah memberikan sanksi kepada pemimpin junta dan lainnya karena menggunakan “kekerasan dan teror untuk menindas” rakyat Myanmar dan “meniadakan hak mereka untuk bebas memilih pemimpin mereka sendiri”.

    Para diplomat AS tidak secara resmi terlibat dengan junta militer. Namun, Trump mengirim surat kepada Min Aung Hlaing secara langsung pada hari Senin lalu, yang memberi tahunya bahwa AS akan mengenakan tarif 40 persen mulai 1 Agustus, turun dari ancaman tarif 44 persen sebelumnya.

    “Ini tentu saja indikasi publik pertama yang saya lihat tentang pengakuan AS terhadap MAH (Min Aung Hlaing) dan junta,” kata Richard Horsey dari International Crisis Group.

    Komunikasi pribadi apa pun sebelumnya “hampir pasti bukan dari Trump tentunya”, ujarnya kepada AFP.

    Min Aung Hlaing menanggapi surat tarif Trump dengan menulis surat yang dirilis dalam bahasa Myanmar dan Inggris oleh tim informasi junta pada hari Jumat (11/7).

    Di dalam surat itu, ia menyatakan “penghargaan yang tulus” atas surat Trump dan memuji “kepemimpinan kuat presiden AS tersebut dalam membimbing negara Anda menuju kemakmuran nasional”.

    Ia berusaha membenarkan perebutan kekuasaan oleh militer Myanmar, dengan mengatakan: “Serupa dengan tantangan yang Anda hadapi selama pemilu Amerika Serikat tahun 2020, Myanmar juga mengalami kecurangan pemilu yang besar dan penyimpangan yang signifikan.”

    Media-media yang didanai pemerintah AS, Voice of America maupun Radio Free Asia telah menutup operasi mereka yang berbahasa Myanmar sejak pemerintahan Trump memotong pendanaan mereka.

    Min Aung Hlaing mengatakan ia “sangat menghargai” langkah Trump tersebut.

    Min Aung Hlaing pun meminta Trump untuk “mempertimbangkan kembali pelonggaran dan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Myanmar”, dan mengupayakan tarif sebesar 10-20 persen.

    Ia berterima kasih kepada Trump atas “undangan yang menggembirakan untuk terus berpartisipasi dalam perekonomian Amerika Serikat yang luar biasa, Pasar Nomor Satu di Dunia”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nego Tarif AS, Negara-Negara Asean Sepakat Tak Saling Senggol Antar Anggota

    Nego Tarif AS, Negara-Negara Asean Sepakat Tak Saling Senggol Antar Anggota

    Bisnis.com, JAKARTA – Para pemimpin Asia Tenggara menyepakati bahwa setiap perjanjian bilateral yang mungkin mereka buat dengan Amerika Serikat terkait tarif perdagangan tidak akan merugikan ekonomi sesama anggota. 

    Melansir Reuters pada Rabu (28/5/2025), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan terjadi konsensus selama KTT Asean di Kuala Lumpur bahwa setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Washington akan memastikan kepentingan kawasan secara keseluruhan terlindungi.

    “Selama melanjutkan negosiasi bilateral …, konsensus meningkat untuk memiliki semacam kesepahaman dengan Asean bahwa keputusan tidak boleh merugikan negara lain,” kata Anwar.

    Sebelumnya, Anwar juga mengatakan bahwa dirinya telah menulis surat kepada Presiden AS, Donald Trump untuk meminta pertemuan Asean-AS mengenai tarif tersebut.

    “Jadi, kita harus melindungi wilayah kekuasaan 650 atau 660 juta orang,” katanya tentang Asean. 

    Adapun, Asean merupakan kawasan dengan gabungan produk domestik bruto lebih dari US$3,8 triliun. Kawasan tersebut berada dalam posisi yang genting dalam kaitannya dengan Amerika Serikat, yang merupakan pasar terbesar untuk ekspor kawasan tersebut, pendorong utama pertumbuhannya. 

    Blok yang beranggotakan 10 negara itu juga telah merilis rencana strategis lima tahun untuk mengintegrasikan ekonominya dengan lebih baik, dengan menyebutkan tantangan yang berarti melanjutkan bisnis seperti biasa tidak akan cukup.

    Pertemuan Asean diadakan di tengah volatilitas pasar global dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan di tengah ketidakpastian atas perang dagang yang terjadi sejak pengumuman tarif “Hari Pembebasan” oleh Presiden AS Donald Trump.

    Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling terpukul oleh tarif tersebut, dengan enam negaranya menghadapi pengenaan tarif antara 32% dan 49% pada bulan Juli jika negosiasi pengurangan tarif gagal.

    Pertemuan pada Selasa juga mencakup pertemuan ekonomi para pemimpin Asean, negara-negara Teluk, dan China, yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang.

    Salah satu yang tidak hadir adalah penguasa Brunei berusia 78 tahun, Sultan Hassanal Bolkiah, yang dirawat di rumah sakit Kuala Lumpur setelah merasa lelah, tetapi menurut kantornya kesehatannya baik.

    Dalam acara makan malam pada Selasa, Li mendesak negara-negara Teluk dan Asean untuk menghapus hambatan perdagangan dan memperluas liberalisasi dalam menghadapi meningkatnya proteksionisme dan unilateralisme.

    “Kita semua perlu mempertahankan sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai intinya, dan mendorong terciptanya lingkungan pasar internasional yang stabil dan teratur,” katanya.

    Memperluas Gencatan Senjata

    Para pemimpin Asean juga menyerukan agar gencatan senjata sementara di Myanmar yang diperintah militer diperluas ke seluruh negeri, untuk memungkinkan pihak yang bertikai membangun kepercayaan dan berupaya untuk mengadakan dialog.

    “Kami selanjutnya menyerukan perpanjangan berkelanjutan dan perluasan gencatan senjata di seluruh negara di Myanmar, sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan,” kata para pemimpin Asean dalam sebuah pernyataan.

    Selain itu, para pemimpin Asean mendorong semua pemangku kepentingan terkait di Myanmar untuk membangun kepercayaan guna menyelenggarakan dialog nasional yang inklusif.

    Sementara itu, Anwar memuji langkah-langkah keterlibatan yang signifikan di Myanmar setelah bulan lalu mengadakan pertemuan tertutup di Bangkok dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan pembicaraan virtual dengan Pemerintah Persatuan Nasional bayangan yang berpihak pada pemberontak.

    Anwar mengatakan para pemimpin Asean telah sepakat bahwa jalan ke depan adalah melibatkan semua pihak di Myanmar.

    “Sekarang kita telah sampai pada tahap di mana kedua belah pihak kini sedang berkonsultasi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah,” katanya.

    Myanmar telah mengalami krisis sejak militernya menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pada tahun 2021, yang memicu protes pro-demokrasi yang berubah menjadi pemberontakan yang meluas, dengan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

    Gempa bumi dahsyat pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 3.800 orang menyebabkan serangkaian gencatan senjata sementara di daerah-daerah yang terkena dampak di Myanmar, tetapi pemerintah militer terus melakukan serangan udara dan serangan artileri.

  • Berdiri di Atas Tanah Lunak, Ibu Kota Baru Myanmar Bakal Dirombak

    Berdiri di Atas Tanah Lunak, Ibu Kota Baru Myanmar Bakal Dirombak

    Jakarta –

    Tata letak ibu kota Myanmar, Nay Pyi Taw, bakal dirombak setelah gempa bumi dahsyat bulan lalu, demikian ungkap pemerintah berkuasa militer negara tersebut.

    Dalam sebuah pertemuan pemerintah, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan banyak gedung yang runtuh saat gempa bumi karena dibangun di atas tanah yang lunak.

    Gedung-gedung perkantoran akan dibangun kembali dan harus tahan gempa bumi di masa depan, katanya. Pengujian terhadap tanah juga dilakukan sebelum pembangunan kembali dilakukan.

    BBC telah melihat bukti yang mengindikasikan sekitar 70% bangunan pemerintah rusak akibat gempa di ibu kota Naypyidaw. Beberapa kantor dilaporkan telah dipindahkan ke Yangon.

    Myanmar porak-poranda akibat gempa bumi yang melanda pada 28 Maret lalu. Gempa berkekuatan 7,7 Magnitudo tersebut terasa sampai ke Thailand dan barat daya China.

    Menurut media pemerintah, lebih dari 3.500 orang tewas dan 5.012 lainnya terluka di Myanmar akibat lindu.

    Luas Kota Naypyidaw hampir setara dengan Jakarta, namun penduduknya lebih sedikit, yaitu hampir 800.000 jiwa.

    Kota ini baru berdiri sejak 2005 melalui inisiatif penguasa militer Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma. Nama Naypyidaw berarti “singgasana raja”.

    Alasan pemindahan ibu kota Myanmar dari kota terbesar, Yangon, ke pedalaman hutan sejauh 370 km tidak pernah sepenuhnya jelas.

    Kota ini memiliki semua ciri khas ibu kota yang direncanakan. Contohnya, jalan yang mengarah dari parlemen ke istana kepresidenan memiliki lebar 20 lajur. Namun, hampir tidak ada lalu lintas.

    Pusat perbelanjaan yang mentereng dan hotel-hotel mewah yang kosong berderet di sepanjang jalan raya. Ada taman safari, kebun binatang, dan setidaknya tiga stadion.

    Peta posisi kota Naypyidaw di Myanmar (BBC)

    Sejak tahun 2021, Myanmar dilanda perang saudara antara junta yang merebut kekuasaan dari sipil melalui kudeta militer dengan milisi etnis serta pasukan pemberontak.

    Gencatan senjata selama 20 hari diumumkan oleh dewan militer pada 2 April, menyusul pengumuman jeda pertempuran oleh aliansi yang terdiri dari tiga kelompok pemberontak.

    Gencatan senjata diumumkan untuk mempercepat upaya bantuan, namun militer dilaporkan terus menyerang daerah-daerah yang dikuasai pemberontak.

    Arsip foto dewan militer menunjukkan beberapa gedung pemerintah, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perencanaan, dan Pengadilan mengalami kerusakan parah akibat gempa.

    Pagoda Maha Myat Muni di Mandalay ambruk akibat gempa yang mengguncang Myanmar dan negara-negara di sekitarnya, pada Jumat (28/03). (EPA)

    Sebagian besar bangunan masih berantakan karena pekerjaan perbaikan belum dimulai.

    Pemerintah dilaporkan telah memindahkan dokumen-dokumen penting, bersama dengan peralatan dan barang-barang yang dapat dipindahkan.

    Rekonstruksi bangunan dapat memakan waktu bertahun-tahun. Alhasil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata dilaporkan telah memindahkan kantor mereka ke bekas ibu kota, Yangon. Jaraknya sekitar 366 km.

    Departemen lain merelokasi kantor mereka ke aula terbuka yang disebut “hotai” di Naypyidaw, yang dibangun dengan rangka baja.

    Seorang anggota tim SAR berupaya mencari korban di antara reruntuhan bangunan di Mandalay, Myanmar, 31 Maret 2025. (Reuters)

    Unggahan media sosial yang ditulis staf di Museum Nasional di Nay Pyi Taw mengatakan, mereka telah memindahkan prasasti dan manuskrip serta berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin puluhan ribu buku, beserta literatur dan komputer.

    Apa yang menyebabkan gempa Myanmar?

    Lapisan atas bumi terbagi atas beberapa bagian, yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak secara terus-menerus dengan alamiah.

    Ada pergerakan lempeng yang mendekati lempeng lainnya serta lempeng yang bergerak berlawanan dan menimbulkan gesekan.

    Pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan gempa bumi.

    BBC

    Myanmar dianggap sebagai salah satu daerah yang secara geologis paling “aktif” di dunia karena terletak di atas pertemuan empat lempeng tektonik ini – lempeng Eurasia, lempeng India, lempeng Sunda, dan lempeng mikro Burma.

    Gempa dan tsunami 2004 disebut terjadi akibat lempeng India yang bergerak di bawah lempeng mikro Burma.

    Rebecca Bell, seorang peneliti tektonik di Imperial College London, mengatakan bahwa ada patahan yang terbentuk yang memungkinkan lempeng tektonik bergerak menyamping.

    Patahan besar yang disebut Patahan Sagaing, membelah Myanmar dari utara ke selatan dengan panjang lebih dari 1.200 kilometer.

    BBC

    Data awal menunjukkan bahwa pergerakan yang menyebabkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada hari Jumat lalu adalah “sesar mendatar”, di mana dua lempeng bergerak secara horizontal satu sama lain.

    Data ini selaras dengan pergerakan pada patahan Sagaing.

    Saat lempengan bergerak saling melewati, lempengan dapat saling menempel sehingga menimbulkan gesekan yang menyebabkan gempa bumi

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tanda Perang Segera Berakhir, Malaysia Turun Tangan Langsung

    Tanda Perang Segera Berakhir, Malaysia Turun Tangan Langsung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Junta militer Myanmar dan kelompok oposisi utama telah mengindikasikan bahwa mereka akan memperpanjang gencatan senjata. Tindakan ini untuk memprioritaskan suplai bantuan kemanusiaan pasca gempa dahsyat pada akhir Maret lalu yang menewaskan lebih dari 3.600 orang dan menimbulkan krisis kemanusiaan.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan hal tersebut pada hari Jumat (18/4), usai pembicaraan tingkat tinggi.

    Myanmar berada di tengah-tengah konflik yang meluas sejak militernya menggulingkan pemerintah terpilih pada tahun 2021 dan membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) untuk menjalankan negara tersebut.

    Datuk Seri Anwar, yang juga ketua blok regional ASEAN, mengungkapkan hasil pembicaraan yang diadakan sejak 17 April dengan kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan yang memerangi militer.

    “Akan ada gencatan senjata dan tidak ada provokasi yang tidak perlu, karena jika tidak, seluruh upaya kemanusiaan akan gagal,” kata Anwar kepada wartawan di ibu kota Thailand.

    “Pertukaran informasi awal saya dengan Perdana Menteri SAC (Dewan Administrasi Negara) dan NUG (Pemerintah Persatuan Nasional) sangat berhasil,” imbuhnya, merujuk pada kepala junta Min Aung Hlaing.

    Setelah gempa Maret lalu, junta Myanmar mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari pada 2 April 2025, menyusul langkah serupa yang diambil NUG, dengan lebih dari 3,5 juta orang telah mengungsi akibat perang saudara dan ekonomi yang hancur.

    Meski demikian, junta tetap melanjutkan operasi militer di beberapa wilayah, termasuk serangan udara, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok lainnya.

    Dalam pembicaraannya dengan NUG, Anwar mengatakan bahwa ia telah menyampaikan bahwa ASEAN akan melanjutkan dialog dengan junta militer Myanmar. Bantuan kemanusiaan akan diberikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terlepas dari siapa yang memegang kendali.

    “Kami memahami bahwa ASEAN, dalam perannya sebagai badan regional, mungkin berupaya untuk melibatkan semua aktor yang terlibat dalam situasi Myanmar,” kata juru bicara NUG kepada Reuters.

    Pembicaraan yang dipimpin Anwar sesuai dengan pendekatan Thailand terhadap krisis Myanmar, dengan penghentian konflik yang diperlukan agar bantuan kemanusiaan dapat berjalan, kata juru bicara kementerian luar negerinya.

    “Ini adalah langkah awal yang positif bagi ASEAN untuk terlibat dengan Myanmar,” kata Nikorndej Balankura kepada wartawan pada hari Jumat.

    Perdamaian dan Pemilu

    Langkah Anwar untuk terlibat langsung dengan junta, setelah bertahun-tahun ASEAN melarang para jenderal Myanmar dari pertemuannya karena kegagalan mereka untuk mematuhi rencana perdamaiannya, dapat memberikan peluang potensial untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.

    Secara khusus, Anwar harus memperluas proses dialognya untuk mencakup empat organisasi etnis bersenjata tertua di Myanmar yang menguasai sebagian besar wilayah perbatasan negara itu, kata Fuadi Pitsuwan, seorang sarjana ilmu politik di Universitas Thammasat Bangkok.

    “Mereka adalah pemangku kepentingan penting dalam setiap proses perdamaian yang layak,” katanya.

    Blok ASEAN, yang juga mencakup Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, akan tetap fokus pada pelaksanaan rencana perdamaiannya, kata Anwar.

    “Kami akan terus melibatkan semua pihak dalam mendukung perdamaian, rekonsiliasi, dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” katanya dalam sebuah posting Facebook setelah pertemuan tersebut.

    Saw Taw Nee, juru bicara Karen National Union, sebuah kelompok etnis besar yang menguasai wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, mendesak ASEAN untuk mengubah pendekatannya dan mengulurkan tangan.

    “Para pemimpin ASEAN harus memberikan penghargaan dan mengakui kami,” katanya kepada Reuters.

    Langkah baru untuk mengintensifkan dialog di Myanmar juga muncul di tengah rencana junta untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Desember, sebuah tindakan yang dicemooh oleh para pengkritiknya sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui perwakilan.

    Di Bangkok, Anwar menggarisbawahi perlunya pemilihan umum yang inklusif, bebas, dan adil – sebuah pesan yang menurutnya telah disampaikan kepada junta, yang ingin terus melanjutkan rencana pemilihan umum tersebut tanpa penundaan.

    Namun, beberapa analis memperingatkan bahwa ASEAN harus berhati-hati.

    “Min Aung Hlaing telah menunjukkan bahwa ia tidak dapat dipercaya. Jadi ASEAN di bawah Anwar harus berhati-hati agar tidak tertipu,” kata Thitinan Pongsudhirak, seorang ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn.

    (fab/fab)