Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Megawati Kirim Anggrek Merah Putih untuk Prabowo di Hari Ulang Tahun, Ini Maknanya – Page 3

    Megawati Kirim Anggrek Merah Putih untuk Prabowo di Hari Ulang Tahun, Ini Maknanya – Page 3

    Diketahui, sejumlah pejabat negara menghadiri syukuran kecil ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/10/2025). Selain pejabat, syukuran ini dihadiri keluarga hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini terlihat dari unggahan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco di akun Instagram resminya, @sufmi_dasco pada Jumat. Dalam foto yang diunggah, tampak putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Komisi VI DPR RI Titiek Soeharto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala BIN Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Prabowo, Didit, dan tamu undangan lainnya tampak memanjatkan do’a bersama. Sebuah tumpeng besar disiapkan di hadapan Prabowo. Kemudian, Prabowo memberikan piring berisi potongan tumpeng kepada Didit.

  • Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

    Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

    “Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

    “Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

    Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

    “Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

    Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

    Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

    Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

    “Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

    Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

    Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

    “Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

    “Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto: Megawati titip pesan resolusi jihad tanamkan cinta Tanah Air

    Hasto: Megawati titip pesan resolusi jihad tanamkan cinta Tanah Air

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto mengatakan peringatan Hari Santri Nasional 2025 harus dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.

    Hasto juga menyampaikan tiga pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tentang relevansi Resolusi Jihad di masa kini.

    “Kami berharap dengan merayakan dan memperingati resolusi ini, tiga pesan dari Bu Mega betul-betul dapat kita pegang sepenuhnya,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta.

    Pesan pertama menekankan Resolusi Jihad sebagai moral force atau kekuatan moral.

    Kekuatan ini, menurut Megawati, digerakkan oleh keyakinan, rasa cinta tanah air yang luar biasa, dan fondasi nilai-nilai keagamaan yang kokoh.

    Pesan kedua menjadikan peristiwa bersejarah itu sebagai fondasi untuk membangun rasa percaya diri.

    “Kita ini, ketika bersatu, kita bisa menghadapi pemenang Perang Dunia Kedua,” pesan Megawati seperti disampaikan Hasto.

    “Dengan bersatu dan mengobarkan semangat kebangsaan, rasa percaya diri sebagai bangsa yang hebat dengan cita-cata ‘membangun tata dunia baru” (to build the world anew) dapat diwujudkan, sebagaimana pernah dipidatokan oleh Bung Karno pada 30 September 1960,” sambungnya.

    Pesan ketiga mengajak seluruh anak bangsa merayakan Resolusi Jihad sebagai bagian dari kesadaran historis akan cita-cita Indonesia untuk berkontribusi bagi dunia.

    Megawati mengajak untuk mengambil spirit Resolusi Jihad, Konferensi Asia Afrika, dan Gerakan Non-Blok.

    “Dengan patriotisme yang menyala-nyala, kita berani berhadapan dengan siapapun yang menjajah kita, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya,” kata Hasto menyampaikan pesan Megawati.

    Hasto pun menegaskan bahwa pesan-pesan ini diharapkan mampu mempersatukan anak bangsa dalam membela kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran tanpa rasa takut.

    “Tantangan yang kita hadapi tidaklah ringan,” ujarnya.

    Dia juga menyoroti pentingnya semangat hubbul wathon minal iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman) sebagai perpaduan kekuatan yang diperlukan dalam situasi saat ini.

    Dalam konteks ini, PDIP dengan semangat Islam berkemajuan bertekad mengukuhkan diri sebagai “rumah besar” bagi seluruh warga bangsa.

    Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengungkapkan kilas balik penetapan Hari Santri.

    Dia mengenang peran Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, dalam konteks kesadaran ideologis dan historis menjelang Pilpres 2014, mengusulkan komitmen untuk mengingat peristiwa heroik Resolusi Jihad.

    “Dan kemudian Hari Santri sekaligus hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 kita jadikan sebagai upaya untuk meluruskan sejarah itu,” jelas Hasto.

    Setelah berkonsultasi dan mendapat izin dari Megawati, perjuangan bersama akhirnya berhasil menghadirkan Hari Santri yang dikaitkan dengan kelahiran Pancasila.

    Hal ini menegaskan bahwa santri adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa.

    Hasto menegaskan bahwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 bukan sekadar titik temu antara agama dan nasionalisme.

    Namun, peristiwa itu menunjukkan bagaimana seluruh rakyat Indonesia dengan pemimpinnya bersatu padu, berdiri kokoh menghadapi pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris dan sekutunya, yang datang ke Surabaya.

    Hasto kemudian mengutip perjuangan Bung Karno yang menyatukan gagasan nasionalisme, Islam, dan sosialisme sebagai realitas peradaban dunia.

    “Rupanya memang sejak awal ada suatu visi yang luar biasa tentang Republik ini,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cerita Gina Remaja Pemulung di Bandar Lampung Putus Sekolah karena Sering Dibully

    Cerita Gina Remaja Pemulung di Bandar Lampung Putus Sekolah karena Sering Dibully

    Liputan6.com, Lampung – Kisah pilu datang dari seorang siswi SMP Negeri 13 Bandar Lampung bernama Gina Dwi Sartika (16). Ia terpaksa berhenti sekolah setelah kerap mendapat bullying dari teman-temannya yang menghina pekerjaan orang tuanya sebagai pemulung.

    Gina tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, tepatnya di belakang SMKN 8 Bandar Lampung.

    Dia menuturkan bagaimana dirinya menjadi bahan ejekan teman-teman sekolah.

    “Saya sering dibully, mereka hina orang tua saya pemulung, tukang rongsokan. Akhirnya saya dikeluarkan waktu kelas VIII,” ujar Gina kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).

    Gina mengaku kini lebih banyak membantu sang ibu mencari barang bekas demi bisa makan. Namun, keinginannya untuk kembali bersekolah belum padam.

    “Saya sebenarnya masih mau sekolah lagi kalau ada yang bantu,” ungkapnya lirih.

    Ibu Gina, Misna Megawati (42), tak kuasa menahan tangis menceritakan nasib anaknya. Ia menyesalkan keputusan sekolah yang memulangkan Gina.

    “Saya tidak tega anak saya dibully. Kata gurunya, daripada pilih satu anak dan yang lain ribut, akhirnya Gina disuruh pulang,” ujar Misna.

    Sebagai janda dengan enam anak, Misna hidup serba kekurangan. Setiap hari ia mencari rongsokan dan botol bekas untuk dijual. Penghasilannya sekitar Rp600 ribu per bulan, itu pun sebagian habis untuk membayar kontrakan Rp300 ribu.

    “Kadang tiga hari kami nggak makan. Anak saya yang kerja kirim Rp500 ribu buat beli beras,” ucapnya.

    Dia berharap pemerintah bisa membantu anak-anak miskin agar tetap sekolah, termasuk membantu mengurus dokumen administrasi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga bagi anak bungsunya yang baru berusia enam tahun.

    “Saya ingin anak-anak saya sekolah tinggi, jangan seperti saya yang cuma sampai kelas 4 SD,” ungkapnya.

     

  • Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    TANJUNG SELOR — Dua kepala daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di seluruh wilayah Kaltara.

    Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu dan Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan hasil musyawarah partai tersebut menetapkan Irwan Sabri, Bupati Nunukan, sebagai Ketua DPC PDIP Nunukan menggantikan Lewi, serta Sabri, Wakil Bupati Tana Tidung, sebagai Ketua DPC PDIP Tana Tidung menggantikan Markus.

    Penunjukan dua kepala daerah aktif ini dinilai sebagai langkah strategis PDIP untuk memperkuat struktur partai dari tingkat daerah sekaligus memperkuat posisi politiknya di wilayah perbatasan.

    “Dengan terpilihnya para kepala daerah sebagai ketua DPC, PDIP menunjukkan keseriusan menyiapkan kepemimpinan politik yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Deddy Sitorus, Senin, 20 Oktober.

    Sementara itu, tiga daerah lain tidak mengalami perubahan kepemimpinan. Markus Juk tetap memimpin DPC Bulungan, Edi Patanan di Tarakan, dan Bilung Ajang di Malinau.

    Di tingkat provinsi, Albertus Stefanus Marianus kembali dipercaya sebagai Ketua DPD PDIP Kaltara.

    Deddy Sitorus, anggota Fraksi PDIP DPR ini mengungkapkan, Konferda dan Konfercab serentak di Kaltara menjadi yang kedua dilaksanakan PDIP setelah Provinsi Bali.

    Acara ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Puti Guntur Soekarno, dan Deddy Yevri Sitorus.

    “Ibu Megawati menekankan pentingnya kesadaran ekologis. Jangan biarkan hutan Kalimantan menjadi korban eksploitasi tanpa batas. Kader partai harus berani bersuara,” imbuhnya.

    Deddy Yevri Sitorus mengingatkan seluruh kader PDIP di Kaltara agar fokus pada persoalan mendasar masyarakat, terutama di bidang agraria.

    “Masalah tanah di Kaltara ini seperti bom waktu. Banyak rakyat kehilangan lahan karena kebijakan yang tidak berpihak. Kader PDI Perjuangan harus hadir di tengah rakyat, melakukan advokasi, dan memperjuangkan keadilan,” tegasnya.

    Selain regenerasi, PDIP juga memperkuat keterwakilan perempuan. Komposisi perempuan dalam struktur pengurus mencapai lebih dari 30 persen, melampaui batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

    “Kami tidak sekadar formalitas, tapi ingin perempuan benar-benar terlibat dalam proses politik,” ujar Deddy Sitorus.

    “Restrukturisasi ini dinilai sebagai sinyal kuat kesiapan PDIP menghadapi tahun-tahun politik ke depan, dengan menempatkan kaum muda dan perempuan sebagai motor perubahan dalam tubuh partai,” tambah dia.

    Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kaltara Albertus Stefanus Marianus menegaskan komitmen partai untuk memperkuat basis ideologis dan memperluas kerja politik hingga ke akar rumput.

    “Kami siap menjalankan amanah partai dengan semangat gotong royong, memastikan PDI Perjuangan tetap hadir untuk rakyat di perbatasan,” kata dia.

  • Sekjen PDIP Buka Konferda Kaltara, Sampaikan Pesan Khusus dari Megawati

    Sekjen PDIP Buka Konferda Kaltara, Sampaikan Pesan Khusus dari Megawati

    Liputan6.com, Kalimantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap para kader yang menghadiri Konferensi Daerah DPD sekaligus Konferensi Cabang DPC PDIP se-Kalimantan Utara.

    “Gerak merawat pertiwi harus menjadi kultur partai,” kata dia dalam kegiatan yang diadakan di Tanjung Selor dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

    Dalam acara ini turut hadir, Ketua DPP Bidang Pendidikan Puti Guntur Soekarno, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu dan Eksekutif Deddy Sitorus, serta Juru Bicara Partai Aryo Seno Bagaskoro.

    Hasto pun menegaskan, para kader PDIP harus meneladani semangat Megawati yang pada tahun 1990-an pernah berkunjung ke pedalaman Kalimantan, bertemu kelompok adat, dan menyusuri sungai selama berhari-hari demi bertatap muka dengan pengurus partai di akar rumput.

    Hasto menegaskan, agar seluruh kader di Kalimantan Utara tidak tergoda oleh bujuk rayu kekuatan modal yang hanya mengejar keuntungan ekonomi dengan mengorbankan kelestarian alam.

    “Hutan harus dijaga ekosistem dan habitatnya yang kaya,” ujar Hasto.

    Dalam perspektif geopolitik, Hasto menilai Kalimantan memiliki posisi strategis karena diapit jalur perdagangan internasional penting.

    “Membangun Kalimantan jangan dari tengah dengan menggunduli hutan, tapi harus berbasis pendekatan geostrategis, memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 dan ALKI 2,” tegasnya.

     

  • Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suara masyarakat menjadi hal yang tidak luput dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Mulai dari mahasiswa, pakar, akademisi, hingga berbagai kelompok masyarakat kerap menyuarakan aspirasi, tuntutan, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan, program, maupun sikap pemerintah di berbagai tingkatan.
    Lantas, bagaimana sikap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendengar suara-suara rakyat itu dalam satu tahun pertamanya?
    Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai program maupun kebijakan pemerintah kerap disorot rakyat.
    Mulai dari penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Desember 2024.
    Penolakan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), elemen buruh, hingga para akademisi yang menilai bahwa PPN 12 persen akan semakin semakin melemahkan daya beli masyarakat.
    Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi menyebabkan inflasi yang justru menambah kompleksitas masalah.
    Akhirnya pada 31 Desember 2024 malam, Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan PPN 12 persen tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
    Prabowo juga memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengenakan tarif PPN nol persen untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” ujar Prabowo, Selasa (31/12/2024) malam.
    Setelah itu, berbagai kelompok masyarakat kembali menyuarakan pendapat dan tuntutannya yang bertajuk “Indonesia Gelap” pada Februari 2025.
    Aksi “Indonesia Gelap” digawangi oleh BEM Seluruh Indonesia (SI) yang menyorot sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Salah satu yang dikritisi oleh aksi “Indonesia Gelap” adalah kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.
    Namun faktanya, efisiensi justru tidak sejalan dengan realitas yang diterapkan pemerintah, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.
    Realitanya, Prabowo justru melantik banyak wakil menteri (wamen), staf khusus (stafsus), hingga menggelar retret untuk menteri dan kepala daerah yang pasti menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
    Di samping itu, aksi Indonesia Gelap juga menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan anggaran yang sangat besar.
    Namun dengan anggaran yang jumbo tersebut, kasus keracunan menu MBG masih terjadi dan menimpa banyak siswa di berbagai daerah.
    Intan Afrida Rafni Aksi mahasiswa dan masyarakat dalam demonstrasi Indonesia Gelap saat menyuarakan tuntutannya untuk pemerintah di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
    Aksi Indonesia Gelap juga mengeluarkan 13 tuntutan lain, yakni:
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun akhirnya keluar dan menemui massa yang berkumpul di dekat Istana Negara.
    Prasetyo kemudian mengajak para perwakilan massa untuk berdialog dengan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan mereka.
    “Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama,” ujar Prasetyo saat menemui mahasiswa, Kamis (20/2/2025).
    Puncak dari kegelisahan rakyat terhadap pemerintahan pun pecah pada akhir Agustus 2025. Pemicunya adalah berbagai tunjangan jumbo para legislator dan sikap anggota DPR yang tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat.
    Hal tersebut semakin diperparah dengan pernyataan sejumlah anggota
    Gelombang demonstrasi terjadi pada 25 sampai 31 Agustus 2025 yang di berbagai daerah, dengan titik utama digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.
    Poster dan spanduk berisi kritik tajam terhadap DPR dibentangkan di sepanjang pagar Kompleks Parlemen.
    Massa menilai wakil rakyat lebih banyak memperjuangkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili.
    Namun pada Kamis (28/8/2025) malam, eskalasi demo meningkat dan massa terpencar ke berbagai wilayah di sekitar Gedung DPR/MPR.
    Salah satu titik panas antara massa dengan aparat kepolisian terjadi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
    Saat aparat kepolisian berusaha membubarkan massa di sana, tragedi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan terjadi.
    Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brigade Mobile (Brimob) Polri dan menyebabkan pemuda berusia 21 tahun itu meninggal dunia.
    ANTARA FOTO/FAUZAN Para pengemudi ojek online (ojol) beriringan mengantarkan ambulans berisi jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan menuju pemakaman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Affan Kurniawan yang meninggal akibat terlindas mobil rantis Brimob saat ricuh Aksi 28 Agustus 2025 itu dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan.
    Setelah peristiwa tersebut, eskalasi demo semakin meningkat dan panas, bahkan berujung kericuhan dan pengrusakan fasilitas umum di berbagai daerah.
    Bahkan massa menjarah kediaman sejumlah pejabat negara, seperti anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, hingga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
    Prabowo sebagai presiden pun mengeluarkan pernyataan usai tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan. Ia menegaskan pemerintah akan memberi perhatian khusus kepada keluarga Affan.
    Rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya disampaikan Prabowo atas peristiwa itu. Ia mengaku sangat prihatin, sedih, dan sangat kecewa dengan insiden tersebut.
    Prabowo juga memerintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan. Polisi yang melindas harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.
    “Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab, seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku. Akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tandas Prabowo dalam pernyataan resmi melalui sebuah video, Jumat (29/8/2025).
    Galih Pradipta Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/sgd/bar
    Setelah itu, Prabowo mengumpulkan delapan ketua umum partai politik yang berada di DPR Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Turut hadir Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh; hingga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, turut hadir di Istana adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan B Najamudin.
    Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan jumbo bagi legislator serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo.
    Gelombang demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 juga melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.
    Tuntutan rakyat ini disusun dan lahir dari sekelompok influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Polin yang merangkum berbagai aspirasi rakyat
    Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat ini lahir dari gabungan berbagai kanal aspirasi publik, seperti desakan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia
    17+8 Tuntutan Rakyat ini pun ramai di berbagai media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet hingga influencer ternama.
    Tuntutan pertama berisi 17 poin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.
    Sebanyak 17 tuntutan rakyat itu memiliki tenggang waktu hingga 5 September 2025 untuk direalisasikan oleh pihak eksekutif, legislatif, hingga aparat keamanan itu.
    Selain 17 poin tersebut, terdapat delapan tuntutan lain dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2025, yakni:
    Sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat dikabulkan oleh pihak terkait. Seperti DPR yang akhirnya memutuskan untuk menghapus tunjangan perumahan untuk anggota dewan.
    DPR juga memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses para legislator yang mendapatkan sorotan, seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.
    Kini pada 20 Oktober 2025, Prabowo-Gibran akan memasuki satu tahun pertamanya memimpin Indonesia.
    Pada satu tahun pertama Prabowo-Gibran, berbagai elemen masyarakat tetap menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk memberikan catatan kepada Kepala Negara.
    Salah satu catatan datang dari elemen buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang memberikan sorotan terhadap sektor ketenagakerjaan.
    Sektor ketenagakerjaan sendiri juga termaktub dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, yakni poin terkait upah layak dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Elemen buruh juga merupakan kelompok yang terus menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah dalam banyak kesempatan.
    Adapun Presiden KSPI, Said Iqbal menilai bahwa sepanjang satu tahun pemerintahan ini, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja.
    “Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) non-ahli masih dibiarkan,” ujar Said kepada Kompas.com.
    Bahkan hingga pertengahan 2025, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mendekati seratus ribu orang dari berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan.
    Prabowo diminta melakukan evaluasi agar pemerintahannya mengambil langkah nyata untuk atasi gelombang PHK hingga perkuat pengawasan ketenagakerjaan.
    “Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Said Iqbal.
    Catatan lain juga disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia.
    Mereka memberikan catatan terhadap sejumlah bidang, salah satunya terkait pemerataan pendidikan nasional, jaminan mutu kesehatan, dan soal janji 19 juta lapangan pekerjaan.
    Terkait pendidikan, Koordinator Nasional BEM PTMA Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus menilai bahwa tidak kunjung menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia.
    “Adanya standar pendidikan yang rendah, mahalnya biaya pendidikan, dan kurangnya akses pendidikan menjadi suatu pola yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita,” ujar Yogi kepada Kompas.com.
    Kemudian terkait muju jaminan kesehatan yang dinilai tidak sinkron antara kebijakan dengan realitas yang ada. Terakhir soal janji 19 juta lapangan pekerjaan yang tak kunjung terealisasi.
    “Data menurut BPS menyatakan ada 7,28 juta orang kehilangan pekerjaan merupakan kebijakan distorsi yang harus kita tagih di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Yogi.
    BEM PTMA Indonesia juga menyoroti kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari RUU Perampasan Aset hingga RUU Masyarakat Adat yang dilihat urgen justru tak kunjung dibahas oleh DPR.
    Sebaliknya, lembaga yang dipimpin oleh Puan Maharani itu begitu sigap membahas RUU Minerba, KUHAP, hingga RUU Kepariwisataan.
    “Kami dari BEM PTMA Indonesia mendesak Presiden Prabowo untuk menyurati biar segera DPR RI memproses dan mengesahkan RUU yang dibutuhkan masyarakat sebagai jalan ideal dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujar Yogi.
    Adapun pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, catatan-catatan yang ada akan menjadi bahan untuk perbaikan.
    “Tentu ketika ada catatan-catatan yang kita masih harus perbaiki, ya itu akan menjadi prioritas kita untuk terus disempurnakan,” ujar Prasetyo, Jumat (18/10/2025).
    Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang mendengarkan kritik.
    “Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan,” ujar Qodari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati, Kepemimpinan Feminin dan Perubahan Iklim

    Megawati, Kepemimpinan Feminin dan Perubahan Iklim

    Jakarta –

    Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman. Namun, hal ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Apalagi di tengah isu krusial perubahan iklim. Tantangannya pun sempat menjadi diskursus yang coba dipantik oleh Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri lewat sebuah pertanyaan.

    “Apa benar pulau kita jumlahnya masih 17 ribu?”

    Pertanyaan sederhana Megawati Soekarnoputri di sebuah forum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini bukan sekadar guyon, melainkan alarm tentang betapa seriusnya ancaman perubahan iklim bagi eksistensi negara kepulauan seperti Indonesia. Bagi Megawati, pulau republik ini jumlahnya bisa saja lebih banyak atau lebih kecil, tergerus oleh naiknya permukaan air laut.

    Negara kepulauan menjadi yang paling rentan menghadapi ancaman tenggelam, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem pesisir. Persoalan perubahan iklim ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi mempengaruhi eksistensi dan bahkan kedaulatan sebuah negara kepulauan seperti Indonesia dalam berbagai dimensi. Megawati tampak memahami hal ini dengan pendekatan yang khas: reflektif, berakar budaya, namun berpandangan ilmiah.

    Ini sebenarnya bukan pertama kali Megawati menyinggung soal isu perubahan iklim. Dalam suatu pertemuan di Roma bulan Februari 2025, Megawati berdiskusi dengan Al Gore, Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, tentang kaitan pemanasan global dan kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles baru-baru ini.

    Berkaitan dengan perannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati kerap membahas tentang isu pangan dan biodiversitas dengan menekankan pentingnya riset dan inovasi. Ia mengingatkan kembali pesan Bung Karno bahwa urusan pangan adalah “hidup-matinya sebuah bangsa.” Maka, inovasi di bidang pangan dan keanekaragaman hayati menjadi kunci membangun ketahanan bangsa di tengah krisis iklim.

    Lalu bagaimana perspektif Megawati dalam membangun resiliensi terhadap perubahan iklim?

    Kepemimpinan Feminin dan Kearifan Lokal sebagai Fondasi Resiliensi

    Ide dan gagasan untuk membangun resiliensi terhadap perubahan iklim bukan hanya bersandar pada hal-hal yang canggih dan sophisticated. Bagi Megawati, bangsa Indonesia memiliki kekuatan kebudayaan dan lokalitas yang mampu menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam menghadapi krisis global.

    Lebih lanjut, ia menolak cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya. Di alam semesta, manusia perlu mengambil posisi sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari semesta. Sikap ini sejalan dengan berbagai filosofi Nusantara yang telah mengakar selama berabad-abad lamanya.

    Dalam budaya Jawa, frasa ‘Memayu Hayuning Bawana’ yang artinya memperindah alam semesta yang sudah indah menegaskan kewajiban manusia untuk menjaga alam semesta, menempatkan manusia pada bagian integral dalam penjagaan eksistensi alam semesta. Begitu pula dengan konsep Tri Hita Karana dari Bali yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan pencipta-Nya, dengan alam semesta, dan dengan sesamanya. Nilai-nilai ini adalah dasar moral bangsa untuk menghadapi krisis ekologi yang kian nyata.

    Gagasan Megawati ini memancarkan kekhasan dari kepemimpinan feminin, sebuah model kepemimpinan yang menonjolkan empati, kepedulian serta kemampuan memelihara dan merawat kehidupan. Dalam menghadapi perubahan iklim, alam diposisikan sebagai mitra eksistensial yang harus dijaga keseimbangannya.

    Pandangan Megawati ini bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan maskulin yang cenderung berorientasi pada penaklukan alam, alih-alih menjaga keseimbangannya. Hal ini mengamini pandangan ecofeminis Vandana Shiva dan Maria Mies (1993) yang pada intinya mengemukakan bahwa kerusakan alam berakar dari cara pandang patriarkis yang memisahkan manusia dari alam serta menganggap keduanya dapat dikendalikan.

    Perempuan dan Kepemimpinan Ekologis

    Penelitian Mujere (2016) menggambarkan bahwa perempuan dan kelompok miskin paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena ketimpangan peran sosial, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya. Perempuan sering menjadi pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim ketika air bersih menipis, harga pangan naik, atau panen gagal. Hal ini mengafirmasi perlunya perspektif gender dalam kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan yang inklusif.

    Megawati tidak sekadar menampilkan simbol kepemimpinan perempuan, tetapi menghadirkan nilai-nilai itu dalam kebijakan yang menyentuh akar kehidupan masyarakat.

    Misalnya saja, Megawati kerap menyoroti tentang peran sentral Ibu dan perempuan dalam komunitas. Emak-emak dihimbau untuk lebih kreatif dalam menyajikan makanan di atas meja keluarganya dengan tidak hanya mengandalkan beras sebagai kontributor karbohidrat. Makan tidak harus beras, katanya.

    Seruan sederhana ini sejatinya merupakan gagasan politik pangan yang progresif: mengembalikan kedaulatan pangan kepada rakyat, terutama melalui peran perempuan sebagai pengatur konsumsi rumah tangga. Ia mendorong “emak-emak” untuk mengenali kembali pangan lokal seperti jagung, singkong, dan ubi sebagai sumber karbohidrat yang sehat dan adaptif terhadap perubahan iklim.

    Pengaturan pola konsumsi pangan keluarga umumnya dilakukan oleh emak-emak atau ibu rumah tangga. Megawati berpandangan bahwa diversifikasi pangan bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan pada pokoknya, emak-emak berperan sentral dalam upaya adaptasi dan membangun resiliensi masyarakat ini.

    Melalui pembumian buku “Mustika Rasa”, sebuah warisan proyek Soekarno yang mendokumentasikan cita rasa kuliner nusantara, Megawati mendorong masyarakat untuk kembali pada “kompas pangan” bangsa. Pangan lokal adalah simbol kedaulatan, dan dapur keluarga menjadi ruang pertama pendidikan ekologi: tempat nilai keberlanjutan dipraktikkan setiap hari.

    Dari Dapur ke Kebijakan

    Perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi pangan hingga 30 persen di negara tropis seperti Indonesia, menurut laporan FAO. Meski saat ini Indonesia masih menikmati surplus beras, ketahanan pangan jangka panjang memerlukan strategi yang berkelanjutan melalui riset, inovasi, dan perubahan perilaku konsumsi.

    Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati mendorong riset pangan berbasis biodiversitas lokal. Ia menantang peneliti dan perguruan tinggi untuk mengeksplorasi kekayaan pangan nusantara, serta mengembangkan teknologi pertanian adaptif.

    Salah satu contohnya adalah padi biosalin, sebuah varietas padi tahan salinitas yang mampu tumbuh di wilayah pesisir. Adaptasi ini memanfaatkan potensi garis pantai Indonesia sekaligus mengatasi permasalahan kekurangan lahan pertanian di wilayah pesisir. Megawati bahkan meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam mengembangkan inovasi semacam ini.

    Inovasi semacam ini memperlihatkan sinergi antara sains modern dan kepemimpinan berwawasan ekologi: menggunakan pengetahuan untuk melestarikan kehidupan, bukan menguasainya. Kepemimpinan feminin semacam ini melihat sains bukan sekadar alat produksi, tetapi instrumen penyembuhan, baik bagi manusia maupun bagi alam sekaligus.

    Kepemimpinan yang Menjaga Keseimbangan

    Krisis iklim adalah cermin dari krisis kepemimpinan global: terlalu banyak menaklukkan, terlalu sedikit merawat. Di tengah situasi ini, kepemimpinan feminin menawarkan jalan alternatif, sebuah cara memimpin yang berakar pada empati ekologis, tanggung jawab sosial, dan kebijaksanaan budaya

    Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa menghadapi perubahan iklim tidak cukup dengan teknologi semata, tetapi juga membutuhkan pandangan hidup yang berakar pada budaya, nilai-nilai kemanusiaan, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Dari dapur rumah tangga hingga laboratorium riset, ia memadukan empati ekologis, riset ilmiah, dan keberanian politik dalam satu tarikan nafas.

    Dalam konteks perubahan iklim yang semakin nyata, kepemimpinan feminin bukan hanya relevan, tetapi mendesak. Ia mengingatkan kita bahwa masa depan bumi bergantung bukan pada siapa yang paling kuat, tetapi pada siapa yang paling peduli.

    Muhammad Syaeful Mujab. Analis Kebijakan Publik INSITE Strategi Lulusan Magister Studi Pembangunan London School of Economics and Political Science, Inggris.

    (rdp/tor)

  • Hanya Mau Pimpin Jakarta 1 Periode, Pramono: Saya Sudah Terlalu Lama Jadi Pejabat Megapolitan 11 Oktober 2025

    Hanya Mau Pimpin Jakarta 1 Periode, Pramono: Saya Sudah Terlalu Lama Jadi Pejabat Megapolitan 11 Oktober 2025

    Hanya Mau Pimpin Jakarta 1 Periode, Pramono: Saya Sudah Terlalu Lama Jadi Pejabat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa dirinya hanya ingin memimpin Ibu Kota selama satu periode.
    Pasalnya, ia merasa sudah terlalu lama berkarier di pemerintahan dan dunia politik, di antaranya menjadi anggota DPR, wakil ketua DPR, sekretaris kabinet era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Gubernur DKI Jakarta.
    “Saya sudah menjadi pejabat terlalu lama banget, 25 tahun enggak pernah putus. Tambah lima tahun jadi gubernur sudah 30 tahun. Sudahlah,” ungkap Pramono dalam acara Top Team Workshop Bank BTN di Ballroom Grand Hyatt Jakarta, Jumat (10/10/2025).
    Pramono menekankan, ia tidak memiliki ambisi untuk menjabat Gubernur Jakarta lebih dari satu periode.
    Ia menegaskan, masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya di dunia birokrasi dan politik.
    “Saya memutuskan dan benar-benar satu periode (jadi Gubernur Jakarta) dan berhenti,” ucap Pramono.
    Meski begitu, Pramono memastikan akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh hingga masa jabatannya berakhir.
    Ia menargetkan sejumlah program prioritas, terutama program peninggalan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya bisa diselesaikan.
    “Saya sebagai gubernur ingin menyelesaikan persoalan-persoalan gubernur sebelumnya yang tidak selesai. Termasuk Kampung Bayam, termasuk di mana-mana lah karena saya enggak punya beban,” ungkap Pramono.
    (Penulis: Ruby Rachmadina)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diperhitungkan Megawati Pimpin PDIP Sulsel, Danny Pomanto Tatap Pilgub Sulsel

    Diperhitungkan Megawati Pimpin PDIP Sulsel, Danny Pomanto Tatap Pilgub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Keterlibatan Moh Ramdhan Pomanto dalam seleksi Bakal Calon Ketua DPD PDIP Sulsel membuka ruang yang besar untuk menatap karir politiknya pada Pemilu mendatang.

    Terlebih lagi, dia dipanggil khusus oleh DPP. Tanpa melalui pengusulan DPC dan PAC, juga tidak mencalonkan diri atau pun menggalang kekuatan. Hal ini mengindikasikan, DPP PDIP memang menaruh perhatian lebih kepada mantan Wali Kota Makassar tersebut.

    Pengamat politik Universitas Hasanudin, Ali Armunanto menilai, kondisi ini menempatkan Danny sebagai pihak yang diperhitungkan. Sebab, Danny memang memiliki track record yang baik dalam dunia politik.

    “Kondisi ini tentu menempatkan Danny Pomanto sebagai salah satu figur yang diperhitungkan oleh DPP PDIP. Apalagi dia kan dipanggil khusus, tidak mendaftar dan tidak didaftarkan oleh pengurus di tingkat bawah,” ujarnya kepada FAJAR, kemarin.

    Lebih lanjut dia menyampaikan, apa pun jabatan yang diberikan PDIP nantinya, tetap membuka peluang bagi dirinya untuk ambil bagian dalam kontestasi politik mendatang, khususnya dalam Pilgub Sulsel. Mengingat, dia juga sudah punya pengalaman dalam kontestasi tersebut.

    “Pak Danny ini kan dilihat dari figurnya, dia populis dan elektoralnya cukup baik di Sulsel. Sehingga, apa pun jabatannya di PDIP nanti akan tetap membuka ruang itu kepadanya, terlebih lagi kalau dia menjadi ketua,” lanjutnya.

    Dia juga menyampaikan, di Sulsel, Danny Pomanto punya kekuatan jaringan yang bagus. Ini akan semakin maksimal jika dipadukan dengan kekuatan jaringan nasional Andi Ridwan Wittiri dan kelihaian Rudy Pieter Goni dalam mengelola organisasi.