Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Aktivis 98 Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Putri Megawati Buka Suara

    Aktivis 98 Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Putri Megawati Buka Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Munculnya sebagian gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto mendapat tanggapan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Polemik terkait usulan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto kembali menuai protes dari ruang publik seiring dengan beredarnya wacana yang menyebut nama mantan Presiden RI tersebut sebagai kandidat penerima gelar pahlawan nasional.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa seluruh usulan pemberian gelar pahlawan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.

    Bahwa kata Puan, proses pemberian gelar kehormatan negara bukanlah keputusan politik semata, melainkan melewati tahapan kajian yang dilakukan oleh lembaga resmi.

    “Ya, setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan untuk yang mengkaji siapa-siapa yang bisa menerima atau tidak bisa menerima,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025),

    Lebih lanjut, Puan menerangkan, kajian tersebut penting agar keputusan yang diambil bersifat objektif, berdasarkan fakta sejarah, serta mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak.

    “Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sebaiknya dilakukan, diterima,” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

    Diketahui, munculnya penolakan ini dinyatakan sejumlah aktivis 98 dalam sebuah diskusi dengan tema ‘Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’. Acara diskusi ini berlangsung pada Sabtu (24/5/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan.

  • Puan Minta Budi Arie Klarifikasi soal Tudingan PDIP Dalang Penyebaran Isu Judol

    Puan Minta Budi Arie Klarifikasi soal Tudingan PDIP Dalang Penyebaran Isu Judol

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bereaksi keras atas pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi yang menyebut bahwa PDIP mendalangi framing atau penyebaran isu dalam kasus judi online (judol). Anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun meminta Budi Arie tidak bicara sembarangan.

    “Untuk menghindari fitnah, Pak menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” tegas Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Puan enggan berspekulasi apa maksud dan tujuan Budi Arie melempar tudingan kepada PDIP, namun lagi-lagi ia meminta agar ada klarifikasi.

    “Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi,” ujar Puan.

    Puan pun mempersilakan, kader-kader PDIP membuat laporan ke polisi untuk menghindari adanya fitnah.

    “Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti,” kata Puan.

    Sebagai informasi, beredar rekaman suara diduga Budi Arie Setiadi yang berkomunikasi dengan seorang jurnalis. Budi menyebut bahwa framing dirinya mendapat komisi dalam kasus judi online didalangi oleh PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan atau BG. [hen/but]

  • PDIP Tempuh Jalur Hukum, Budi Arie Dilaporkan Terkait Tuduhan Judi Online

    PDIP Tempuh Jalur Hukum, Budi Arie Dilaporkan Terkait Tuduhan Judi Online

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/5/2025).

    Laporan ini merupakan respons atas pernyataan Budi Arie yang dinilai menyinggung dan mencemarkan nama baik PDIP, karena diduga mengaitkan partai tersebut dengan isu perjudian online.

    Salah satu pelapor, Wiradarma Harefa, menyampaikan bahwa pernyataan Budi Arie sangat menyakiti perasaan kader PDIP di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa ucapan tersebut dianggap sebagai tuduhan tidak berdasar.

    “Kami membuat laporan ke Bareskrim terkait ucapan atau fitnah dari Budi Arie, mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi. Pernyataannya sangat menyakitkan bagi kami,” ujar Wiradarma saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. Dikutip Selasa (27/5/2025).

    Dalam laporannya, pihak pelapor tidak datang dengan tangan kosong. Wiradarma menjelaskan bahwa mereka telah melampirkan sejumlah bukti, termasuk rekaman video lengkap dan dokumentasi wawancara Budi Arie dengan media, yang diyakini mengandung unsur pencemaran nama baik.

    “Kami bawa video lengkap, termasuk rekaman wawancara dengan media. Dari situ, kami nilai ada unsur pencemaran nama baik,” ungkapnya lebih lanjut.

    Laporan terhadap Budi Arie diajukan berdasarkan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Wiradarma menyatakan bahwa langkah ini diambil atas sepengetahuan dan izin dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, meski belum ada komunikasi langsung dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

  • Waketum: Semoga Tak Ada Pihak Luar Buat Gaduh Muktamar PPP – Page 3

    Waketum: Semoga Tak Ada Pihak Luar Buat Gaduh Muktamar PPP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi berharap, agar tidak ada pihak manapun yang ikut campur dalam urusan internal dan membuat gaduh situasi partainya. Hal itu dia sampaikan, terkait pemilihan calon ketua umum PPP.

    Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy alias Romy mengaku telah berdiskusi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait tokoh-tokoh yang layak menjadi ketua umum PPP.

    “Semoga tidak ada pihak manapun yang ikut urusan Internal PPP. Yang bisa Buat Gaduh,” kata Rusli, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (27/5/2025).

    Dia menilai, banyak kader PPP yang mempuni untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut.

    “PPP sebagai partai kader, pnya banyak kader yang mumpuni,” ujar dia.

     

    Senyum merekah tergambar dari wajah keduanya. Momen yang telah lama direncanakan itu akhirnya terjadi: Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Di tengah nuansa Lebaran, silaturahmi Presiden ke-8 dan ke-5 Republik Indonesia itu dilangs…

  • Puan Minta Budi Arie Klarifikasi Pernyataannya Soal PDIP Terlibat Judol

    Puan Minta Budi Arie Klarifikasi Pernyataannya Soal PDIP Terlibat Judol

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menteri Koperasi, Budi Arie mengklarifikasi pernyataannya yang diduga menyebut PDIP ikut terlibat dalam kasus judi online (judol).

    Anak Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menekankan klarifikasi Budi Arie diperlukan sagar tidak menimbulkan fitnah. Dia juga mengingatkan Budi Arie jangan berbicara sembarangan.

    “Untuk menghindari fitnah dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

    Lebih lanjut, Puan juga mempersilakan bila ada kader PDIP yang ingin melaporkan Budi Arie soal pernyataannya ke pihak penegak hukum. “Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan,” ucapnya.

    Lebih jauh, Ketua DPR RI ini juga menyoroti bahwa pernyataan Budi Arie tidak memiliki bukti kuat. Karena itu, akhirnya ada saja pihak-pihak yang merasa tersakiti oleh pernyataannya.

    “Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi terkait hal tersebut,” pinta Puan.

    Lapor ke Bareskrim 

    Sebelumnya, Politisi PDIP, Wiradarma Harefa melaporkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah buntut dari tudingan keterlibatan dalam judi online (judol). 

    Dia mengatakan fitnah yang disampaikan oleh Budi Arie Setiadi kepada PDIP terjadi ketika Budi Arie Setiadi menjabat jadi Menteri Komunikasi dan Informatika. 

    Menurutnya, fitnah tersebut beredar dalam bentuk rekaman suara wawancara Budi Arie Setiadi dengan wartawan yang menyebut PDIP terlibat di dalam kasus judi online yang kini marak di Indonesia. 

    “Ini jelas fitnah yang keji sekali. Maka dari itu kami akan laporkan dia ke Bareskrim Polri ini,” tuturnya di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (27/5/2025).

  • Gara-gara Budi Arie, Hambalang-Teuku Umar-Solo Bisa Merenggang

    Gara-gara Budi Arie, Hambalang-Teuku Umar-Solo Bisa Merenggang

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur  Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro tak kunjung jelasnya status eks Menkominfo Budi Arie di kasus pengamanan situs judi online (judol), bisa meretakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, tuduhan Budi Arie ke PDIP sebagai dalang framing atas dirinya di kasus judol juga memberikan tontonan buruk bagi masyarakat. Agung bilang, sudah cukup publik menyaksikan drama saling tuduh di antara para pejabat.

    “Karena ini bukan preseden positif bagi Presiden Prabowo yang sedang memberantas judol. Apabila dibiarkan terlalu berlarut, ini bisa memberikan dampak negatif bagi relasi positif antara Hambalang dan Teuku Umar, juga antara Hambalang dengan Solo,” jelas Agung.

    Keributan antara Budi Arie dan PDIP, menurutnya, membuat Prabowo dalam posisi terhimpit. Agung juga meyakini, Budi Arie tidak akan mendapat perlindungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai Jokowi lebih memilih tak diikutsertakan dalam konflik tersebut karena ingin memastikan kepentingan utama mereka aman.

    Budi Arie ‘Diseruduk’ Banteng

    Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mendesak Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie untuk bersikap jantan dengan tidak mengkambinghitamkan partainya di kasus praktik pengamanan situs judi online (judol).

    Dia menegaskan, terseretnya Budi Arie karena disebut dalam dakwaan persidangan adalah urusan pribadi yang harus diselesaikan sendiri, bukan malah bak seperti ‘orang hanyut cari tempat bergantung’.

    “Ya selesaikan urusan dia sendiri dari pada tuduh-tuduh PDIP, karena itu kan masalahnya ada di Kejaksaan yang menyampaikan itu kan, proses-proses resmi di Kejaksaan yang menyebut nama nama dia,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

    Mengenai gerakan sejumlah kader yang mempolisikan Budi Arie, Komar ogah komentar karena itu bukan sikap partai. Dia bilang, masih banyak urusan yang lebih penting untuk PDIP urus. “Kita urus hal yang lebih besar-besar lah. Banyak hal yang lebih penting dari itu,” ujarnya.

    Diketahui, saat masih menjabat masih menjabat sebagai Menkominfo Budi disebut meminta jatah 50 persen dari hasil praktik pengamanan situs judol. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan terhadap sejumlah eks pegawai Kemenkominfo yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

    Kemudian beredar rekaman suara diduga Budi Arie, memperdengarkan percakapan Budi Arie saat diwawancarai media. Rekaman ini diunggah akun @Ary_PrasKe2, kemudian di repost oleh kader PDIP Guntur Romli, baru-baru ini.

    “Itu fitnah, framing. Itu si Tony (nama panggilan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony) ditekan oleh PDI Perjuangan,” kata Budi Arie dengan nada tinggi.

    Saat ditanya mengapa PDIP yang dituding? Apakah karena PDIP dendam dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Budi menjawab dengan kesal “Nanti dijelaskan. Saya itu yakin, tenang. Cuma jengkel saja. Sudah saya jelaskan, tapi judulnya masih gini aja.”

    Dia meminta media jangan mau memainkan tabuhan genderang PDIP. Budi juga mempersiapkan bukti-bukti kuat bahwa ada keterlibatan PDIP dalam pemberitaan yang menyudutkannya beberapa waktu belakangan ini.

    “Nanti bukti-bukti kita siapkan. Yang pasti ini PDIP.” cetusnya lagi seraya menambahkan dirinya tengah memetakan mana media kawan dan lawan. “Jangan ikut-ikutan orkestrasi mereka. Jangan dong. Jangan ikut-ikutan. Ini ujungnya PDIP semua,” katanya.

    Pernyataan ini memantik reaksi keras. Sejumlah kader banteng moncong putih pun melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri. “Kami ini sebagai kader PDIP perjuangan merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie yang menuduh bahwa katanya PDIP perjuangan yang main ini semua,” kata perwakilan kader PDIP, Wiradarma di Bareskrim Polri, Selasa (27/5/2025).

    Budi Arie dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pembuatan laporan itu, kader PDIP juga turut membawa beberapa barang bukti.

    “Jadi bukti-bukti yang bisa kami sampaikan ada video rekaman utuh pembicaraan Budi Arie dengan salah satu media juga, dari situ kami buat laporan,” ucapnya.

    Wira mengatakan, pembuatan laporan ini tentunya juga didukung oleh DPP, meski laporan tersebut tidak mengatasnamakan DPP. “Mereka (DPP PDIP) mendukung langkah yang kami lakukan,” tutur dia.

    Dugaan Keterlibatan PDIP

    Soal keterlibatan kader-kader PDIP sebelumnya pernah disinggung  Koordinator Paguyuban Masyarakat Anti Berita Fitnah dan Hoaks Teuku Afriadi, pada November 2024. “Faktanya jika Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang memang masuk dalam struktur komposisi dan personalia Tim Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah dari PDIP,” kata Teuku, aktivis muda pendiri Komisariat GMNI UMSU kepada wartawan, di Jakarta, dikutip Rabu (13/11/2024).

    Dalam dokumen yang diterima Teuku, nama Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang memang tercantum dalam struktur Tim Kampanye Pilkada PDIP. Selain itu, terdakwa lainnya Alwin Jabarti Kiemas disebut-sebut sebagai keponakan mendiang Taufik Kiemas, suami dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Saya merujuk pada SK Adapun dirinya merujuk pada dokumen tertulis Surat Keputusan Nomor: 942/KPTS/DPP/V/2024 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Pemiluhan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024,” ucap dia

    Surat ini diterbitkan pada 18 Mei 2024 dan ditandatangani juga oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam lampiran memang tertulis nama Zulkarnaen Apriliantony sebagai salah satu anggota dalam SK DPP PDIP tersebut. “Saya sudah baca isi SK DPP PDIP,” ujarnya

    Terkait tudingan PDIP sebagai dalang framing jahat, sudah pernah dikonfirmasi langsung ke Budi Arie. Tapi pertanyaan awak media tak digubrisnya. Sikap itu ditunjukkan Budi Arie usai dirinya melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

    Saat dicegat awak media, Budi awalnya menolak berbicara di luar konteks pertemuan dengan KPK. Namun saat pertanyaan mengenai namanya yang tercantum dalam surat dakwaan perkara judol kembali mencuat, ia akhirnya memberi komentar singkat. “Gusti Allah mboten sare, Tuhan tidak tidur,” ucap Budi Arie dengan tenang, lalu beranjak pergi meninggalkan lokasi.

    Namun ketika didesak soal pernyataan yang menyebut dirinya dijadikan target framing oleh PDIP seperti yang dikutip dari beberapa media ia memilih diam. Gestur yang ditunjukkan hanya berupa ekspresi wajah datar dan isyarat tangan yang menolak untuk menjawab lebih lanjut. 

  • PDIP Laporkan Menteri Koperasi Budi Arie ke Bareskrim Polri Buntut Tudingan Terlibat Judol

    PDIP Laporkan Menteri Koperasi Budi Arie ke Bareskrim Polri Buntut Tudingan Terlibat Judol

    Bisnis.com, Jakarta — PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah buntut dari tudingan keterlibatan dalam judi online (judol).

    Politisi PDIP, Wiradarma Harefa mengatakan fitnah yang disampaikan oleh Budi Arie Setiadi kepada PDIP terjadi ketika Budi Arie Setiadi menjabat jadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

    Menurutnya, fitnah tersebut beredar dalam bentuk rekaman suara wawancara Budi Arie Setiadi dengan wartawan yang menyebut PDIP terlibat di dalam kasus judi online yang kini marak di Indonesia.

    “Ini jelas fitnah yang keji sekali. Maka dari itu kami akan laporkan dia ke Bareskrim Polri ini,” tuturnya di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (27/5/2025).

    Wira menegaskan pihaknya bakal menjerat Meteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 311 tentang Fitnah, dan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

    “Kami membawa bukti rekaman video dan rekaman suara utuh untuk diserahkan ke Bareskrim Polri,” katanya.

    Menurut Wira, dirinya sudah mendapatkan izin dari para Ketua DPP PDI-Perjuangan untuk melaporkan Budi Arie Setiadi, meski belum mengantongi izin dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.

    Wira juga membawa 7 orang kader DPP PDIP lainnya untuk membuat laporan ke Bareskrim Polri atas tindakan Budi Arie Setiadi.

    “Itu Bu Megawati itu mungkin belum, kami hanya sampai ke ketua DPP saja izinnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang telah dikonfirmasi oleh Bisnis melalui pesan Whatsapp belum memberikan tanggapan apapun atas pelaporan yang telah dilayangkan PDI-P ke Bareskrim Polri.

  • PDIP Babak Belur di Pilkada 2024, Megawati: Kalian Lemah!

    PDIP Babak Belur di Pilkada 2024, Megawati: Kalian Lemah!

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengakui partainya babak belur pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia juga kecewa kader andalannya kalah di daerah yang selama ini dikenal sebagai “kandang banteng”.

    Hal itu diungkapkan Megawati di hadapan ratusan kader PDIP dalam acara penganugerahan Trisakti Tourism Award atau Desa Wisata 2025 di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis 8 Mei.

    “Kemarin, Pemilu, saya enggak pernah ngomong, tetapi sekarang saya sentil lagi sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Hah? Kan enggak ngaku toh. Babak belur apa tidak?” tanya Megawati kepada kadernya.

    “Babak belur!” jawab para kader PDIP.

    Selain becerita kondisi PDIP babak belur, Megawati juga mengungkapkan kekecewaannya karena sejumlah kader unggulan justru tak terpilih khususnya di daerah-daerah “kandang banteng” pada Pilkada 2024.

    Megawati mengatakan hasil tersebut adalah tanggung jawabnya. Di sisi lain, Megawati menyayangkan adanya sejumlah kader yang tidak bekerja maksimal di lapangan.

    “Enggak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa yang harusnya jadi, enggak jadi. Saya bertanggung jawab bahwa saya kan tahu orang-orang ini. Benar rajin, benar tidak. Hanya mau jadi, saya kan bisa. Siapa suruh jadi ketua umum? Jadi saya bisa memberi nilai. Jadi saya udah yakin bahwa ini pasti akan jadi,” tegasnya.

    Megawati kemudian bicara pengalamannya terpilih menjadi anggota DPR tiga periode berturut-turut di era Orde Baru. Menurutnya, pencapaian ini tak lepas dari kedekatannya dengan rakyat.

    Ia lantas menyinggung sejumlah kadernya yang tak maksimal dan seharusnya turun ke akar rumput untuk melihat masalah secara langsung.

    Meski beberapa kader tak maksimal, PDIP pada akhirnya tetap memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, dan membuat partai yang indentik dengan warna merah itu menang tiga kali beruntun di Pileg.

    Namun, Megawati menekankan kemenangan PDIP di Pileg 2024 bukan semata hasil kerja internal, melainkan karena dukungan tulus dari rakyat.

    Putri Presiden Soekarno itu pun mengingatkan kader untuk tetap solid dan tidak ragu dalam mengikuti arah perjuangan partai di bawah kewenangannya sebagai ketua umum.

    “Kalau kalian lemah, ya, enggak menang. Kenapa? Buktinya, saya lihat, gila deh, tempat yang seharusnya kita mendulang suara, itu dipecah-pecah. Enggak usah diomongkan, saya kan ketum, tahu saya,” tutur Megawati.

  • Dorong Diversifikasi Pangan di Jatim, PDIP: Ketergantungan ke Beras Tak Bisa Dipertahankan

    Dorong Diversifikasi Pangan di Jatim, PDIP: Ketergantungan ke Beras Tak Bisa Dipertahankan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menegaskan komitmen partainya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui langkah diversifikasi pangan. Menurutnya, ketergantungan terhadap beras sebagai sumber utama karbohidrat tidak bisa terus dipertahankan.

    “Tanaman pokok pendamping beras ini penting dalam rangka menuju swasembada pangan. Kita harus sadar bahwa ketergantungan pada beras tidak bisa terus dipertahankan, apalagi pencapaian swasembada dalam jangka pendek belum tentu bisa tercapai,” ujar Ony, Senin (26/5/2025).

    Pernyataan itu merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mendorong pengembangan sepuluh jenis tanaman alternatif pengganti beras, seperti jagung, singkong, dan sorgum. Ony menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mencapai kedaulatan pangan nasional.

    “Semua itu adalah sumber karbohidrat yang bisa menjadi pengganti beras. Jadi pokoknya harus. Urusan pangan dan energi harus menjadi ranah kedaulatan nasional yang nyata,” tegasnya.

    Politisi asal Dapil Tuban-Bojonegoro ini menambahkan, ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan karbohidrat, melainkan juga harus mencakup kebutuhan gizi lain seperti protein dan lemak dari sektor peternakan dan pertanian lokal.

    “Kebutuhan nutrisi tubuh itu macam-macam. Tidak hanya karbohidrat, tapi juga lemak, protein dan lainnya. Karena itu, PDI Perjuangan juga mendorong adanya ketahanan mikro, termasuk dari hasil pertanian sayur, peternakan ayam, dan lainnya,” ujarnya.

    Ony juga menekankan pentingnya peran urban farming sebagai solusi di wilayah perkotaan. Ia menyebut, praktik bertani di lingkungan rumah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan.

    “Urban farming menyadarkan kita bahwa lingkungan harus dijaga. Dan dari situ kita bisa mulai mengembangkan kemandirian pangan skala rumah tangga,” tandas Ony.

    Sebagai informasi, instruksi Megawati mencakup pengembangan tanaman lokal yang akrab di masyarakat dan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam skema produksi pangan nasional yang lebih beragam dan berkelanjutan. [asg/beq]

  • Ade Armando Tegaskan Gibran Wapres Terbaik Sepanjang Sejarah, Netizen Colek Megawati hingga Jusuf Kalla

    Ade Armando Tegaskan Gibran Wapres Terbaik Sepanjang Sejarah, Netizen Colek Megawati hingga Jusuf Kalla

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka layak dinobatkan sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Hal itu ia sampaikan dalam siniar Gaspol Kompas pada Rabu (21/5/2025).

    Ade Armando menegaskan, melenggangnya Gibran sebagai wakil presiden jangan melulu dilihat dari perspektif bahwa ia adalah putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melainkan, karena keberadaan dan performa Gibran yang membantu Prabowo menaikkan suaranya di Pemilihan Presiden 2024 lalu.

    “Diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anaknya Jokowi sebagai (politik) dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievements (pencapaian) dia selama ini. Performance dia, menurut saya, mungkin the best wakil presiden dalam sejarah kita,” papar Ade Armando dilansir pada Sabtu (24/5/2025).

    Pernyataan Ade ini kemudian menuai respons beragam di media sosial. Tak sedikit yang sinis hingga menghujatnya kemudian membandingkan Gibran dengan para wapres terdahulu.

    “Berarti Ade Armando mengatakan Gibran lebih baik dari Bung Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Megawati s.d Jusuf Kalla dan KH. Ma’ruf Amin,” celetuk netizen di X.

    “Ternyata wapres-wapres terdahulu seperti Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan BJ.Habibie tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan GIBRAN RAKABUMING RAKA, semua lewat. Menurut Ade Armando pokoknya Gibran is the best,” sahut yang lainnya.