Tag: Miftachul Akhyar

  • Ma’ruf Amin Apresiasi Kesepakatan Muktamar NU Bersama Rais Aam dan Ketum PBNU

    Ma’ruf Amin Apresiasi Kesepakatan Muktamar NU Bersama Rais Aam dan Ketum PBNU

    Liputan6.com, Jakarta – Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mengapresiasi tercapainya kesepakatan penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) secara bersama antara Ketua Umum PBNU dan Rais Aam PBNU hasil Muktamar ke-34 Lampung.

    Kesepakatan itu dicapai dalam rapat konsultasi di Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).

    “Pertemuan ini berakhir bagus. Ujungnya ada kesepakatan dan segera diadakan muktamar yang tidak satu pihak tapi bersama. Tetap ada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, jadi bersama-sama membentuk kepanitiaan menyelenggarakan muktamar,” kata Ma’ruf Amin.

    Ia menambahkan, dalam rapat sebelumnya bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Pesantren Lirboyo, arah pembahasan juga mengerucut pada penyelenggaraan muktamar sebagai jalan penyelesaian.

    “Kemarin juga di sini mengarahnya, ujungnya muktamar. Mustasyar, kiai sepuh hanya memfasilitasi ke arah yang sama menghilangkan konflik. Dengan menyelenggarakan muktamar, tidak ada konflik,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan rasa syukur atas kesepakatan tersebut dan berterima kasih kepada para kiai sepuh yang terus membimbing proses penyelesaian dinamika organisasi.

    “Tidak ada ungkapan selain syukur alhamdulillah dan terima kasih ke para sesepuh ulama, sesepuh mustasyar yang membimbing semua sehingga hari ini disepakati secara penuh tetap bahwa selanjutnya akan diselenggarakan muktamar yang normal,” ujarnya.

     

    Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar memberikan penjelasan terkait pemberhentian Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf lewat tabayun resmi Rais Aam PBNU bertajuk “Menempatkan Pemberhentian Ketua Umum dalam Koridor Kon…

  • Diiringi Hujan, Gus Yahya Serahkan Tongkat KH Miftahul Akhyar yang Tertinggal

    Diiringi Hujan, Gus Yahya Serahkan Tongkat KH Miftahul Akhyar yang Tertinggal

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar menyepakati penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU sesegera mungkin sebagai jalan islah dalam Rapat Konsultasi Syuriyah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kamis (25/12/2025).

    Pertemuan strategis untuk mengakhiri konflik internal organisasi Islam terbesar di dunia ini diwarnai momen emosional yang dramatis saat hujan tiba-tiba turun membasahi bumi Lirboyo tepat ketika perdamaian tercapai.

    Sebuah kejadian unik terekam sesaat setelah KH Miftachul Akhyar keluar dari ruang pertemuan tertutup menuju mobilnya. Menyadari tongkat milik Rais ‘Aam tertinggal di dalam ruangan, Gus Yahya secara spontan bergegas mengambilnya.

    Tanpa memedulikan penampilannya yang hanya mengenakan satu kaos kaki, Gus Yahya langsung memakai sepatu dan berlari di bawah guyuran hujan untuk menyerahkan tongkat tersebut secara langsung kepada Kiai Miftah sebelum kendaraan berangkat.

    Sebelumnya, suasana haru juga menyelimuti lokasi sejak jalannya rapat utama. Gus Yahya dan KH Miftachul Akhyar tampak berjabat tangan dan berpelukan sangat erat di hadapan para kiai sepuh.

    Gus Yahya terlihat mencium dada kanan dan kiri KH Miftachul Akhyar sembari membisikkan kata-kata lirih, sebuah gestur yang menyiratkan bahwa segala persoalan organisasi telah diselesaikan dengan semangat kekeluargaan dan kebijaksanaan.

    Momen langka tersebut membuat banyak saksi mata di lokasi meneteskan air mata. Setelah berpelukan dengan Rais ‘Aam, Gus Yahya melanjutkan prosesi musofahah atau bersalaman dan sungkem kepada para kiai sepuh yang hadir. Di antaranya adalah pengasuh utama Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur dan pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso KH Nurul Huda Djazuli.

    Keputusan Muktamar ke-35 ini diambil secara mufakat sebagai langkah konstitusional untuk menjaga keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid Shohib (Gus Muid), menegaskan bahwa rapat konsultasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral para ulama terhadap kondisi organisasi yang belakangan mengalami eskalasi konflik.

    “Forum ini dilandasi keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik yang terjadi di PBNU. Para ulama sepakat bahwa Muktamar menjadi jalan konstitusional dan bermartabat untuk menjaga kemaslahatan NU,” ujar Abdul Muid Shohib dalam keterangan tertulisnya.

    Rapat Konsultasi Syuriyah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci NU, termasuk jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, serta para Mustasyar PBNU. Nama-nama besar seperti KH Ma’ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Machasin turut memberikan bobot legitimasi pada keputusan yang dihasilkan di jantung pesantren Jawa Timur tersebut.

    Gus Muid memaparkan bahwa langkah ini adalah kelanjutan dari rangkaian musyawarah sebelumnya di berbagai pesantren, termasuk Musyawarah Kubro di Lirboyo pada 21 Desember lalu. Karena berbagai masukan dan tawshiyah yang diberikan sebelumnya belum mampu meredam konflik sepenuhnya, forum tertinggi yakni Muktamar akhirnya dipilih sebagai solusi final.

    “Berbagai masukan dan tawshiyah para sesepuh NU sudah disampaikan, baik melalui forum resmi maupun secara personal. Namun karena konflik belum juga mereda, maka Muktamar dipandang sebagai solusi terbaik,” jelasnya.

    Berdasarkan hasil tabayun di depan Rais ‘Aam dan Mustasyar, Muktamar ke-35 NU nantinya akan diselenggarakan secara bersama oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU.

    Keduanya akan mendapatkan bimbingan langsung dari para masyayikh sepuh dan Mustasyar, termasuk dalam menentukan waktu, tempat, hingga pembentukan kepanitiaan yang sah (legitimate).

    “Keputusan ini diharapkan menjadi ikhtiar islah demi persatuan NU, dan keberlanjutan peran NU bagi umat, bangsa, dan negara,” pungkas Gus Muid. [ian]

  • Momen Haru, Saat Gus Yahya Peluk Erat Rais ‘Aam PBNU di Lirboyo Disaksikan Para Kyai Sepuh

    Momen Haru, Saat Gus Yahya Peluk Erat Rais ‘Aam PBNU di Lirboyo Disaksikan Para Kyai Sepuh

    Kediri (beritajatim.com) – Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025), secara mufakat memutuskan penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dalam waktu sesegera mungkin. Keputusan strategis ini diambil sebagai langkah konstitusional untuk mengakhiri eskalasi konflik internal serta menjaga keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

    Momen emosional mewarnai jalannya pertemuan saat Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar saling berjabat tangan dan berpelukan erat di hadapan para kiai sepuh. Gus Yahya tampak mencium dada kanan dan kiri KH Miftachul Akhyar sambil berbisik lirih, sebuah gestur yang menggambarkan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan dan kebijaksanaan.

    Suasana haru tersebut berlanjut saat Gus Yahya melakukan musofahah atau bersalaman dan sungkem kepada para kiai sepuh yang hadir. Di antaranya adalah pengasuh utama pesantren tuan rumah, KH Anwar Mansyur (Lirboyo) dan KH Nurul Huda Djazuli (Ploso), yang menyaksikan langsung prosesi islah tersebut.

    Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid Shohib (Gus Muid), menyatakan bahwa rapat konsultasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral para ulama terhadap kondisi organisasi. Forum ini menjadi titik temu setelah adanya rangkaian musyawarah di berbagai pesantren besar seperti Al-Falah Ploso dan Tebuireng Jombang dalam beberapa waktu terakhir.

    “Forum ini dilandasi keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik yang terjadi di PBNU. Para ulama sepakat bahwa Muktamar menjadi jalan konstitusional dan bermartabat untuk menjaga kemaslahatan NU,” ujar Abdul Muid Shohib dalam keterangan tertulisnya.

    Selain jajaran inti Syuriyah dan Tanfidziyah, rapat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh senior dan Mustasyar PBNU, termasuk KH Ma’ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, hingga KH Machasin. Kehadiran para tokoh bangsa ini mempertegas legitimasi keputusan yang diambil di Jantung “Kota Santri” Kediri tersebut.

    Gus Muid menjelaskan bahwa keputusan Muktamar diambil sebagai solusi terbaik karena dinamika internal yang belum mereda meski berbagai masukan telah disampaikan. Sebelumnya, pada 21 Desember 2025, telah digelar Musyawarah Kubro di Lirboyo yang melibatkan pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia sebagai dasar pertimbangan rapat hari ini.

    “Berbagai masukan dan tawshiyah para sesepuh NU sudah disampaikan, baik melalui forum resmi maupun secara personal. Namun karena konflik belum juga mereda, maka Muktamar dipandang sebagai solusi terbaik,” jelas Gus Muid.

    Berdasarkan hasil tabayun di depan Rais ‘Aam dan Mustasyar, disepakati bahwa Muktamar ke-35 NU akan diselenggarakan secara bersama oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU. Pelaksanaannya akan melibatkan bimbingan para masyayikh sepuh untuk menjamin legitimasi forum tertinggi organisasi tersebut.

    Mengenai detail teknis, waktu, tempat, dan susunan kepanitiaan Muktamar akan diputuskan bersama melalui mekanisme yang melibatkan unsur Mustasyar dan pengasuh pesantren. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas organisasi agar NU dapat terus menjalankan perannya bagi umat dan bangsa.

    “Keputusan ini diharapkan menjadi ikhtiar islah demi persatuan NU, dan keberlanjutan peran NU bagi umat, bangsa, dan negara,” pungkas Gus Muid. [ian]

  • 3
                    
                        Babak Baru Konflik PBNU, Kedua Belah Pihak Sepakat Mempercepat Muktamar
                        Surabaya

    3 Babak Baru Konflik PBNU, Kedua Belah Pihak Sepakat Mempercepat Muktamar Surabaya

    Babak Baru Konflik PBNU, Kedua Belah Pihak Sepakat Mempercepat Muktamar
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya menemui jalan keluar. Kedua belah pihak sepakat digelar Muktamar sebagai rapat tertinggi organisasi dalam menyelesaikan konflik yang tengah terjadi.
    Keputusan tersebut lahir dalam rapat konsultasi Syuriah kepada Mustasyar
    PBNU
    di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025). Rapat ini diinisiasi oleh pihak Syuriah PBNU.
    Ada pun para peserta rapat di antaranya adalah Rais Aam PBNU
    KH Miftachul Akhyar
    beserta jajaran Pengurus Syuriyah yaitu KH. Abdullah Kafabihi, KH. Mu’adz Thohir, KH. Imam Buchori, KH. Idris Hamid, H. Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, serta Gus Nadzif.
    Hadir pula Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf beserta Pengurus Tanfidziyah PBNU di antaranya H. Amin Said Husni.
    Sementara itu, jajaran Mustasyar PBNU yang hadir antara lain KH. Ma’ruf Amin, KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Abdullah Ubab Maimoen, serta KH. Machasin.
    Juru bicara rapat konsultasi, Haji Abdul Muid Shohib mengatakan, Muktamar ke-35 NU itu akan diselenggarakan dalam waktu secepatnya yang secara teknis akan diatur oleh Syuriah bersama Ketua Umum PBNU selaku pemegang mandataris Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2021.
    “Hasil rapat menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais ‘Aam PBNU (KH. Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum PBNU (KH. Yahya Cholil Staquf), dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar,” ujar Haji Abdul Muid Shohib, usai kegiatan, Kamis.
    Sedangkan Muktamar NU itu sendiri merupakan agenda rutin lima tahunan yang jika dihitung sejak Muktamar Ke-34 di Lampung pada Desember 2021, maka secara jadwal akan berlangsung di tahun 2026. Soal percepatan itu dimungkinkan berlangsung awal tahun.
    Salah satu pengurus Syuriah, KH. Muhibbul Aman Aly memastikan rapat konsultasi tersebut merupakan rapat resmi dari agenda PBNU karena diinisiasi oleh Syuriah atas mandat dari Rais Aam yakni KH.Miftachul Akhyar.
    “Jadi ini adalah keputusan resmi PBNU atas perintah Rais Aam. Bukan keputusan pribadi atau keputusan Lirboyo karena tempatnya kebetulan di Lirboyo,” ujar KH.Muhibbul Aman, seusai rapat.
    Pengurus Syuriah yang akrab dengan sapaan Gus Muhib tersebut juga memastikan kedua belah pihak, yakni Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU yang hadir dalam rapat tersebut menyepakati hasil keputusan bersama itu.
    “Sepakat, semua sepakat. Itu adalah satu-satunya cara menyelesaikan konflik yang tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” pungkas Gus Muhib.
    Sebagaimana diketahui, konflik di tubuh PBNU dipicu oleh pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam melalui forum yang disebut sebagai Rapat Syuriyah PBNU. Pihak ketua umum menolak hasil rapat tersebut. Sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan dan semakin tajam.
    Atas konflik tersebut, para Mustasyar PBNU, sesepuh, dan alim ulama Nahdlatul Ulama telah mengambil berbagai inisiatif musyawarah sebagai wujud tanggung jawab moral serta keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi jam’iyyah Nahdlatul Ulama dan dengan niat tulus untuk para keutuhan serta kemaslahatan organisasi.
    Musyawarah tersebut diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, dan puncaknya Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada tanggal 1 Rajab 1447 H bertepatan dengan 21 Desember 2025.
    Musyawarah Kubro tersebut dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang meminta kedua belah pihak untuk islah dan mengultimatum adanya Muktamar Luar Biasa jika islah tersebut tak tercapai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekonsiliasi di Lirboyo, PBNU Sepakati Muktamar Bersama

    Rekonsiliasi di Lirboyo, PBNU Sepakati Muktamar Bersama

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur pada Kamis (25/12/2025) membuahkan kesepakatan antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk pelaksanaan muktamar bersama pada 2026.

    “Alhamdulillah hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Juru bicara Pesantren Lirboyo Kediri KH Abdul Muid Shohib, ditemui usai rapat tersebut, dikutip dari Antara.

    Ia mengatakan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU akan diserahkan ke PBNU dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU hingga pengasuh pondok pesantren.

    “Dan penyelenggaraannya diserahkan pada PBNU dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat dan kepanitiaannya,” kata dia.

    Dirinya enggan untuk menjelaskan kapan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tersebut dan hanya mengatakan akan diselenggarakan secepatnya. Hal itu juga terkait dengan lokasi yang akan dibahas dalam forum selanjutnya.

    Gus Muid, sapaan akrab KH Abdul Muid Shohib menambahkan bahwa kesepakatan tersebut dibuat untuk menjaga keteduhan dan kebersamaan NU.

    “Ini untuk menjaga kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Kesimpulan ini berarti islah, bareng-bareng untuk Muktamar 2026. Waktu dan tempat menyusul,” kata dia.

    Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan yang juga sebagai Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly menambahkan rapat di Kediri tersebut digelar atas perintah Rais Aam PBNU dan bertempat di Pesantren Lirboyo Kediri.

    “Rapat ini adalah rapat Syuriyah PBNU, yang menyelenggarakan PBNU atas perintah Rais Aam hanya bertempat di Lirboyo (Pesantren Lirboyo Kediri). Jadi, keputusan ini keputusan resmi PBNU dengan mengundang mustasyar dan para Rais Aam,” kata dia.

    Rapat konsultasi yang diinisiasi oleh Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut dihadiri oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, beserta jajaran Pengurus Syuriyah PBNU, yaitu KH Abdullah Kafabihi, KH Mu’adz Thohir, KH Imam Buchori.

    Hadir pula KH Idris Hamid, H. Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, dan Gus Nadzif.

    Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf juga hadir beserta Pengurus Tanfidziyah PBNU H. Amin Said Husni.

    Sementara itu, jajaran Mustasyar PBNU yang hadir antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Machasin.

  • Gus Yahya: Islah PBNU Telah Tercapai di Lirboyo

    Gus Yahya: Islah PBNU Telah Tercapai di Lirboyo

    Gus Yahya: Islah PBNU Telah Tercapai di Lirboyo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Islah atau rekonsiliasi antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akhirnya tercapai dalam pertemuan yang diprakarsai para masyayikh (sesepuh) dan mustasyar (dewan penasihat) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).
    “Alhamdulillah, hari ini kita semua menyaksikan peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi
    jam’iyah
    adalah melalui
    Muktamar bersama
    ,” ujar Yahya usai pertemuan, dia sampaikan lewat siaran pers, Kamis (25/12/2025).
    Pertemuan yang berlangsung khidmat tersebut mempertemukan dua pucuk pimpinan PBNU dalam satu forum sekaligus menandai berakhirnya ketegangan yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
    Karena itu, sebagai solusi bersama, kedua pihak sepakat menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.
    “Musyawarah di Lirboyo ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Kubro yang digelar di lokasi yang sama beberapa hari sebelumnya,” ucapnya.
    Para masyayikh menilai persoalan internal PBNU yang bermula dari keputusan pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam dan dinilai tidak sesuai dengan AD/ART NU, perlu diselesaikan melalui mekanisme islah dan Muktamar yang sah dengan melibatkan kedua belah pihak.
    Kesepakatan islah dicapai setelah melalui proses dialog, negosiasi, dan perdebatan yang cukup intens, namun tetap dijalankan dalam semangat ukhuwah nahdliyah.
    Sejumlah tokoh sentral NU turut hadir dan berperan sebagai penengah dalam pertemuan ini.
    Di antaranya Wakil Presiden RI periode 2019–2024 yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin, yang pada pertemuan sebelumnya mengikuti agenda secara daring.
    Hadir pula para masyayikh dan kiai sepuh NU lainnya yang sejak awal mendorong penyelesaian konflik melalui jalan musyawarah dan persatuan.
    Dengan tercapainya kesepakatan ini, silaturahmi di Lirboyo secara resmi mengakhiri konflik internal PBNU.
    Kepemimpinan PBNU hingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan
    KH Miftachul Akhyar
    sebagai Rais Aam dan
    KH Yahya Cholil Staquf
    sebagai Ketua Umum.
    Sebagai tindak lanjut, PBNU akan segera membentuk Panitia Bersama untuk mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.
    “Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini secara damai dan bermartabat,” pungkas Yahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mundur dari Pucuk Pimpinan Jalan Terbaik Akhiri Kisruh PBNU

    Mundur dari Pucuk Pimpinan Jalan Terbaik Akhiri Kisruh PBNU

    GELORA.CO -Dinamika kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas. Mandat kepemimpinan hasil Muktamar ke-34 di Lampung kini berada di ujung tanduk, seiring berakhirnya tenggat waktu islah yang ditetapkan dalam gerakan moral kultural Musyawarah Kubro (Muskub) Lirboyo, Kediri.

    Pada Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12.00 WIB menjadi batas akhir bagi Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk membuka jalan perbaikan atau islah pasca “geger PBNU”, menyusul keputusan Syuriyah PBNU pada 20 November lalu. 

    Sementara Kamis, 25 Desember 2025 pukul 12.00 WIB ditetapkan sebagai tenggat terakhir penyerahan mandat kepada Mustasyar PBNU apabila islah tidak tercapai.

    Batas waktu tersebut merupakan hasil kesepakatan sekitar 400 musyawirin dari PW, PC, dan PCI NU mewakili sekitar 70 persen struktur NU serta 500 lebih pengasuh pesantren dan ulama sepuh NU yang berada dalam struktur Mustasyar.

    Keputusan Muskub Lirboyo pada 21 Desember 2025 juga menegaskan, apabila dalam waktu 3×24 jam sejak pukul 12.00 WIB islah tidak tercapai, maka mandataris PBNU diberi waktu tambahan 1×24 jam?”dari 24 Desember pukul 12.00 WIB hingga 25 Desember pukul 12.00 WIB?”untuk menyerahkan mandat atau mengundurkan diri. 

    Jika tenggat ini diabaikan, PW-PC-PCI NU akan mencabut mandat melalui usulan Muktamar Luar Biasa (MLB) disertai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PBNU.

    Menanggapi situasi tersebut, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) meminta seluruh PW, PC, dan PCINU agar berani bersikap tegas menjalankan komitmen bersama hasil Muskub Lirboyo.

    “Mereka harus berani dan tegas menjalankan komitmen bersama di Muskub Lirboyo, Kediri,” kata Gus Salam.

    Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang itu, komitmen Muskub merupakan ikhtiar kolektif untuk menyelamatkan NU dari konflik berkepanjangan yang dinilainya tidak produktif dan justru mencoreng martabat jam’iyyah.

    “Komitmen itu adalah upaya bersama untuk mengakhiri konflik yang tidak bermanfaat dan membuat malu seluruh warga jam’iyyah,” ujarnya.

    Gus Salam mengaku cemas karena kemelut PBNU sudah terjadi sejak awal kepemimpinan mandataris Muktamar ke-34. Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi juga mengguncang struktur dan jamaah NU di daerah.

    “Lebih baik keduanya mengakui kesalahan lalu mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral dan manajerial atas krisis berkepanjangan yang membelit PBNU,” tegasnya.

    Ia menilai, langkah mundur justru dapat menyelamatkan organisasi dan mengembalikan harapan warga NU di tingkat wilayah hingga ranting dan badan otonom.

    “Dengan mundur, mereka bisa membangkitkan optimisme warga NU untuk kembali menguatkan jam’iyyah dan jamaah. Daripada terus terseret arus saling adu benar dan salah,” lanjutnya.

    Gus Salam juga mengingatkan posisi kepemimpinan PBNU sejatinya adalah amanah untuk berkhidmah kepada para santri dan ulama pendiri NU.

    “Ingat, mereka sedang membantu memimpin santri-santri Mbah Hasyim dan para muassis, bukan memimpin pengikut demi ambisi dan nafsu duniawi. Ingat itu dan hati-hati,” katanya menegaskan.

    Hingga kini, belum terlihat adanya langkah dari KH Miftachul Akhyar maupun lembaga Syuriyah PBNU untuk membuka ruang islah atas keputusan pemberhentian Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Alasan penegakan disiplin organisasi dan sanksi pelanggaran berat dinilai sebagai keputusan yang tidak bisa dinegosiasikan.

    Namun menurut Gus Salam, pelanggaran yang dijadikan dasar keputusan Syuriyah, termasuk berbagai persoalan selama periode 2022?”2025, merupakan kesalahan kolektif dan sistemik dalam kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

    Ia menyebut kegaduhan PBNU saat ini sebagai puncak dari salah kelola, disorientasi, dan arogansi struktural elite PBNU. Gus Salam menegaskan bahwa NU bukan milik pengurus, melainkan milik ulama pesantren dalam menjalankan kewajiban membimbing umat dan menjaga persatuan

  • Respons Konflik PBNU, Mahfud MD Ajak Kubu KH Miftach dan Gus Yahya untuk Muktamar: Gak Bisa Gak

    Respons Konflik PBNU, Mahfud MD Ajak Kubu KH Miftach dan Gus Yahya untuk Muktamar: Gak Bisa Gak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahfud MD merespons konflik yang terjadi di dalam PBNU. Dia menyatakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada saat ini memang harus Muktamar. 

    “Situasi seperti ini penyelesaiannya memang harus Muktamar, gak bisa gak Muktamar,” tutur Mahfud melalui kanal YouTube-nya, dikutip Rabu, (24/12/2025).

    Alasannya kata dia, Kubu Kiai Miftachul Akhyar sudah menganggap bahwa Gus Yahya dipecat sebagai Ketua Umum PBNU. Sementara Kubu Yahya menghendaki pemecatan dasar.

    “Padahal dua-duanya ini pilar sejajar. Keputusan-keputusan strategis yang menyangkut organisasi harus ditandatangani oleh Suriahnya dan Tanfidiah ini beda. Jadi ini akan macet kalau tidak muktamar,” ungkap Mahfud.

    Dia mengajak Kubu KH Miftach dan Gus Yahya untuk bisa bersama-sama menggelar Muktamar, bukan malah masing-masing menggelar dan akhirnya saling mengklaim.

    Sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyampaikan tabayun melalui surat yang berjudul Menempatkan Pemberhentian Ketua Umum dalam Koridor Konstitusi Jam’iyah. 

    Surat ini ditandatangani dan diterbitkan Kiai Miftachul Akhyar di Surabaya, pada 1 Rajab 1447 atau bertepatan dengan Senin (22/12/2025). 

    Kiai Miftach menegaskan bahwa pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU merupakan keputusan kelembagaan yang ditempuh melalui mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, bukan tindakan sepihak individu.

  • Rais Syuriyah PWNU Sulsel Tegaskan Patuh dan Tegak Lurus kepada Rais Aam PBNU

    Rais Syuriyah PWNU Sulsel Tegaskan Patuh dan Tegak Lurus kepada Rais Aam PBNU

    Makassar (beritajatim.com) – Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan, KH Baharuddin, menegaskan bahwa PWNU Sulawesi Selatan bersikap tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar sebagai pimpinan tertinggi jam’iyah NU.

    Penegasan tersebut disampaikan KH Baharuddin usai memimpin rapat Pengurus Harian Syuriyah PWNU Sulsel yang digelar pada Senin malam, 22 Desember 2025, di kediamannya. Rapat tersebut membahas konsolidasi dan evaluasi kepengurusan PWNU Sulsel sekaligus menyikapi dinamika organisasi yang berkembang di tingkat pusat.

    “Dalam tradisi dan konstitusi NU, Rais Aam adalah pimpinan tertinggi jam’iyah. Maka sikap PWNU Sulawesi Selatan jelas, tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam PBNU, sesuai AD/ART dan adab organisasi,” tegas KH Baharuddin.

    Ia menekankan bahwa ketaatan struktural dan adab jam’iyah merupakan prinsip utama dalam kehidupan organisasi NU. Karena itu, seluruh jajaran pengurus PWNU Sulsel diminta menjaga ketertiban organisasi, tidak terpancing polemik, serta tetap fokus menjalankan khidmah kepada jam’iyah dan umat.

    “NU dibangun dengan adab, bukan kegaduhan. Pengurus harus menjaga etika organisasi, tidak larut dalam polemik yang bisa mengganggu persatuan dan pelayanan kepada umat,” ujarnya.

    Dalam rapat tersebut, Syuriyah PWNU Sulsel juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi. KH Baharuddin mengakui masih terdapat sejumlah catatan, mulai dari belum optimalnya aktivitas organisasi, belum terstrukturnya sebagian program kerja, hingga pemanfaatan sekretariat PWNU wilayah yang belum maksimal.

    “Evaluasi ini penting agar sisa masa khidmah kepengurusan dapat dimaksimalkan. Kita perlu penataan ulang manajemen, penegasan tugas pengurus, dan pengaktifan kembali roda jam’iyah,” jelasnya.

    Menurut KH Baharuddin, sisa masa kepengurusan PWNU Sulsel periode 2024–2029 akan difokuskan pada penguatan peran lembaga dan badan otonom, peningkatan konsolidasi internal, percepatan pelaksanaan program kerja, serta pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh.

    Selain itu, PWNU Sulsel juga memastikan kesinambungan kepemimpinan NU di tingkat cabang melalui pembentukan PCNU di seluruh kabupaten/kota. Langkah tersebut termasuk penetapan caretaker bagi kepengurusan cabang yang masa khidmahnya telah berakhir.

    “Soliditas, ketaatan struktural, dan kebersamaan adalah kunci. Itu yang terus kami jaga sampai akhir masa kepengurusan,” pungkas KH Baharuddin. [beq]

  • PWNU Sulsel Tegaskan Loyalitas kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar

    PWNU Sulsel Tegaskan Loyalitas kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar

    Makassar (beritajatim.com) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan menegaskan sikap tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar.

    Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk ketaatan struktural dan penghormatan terhadap adab jam’iyah yang menjadi nilai utama organisasi NU.

    Rais Syuriyah PWNU Sulsel, KH Baharuddin, menyampaikan sikap tersebut usai memimpin rapat Pengurus Harian Syuriyah PWNU Sulsel pada Senin malam (22/12/2025) di kediamannya, Makassar. Rapat tersebut membahas konsolidasi internal, evaluasi kepengurusan, serta menyikapi dinamika organisasi di tingkat pusat.

    “Dalam tradisi dan konstitusi NU, Rais Aam merupakan pimpinan tertinggi jam’iyah. Karena itu, sikap PWNU Sulawesi Selatan sudah jelas, yakni tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam PBNU sesuai AD/ART dan adab organisasi,” tegas KH Baharuddin.

    Ia menekankan pentingnya seluruh jajaran pengurus PWNU Sulsel menjaga ketertiban organisasi dan tidak terjebak dalam polemik yang berpotensi mengganggu persatuan jam’iyah.

    “NU dibangun dengan adab, bukan kegaduhan. Para pengurus harus menjaga etika organisasi dan tetap fokus pada khidmah serta pelayanan kepada umat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Syuriyah PWNU Sulsel juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi. KH Baharuddin mengakui masih terdapat sejumlah catatan, mulai dari aktivitas organisasi yang belum optimal, program kerja yang belum sepenuhnya terstruktur, hingga pemanfaatan sekretariat PWNU wilayah yang belum maksimal.

    “Evaluasi ini penting agar sisa masa khidmah kepengurusan bisa dimaksimalkan. Diperlukan penataan ulang manajemen, penegasan tugas pengurus, serta pengaktifan kembali roda jam’iyah,” jelasnya.

    Ke depan, sisa masa kepengurusan PWNU Sulsel periode 2024–2029 akan difokuskan pada penguatan peran lembaga dan badan otonom (banom), peningkatan konsolidasi internal, percepatan pelaksanaan program kerja, serta pembenahan tata kelola organisasi.

    PWNU Sulsel juga berkomitmen memastikan kesinambungan kepemimpinan di tingkat cabang melalui pembentukan PCNU di seluruh kabupaten/kota, termasuk penunjukan caretaker bagi kepengurusan yang masa khidmahnya telah berakhir.

    “Soliditas, ketaatan struktural, dan kebersamaan adalah kunci utama. Itu yang terus kami jaga hingga akhir masa kepengurusan,” pungkas KH Baharuddin. (ted)