Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Waketum Partai Garuda Pertanyakan Dokumen Persyaratan Capres Megawati Pada 1999

    Waketum Partai Garuda Pertanyakan Dokumen Persyaratan Capres Megawati Pada 1999

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menanyakan dokumen persyaratan Calon Presiden (Capres). Saat Megwati Soekarnoputri mencalonkan pada 1999.

    “Tahun 1999, ketika Ibu Megawati menjadi calon presiden, apakah syarat menjadi presiden itu dipenuhi oleh Megawati atau belum?” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Kamis (22/5/2025).

    Teddy menanyakan apakah berkasnya lengkap. Ataukah dikumpul telat atau tidak.

    “Apakah berkas-berkasnya lengkap? Apakah ibu Megawati tidak telat mendaftar untuk menjadi presiden,” ujarnya.

    Mestinya, pertanyaan tersebut, kata dia diklarifikasi Megawati sejak lama. Namun hingga kini belum.

    “Kan seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu harus diklarifikasi oleh Megawati dari dulu. Tapi kan sampai hari ini belum yah. Belum diklarifikasi oleh Megawati,” terangnya.

    “Sampai detik ini, Megawati belum menjawab,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Chusnul Sindir Jokowi dan PSI: Bersaing Jadi Ketum Partai 2 Persen?

    Chusnul Sindir Jokowi dan PSI: Bersaing Jadi Ketum Partai 2 Persen?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama Jokowi Widodo yang muncul sebagai calon Ketua Umum PSI mendapatkan banyak sorotan.

    Salah satunya datang dari pegiat media sosial, Chusnul Chotimah yang menyoroti pesaingan ayah dan anak sebagai calon Ketum.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah bahkan membanding PSI dan PDIP yang kabar kembali memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua.

    “Untuk jadi ketum partai kecil aja harus bersaing dgn anaknya dan kader PSI.😂,” tulisnya dikutip Selasa (20/5/2025).

    “Lihat itu ibu Mega, info terbaru dari pak Bambang Pacul, kader solid kembali pilih ibu Mega,” sebutnya.

    Dari kabar ini juga, Chusnul menyebut pamor dari Jokowi terbilang kalah jauh dengan yang dimiliki oleh Megawati.

    “Lihat berita ini bukti pamor Jokowi kalah jauh dari ibu Mega, bahkan kalah juga dari anaknya Kaesang yg bisa jadi ketua umum hny dua hari jadi kader dan tanpa bersaing,” tuturnya.

    Ia pun berandai seandainya Jokowi ternyata benar dari Ketua, salah satunya adalah lakukan demokrasi.

    “Nanti pasti ada yg bilang PSI itu sedang lakukan demokrasi,” ungkapnya.

    “Itu cuma drama sayang, Kaesang sblmnya bisa jadi ketum tnp seperti itu, lalu knp Jokowi ga bisa?
    Krn semuanya cuma drama.
    Betul tdk?😊,” jelasnya.

    Dan adapun untuk calon lawan dari Jokowi selain Kaesang Pangarep, ada Agus Herlambang hingga Isyana

    “Bursa Terbaru Calon Ketum PSI: Jokowi, Kaesang, Agus Herlambang hi ngga Isyana,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (18/5) menjadi sorotan, diantaranya kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Bangkok, Thailand, dan pembekalan untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Kunjungan resmi Prabowo ke Thailand pererat hubungan strategis

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand, Senin (19/5), dengan serangkaian kegiatan penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Thailand, beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Pembekalan kepala daerah PDIP bahas potensi-tata kelola pemerintahan

    Pembekalan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membahas tiga topik penting, yakni potensi daerah, agenda ciri khas partai, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned (pelajaran yang didapat) dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo saat penutupan pembekalan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Hari Museum, Wakil Ketua MPR ajak masyarakat perjuangkan UU kebudayaan

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dalam momentum Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang tentang kebudayaan.

    Ibas menyampaikan hal itu saat menghadiri forum audiensi Meniti Warisan, Merajut Masa Depan: Museum sebagai Penjaga Peradaban di Museum Rudana, Ubud, Bali, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. DPP Golkar-Muhammadiyah ground breaking pembangunan gedung asrama

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan Gedung Asrama D Gedung Math’am dan Rumah Pamong yang ada di komplek Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Hari ini Golkar bersama PP Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan asrama putra, dimana ini adalah hasil dari silaturahmi yang kami lakukan pada saat Safari Ramadhan di bulan puasa kemarin,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai ground breaking di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LMI Pasuruan Gandeng Posyandu Logowok Cegah Stunting, 60 Balita Terima Asupan Gizi Tambahan

    LMI Pasuruan Gandeng Posyandu Logowok Cegah Stunting, 60 Balita Terima Asupan Gizi Tambahan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) LMI Pasuruan menunjukkan kepedulian terhadap pencegahan stunting dengan menggandeng Posyandu Desa Logowok, Kecamatan Pohjentrek. Kegiatan bertajuk “Posyandu Bersama” ini melibatkan sekitar 100 warga dari berbagai kelompok usia dan difokuskan pada peningkatan kesadaran gizi serta pemantauan kesehatan.

    Sebanyak 60 balita mendapatkan tambahan asupan gizi berupa rice bowl, susu kedelai, roti, dan buah-buahan sebagai bentuk intervensi dini untuk menekan angka stunting di wilayah tersebut.

    Kepala Puskesmas Pohjentrek, dr. Dian Megawati, mengapresiasi kolaborasi antara lembaga sosial dan masyarakat dalam mendukung layanan kesehatan ibu dan anak. “Pencegahan stunting adalah program prioritas kami, dan sinergi ini sangat efektif dalam mendukung layanan kesehatan ibu dan anak,” ungkapnya, Kamis (15/5/2025).

    Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menciptakan generasi sehat sejak dini. “Harapannya, masyarakat semakin sadar akan pentingnya gizi dan kontrol kesehatan rutin,” ujarnya.

    Ketua Posyandu Desa Logowok, Ibu Lauraita, turut menyampaikan terima kasih atas perhatian LMI Pasuruan terhadap upaya pencegahan stunting. Ia menyebut kegiatan ini menjadi semangat baru bagi kader posyandu untuk terus bergerak aktif.

    “Kami sangat senang dan terharu, kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan stunting,” kata Lauraita. Ia juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan penyuluhan dan deteksi dini kasus stunting di lingkungan desa.

    Perwakilan LMI Pasuruan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program jangka panjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat. “Kolaborasi seperti ini adalah wujud nyata kontribusi kami terhadap generasi masa depan yang sehat,” jelasnya.

    LMI juga berencana mengembangkan program serupa di berbagai desa lain di wilayah Kabupaten Pasuruan. Mereka berharap pendekatan berbasis komunitas ini dapat memperluas dampak positif dan mempercepat penurunan angka stunting di daerah.

    Kegiatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan dukungan masyarakat dan semua pihak, target mencetak generasi bebas stunting diyakini bisa tercapai. [ada/beq]

  • Politik Kemarin, Anggota TNI di Rusia hingga visi geopolitik Presiden

    Politik Kemarin, Anggota TNI di Rusia hingga visi geopolitik Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa terkait dengan politik dan pertahanan terjadi sepanjang Minggu (11/5). Dari mulai anggota TNI AL ikut operasi militer di Rusia hingga visi geopolitik presiden.

    Berikut ragam berita yang telah dirangkum ANTARA.

    1. TNI AL: Serda Satria sudah dipecat setelah ikuti operasi militer Rusia

    Jakarta (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyampaikan bahwa Sersan Dua (Serda) Satria Arta Kumbara sudah dipecat dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan pemecatan telah dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

    Baca di sini

    2. Kapuspen TNI: Dukungan pengamanan untuk kejaksaan dilaksanakan terukur

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyatakan dukungan pengamanan personel TNI Angkatan Darat kepada jajaran kejaksaan dilaksanakan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur.

    Ia mengatakan bahwa dukungan pengamanan itu bagian dari kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023. Pelaksanaan kerja sama itu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

    Baca di sini

    3. LPSK lindungi korban kekerasan seksual dokter PPDS di Bandung

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.

    Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bahwa kekerasan seksual dalam kasus ini termasuk dalam relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

    Baca di sini

    4. Bahlil sebut rencana pertemuan Prabowo-Megawati hal yang baik

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal baik dan bisa menjadi wadah pembicaraan untuk kemajuan bangsa.

    “Sebenarnya pertemuan sesama tokoh-tokoh bangsa tersebut sudah seyogyanya dilakukan dan ini merupakan hal yang baik,” kata Bahlil di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu.

    Baca di sini

    5. Diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” ungkap visi geopolitik Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Diskusi umum bertajuk “Ada Apa dengan Prabowo?” mengungkap berbagai fakta yang menyoroti pandangan visioner Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika global, termasuk potensi perang dan dampaknya terhadap ketahanan nasional Indonesia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, dalam acara yang dihelat Gerakan Milenial Cinta Tanah Air di Jakarta, Sabtu, memaparkan sederet fakta yang menunjukkan konsistensi pemikiran dan arah kebijakan Presiden Prabowo, jauh sebelum ia

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Komentar Bahlil Soal Prabowo Rindukan Nasi Goreng Buatan Megawati

    Ini Komentar Bahlil Soal Prabowo Rindukan Nasi Goreng Buatan Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia ikut berkomentar terkait rencana pertemuan dua tokoh bangsa, yakni Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Pertemuan sesama tokoh bangsa itu sudah seyogyanya dilakukan. Ini hal yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan semua tokoh bangsa bagus dalam membangun pikiran-pikiran yang baik, untuk membangun bangsa dan negara,” tutur Bahlil kepada wartawan.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

    “Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya ‘Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya’. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah,” ujar Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

    “(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja,” pungkas Prasetyo. (tok/ian)

  • Politik kemarin, pertemuan Prabowo-Mega hingga Paus baru terpilih

    Politik kemarin, pertemuan Prabowo-Mega hingga Paus baru terpilih

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (9/5) menjadi sorotan, mulai dari Istana atur pertemuan karena Prabowo disebut kangen nasi goreng buatan Mega hingga Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV yang bawa pesan perdamaian.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo disebut kangen nasi goreng buatan Mega, Istana atur pertemuan

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya tengah merencanakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

    Hal itu merespons soal pidato Megawati yang kembali menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

    “Betul,” kata Prasetyo seraya mengamini pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo rindu dibuatkan nasi goreng, saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Anggota DPR: Media nasional mati perlahan jika tak revisi UU Penyiaran

    Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengemukakan bahwa media penyiaran akan mati perlahan jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tidak direvisi.

    Amelia mengatakan bahwa pada masanya, Undang-Undang (UU) Penyiaran tersebut sangat relevan untuk ekosistem penyiaran. Namun, pada hari ini sudah terjadi ledakan konten digital yang tidak lagi terikat pada frekuensi publik dan tidak tunduk pada sistem perizinan yang berlaku bagi media konvensional.

    “Kompetisi tidak sehat antara media sosial yang personal dan media penyiaran yang harus taat regulasi dan etik,” kata Amelia di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Menkopolkam: Satgas tak akan ragu tindak ormas ganggu investasi

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak akan ragu menindak ormas meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi maupun kegiatan usaha.

    Menurut Budi, pembentukan satgas tersebut dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan, kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha.

    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

    “Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV yang bawa pesan perdamaian

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus ke-267 Gereja Katolik dengan nama Leo XIV yang membawa pesan tentang perdamaian dunia.

    Prevost merupakan Paus pertama dari Amerika Serikat yang terpilih melalui konklaf kepausan di Kapel Sistina, Vatikan, Kamis (8/5), untuk mencari pengganti mendiang Paus Fransiskus.

    “Saya mewakili Presiden, mewakili pemerintah (Indonesia), tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV untuk menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu lalu,” kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

    “Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

    “Tidak ada itu ‘matahari kembar’. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

    Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

    Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demokrat Respons Megawati Soal Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan: Konsekuensi Dari Pemilihan Langsung – Halaman all

    Demokrat Respons Megawati Soal Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan: Konsekuensi Dari Pemilihan Langsung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Demokrat menanggapi pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyoroti soal sistem pemerintahan Indonesia yang selalu berganti kebijakan di saat pemerintahan baru memimpin.

    Kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, apa yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar dari konsekuensi pemilihan umum secara langsung terhadap Presiden.

    “Menurut saya wajar dan hal ini konsekuensi dari pemilihan langsung presiden,” kata Khaeron saat dimintai tanggapannya, Jumat (9/5/2025).

    Kata Khaeron, setiap Presiden terpilih dari pemilihan langsung itu pasti akan berupaya untuk mewujudkan janjinya saat kampanye lewat program kerja.

    Akan tetapi, kata Khaeron, bukan berarti program pemerintahan yang sebelumnya ditinggalkan, ada juga kata dia, program yang dilanjutkan.

    “Karena presiden terpilih pasti akan merealisasikan program pada waktu berkampanye,” kata dia.

    “Dan banyak juga program presiden sebelumnya yang dilanjutkan. Jadi jika dinilai dari kemajuan bangsa, kita rasakan kemajuannya,” ucap Khaeron.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

    Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    “Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya dikutip dari Kompas.com.

    Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.

    Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.

    “Mbok ya satu kali saja, dret, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.

    Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.

    Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.

    Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.

    “Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.

    “Supaya tidak poco-poco. Sudah bagus, karena ganti aturan mundur lagi. Mending mundurnya sama. Kalau ini maju dua langkah, tahu-tahu mundur lima langkah. Itu kan saya perhatikan,” tukas dia.

  • Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas

    Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas

    Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi Partai Golkar
    Muhamad Sarmuji
    menilai wajar jika setiap pemimpin memiliki kebijakan berbeda karena setiap pemimpin mempunyai prioritas masing-masing.
    Hal ini diungkapkan Sarmuji ketika ditanya soal pernyataan Ketum PDIP
    Megawati Soekarnoputri
    yang menyoroti kondisi Indonesia karena kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
    “Setiap presiden memang punya prioritas masing-masing. Wajar bila kebijakannya juga berganti,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).
    Meski setiap presiden punya kebijakannya sendiri, namun tujuannya tetap menyejahterakan rakyat. “Yang penting dalam satu arah kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” ujar Sarmuji.
    Di sisi lain, Sarmuji menyoroti juga soal perlunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang kini disebut
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah
    (RPJM).
    Menurutnya, RPJM ini harus disusun secara serius guna menjadi garis besar kebijakan agar sejalan dengan yang disepakati.
    “Yang dulu dinamakan GBHN. Sekarang berupa RPJM. Ini yang harus disusun secara serius yang memandu setiap presiden dalam menentukan kebijakannya sehingga perubahan kebijakan presiden tetap dalam koridor yang sudah disepakati,” ucapnya.
    Diketahui, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award.
    “Gawat ini Republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025) kemarin.
    Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.
    Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.
    “Mbok ya satu kali saja, dreeettt, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.
    Dia mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.
    “Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena ini kebenaran. Coba saja kamu rasakan. Masa seperti ini,” ucapnya.
    Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.
    Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.
    “Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.