Tag: Miftachul Akhyar

Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember Nasional 6 Desember 2025

Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron, menilai surat Penegasan Rapat Pleno PBNU yang ditandatangani Yahya Cholil Staquf dan Amin Said Husni pada 3 Desember 2025, tidak memiliki kekuatan hukum.
Menurut
Gus Imron
, surat bernomor 4799/PB.03/A.I.01.01/99/12/2025 tertanggal 3 Desember 2025 yang ditandatangani Yahya Cholil itu mengandung
cacat moral
karena bertentangan dengan kultur dan tata nilai Nahdlatul Ulama (NU).
“Dalam tradisi NU, tidak pernah ada pengurus Tanfidziyah mengatur atau bahkan mengingatkan Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah,” ujar Imron dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Gus Imron menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar NU, Tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan Syuriyah, bukan sebaliknya.
Ia juga menilai surat tersebut memiliki cacat material karena ditandatangani dua orang yang tidak memiliki otoritas lagi untuk menerbitkan surat atas nama lembaga.
Sebab,
Gus Yahya
telah diberhentikan dari posisi Ketum PBNU sesuai Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
“Berdasarkan keputusan Rapat Syuriyah PBNU, Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Sementara Amin Said Husni belum sah menjadi Sekjen karena belum memiliki SK,” tegasnya.
Imron pun heran lantaran Amin Said Husni yang tidak memiliki SK, tapi bisa leluasa menandatangani surat dalam jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, dengan bantuan dan otorisasi dari Super Admin Digdaya Persuratan.
Padahal, sejak tanggal 29 November 2025, Rais Aam PBNU telah memerintahkan untuk menangguhkan penggunaan aplikasi Digdaya Persuratan pada tingkat PBNU.
“Di sini kelihatan sekali bahwa ormas Islam terbesar di dunia ini telah dibajak oleh pengembang aplikasi yang seharusnya berada pada level pelayanan administrasi,” tandasnya.
Sementara itu, Imron juga menegaskan Surat Undangan Pelaksanaan
Rapat Pleno PBNU
yang ditandatangani Rais Aam Miftachul Akhyar dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, adalah dokumen yang sah sesuai aturan organisasi.
Adapun surat yang ditandatangani Rais Aam itu terkait Rapat Pleno PBNU untuk menetapkan penjabat (pj) ketua umum, yang akan digelar pada 9-10 Desember di Jakarta.
“Surat itu sepenuhnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU. Pimpinan tertinggi NU adalah Syuriyah,” tegas dia.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Perkumpulan NU Nomor 10/2025 tentang Rapat, diatur bahwa “rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam atau Rais pada tingkat kepengurusan masing-masing”.
“Karena itu, tidak ada persoalan terkait Rapat Pleno PBNU yang akan digelar pada 9–10 Desember di Jakarta. Semua persiapan sudah dimatangkan. Secara legal-formal, tidak ada persoalan sama sekali,” tambahnya.
Dia juga membantah klaim Gus Yahya yang menyebut bahwa Surat Undangan Pleno baru sah jika ditandatangani Ketua Umum.
Menurutnya, dalam Perkum NU Nomor 16/2025 tentang Pedoman Administrasi, Pasal 4 ayat (1) sudah memberi kewenangan kepada Rais Aam dan Katib untuk menandatangani surat biasa, termasuk undangan Rapat Pleno.
“Jadi jelas, seluruh proses persiapan penyelenggaraan Rapat Pleno PBNU tanggal 9-10 Desember 2025 telah sesuai regulasi yang berlaku. Peserta pleno tidak perlu ragu,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 12:02
Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah

Jakarta (beritajatim.com) – Langkah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, yang memilih tidak menghadiri forum Silaturahim Mustasyar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (6/12/2025), memantik tanda tanya besar di tengah upaya rekonsiliasi organisasi. Absennya pimpinan tertinggi Syuriyah ini dikonfirmasi melalui surat resmi yang meminta penundaan agenda strategis tersebut.

Berdasarkan surat bernomor 4802/PB.02/B.I.01.71/99/12/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir, PBNU menyampaikan usulan penundaan kepada penggagas acara, dr. KH Umar Wahid.

Pihak Syuriyah PBNU beralasan adanya agenda sidang Pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025, sehingga meminta waktu setelah tanggal 10 Desember atau mengikuti “kelonggaran waktu Syuriah PBNU”.

Padahal, pertemuan di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng ini digagas langsung oleh keluarga besar Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari sebagai tindak lanjut pertemuan para sesepuh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November lalu. Undangan resmi yang ditandatangani Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid selaku sohibul hajat telah beredar sejak Kamis (4/12/2025).

Surat undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketua Umum PBNU yang akan digelar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang.

Dalam dokumen undangan yang diterima media, forum ini dirancang khusus untuk mempertemukan Kiai Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di hadapan para Mustasyar dan kiai sepuh.

“Saya meminta pertemuan tersebut dilaksanakan di Pesantren Tebuireng. Salah satu yang harus kita ingat adalah para pendiri NU: Kiai Hasyim, Kiai Bisri, dan beberapa kiai lain itu mendirikan NU dengan satu tujuan yang mulia, dengan tujuan kepentingan umat,” tegas Kiai Umar, Kamis (4/12/2025).

Kiai Umar menekankan urgensi pertemuan ini untuk menjaga posisi NU sebagai jangkar persatuan bangsa. Ia berharap konflik internal tidak menggerus marwah organisasi.

“Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia berharap bahwa NU ini bisa tetap menjadi jangkar. Kita berharap NU bisa jadi jangkar, orang mau agamanya apa, suku bangsanya apa, semuanya ingin NU tetap menjadi jangkar karena sejarah membuktikan bahwa NU sudah bisa menjadi jangkar. Masa gara-gara urusan begini, urusan sepele dibanding dengan kebesaran NU, kita jadi ribut,” jelasnya.

Jawaban pihak Rais Aam atas undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketum PBNU di Pesantren Tebuireng Jombang.

Namun, keputusan Rais Aam untuk tidak hadir dinilai sejumlah pihak sebagai sinyal resistensi terhadap tekanan moral para sesepuh. Susunan acara yang bocor memperlihatkan bahwa Rais Aam dijadwalkan memberi paparan pukul 10.40 WIB, diikuti Gus Yahya pada pukul 13.40 WIB, sebelum perumusan kesepakatan islah.

Seorang sumber dari kalangan Syuriyah PBNU yang enggan disebutkan namanya menyayangkan absennya Rais Aam. Menurutnya, forum ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan momentum krusial bagi keutuhan PBNU.

“Ini forum yang dirancang untuk mempertemukan dua pucuk pimpinan di hadapan para masyayikh, bukan sekadar kunjungan biasa,” ujar sumber tersebut, Jumat (5/12/2025).

Sumber lain dari Jawa Timur menilai langkah Rais Aam mengindikasikan keinginan untuk menghindari kontrol langsung dari para masyayikh. Penundaan tanpa tanggal pasti dikhawatirkan akan menghilangkan momentum islah.

“Kalau hadir di Tebuireng, beliau otomatis mengikuti keputusan masyayikh. Beliau mungkin menunggu forum yang bisa dikontrol sendiri,” ungkap sumber tersebut. Ia menambahkan, “Kalau pintu islah dibuka oleh masyayikh tapi tidak ditanggapi, siapa yang sebenarnya tidak menginginkan perdamaian?”

Di sisi lain, gejolak ini memicu reaksi keras dari akar rumput. Jaringan Kader Muda NU se-Indonesia dalam pertemuan di Jakarta menyerukan agar elit PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART dan menghormati ikhtiar para kiai sepuh.

Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, mengkritik rencana Rapat Pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum di tengah upaya damai yang sedang berjalan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi struktural yang mengabaikan tradisi musyawarah.

“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegas Purwaji, Jumat (5/12/2025).

Para kader muda menilai situasi ini mengancam ruh dasar NU sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura dan bimbingan ulama. Jika forum Tebuireng tetap berjalan tanpa kehadiran Rais Aam besok, substansi rekonsiliasi dikhawatirkan tidak akan tercapai maksimal. [beq]

05/12/2025 21:08
Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi… Nasional 3 Desember 2025

Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan komitmennya dalam menjaga tatanan organisasi PBNU.
Menurutnya, klaim yang pihak lain yang memberhentikannya dari posisi Ketum
PBNU
tidak memiliki dasar hukum.
“Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Soal jabatan ini bukan yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini,” ujar
Gus Yahya
dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025), dilansir dari
Kompas TV
.
Posisinya sebagai
Ketum PBNU
, kata Gus Yahya, hanya bisa diberhentikan lewat
Muktamar
Nahdlatul Ulama (NU).
Sedangkan rapat harian Syuriyah PBNU yang mengeluarkan pertimbangan untuk memberhentikannya tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan sepihak.
“Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU,” ujar Gus Yahya.
Di samping itu, kabar akan diselenggarakannya rapat pleno PBNU juga tidaklah benar. Karena, rapat pleno bisa terlaksana jika dipimpin oleg Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
“Pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Tidak bisa Rapat Pleno hanya diselenggarakan oleh Syuriyah saja,” ujar Gus Yahya.
Oleh karena itu, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih berstatus dan menjabat sebagai Ketum PBNU.
“Ini yang perlu saya tegaskan, saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada,” ujar Gus Yahya.
Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar mengeklaim bahwa organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat.
Muktamar akan digelar menyusul pemberhentian
Yahya Cholil Staquf
atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
“Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Miftachul dalam siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).
Miftachul sebagai Rais Aam PBNU menegaskan, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Usai pemberhentian tersebut, ia menyebut bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki hak maupun kewenangan menggunakan atribut Ketum PBNU.
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Miftachul.
Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama (NU) dan mengedepankan kepentingan bersama.
“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar Miftachul.
“Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 20:07
Putra KH Maimoen Zubair: Umat Menunggu NU Kembali ke Jalan Perjuangan

Jember (beritajatim.com) – Muhammad Idroer Maimoen Zubair, putra almarhum ulama KH Maimoen Zubair dan Ketua Majelis Taman Surga Partai Persatuan Pembangunan, berharap konflik internal di tubuh Nahdlatul Ulama segera berakhir.

“Saya enggak mau berkomentar. Yang penting saya cinta Nahdlatul Ulama. Saya bukan siapa-siapa,” kata Gus Idroer, sapaan akrabnya, dalam acara silaturahmi ulama dan Majelis Taman Surga PPP, di Pondok Pesantren Darus Sholah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (2/12/2025).

Namun sebagai bagian dari PPP, Idroer tetap mendoakan yang terbaik bagi NU. “Kami doakan, panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga cepat selesai apa terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama,” katanya.

“Saya hanya bisa mendoakan semoga yang kita cintai Nahdlatul Ulama kembali kepada relnya, kepada khittahnya, kepada jalan perjuangannya, dan itu sangat dinanti-nanti umat. Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan Islam, yang menaungi semua partai, menaungi siapapun umat Islam,” katanya.

PPP sendiri, menurut Idroer, juga tengah kembali ke garis perjuangan awal. “Ayo bareng-barenglah yang bersimpati dengan Indonesia, bersimpati dengan umat Islam, bersama-sama PPP berjuang dalam legislatif dan eksekutif secara konstitusional,” katanya.

Pengurus Besar NU tengah dirundung konflik internal. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU, sebagaimana dilansir kepada media massa 28 November 2925.

Sehari kemudian, giliran Yahya yang diberhentikan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Akhyar mengambil alih kepemimpinan PBNU, setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus PBNU di Kantor Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 29 November 2025. [wir]

03/12/2025 09:48
10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merupakan ketua umum PBNU.
Gus Ulil
menyebutkan, rapat koordinasi badan otonom (banom) yang tertutup hari ini juga tetap berlangsung dengan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh
Gus Yahya
.
“Ya ini Gus Yahya tetap berjalan dan bekerja sebagai ketua umum. Yahya bekerja seperti biasa, tidak ada pengaruh apa pun lah dari keadaan politik sekarang ini ya,” ujar Ulil saat ditemui di Kantor
PBNU
, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
Meski ada
rotasi jabatan
pengurus, Gus Ulil memastikan pengelolaan harian organisasi masih berada di bawah komando Gus Yahya.
“Meskipun kita ada rotasi dalam beberapa jabatan, sekjen dirotasi, kemudian bendum dirotasi, ada beberapa ketua yang juga berganti ya,” ucapnya.
Salah satu pengurus PBNU yang dirotasi dari jabatannya yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Kini, Gus Ipul tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ulil mengatakan, keputusan rotasi Gus Ipul untuk menjaga performa dan kinerja organisasi PBNU agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
“Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia.
Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
“Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
“Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan Ketum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
“Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketum.
Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 20:44
5 Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU Nasional

Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) mengungkapkan alasan rotasi Saifullah Yusuf dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal (sekjen).
Ulil mengatakan, keputusan rotasi ini untuk menjaga performa dan kinerja organisasi
PBNU
agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
“Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
“Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
“Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan ketua umum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
Kini, Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya
Saifullah Yusuf
atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
“Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.
Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketua umum.
Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 19:37
1 Adu Klaim Pemegang Kendali PBNU: Gus Yahya Merasa Masih Berkuasa, Dipatahkan Rais Aam Nasional

Adu Klaim Pemegang Kendali PBNU: Gus Yahya Merasa Masih Berkuasa, Dipatahkan Rais Aam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di tengah polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
Padahal dalam beberapa hari terakhir,
Gus Yahya
disebut telah diberhentikan dari jabatan Ketum
PBNU
dan digantikan oleh
Rais Aam PBNU
Miftachul Akhyar.
Gus Yahya membantah dokumen pemberhentian tersebut. Dia menyatakan dokumen yang beredar itu tidak sah.
“Keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui wewenang rapat harian suriah, tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak punya wewenang untuk… Apalagi memberhentikan Ketua Umum,” ujar Gus Yahya pada Rabu (26/11/2025).
“Walaupun orang itu mungkin sangat dimuliakan misalnya, tetap saja tugas dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi dan aturan organisasi. Sehingga tidak bisa digunakan, melakukan hal-hal di luar tugas dan wewenang yang ada padanya menurut konstitusi organisasi,” sambungnya.
Kini, Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing. Rais Aam PBNU pun kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan Ketum.
Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.

Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.
“Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata
Yahya Cholil Staquf
usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum, Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi Ketua PBNU, dan H. Gudfan Arif dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU.
Kemudian H. Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU, dan H. Sumantri dari posisi semula sebagai Bendahara ke posisi Bendahara Umum.
Selain rotasi pejabat, rapat tersebut juga membahas rancangan peta jalan atau roadmap Nahdlatul Ulama 2025-2050 serta evaluasi kinerja dan program.
Gus Yahya menegaskan, turbulensi atau polemik PBNU yang terjadi belakangan tidak boleh menjadi penghalang bagi organisasi untuk tetap menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.
“Karena tugas-tugas itu merupakan amanat utama yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Muktamar, melainkan juga kepada konstituen organisasi. Tapi, bagi kami ini juga merupakan tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab ilahiyah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan jutaan orang,” papar Gus Yahya.
Katib Syuriyah PBNU, Sarmidi Husna menegaskan bahwa isu yang beredar terkait dengan pencopotan Sekjen PBNU Gus Ipul tidak benar.
“Hal tersebut tidak benar,” kata Sarmidi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).
Sarmidi memang tak menampik adanya rapat tanfidziyah yang digelar Gus Yahya pada Jumat kemarin.
Hanya saja, menurut dia, keputusan tersebut tidak sah, karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
“Iya (memang) ada rapat tanfidziyah (kemarin), tapi tidak korum, yang hadir hanya 13 orang dari 62 pengurus tanfid,” lanjut Sarmidi.
Sementara itu, Rais Aam PBNU,
KH Miftachul Akhyar
menyatakan secara resmi bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Dalam pernyataannya, KH Miftachul Ahyar menegaskan kepemimpinan PBNU kini ada pada Rais Aam.
Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Ahyar.
Miftachul menegaskan, sejak waktu tersebut, seluruh kewenangan, hak, dan penggunaan atribut sebagai Ketua Umum PBNU telah dicabut dari Gus Yahya.
Dengan demikian, segala tindakan organisasi yang mengatasnamakan Ketua Umum setelah tanggal dan waktu tersebut dinyatakan tidak sah.
Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi bagi Gus Yahya.
Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 11:02
5 Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar Nasional

Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar mengeklaim bahwa organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat.
Muktamar akan digelar menyusul pemberhentian
Yahya Cholil Staquf
atau
Gus Yahya
dari jabatan Ketua Umum
PBNU
.
“Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Miftachul dalam siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).
Miftachul sebagai
Rais Aam PBNU
menegaskan, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Usai pemberhentian tersebut, ia menyebut bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki hak maupun kewenangan menggunakan atribut Ketum PBNU.
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Miftachul.
Di samping itu, ia juga akan membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mendapatkan kesahihan informasi terkait organisasinya yang beredar di media sosial.
“Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” ujar Miftachul.
Ia menunjuk Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir pengarah tim pencari fakta tersebut.
Agar tim tersebut berjalan optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai. Sedangkan implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama (
NU
) dan mengedepankan kepentingan bersama.
“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar Miftachul.
“Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” sambungnya.
Sebelumnya, Gus Yahya mengatakan surat edaran yang memberhentikannya adalah inkonstitusional.
Tegasnya, surat edaran nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tidak punya kekuatan hukum untuk memberhentikan dirinya dari Ketum PBNU.
“Proses yang dilakukan oleh sejumlah pihak, dalam hal ini rapat harian Syuriyah yang menyatakan memberhentikan saya itu adalah proses yang inkonstitusional, tidak bisa diterima karena Syuriyah tidak punya wewenang untuk itu,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu (26/11/2025).
Ketua Umum PBNU, kata Gus Yahya, hanya dapat diberhentikan dan dipilih lewat forum Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Gus Yahya sendiri merupakan Ketum PBNU periode 2022-2027 yang terpilih dalam
Muktamar NU
di Lampung pada akhir Desember 2021.
“Maka sampai hari ini secara konstitusional saya tetap dalam jabatan sebagai ketua umum sesuai dengan fungsi saya, fungsi efektif,” ujar Gur Yahya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 07:19
9 Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi Surabaya

Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya disebut sudah tidak menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dengan demikian, dia tidak memiliki kewenangan apapun.
Hal itu diungkapkan,
Rais Aam PBNU
, KH Miftachul Akhyar usai bertemu para Syuriah PBNU dan 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), di Kantor PWNU Jawa Timur (Jatim), Sabtu (29/11/2025).
Miftachul Akhyar mengatakan, pencopotan Ketua Umum PBNU tersebut setelah digelarnya rapat, Kamis (20/11/2025).
Oleh karena itu, Gus Yahya sudah tidak memiliki kewenangan.
“Bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 Pukul 00.45 WIB, KH.
Yahya Cholil Staquf
tidak lagi berstatus sebagai Kctua Umum PBNU,” kata Miftachul Akhyar, dalam jumpa pers di Kantor PWNU Jatim, Sabtu (29/11/2025).
“Sehingga (Gus Yahya) tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU,” tambahnya.
Dengan demikian, kata Miftachul Akhyar, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.
Sedangkan, lanjut dia, latar belakang pencopotan Gus Yahya tersebut disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU.
Menurutnya, hal itu sudah sesuai fakta yang sebenarnya.
“Latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
“Serta tidak terdapat motif atau latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam Risalah Rapat,” imbuhnya.
Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
“Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.
KH Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.
“Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.
Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.
“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa.
“Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Rais Aam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 19:29
Beredar Foto Rais Aam dan Gus Yahya Satu Pesawat, Wasekjen PBNU Beri Klarifikasi

Liputan6.com, Jakarta Beredar foto di dunia maya di mana memperlihatkan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar bersama dengan rombongan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Bandara Juanda, Surabaya, Kamis (27/11/2025).

Terkait hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Wahyu Nur Hidayat (Gus Wahyu) menjelaskan, sesaat setelah Miftachul Akhyar memasuki pesawat, ia langsung memberi tahu staf Syuriyah PBNU yang mengantarkannya ke Bandara Halim Perdanakusuma bahwa dirinya berada dalam satu pesawat dengan rombongan Gus Yahya.

“Rais Aam berada di baris ketiga (seat 3D). Gus Yahya dan rombongan di baris kedua,” kata Gus Wahyu dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Dia menjelaskan, setelah mendarat di Bandara Juanda sekitar pukul 07.28 WIB, Miftachul Akhyar mengirimkan pesan WhatsApp ke staf Syuriyah yang intinya menjelaskan tidak ada pembicaraan apapun selama di dalam penerbangan atau pesawat.

“Rais Aam sempat diarahkan oleh Staf Gus Yahya untuk menuju ruang VIP, tapi beliau memilih langsung menuju parkiran Bandara Juanda, karena Rabu (26/11) kemarin beliau berangkat ke Jakarta bersama Gus Mughits Al-Iroqi dengan mengendarai mobil pribadi dan memarkir mobil di Bandara Juanda,” ungkap Gus Wahyu.

Menurut dia, selama jalan kaki menuju area pelataran parkir mobil, Gus Yahya dan rombongan terus mengikuti langkah Miftachul Akhyar, sambil meminta waktu sowan.

“Rais Aam menjawab ‘mangke kulo ningali jadwal (nanti saya cek jadwal)’,” tutur Gus Wahyu.

“Selama turun dari pesawat dan jalan kaki menuju pesawat itulah gambar-gambar Rais Aam yang diikuti Rombongan Gus Yahya tersebut diambil,” sambungnya.

Miftachul Akhyar, kata Gus Wahyu pun meminta, jika terdapat video atau foto terkait kejadian selama perjalanan dari pesawat menuju area parkir Bandara Juanda untuk segera dihapus.

27/11/2025 17:08