Xcloud.id

Tag: Melly Goeslaw

  • Melly Goeslaw Dorong Pendidikan Digital yang Berkarakter

    Melly Goeslaw Dorong Pendidikan Digital yang Berkarakter

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Melly Goeslaw mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, terutama dalam menghadapi era digitalisasi pembelajaran.

    “Digitalisasi bukan lagi pilihan, ia adalah keniscayaan. Namun di balik kemajuan teknologi, kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan makna kemanusiaan dalam belajar,” ujar Melly Goeslaw dikutip dari Instagram miliknya, Jumat (7/11/2025).

    Melly Goeslaw menegaskan, pembelajaran yang baik tidak hanya bergantung pada media konvensional atau digital semata. Esensi pendidikan tetap terletak pada pembangunan karakter dan nilai moral bagi peserta didik.

    “Karena pada dasarnya, pembelajaran yang baik bukan hanya interaktif, tetapi juga menyentuh hati dan membangun karakter,” tambahnya.

    Menurutnya, teknologi hanyalah alat bantu. Jika tidak diimbangi dengan pendekatan kemanusiaan, maka digitalisasi justru bisa menjauhkan guru dan murid dari hubungan yang bermakna.

    Sebagai legislator dan figur publik yang aktif di dunia pendidikan, Melly menilai bahwa workshop pendidikan semacam ini sangat penting untuk mempercepat transformasi digital di dunia belajar.

    “Melalui pembelajaran interaktif berbasis digital, diharapkan tenaga pendidik dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih efektif, kreatif, dan berdaya guna,” ujarnya.

    Ia juga berharap, agar pemerintah terus berinvestasi dalam pemeliharaan fasilitas pendidikan dan peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran digital.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat, Melly optimistis pendidikan digital di Indonesia bisa berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan karakter bangsa.

  • Vidi Aldiano Berjuang Lawan Kanker, Ayahnya: Semua Kan Berujung Terang

    Vidi Aldiano Berjuang Lawan Kanker, Ayahnya: Semua Kan Berujung Terang

    Jakarta, Beritasatu.com – Ayahanda Vidi Aldiano, Harry Aprianto Kissowo atau Harry Kiss memberikan semangat untuk putra tercintanya, Vidi Aldiano yang terus berjuang melawan kanker ginjalnya. Semangat dari ayahnya untuk Vidi Aldiano itu diunggah di Instagram miliknya.

    Harry Kiss mengunggah lima buah foto memperlihatkan kondisi terkini Vidi Aldiano yang mengidap kanker ginjal.

    Pada foto pertama, terlihat Vidi Aldiano yang mengenakan baju kaus putih dengan jam tangan hitam di kirinya itu sedang menikmati buah-buahan. Tak ketinggalan, terdapat pula ibunda tercinta Vidi Aldiano yang setia menemani putranya untuk mengonsumsi makanan sehat.

    Meski terlihat sedikit pucat dan kurus, tetapi semangat Vidi Aldiano untuk terus melawan kanker ginjalnya terlihat di foto-foto berikutnya. Senyuman dari Vidi Aldiano pun terpancar dari wajahnya.

    “Semua kan berujung terang,” kata ayahanda Vidi Aldiano, Harry Kiss, Selasa (28/10/2025).

    Ayahanda Vidi Aldiano memastikan bahwa foto tersebut diabadikan pada 21 Oktober 2025.

    “Kulitnya Kak Vidi cerahan, apa rahasia skincare-nya?” tanya netizen kepada ayahanda Vidi Aldiano tersebut.

    “@putriayusutrisno akibat kemo,” jawab ayahanda Vidi Aldiano.

    Unggahan dari ayahanda Vidi Aldiano itu menuai reaksi dari para selebritas Tanah Air.

    “Semangat selalu, Kak,” ujar Robby Purba.

    “Sehat dan smakin sehat ya Vidi, hati yang gembira adalah obat,” ucap Ronny Sianturi.

    “Bismillah sehat,” tutur Melly Goeslaw.

    Selain dari selebritas Tanah Air, warganet pun turut mendoakan agar Vidi Aldiano bisa terbebas dari penyakit kanker ginjalnya tersebut.

    “Vidi bisa bertahan selama ini pasti karena doa mama papanya yang menembus langit. Bismillah bisa sembuh Vidi dengan pikiran positif dan doa orang yang semakin banyak sayang sama Vidi,” tulis netizen.

    “Kamu pasti kuat Kak Vidi,” tulis netizen lagi.

    “Lekas sehat ya Kak Vidi,” tulis netizen.

    “Semangat Vidi,” tulis netizen lainnya.

    “Sehat selalu buat Vidi dan keluarga,” tulis netizen.

  • Komisi XIII DPR Ambil Alih Revisi UU Hak Cipta, Melly-Once Tetap Jadi Pengusul

    Komisi XIII DPR Ambil Alih Revisi UU Hak Cipta, Melly-Once Tetap Jadi Pengusul

    Jakarta –

    Komisi XIII DPR RI resmi mengambil alih pembahasan revisi UU Hak Cipta yang sebelumnya diusulkan secara perorangan oleh anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw, Once Mekel, dan Ahmad Dhani. Revisi UU Hak Cipta dialihkan agar pembahasannya segera selesai.

    Hal itu disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Baleg, bersama LMKN, VISI, AKSI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Diketahui, revisi UU Hak Cipta masuk ke dalam prolegnas usul perorangan.

    “Ada pergeseran dengan sangat hormat Teh Melly dari inisiatif perorangan nanti kami take over ke Komisi XIII biar lebih cepat Teh Melly,” ujar Willy.

    “Kita cabut dulu di prolegnas dipindahin ke Komisi XIII dari Teh Melly, tapi Teh Melly tetap sebagai pengusul,” lanjutnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung mengatakan Baleg DPR telah menggelar pertemuan-pertemuan dengan Badan Keahlian. Selain itu, juga meminta masukan dari berbagai pihak.

    “Lalu kemudian dalam pertemuan-pertemuan di luar rapat kita juga sudah pernah dengan Badan Keahlian,” sambungnya.

    Menurut Martin, saat ini belanja masalah untuk revisi UU Hak Cipta telah cukup banyak. Nantinya, kata dia, Baleg DPR dapat menyampaikan masukan-masukan yang selama ini didapatkan.

    “Kalau nanti ini diselesaikan Komisi XIII silahkan saja, yang penting kita selesaikan di tahun ini. Jangan sampai kita ke tahun depan,” imbuhnya.

    (amw/fas)

  • Wamen Eddy Sampaikan Tata Kelola Royalti Musik Melalui Permenkum 27/2025 di DPR

    Wamen Eddy Sampaikan Tata Kelola Royalti Musik Melalui Permenkum 27/2025 di DPR

    Lebih lanjut, Marcel juga menegaskan bahwa LMKN akan terus bekerja untuk mensosialisasikan dan mengedukasi sistem royalti di Indonesia. Secara geografis dan kultur, Marcel mengakui adanya tantangan di Indonesia.

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memastikan pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) akan berjalan ketat, termasuk melalui evaluasi tahunan kinerja dan laporan keuangan. Selain itu, DJKI juga mendukung pelaksanaan revisi Undang-Undang Hak Cipta atas inisiatif DPR dengan melibatkan para musisi, penulis, seniman, dan kreator beserta seluruh pemangku kepentingan.

    Selain jajaran Kementerian Hukum, rapat di ruang DPR ini juga dihadiri perwakilan seluruh LMK, sejumlah musisi Indonesia seperti Ariel Noah, Piyu Padi, Indra Lesmana, Vina Panduwinata, hingga anggota DPR yang juga musisi seperti Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, serta Once Mekel.

    Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025) mendukung penuh langkah Kemenkum (pusat) menyampaikan tata kelola royalti di hadapan DPR RI melalui Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej. Andi Basmal menyebut bahwa transparansi terhadap tata kelola royalti yang disampaikan di DPR merupakan bentuk transparansi pemerintah untuk menjawab keresahan para hak pencipta dan pemegang hak cipta yang telah diatur dalam Permenkum baru ini.

    “Kami di Sulsel menyampaikan apresiasi dan mendukung langkah Pusat atas transparansi pengelolaan royalti di hadapan DPR yang tertuang dalam Permenkum Nomor 27/2025. Kanwil Sulsel siap mengawal aturan pelaksana ini agar dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka memberikan kepastian terhadap hak pencipta dan pemegang ciptaan,” ujarnya. (*)

  • DPR "Digeruduk" Musisi soal Polemik Royalti, Siapa Saja? Nasional 21 Agustus 2025

    DPR "Digeruduk" Musisi soal Polemik Royalti, Siapa Saja? Nasional 21 Agustus 2025

    DPR “Digeruduk” Musisi soal Polemik Royalti, Siapa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah musisi Tanah Air menggelar rapat konsultasi bersama Komisi XIII DPR untuk membahas polemik soal royalti yang tengah terjadi.
    Tampak sejumlah musisi yang merupakan anggota DPR hadir dalam forum tersebut, seperti Ahmad Dhani yang merupakan pentolan Dewa 19 sekaligus anggota Komisi X DPR.
    Terdapat pula eks vokalis Dewa 19, Ellfonda Mekel atau Once Mekel yang merupakan anggota Komisi X Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Tampak di Ruang Rapat Komisi XIII, yakni Melly Goeslaw yang merupakan anggota Komisi X Fraksi Partai Gerindra.
    Selain tiga nama yang merupakan anggota DPR, tampak musisi lain yang tidak berafiliasi dengan politik seperti vokalis band Efek Rumah Kaca (ERK) Cholil Mahmud dan Nazril Irham atau Ariel yang merupakan pentolan Noah.
    Penyanyi solo seperti Sammy Simorangkir, Marcell Siahaan, Vina Panduwinata, dan Katon Bagaskara juga hadir dalam rapat dengan Komisi XIII itu.
    Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga ikut dihadirkan untuk membahas polemik royalti.
    Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR Iman Sukri mendukung langkah pemerintah yang akan mengaudit LMKN dan LMK dalam merespon polemik pembayaran royalti terhadap musisi.
    Menurutnya, audit ini penting untuk memastikan tata kelola pengumpulan dan penyaluran royalti berjalan transparan dan akuntabel.
    Ia menekankan, hak para pencipta, pemilik, dan pelaku musik harus dilindungi secara penuh tanpa adanya penyimpangan dari lembaga bersangkutan.
    “Saya mendukung langkah pemerintah untuk mengaudit LMKN dan LMK. Pembayaran royalti kepada pemilik dan pencipta karya musik harus dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada penyimpangan, karena ini menyangkut hak hidup para seniman,” tegas Sukri dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Nazril Irham atau Ariel Noah bersama Satriyo Yudi Wahono atau Piyu Padi dan sejumlah musisi lain menghadiri rapat konsultasi yang digelar pimpinan DPR RI bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).
    Jelasnya, musik merupakan salah satu industri kreatif di Indonesia yang memiliki sumbangsih dalam perekonomian nasional.
    Oleh karena itu, prinsip keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme harus dikedepankan dalam pengelolaan royalti.
    Jika dalam audit yang dilakukan pemerintah ditemukan penyimpangan, ia mendukung adanya hukuman tegas bagi LMK dan LMKN.
    “Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah royalti sampai kepada pihak yang berhak. Audit ini harus menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola LMKN dan LMK ke depan,” ujar Sukri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR rapat royalti hak cipta bersama Ariel Noah hingga Vina Panduwinata

    DPR rapat royalti hak cipta bersama Ariel Noah hingga Vina Panduwinata

    “Oleh karena itu untuk kemudian biar semua bersuara dan juga kemudian menyampaikan aspirasinya supaya kita juga mendapatkan satu keputusan pada hari ini tentang bagaimana memecahkan dinamika yang pada saat ini terjadi,”

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI menggelar rapat konsultasi untuk membahas manajemen royalti dan permasalahannya dalam perlindungan karya cipta dan hak cipta bersama sejumlah musisi, mulai dari Ariel Noah hingga Vina Panduwinata di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat tersebut yang digelar di ruangan Komisi XIII DPR RI. Rapat itu pun mengundang Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej berserta jajarannya.

    “Oleh karena itu untuk kemudian biar semua bersuara dan juga kemudian menyampaikan aspirasinya supaya kita juga mendapatkan satu keputusan pada hari ini tentang bagaimana memecahkan dinamika yang pada saat ini terjadi,” kata Dasco saat membuka rapat tersebut.

    Selain Ariel dan Vina Panduwinata, sejumlah musisi atau figur publik yang hadir yakni Sammy Simorangkir, Marcell Siahaan, Satrio Yudi Wahono (Piyu Padi), hingga Cholil Mahmud (Efek Rumah Kaca).

    Kemudian ada juga sejumlah musisi yang kini menjadi Anggota DPR RI, di antaranya Ahmad Dhani, Once Mekel, dan Melly Goeslaw.

    Dasco mengatakan bahwa saat ini ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Menurut dia, Kementerian Hukum pun sudah berkoordinasi dengan DPR RI mengenai penyesuaian itu.

    Namun, kata dia, penyesuaian itu saja belum cukup, karena perkembangan zaman menuntut agar UU Hak Cipta itu direvisi. Selain itu, terdapat juga banyak aspirasi dari masyarakat mengenai perkembangan teknologi yang berkaitan dengan UU Hak Cipta.

    “Ketika UU Hak Cipta itu nanti akan selesai, bagaimana bentuk, apakah LMK atau LMKN itu bentuknya seperti yang direncanakan sekarang atau berubah sesuai kesepakatan, itu akan kita sesuaikan,” kata Dasco.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Yovie Widianto Usulkan Audit Forensik LMKN dan LMK Jika Dibutuhkan

    Yovie Widianto Usulkan Audit Forensik LMKN dan LMK Jika Dibutuhkan

    JAKARTA – Yovie Widianto dalam pernyataan resminya, mendukung dilakukannya audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) demi kinerja yang lebih transparansi.

    Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif itu menyampaikan, dorongan transparansi itu sudah disuarakannya sejak tahun lalu di lingkungan Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) dan banyak forum lain.

    “Sejak tahun lalu, saya telah menyampaikan terkait dorongan transparansi ini di lingkungan organisasi FESMI dan beragam forum antara pencipta dan musisi,” kata Yovie, melalui pernyataan resmi kepada VOI, Jumat, 15 Agustus.

    “Saat itu saya mengusulkan untuk dilakukan audit oleh akuntan publik hingga audit forensik di LMK dan LMKN, jika dibutuhkan,” sambungnya.

    Beberapa bulan lalu, Yovie bersama rekan sesama komposer yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Melly Goeslaw, juga telah menyampaikan hal serupa saat menemui salah satu LMK besar.

    Sebagai orang yang sudah puluhan tahun berkecimpung di industri musik, Yovie jelas punya harapan besar untuk perbaikan tata kelola royalti di Indonesia, terlebih Komisioner baru telah ditunjuk untuk LMKN.

    “Momentum pembentukan komisioner LMKN baru dan hadirnya Permenkum 27 Tahun 2025 dapat menjadi pijakan bagi perbaikan optimal untuk LMK-LMK yang ada, sekaligus menjadi pembakar semangat untuk LMKN yang baru,” pungkas pentolan Kahitna itu.

  • WFI Berkarya untuk Nusantara, Kemenbud Dorong Sinergi Perempuan dan Pemerintah Majukan Ekosistem Kebudayaan

    WFI Berkarya untuk Nusantara, Kemenbud Dorong Sinergi Perempuan dan Pemerintah Majukan Ekosistem Kebudayaan

    JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam membangun ekosistem kebudayaan nasional. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pagelaran budaya “WFI Berkarya untuk Nusantara” yang digelar Wanita Filantropi Indonesia (WFI) di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Kamis (24/7).

    “Ini langkah luar biasa. WFI memberi contoh konkret bagaimana organisasi perempuan berkontribusi pada pelestarian budaya. Saya berharap makin banyak organisasi serupa,” ujar Fadli.

    Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan, termasuk dalam pengembangan museum. Menurut Fadli, Indonesia memiliki 469 museum, tetapi jumlah itu belum sebanding dengan kekayaan budayanya.

    “Perlu skema kemitraan publik-swasta agar museum bisa tumbuh, baik oleh pemerintah daerah maupun komunitas atau individu,” jelasnya.

    Fadli juga menyoroti pentingnya perlindungan budaya melalui penguatan hak kekayaan intelektual. “Kita harus menjaga Intellectual Property (IP) dan Indikasi Geografis agar tidak diklaim pihak luar. Karena budaya memerlukan proteksi,” tegasnya.

    Pagelaran budaya WFI menghadirkan perpaduan seni Melayu dan kontemporer, mulai dari pertunjukan Randai, wastra, hingga persembahan seni dari para anggota. Acara ini menjadi simbol nyata komitmen WFI dalam memajukan budaya berbasis peran perempuan.

    Ketua Umum WFI, Jesmawati Tanjung, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk cinta anggotanya terhadap budaya Nusantara. “Kami ingin membawa perubahan melalui karya perempuan. WFI adalah komunitas inklusif yang peduli kemanusiaan dan kebudayaan,” katanya.

    Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Dewan Pembina WFI, Melly Goeslaw, mengapresiasi langkah WFI. “Kegiatan mereka berdampak luas, dari kemanusiaan hingga pelestarian budaya. Ini perlu terus didukung,” ucap Melly.

    WFI saat ini beranggotakan lebih dari 80 perempuan lintas profesi, mulai dari dokter, pengusaha, anggota dewan, hingga publik figur.

    Fadli berharap, semangat WFI bisa menjadi inspirasi nasional. “Inilah contoh bagaimana seni dan budaya bisa hidup karena peran aktif masyarakat. Pemerintah siap bersinergi untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan Indonesia,” pungkasnya.

  • Melly Goeslaw Minta Pemerintah Pikirkan Atlet Indonesia Seusai Pensiun

    Melly Goeslaw Minta Pemerintah Pikirkan Atlet Indonesia Seusai Pensiun

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyanyi sekaligus anggota DPR, Melly Goeslaw mengaku sedih dengan banyaknya atlet-atlet yang hidup terlunta-lunta dan hidup miskin seusai pensiun dari dunia olahraga. Padahal selama berkarier, mereka telah berjasa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia lewat prestasi yang didapatnya.

    Melly meminta pemerintah serius memperhatikan masa depan para atlet di Indonesia sesudah mereka pensiun. Hal itu diungkapkan Melly Goeslaw dikutip dari akun Instagram @Baladmelly yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (8/6/2025).

    “Karena selama mereka jadi atlet mereka sudah menunjukkan dedikasinya kepada bangsa lewat bidang olahraga yang mereka geluti. Terlebih saat ini mereka banyak belum tersalurkan lewat jalur aparatur sipil negara (ASN),” terangnya.

    Melly juga menyinggung masalah administratif yang dirasakan para mantan atlet lantaran tidak punya ijazah karena tidak menyelesaikan pendidikan formalnya akibat mereka fokus pada pelatihan sejak dini olahraga yang digelutinya.

    “Banyak mereka yang tidak punya ijazah bahkan tidak lulus SD atau SMP. Ketika sudah tidak jadi atlet, mereka terhalang masalah itu saat ingin melamar pekerjaan di luar dunia olahraga yang mereka geluti,” tambahnya.

    Melly juga mengimbau kepada pemerintah bisa memikirkan masalah yang mereka hadapi setelah memutuskan pensiun. “Kita minta pemerintah memikirkan bagaimana solusi dan nasibnya setelah para atlet ini pensiun dan tidak jadi atlet lagi,” tutupnya.
     

  • BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.

    Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

    “Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.

    “ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” ujarnya.

    Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.

    “Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.

    Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.

    Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.

    FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional

    FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.

    Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025