Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Prabowo Disebut Tak "Reshuffle" Kabinet dalam Waktu Dekat Nasional 17 April 2025

    Prabowo Disebut Tak "Reshuffle" Kabinet dalam Waktu Dekat Nasional 17 April 2025

    Prabowo Disebut Tak “Reshuffle” Kabinet dalam Waktu Dekat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
    Prasetyo Hadi
    menyatakan belum ada rencana perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.
    Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah isu yang menyebut Presiden
    Prabowo Subianto
    akan kembali merombak jabatan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
    “Enggak ada
    reshuffle
    . Enggak ada, enggak ada. Sama sekali enggak ada,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
    Prasetyo justru berseloroh, isu soal
    reshuffle
     ada di Partai Golkar setelah Ketua Umum Partai Golkar mengirim sinyal akan merombak susunan pengurus partai tersebut.
    “Enggak ada
    reshuffle
    , itu ini itu
    reshuffle
     Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu hehehe,” ujar dia.
    Sebelumnya, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kembali setelah Prabowo bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan mendapatkan dukungan dari PDI-P.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani pun mengaku belum mendengar kabar soal kemungkinan terjadinya reshuffle itu.
    “Saya belum dengar isu
    reshuffle
    ,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
    Muzani menekankan bahwa dukungan dari partai politik, termasuk PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo, sangat penting, walaupun tetap memilih untuk tidak bergabung ke dalam koalisi dan kabinet.
    “Artinya, membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi, dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI-P. Tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI-P dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo,” kata Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yasonna: Kongres PDIP tinggal tunggu perintah Ketua Umum

    Yasonna: Kongres PDIP tinggal tunggu perintah Ketua Umum

    Enggak ada masalah. Kami kan hanya masih konsolidasi saja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Yasonna Laoly mengatakan pelaksanaan Kongres Ke-6 PDIP tinggal menunggu perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ya kita belum tahu ya (kapan kongres dilaksanakan) tergantung Ketua Umum saja. Kita tunggu saja perintah Ketua Umum seperti apa nanti,” kata Yasonna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Yasonna mengatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan Kongres yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada April 2025 tersebut. Dia mengatakan saat ini PDIP sedang melakukan konsolidasi.

    “Enggak ada masalah. Kami kan hanya masih konsolidasi saja,” ujarnya.

    Diketahui, Kongres PDIP yang digelar lima tahunan mestinya digelar pada 2024 setelah Kongres ke-5 atau yang terakhir pada 2019. Lantaran padatnya agenda nasional seiring Pemilu 2024, pelaksanaan Kongres PDIP ke-6 pun ditunda dan dijadwalkan digelar pada April 2025.

    Rencana Kongres PDIP digelar April tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3). Dia mengatakan kongres partainya akan dilaksanakan selepas Ramadan 1446 Hijriah atau setelah Lebaran 2025.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzani: Pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati baik untuk bangsa

    Muzani: Pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati baik untuk bangsa

    Pendek kata bahwa pertemuan diantara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, apabila terjadi adalah hal yang baik untuk bangsa.

    “Saya kira jika nanti terjadi, itu adalah sesuatu yang baik. Karena bagaimanapun juga pertemuan diantara dua pemimpin, saya kira baik bagi kehidupan kebangsaan kita,” kata Muzani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui, apakah sudah ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dan Megawati.

    “Saya belum tahu tentang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati, Jadi saya tidak mengikuti tentang pembicaraan kedua beliau,” ujarnya.

    Muzani menegaskan pertemuan antara keduanya tentu akan membawa dampak positif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, karena pengalaman Megawati saat menempati kursi presiden adalah bekal berharga bagi Presiden Prabowo.

    “Pendek kata bahwa pertemuan diantara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau. Apalagi Bu Megawati pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, sehingga pengalaman beliau tentu saja perlu untuk didengarkan bagaimana mengelola bangsa dan negara yang besar,” tuturnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Intip Garasi Anggota DPRD yang Diduga Cekik Pramugari Wings Air

    Intip Garasi Anggota DPRD yang Diduga Cekik Pramugari Wings Air

    Jakarta –

    Megawati Zebua tengah ramai jadi perbincangan. Menilik sisi lain, intip garasi Megawati Zebua.

    Viral di media sosial video yang menampilkan aksi penumpang mencekik pramugari di maskapai Wings Air. Sebelum aksi mencekik terjadi, tampak pramugari dan penumpang tersebut adu mulut. Diduga aksi itu dipicu penumpang yang tak bersedia kopernya diletakkan di belakang.

    “Awaslah kau aku mau duduk, udah selesai, kau yang memperpanjang,” kata wanita berbaju putih itu di dalam video.

    Penumpang yang dimaksud adalah Megawati Zebua. Dikutip detikSumut, Megawati mengaku bahwa kedua belah pihak sudah berdamai terkait peristiwa tersebut. Ia menyebutkan bahwa perdamaian dilakukan saat masih di Bandara Binaka, usai dirinya diturunkan dari Pesawat Wings Air tujuan Bandara Kualanamu.

    “Sudah (komunikasi) dan saling memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran untuk kita juga biar para penumpang dan pramugari. Saya enggak tahu (tindakan hukum), baru dengar juga. Belum ada komunikasi dengan pihak pramugari, karena saya anggap sudah selesai dan memaafkan. Biarlah ini jadi pembelajaran,” ungkap Megawati dikutip detikSumut.

    Di sisi lain, maskapai Wings Air rupanya melaporkan kejadian itu ke Polres Nias. Wings Air juga membantah adanya perdamaian antara Megawati dan pramugarinya.

    “Wings Air tetap berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan profesionalisme awak pesawat (kru), serta menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh penerbangan,” kata Corporate Communications Strategic Wings Air Danang Mandala Prihantoro

    “Oleh karena itu, kami melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, yang akan ditangani oleh pihak berwenang di Polres Nias, Sumatera Utara,” pungkasnya.

    Isi Garasi Megawati Zebua

    Menilik sisi lain, isi garasi Megawati Zebua menarik untuk disimak. Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Megawati diketahui memiliki total harta kekayaan Rp 2,5 miliaran. Dari total harta yang dilapor pada 11 Juni 2024 untuk periodik 2023, ada tiga kendaraan terdaftar, berikut rinciannya.

    1. Mobil Toyota Kijang Innova tahun 2016 hasil sendiri senilai Rp 325 juta
    2. Mobil Mitsubishi Pajero tahun 2018 hasil sendiri senilai Rp 400 juta
    3. Mobil Toyota Fortuner tahun 2013 hasil sendiri senilai Rp 260 juta

    Secara total nilai ketiga mobil itu Rp 985 juta. Harta berupa tiga mobil itu merupakan aset terbesar kedua setelah harta bergerak lainnya senilai Rp 1,15 miliar. Kemudian ada juga kas dan setara kas yang nilainya, Rp 300,5 juta. Selanjutnya tanah dan bangunan bernilai Rp 220 juta. Megawati Zebua juga melapor punya utang sebesar Rp 70 juta.

    (dry/din)

  • Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menepis adanya “matahari kembar” di Kabinet Merah Putih. Dia menyebut Presiden RI hanyalah satu, yaitu Prabowo Subianto. 

    Hal itu dia sampaikan guna merespons soal silaturahmi menteri Prabowo ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Juga terlebih ada menteri yang menyebut Jokowi sebagai “bos”-nya.

    “Undang-undang dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar. Matahari kembar apa? Kan gak mungkin karena presiden kita satu, jelas Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Udah, titik. Jadi jangan diperdebatkan lagi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Sebab itu, Adies meminta silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi jangan diperdebatkan lagi. Menurutnya pun silaturahmi merupakan hal biasa yang lumrah terjadi pada momen Lebaran.

    Dia pun meyakini para menteri Prabowo juga datang ke Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Jadi saya rasa tidak adalah itu matahari kembar. Yang ada hanya satu Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” pungkasnya.

    Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani juga menganggap pertemuan silaturahmi di masa Lebaran merupakan hal yang sangat baik. Bahkan, dia heran dengan adanya anggapan soal “matahari” kembar karena hal tersebut.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik. Matahari kembar? presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2025).

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • Sinyal Pertemuan Lanjutan Prabowo dan Megawati, Gerindra: Itu Suatu yang Baik!

    Sinyal Pertemuan Lanjutan Prabowo dan Megawati, Gerindra: Itu Suatu yang Baik!

    loading…

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum mengetahui wacana pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto/Ist

    JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui wacana pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    “Saya belum tahu apa tentang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati. Jadi saya tidak mengikuti tentang pembicaraan kedua hal tersebut dari kedua beliau,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Kendati demikian, Muzani menilai, pertemuan lanjutan antara Prabowo dan Megawati merupakan hal yang baik. Menurutnya, pertemuan antar-pemimpin negara merupakan suatu hal positif untuj kehidupan bangsa.

    “Tapi saya kira jika nanti terjadi itu adalah sesuatu yang baik, karena bagaimanapun juga pertemuan diantara dua pemimpin saya kira baik bagi kehidupan kebangsaan kita,” tutur Muzani.

    Saat disinggung tempat pertemuan lanjutan itu, Muzani mengaku belum mengetahuinya. Ia mengaku belum mendalami rencana pertemuan lanjutan tersebut.

    “Belum tahu, kita terus terang belum tahu, belum mendalami dan belum mengikuti perkembangan setelah mengikuti pertemuan di tanggal itu,” katanya.

    Menurutnya, pertemuan antara tokoh bangsa merupakan hal yang baik. Apalagi, kata dia, Prabowo membutuhkan pandangan dari berbagai macam tokoh dalam mengambil kebijakan.

  • Bahlil Dalami Anggota DPRD Golkar Cekik Pramugari: Kalau Salah Kami Bina

    Bahlil Dalami Anggota DPRD Golkar Cekik Pramugari: Kalau Salah Kami Bina

    Jakarta –

    Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari di dalam pesawat rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO). Ia mengatakan DPP Golkar tengah mendalami kejadian tersebut.

    “Saya sendiri tahu juga dari berita medsos ya dan kami dari DPP Partai Golkar ikut mendalami dan sambil berjalan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil mengatakan jika benar adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kadernya, maka partai akan mengambil sikap. Bahlil menegaskan akan mengambil pembinaan terhadap kader tersebut.

    “Kalau katakanlah memang yang bersangkutan ada kesalahan atau kekeliruan, baik disengaja maupun tidak sengaja, pasti Partai Golkar akan mengambil pembinaan-pembinaan sebagaimana diatur dalam mekanisme dan aturan main dalam partai,” ungkapnya.

    Adapun maskapai Wings Air menepis adanya permintaan damai dari anggota DPRD Sumut Megawati Zebua buntut aksi dorong dan cekik pramugarinya. Wings Air memastikan tetap melaporkan Megawati ke Polres Nias.

    “Wings Air tetap berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan profesionalisme awak pesawat (kru), serta menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh penerbangan,” kata Corporate Communications Strategic Wings Air Danang Mandala Prihantoro, dilansir detikSumut, Rabu (16/4/2025).

    Peristiwa itu terjadi saat boarding sebelum penerbangan dari Nias menuju Kualanamu. Danang memastikan tak ada permintaan damai dari terlapor kepada pramugarinya.

    “Berdasarkan laporan dan catatan aktual di lapangan, setelah insiden terjadi di penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli-Medan Kualanamu pada 13 April 2025, tidak terdapat permintaan damai dari pihak pelanggan kepada pramugari yang bertugas,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Anggota DPRD Sumut Cekik Pramugari, Wings Air Ambil Langkah Hukum

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kita Masih Konsentrasi Persoalan Geopolitik

    Kita Masih Konsentrasi Persoalan Geopolitik

    PKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya akan menggelar Kongres partai pada tahun 2025. Namun, Djarot belum dapat menyampaikan terkait kapan kepastian waktu penyelenggaraan kongres itu.

    “Pelaksanaannya di tahun 2025, bulannya masih belum gitu ya,” kata Djarot usai mengikuti pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan yang dihadiri Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa malam, 15 April 2025.

     

    Menurut Djarot pelaksanaan kongres partainya itu tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. “Tidak perlu terburu-buru ya.”

    Kendati, saat ditanya apakah pelaksanaannya baru akan dilakukan setelah tuntas sidang kasus Hasto Kristiyanto di pengadilan, Djarot tidak memberikan jawaban tegas. Djarot hanya menjawab bahwa partainya masih konsentrasi di beberapa isu hal yang saat ini penting.

     

    “Terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting, persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” ucapnya.

     

    Terkait kasus hukum Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP itu telah menjalani sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025. Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Hasto.

     

    Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jokowi Kerap Terima Laporan Para Pejabat di Solo, Kader PKB: SBY dan Megawati Tak Pernah Lakukan Ini

    Jokowi Kerap Terima Laporan Para Pejabat di Solo, Kader PKB: SBY dan Megawati Tak Pernah Lakukan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Umar Hasibuan, yang dikenal sebagai seorang pengamat politik dan figur publik, baru-baru ini mengungkapkan kritik pedas melalui akun X pribadinya.

    Dalam unggahan tersebut, Umar menyampaikan rasa keheranannya terkait kebiasaan para menteri dan kepala daerah yang terus-menerus melaporkan perkembangan kepada Presiden Joko Widodo

    “Bahkan SBY dan Megawati saat tidak menjabat presiden tak pernah lakukan ini,” tulis Umar yang merupakan kader PKB ini dalam cuitannya dikutip Kamis (16/4/2025).

    Pernyataan ini muncul setelah berita beredar mengenai pertemuan yang dilakukan oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, bersama Kapolda Jatim dan Pangdam Brawijaya, yang menemui Presiden Jokowi di Solo.

    Pertemuan tersebut menuai perhatian publik karena menimbulkan kesan bahwa banyak pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, merasa perlu untuk melapor langsung kepada Jokowi, yang seakan mencerminkan kurangnya otonomi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah.

    Tokoh Nahdlatul ini dalam cuitannya, mempertanyakan siapa sebenarnya yang memimpin Indonesia saat ini. Ia juga menyoroti pentingnya otonomi bagi menteri dan kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka tanpa harus terlalu bergantung pada keputusan langsung dari Presiden.

    “Kenapa menteri dan kepala daerah semua lapor Jokowi? Sebenarnya presiden Indonesia sekarang siapa sih, ges?,” sindir Umar di akhir pernyataannya. (Wahyuni/Fajar)

  • Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030 Nasional 16 April 2025

    Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030 Nasional 16 April 2025

    Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P

    Ganjar Pranowo
    mengungkapkan banyak kader yang mengharapkan
    Megawati Soekarnoputri
    kembali ditetapkan sebagai ketua umum PDI-P dalam
    Kongres VI
    mendatang.
    Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya mengenai kepastian jadwal
    Kongres VI PDI-P
    dan juga potensi Megawati kembali dipilih menjadi ketua umum untuk periode selanjutnya.
    “Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu yah,” ujar Ganjar saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.
    Meski begitu, mantan gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P belum ditetapkan hingga saat ini.
    Menurutnya, jajaran PDI-P tengah mencari hari yang baik pada 2025 ini untuk melaksanakan agenda besar tersebut.
    “Belum, belum, tapi ya tahun ini lah. Ya pasti nunggu hari baik,” kata Ganjar.
    Ketua DPP PDI-P,
    Puan Maharani
    menyampaikan bahwa pelaksanaan Kongres VI partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
    Namun, ia memastikan pelaksanaan Kongres VI PDI-P tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
    “Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Puan mengungkapkan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu maupun tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P.
    Partai berlambang kepala banteng itu tentu akan terus melihat situasi dan kondisi politik di tanah air. Kendati demikian, Ketua DPR itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
    “Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” pungkasnya.
    PDI-P diketahui telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V pada 24 hingga 26 Mei 2024. Dalam Rakernas tersebut, menghasilkan 17 sikap partai berlambang kepala banteng itu.
    Di poin ke-17, DPP PDI-P memohon kesediaan Megawati untuk menjadi ketua umum periode 2025-2030.
    “Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekamoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani membacakan 17 sikap partai, pada Minggu (26/5/2024).
    Megawati juga diberikan mandat untuk menentukan sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.