Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Mensesneg: Reshuffle kabinet bukan prioritas saat ini

    Mensesneg: Reshuffle kabinet bukan prioritas saat ini

    “Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red),”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih bukanlah prioritas dalam waktu dekat, sebab pemerintah masih fokus menyelesaikan sejumlah persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi.

    Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut seluruh spekulasi mengenai waktu pelaksanaan serta keterlibatan partai politik dalam koalisi pemerintah belum memiliki dasar yang jelas.

    “Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red),” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Ia mengingatkan agar publik tidak berspekulasi berlebihan terkait waktu pergantian susunan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi, seperti di bidang energi, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata.

    Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga terus dilakukan secara menyeluruh, namun reshuffle bukanlah prioritas dalam waktu dekat.

    “Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama daripada sekadar membahas reshuffle,” tegasnya.

    Terkait isu yang mengaitkan masuknya PDIP sebagai koalisi pemerintah berdasarkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini, Prasetyo memastikan bahwa hal itu tidak masuk dalam pokok perbincangan mereka.

    “Enggak (ada pembahasan). Belum,” jawabnya singkat.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pintar Merajut Koalisi Politik Jadi Modal Pramono Anung di 2029

    Pintar Merajut Koalisi Politik Jadi Modal Pramono Anung di 2029

    JAKARTA – Peneliti Charta Politika, Ardha Ranadireksa mengungkapkan bila Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berpeluang mendapatkan tiket baik sebagai calon presiden atau wakil presiden di pemilihan presiden 2029 mendatang.

    Sebab, Pramono memiliki rekam jejak yang cukup baik dan panjang sebagai salah satu kader terbaik PDIP. Selain itu, Pramono juga dikenal sebagai politikus yang piawai dalam merajut koalisi politik dengan berbagai pihak.

    “Pramono termasuk politikus yang mampu “berselancar”, tidak saja pada saat PDIP berkuasa di era Megawati dan Jokowi, tapi juga saat PIDP menjadi oposisi di era Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya, Minggu 8 Juni 2025.

    Menurut Ardha, rekam jejak Pramono saat menjadi Sekjen PDIP dan Sekretaris Kabinet selama dua periode juga tergolong positif.

    Karenanya, bila dianggap sukses memimpin dan membangun DKI Jakarta, bukan tidak mungkin elektabilitas Pramono ikut meroket menjelang Pilpres 2029.

    “Salah satu yang mungkin menghambat adalah pernyataan Mas Pram sendiri yang menyiratkan tidak akan melangkah lebih jauh dalam kontestasi kepemimpinan nasional setelah menjadi Gubernur Jakarta. Hal ini dapat saja menjadi bumerang andaikata pada 2029 mendatang dia maju,” tuturnya.

    Ardha menilai, pernyataan Pramono tersebut berpotensi dijadikan senjata oleh lawan politiknya.

    Pasalnya, hal yang sama juga pernah terjadi saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan menyatakan tidak akan maju menjadi calon presiden di Pilpres 2014.

    “Kondisi ini bisa menjadi gambaran bahwa diperlukan kalkulasi yang matang bila PDIP berniat mengajukan Pramono Anung di Pilpres 2029 mendatang,” imbuhnya.

    Sebelumnya, nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut-sebut sebagai kandidat untuk berlaga di Pilpres 2029 bersanding dengan nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Pramono dianggap memiliki keunggulan mengingat posisi DKI Jakarta yang masih menjadi barometer politik nasional meski belum sepopuler Dedi Mulyadi di media sosial.

  • PDIP Merapat ke Koalisi Prabowo, Upaya Singkirkan Pengaruh Jokowi?

    PDIP Merapat ke Koalisi Prabowo, Upaya Singkirkan Pengaruh Jokowi?

    GELORA.CO -Tanda-tanda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masuk koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terendus, dan disinyalir merupakan bagian dari upaya menyingkirkan pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Founder Citra Institute, Yusak Farchan, mengamati, tanda-tanda PDIP akan merapat ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo telah nampak, setidaknya dari kedekatan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

    Menurutnya, apabila PDIP mendapat persetujuan Presiden Prabowo untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, maka upaya mendepak pengaruh Jokowi akan terwujud dengan sendirinya.

    “Saya kira arahnya ke sana, meskipun itu tidak mudah,” ujar Yusak saat dihubungi RMOL, Senin, 9 Juni 2025.

    Meski begitu, dia mengamati sikap Prabowo sampai saat ini masih belum mengarah pada kesepakatan dengan PDIP untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih.

    Di samping itu, Yusak yang merupakan calon doktor ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini, karakteristik kepemimpinan Prabowo cenderung menjaga suhu politik tetap kondusif, sehingga tidak serta merta langsung memasukkan PDIP dalam koalisi pemerintahannya. 

    “Prabowo itu tipe orang yang tau berterimakasih, jadi tidak mudah memisahkan Prabowo dengan Jokowi,” tutur Yusak

    “Kecuali terjadi turbulensi politik tertentu seperti meluasnya gerakan pemakzulan Wapres Gibran di kalangan partai-partai di DPR,” demikian dia menambahkan. 

  • Kelayakan Tan Joe Hok sebagai Pahlawan Nasional Nasional 9 Juni 2025

    Kelayakan Tan Joe Hok sebagai Pahlawan Nasional Nasional 9 Juni 2025

    Kelayakan Tan Joe Hok sebagai Pahlawan Nasional
    Profesor Riset bidang Sejarah Sosial Politik LIPI. Lulus doktor dari EHESS (
    Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
    ) Paris pada 1990.
    PEMAIN
    bulutangkis legendaris
    Tan Joe Hok
    (Hendra Kartanegara) meninggal pada Senin (2/6/2025), di Jakarta dan dikremasi pada Kamis (5/6/2025).
    Jasanya yang sangat berharga adalah merintis kemenangan pada saat kita mulai tampil di kancah dunia olahraga.
    Tan Joe Hok bersama tim Indonesia merebut Piala Thomas untuk pertama kalinya tahun 1958. Kemudian mempertahankannya tahun 1961 dan 1964.
    Ia menjadi orang Indonesia yang pertama menjuarai All England tahun 1959. Tan juga mempersembahkan medali emas Asian Games 1962 bagi Indonesia, setelah ia mengatasi perlawanan Teh Kew San di final.
    Tahun 1984, ia melatih regu Indonesia yang berhasil merebut kembali Piala Thomas di Malaysia.
     
    Masa perintisan itu memang sulit tanpa perlengkapan yang lengkap.
    Sebelum Thomas Cup 1958 di Singapura, mereka harus memenangkan pertandingan melawan Selandia Baru dan Australia.
    Perjalanan ke Selandia Baru hampir seharian dengan pesawat yang memakai baling-baling. Tanpa pelatih.
    Di Australia tidak sempat berlatih sebelum bertanding karena tidak punya dana untuk menyewa lapangan.
    Berangkat ke Singapura dengan naik beca dari penginapan di jalan Gunung Sahari menuju bandara Kemayoran, tidak ada yang mengantar.
    Salah seorang pemain adalah Ferry Sonneville yang sedang studi di Belanda. Agar bisa pulang ke Indonesia, majalah
    Star Weekly
    mengumpulkan dana dari pembacanya untuk membeli tiket Amsterdam-Jakarta.
    Di lapangan tampil dengan menggunakan kaos merek “777” yang disablon lambang Garuda di depannya.
    Mereka keluar sebagai juara. Seusai pertandingan di Singapura, mereka tinggal tiga hari di sana, tapi tidak membeli apa-apa karena tidak punya duit. Pulangnya di bandara Kemayoran disambut lautan manusia dan diarak dengan mobil terbuka.
    Di luar lapangan, Tan Joe Hok melanjutkan pendidikan ke Baylor University di Amerika Serikat, menekuni bidang kimia dan biologi. 
    Namun, cintanya pada Tanah Air tak pernah pudar. Ia pulang, mengabdi lewat pelatihan, pembinaan, dan sumbangsih pemikiran untuk regenerasi atlet muda.
    Ia juga sempat menjajal karier di luar negeri sebagai pelatih bulu tangkis di Meksiko dan Hong Kong. Meski kemudian kembali ke Tanah Air dan menjadi pelatih di PB Djarum pada 1982.
    Bahkan pada masa tuanya, semangatnya tak pernah surut. Ia hadir sebagai penutur sejarah dan inspirasi hidup bagi generasi penerus.
    Antara lain atas prakarsa Tan Joe Hok dibentuk Komunitas Bulutangkis Indonesia pada 8 Mei 2004.
    Selain memperhatikan kesejahteraan para atlet bulutangkis di hari tuanya, perkumpulan juga mengatasi persoalan lain yang pernah terjadi beberapa kali sebelumnya.
    Misalnya, pemain bulutangkis Hendrawan memerlukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) saat mau mengurus paspor dan visa untuk berangkat bertanding dalam Thomas Cup 2002 di Ghuangzou, China.
    Mereka menulis surat kepada Presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri, sehingga kasus itu segera diselesaikan.
    Tahun 1964, regu Indonesia mempertahankan Piala Thomas untuk ketiga kalinya di Tokyo setelah menundukkan Denmark dalam pertandingan yang berlangsung begitu dramatis dengan skor 5-4.
    Presiden saat itu, Sukarno ketika menyambut tim ini di Istana Negara pada 28 Mei 1964, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya.
    ”
    Inilah Saudara-saudara, kekagumanku kepada mereka bahwa mereka benar-benar ‘dedicate’ mereka punja life untuk mengagungkan nama Indonesia, dedicate mereka punja life untuk mengabdi kepada Tuhan.… Mereka dengan itu semuanja boleh dikatakan Pahlawan Indonesia. Terima kasih Pahlawan Indonesia!
    ”
    Salah seorang pemain, yaitu Tan Joe Hok mendapat Bintang Jasa Nararya dari pemerintahan Indonesia pada 28 Mei 1964.
     
    Tan Joe Hok menerima penghargaan
    Lifetime Achievement Award in Sport
    dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada 12 November 2021.
    Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman saat itu mengatakan, penghargaan diberikan karena prestasi besar Tan Joe Hok dan terus memotivasi atlet-atlet Indonesia untuk bisa mencapai prestasi.
    “Yang dulu di masa sulit pun, Indonesia sudah berjaya,” ujar dia.
    Namun, menurut hemat saya, Tan Joe Hok layak memperoleh gelar
    Pahlawan Nasional
    . Ia berjasa besar terhadap nusa dan bangsa, memperlihatkan sikap keteladanan dalam tugasnya dan berkarya sepanjang hayat.
    Sejak pengangkatan pertama tahun 1959 sampai kini, sudah ada 2006
    pahlawan nasional
    . Di antara mereka terdapat seorang Tionghoa yang diangkat tahun 2009. yaitu John Lie.
    Ia berjuang pada masa revolusi kemerdekaan dengan menggunakan kapal kecilnya menembus blokade Belanda untuk sampai di semenanjung Malaya dan Thailand dan selanjutnya menukar hasil bumi dari Sumatera dengan senjata yang dapat digunakan pejuang Indonesia.
    Sementara itu, sampai sekarang belum ada pahlawan nasional dari bidang olahraga termasuk bulutangkis yang sudah mengharumkan nama Indonesia di dunia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum Sepekan: Prabowo-Mega Bertemu hingga Isu Reshuffle

    Isu Politik-Hukum Sepekan: Prabowo-Mega Bertemu hingga Isu Reshuffle

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang pekan ini mulai Senin (2/6/2025) hingga Minggu (8/6/2025). Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada upacara Hari Lahir Pancasila 2025 menyedot perbincangan publik.

    Dalam sepekan terakhir, kabar ST Burhanuddin mundur dari jabatan jaksa agung juga menarik perhatian pembaca. Tetapi Burhanuddin menegaskan dirinya masih tetap menjabat. Isu reshuffle Kabinet Merah Putih juga mengemuka. 

    Simak 5 Top Isu Politik-Hukum Sepekan Beritasatu.com:

    1. Prabowo-Megawati Mesra dan Saling Berbisik di Harlah Pancasila, Ada Apa?

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu dalam suasana penuh keakraban saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025). Keduanya juga terlihat saling berbisik. 

    Apa yang dibicarakan keduanya saat di ruang tunggu?

    “Terus terang saya belum tahu apa yang dibisikkan, tetapi keakraban, kekeluargaan penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani saat menceritakan kembali momen tersebut.

    2. Menkes Budi Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Presiden!

    Isu perombakan Kabinet Merah Putih terus mengemuka sepanjang pekan ini. Salah satu yang dikabarkan bakal terkena reshuffle, adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Budi akhirnya buka suara terkait isu yang menyebut dirinya akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa kata dia?

    “Wah itu haknya beliau (Prabowo). Tanya beliau (Prabowo) ya,” kata Budi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

    3. Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi namanya yang masuk bursa calon ketua umum PPP menjelang Muktamar PPP 2025. 
    Jokowi mengatakan banyak calon ketua umum PPP yang memiliki kapabilitas lebih dibanding dirinya. 

    “Endaklah yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” kata Jokowi saat ditemui di kediaman Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (6/6/2025).

    Jokowi sempat berkelakar akan memilih untuk menjadi calon ketua umum PSI ketimbang maju pada Muktamar PPP. “Saya di PSI saja lah,” ungkapnya. 

    4. KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemenaker

    KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkait pengurusan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) senilai Rp 53 miliar.

    “Para tersangka diduga memeras tenaga kerja asing yang hendak bekerja di Indonesia dengan mempersulit penerbitan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Proses pengeluaran izin ini menjadi celah praktik korupsi di lingkungan Ditjen Binapenta,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Delapan tersangka pemerasan TKA di Kemenaker, adalah Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker 2020–2023 Suhartono, Direktur PPTKA 2019–2024, Dirjen Binapenta & PKK 2024–2025 Haryanto, Direktur PPTKA 2017–2019 Wisnu Pramono, Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA (2020–2024) dan Direktur PPTKA (2024–2025) Devi Angraeni.

    Selanjutnya Kepala Subdit Maritim & Pertanian Binapenta, PPK PPTKA, Koordinator Bidang TKA Gatot Widiartono, dan tiga staf Direktorat PPTKA 2019–2024, masing-masing Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, serta Alfa Eshad.

    5. ST Burhanuddin Bantah Mundur dari Jabatan Jaksa Agung

     Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah kabar yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya. Isu tersebut sempat beredar di media sosial dan memicu spekulasi publik.

    “Enggak ada saya mundur,” tegas Burhanuddin saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Burhanuddin menegaskan, hingga saat ini dirinya masih menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung seperti biasa.

    Demikian isu politik-hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.

  • Jimly Asshiddiqie Kenang 5 Legasi Taufiq Kiemas dalam Haul ke-12

    Jimly Asshiddiqie Kenang 5 Legasi Taufiq Kiemas dalam Haul ke-12

    Jakarta Beritasatu.com – Dalam peringatan 12 tahun wafatnya Muhammad Taufiq Kiemas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengenang lima legasi besar yang diwariskan tokoh nasional sekaligus mantan Ketua MPR RI tersebut.

    Jimly mengungkapkan bahwa Taufiq Kiemas merupakan sosok yang sangat peduli terhadap kaum intelektual. Ia mencontohkan saat dirinya ingin mundur dari jabatan asisten wakil presiden seusai Megawati Soekarnoputri terpilih menggantikan BJ Habibie. Namun, pengunduran dirinya ditolak oleh Taufiq Kiemas.

    “Pak Taufiq bilang, orang cerdas harus tetap berada di sekitar Bu Mega. Itu bentuk perhatian beliau kepada para akademisi,” ujar Jimly di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Legasi kedua, menurut Jimly, adalah kemurahan hati Taufiq Kiemas terhadap banyak orang. Ia kerap memberikan santunan kepada istri tokoh-tokoh nasional agar tetap sejahtera setelah ditinggal suami mereka.

    Legasi ketiga, Taufiq dinilai sebagai tokoh yang berperan aktif dalam penguatan ideologi bangsa. Ia mendirikan sayap partai Baitul Muslimin Indonesia, menggagas program sosialisasi Empat Pilar MPR, serta membangun Masjid At-Taufiq sebagai pusat dakwah.

    Legasi keempat adalah warisan ilmu dan keteladanan. Jimly menilai Taufiq tak hanya berbicara, tetapi memberi contoh nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Terakhir, Jimly mengenang perjuangan Taufiq dalam memperjuangkan pengakuan resmi negara terhadap Soekarno sebagai pahlawan nasional. Saat itu, UU peninggalan Orde Baru hanya mengatur gelar pahlawan proklamasi, sehingga nama Soekarno selalu harus disandingkan dengan Mohammad Hatta.

    “Pak Taufiq terus berpikir keras agar Bung Karno bisa diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional. Karena kalau tidak, tidak akan pernah ada Jalan Soekarno secara tunggal,” tutur Jimly.

    Lima legasi ini, lanjut Jimly, menjadi bukti nyata dedikasi Taufiq Kiemas bagi bangsa, baik dalam pemikiran, tindakan, maupun warisan sejarah yang dikenang hingga kini.

  • Dinasti Jokowi Digoyang

    Dinasti Jokowi Digoyang

    Oleh: Tony Rosyid*

       

    BERBEDA dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turun dengan tenang dan nyaris tidak ada gejolak, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi turun seolah penuh tragedi. Setidaknya ada dua penyebabnya. 

    Pertama soal ijazah. Kedua, tuntutan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kedua isu ini secara politik bisa cukup berat. Terutama untuk karir keluarga Jokowi.

    Kenapa keluarga Jokowi, dan bukan hanya Jokowi? Perlu dipahami bahwa politik itu sangat personal. Urusan masing-masing orang. Kakak-adik, bapak-anak, bahkan suami istri biasa memiliki identitas politik masing-masing. Satu dengan yang lain terpisah. 

    Tapi, dalam politik Jokowi, identitas keluarga menyatu menjadi satu entitas. Semua berasal dari satu sumber yaitu kekuasaan Jokowi. 

    Dari kekuasaan inilah Gibran menjadi Walikota Solo, lalu Wakil Presiden. Bobby Nasution, menantu Jokowi, jadi Walikota Medan, lalu Gubernur Sumut. Juga Kaesang Pangarep dalam hitungan hari langsung menjadi ketua umum PSI. Kesuksesan mereka sulit dirasionalisasi tanpa back up kekuasaan Jokowi.

    Politik keluarga Jokowi ibarat pohon. Jokowi sebagai akarnya. Anak dan menantu menjadi cabang dari pohon-pohon itu. Ketika akar pohon tidak kuat menahan terpaan angin, maka semuanya ikut tumbang. 

    Di atas pundak Jokowi ada beban politik terhadap Gibran, Bobby dan Kaesang. Ketiganya adalah anak-anak muda yang sedang menanjak karirnya. Tapi, karena karir mereka tidak tegak di atas kematangan pengalaman sendiri, tapi lebih karena bersumber dari kekuasaan sang ayah, maka nasibnya akan sangat bergantung kepada kekuatan Jokowi. 

    Jika Jokowi kuat, mereka akan ikut kuat, dan peluang masa depannya lapang. Tapi, jika kekuatan Jokowi melemah, maka kekuatan dan masa depan politik mereka akan ikut melemah, dan bisa jadi akan menunggu waktu untuk runtuh.

    Saat ini, Jokowi sedang menghadapi tuduhan ijazah palsu. Jokowi bahkan dikejar-kejar oleh sejumlah pihak yang selama Jokowi berkuasa, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Jokowi terlibat konflik dan permusuhan dengan mereka. Pendekatan konflik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa tidak begitu saja terhapus dan terlupakan setelah Jokowi lengser.

    Jadi, masalah utama, dan ini yang paling krusial mengapa Jokowi setelah pensiun masih terus dikejar masalah adalah “jejak permusuhan Jokowi sedemikian masif kepada banyak kelompok”. Ini fakta objektif yang tidak bisa dipungkiri”.

    Pertama, Jokowi bubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara kontroversial. Ini tentu punya konsekuensi politik untuk jangka panjang.

    Kedua, Jokowi penjarakan puluhan aktivis yang mengkritiknya. Mulai dari Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Roy Suryo, Eggi Sudjana, Edi Mulyadi, Buni Yani, dan deretan nama tokoh yang sangat kritis terhadap Jokowi.

    Ketiga, Jokowi dianggap orang yang paling ambisius untuk menghancurkan karir Anies Baswedan. Ini membuat para pendukung Anies marah.

    Keempat, Jokowi berseteru hebat dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP. Sebuah partai yang sejak tahun 2005 telah membesarkan Jokowi.

    Kelima, tragedi pembantaian di KM 50 terjadi di era Jokowi. Tidak sedikit opini dan persepsi yang berkembang di publik menganggap KM 50 adalah bagian dari upaya Jokowi menghancurkan pengaruh pimpinan FPI. 

    KM 50 sebuah aksi jalanan yang sangat kasar dan brutal, yang membuat banyak pihak bertanya-tanya: kok bisa pembantaian semacam ini terjadi di Indonesia?

    Mereka, kelompok yang merasa dimusuhi oleh Jokowi selama berkuasa, terus akan bermanuver dan menuntut pengadilan terhadap Jokowi. 

    Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran hanya dua di antara tuntutan yang nanti boleh jadi akan muncul yang lain jika kedua tuntunan ini tidak berhasil. Ini bukan soal dendam, tapi lebih merupakan sebab akibat dalam relasi sosial yang bisa dipahami rasionalitasnya.

    Di sisi lain, Jokowi tidak punya penerus kekuasaan yang menjamin “rasa aman” terhadap dirinya. Gibran sebagai Wakil Presiden, posisinya tidak memberinya otoritas untuk mengamankan Jokowi dan dinastinya. 

    Sementara Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin pasang badan untuk mengamankan Jokowi. Prabowo adalah calon presiden yang dua kali dikalahkan “secara kontroversial” oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Kontroversial lebih merujuk pada proses, bukan hasil. 

    Banyak yang menilai bahwa Gibran dianggap sebagai ancaman bagi Prabowo. Bukan Gibran, tapi kekuatan Jokowi yang meletakkan Gibran sebagai bayang-bayang Prabowo. 

    Tuntutan pemakzulan oleh para jenderal (purn) merupakan petunjuk adanya ancaman itu. Mengapa para jenderal (purn) itu menuntut pemakzulan kalau tidak ada kehawatiran atas potensi lengsernya Prabowo. 

    Di sinilah publik mesti cerdas membaca apa yang memicu para jenderal (purn) itu ngotot pemakzulan Gibran di tahun pertama Prabowo berkuasa. Takut Gibran capres 2029? Masih terlalu jauh. Takut Prabowo jatuh sakit, lalu meninggal di periode pertama? Prabowo sehat, dan semakin sehat. Lalu, apa trigger-nya? Ini yang menarik untuk anda telisik.

    Isu ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Gibran tidak hanya merepotkan Jokowi, tapi semakin berhasil men-downgrade politik dinasti Jokowi. Siapa pun dalam posisi Jokowi, dia akan terjepit. Sementara, Jokowi punya beban untuk mengawal dan membesarkan karir anak dan menantunya. 

    Jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya ke publik, maka situasi bisa berubah. Pamor Jokowi naik. Berangsur kepercayaan publik ke Jokowi akan membesar. Dengan menunjukkan ijazah asli, Jokowi akan mampu merehabilitasi keadaan politiknya, sekaligus menampar mereka yang menuduhnya.

    Sebaliknya, jika para terlapor kemudian jadi tersangka tanpa membuka ijazah asli Jokowi ke publik, maka ini akan memperburuk kondisi politik Jokowi. 

    Publik akan semakin marah dan hari-hari akan semakin besar narasi kebencian dan kemarahan publik terhadap Jokowi. Ini secara politik, tentu akan sangat merugikan bagi politik Jokowi itu sendiri. Persepsi publik terhadap Jokowi akan semakin negatif.

    Soal isu pemakzulan Gibran, selama posisi Prabowo aman, Gibran juga akan aman. Bagaimana dengan masa depan Gibran di 2029? Ini satu hal yang berbeda..

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Tuntutan Pemakzulan Gibran Bikin Jokowi Oleng

    Tuntutan Pemakzulan Gibran Bikin Jokowi Oleng

    GELORA.CO -Kondisi mental Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sekarang ini dalam kondisi terganggu menyusul adanya sejumlah kasus yang membelitnya. 

    “Jokowi stres terbelit banyak kasus. Bukan cuma tuduhan ijazah palsu,” kata peneliti media dan politik Buni Yani dalam keterangannya, Senin 9 Juni 2025.

    Buni Yani mengatakan, mental Jokowi menjadi oleng menyusul surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait permohonan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI. 

    Melihat perkembangan politik terakhir, kata Buni Yani, DPR dan MPR kelihatannya sudah pasti akan memproses pemakzulan Gibran. 

    Belum lagi Presiden Prabowo Subianto telah bertemu kembali dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menggantikan posisi Jokowi. 

    “Megawati in, Jokowi out. Prabowo merasa perlu mencari sekutu politik baru di parlemen untuk memperkuat posisi tawarnya berkenaan dengan pemakzulan Gibran,” kata Buni Yani.

    Kondisi ini, menurut Buni Yani, sontak membuat Jokowi limbung. Belum selesai urusan ijazah palsunya yang sedang bergulir di pengadilan, sekarang dia harus menelan pil pahit pemakzulan anaknya. 

    “Jokowi kelihatan sangat terganggu,” kata Buni Yani.

  • PP Bamusi PDIP peringati haul ke-12 Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

    PP Bamusi PDIP peringati haul ke-12 Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Pusat (PP) Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI Perjuangan melakukan ziarah ke makam Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, dalam rangka memperingati 12 tahun wafatnya tokoh nasional tersebut.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dalam sambutannya atas nama Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas pelaksanaan ziarah rutin dalam rangka haul almarhum Taufiq Kiemas.

    “Ziarah makam ini adalah tradisi keagamaan yang telah dibangun sejak kita memperingati Haul Bung Karno setiap 21 Juni,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu

    Basarah mengungkapkan, selain ziarah makam, Bamusi PDIP juga akan mengadakan acara tahlil di Masjid Attaufiq pada Minggu malam. Acara juga digelar di kediaman Ibu Megawati Soekarnoputri bersama anak yatim dan dhuafa.

    “Kita berdoa semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya,” ungkap Basarah.

    Dalam rangkaian haul HM Taufiq Kiemas, pada Minggu malam nanti juga dilaksanakan tausiyah kebangsaan oleh Jimly Asshiddiqie, di Masjid Attaufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Acara ziarah dipandu oleh Wakil Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, kemudian sambutan atas nama PP Bamusi oleh Wakil Ketua Umum Helmi Hidayat.

    Turut hadir dalam ziarah tersebut Wasekjen DPP PDI Perjuangan Sadarestuwati dan Anggota DPR Putra Nababan, senior partai Daryatmo Mardiyanto dan Hasdan Nover Zandi, Waketum PP Bamusi Faozan Amar, Ketua PP Bamusi Indah Nataprawira dan Muhammad Sukron.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulan Bung Karno, Kader PDIP Surabaya “Bebaskan” Puluhan Ijazah Warga Tak Mampu

    Bulan Bung Karno, Kader PDIP Surabaya “Bebaskan” Puluhan Ijazah Warga Tak Mampu

    Surabaya (beritajatim.com) — Peringatan Bulan Bung Karno di Kota Surabaya kader PDI Perjuangan Achmad Hidayat membantu membebaskan puluhan ijazah milik warga kurang mampu yang sebelumnya tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya.

    Langkah ini menjadi bentuk penghormatan terhadap semangat kerakyatan dan keadilan sosial yang digaungkan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno.

    Achmad Hidayat menyebut bahwa ijazah bukanlah alat jaminan, melainkan hak setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya.

    “Kalau ada tunggakan bisa dikomunikasikan, sehingga hak dan kewajiban siswa-siswi bisa terpenuhi. Selain itu, kita turut menjamin keberlangsungan pelajar tersebut untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau masuk dunia pekerjaan,” ujar Achmad Hidayat, Minggu (8/6/2025).

    Tunggakan biaya yang dibantu pelunasannya bervariasi, mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000. Banyak dari pemilik ijazah tersebut telah lulus bertahun-tahun namun tidak dapat mengakses dokumen penting itu karena keterbatasan ekonomi.

    Salah satu penerima bantuan, Rizky Yudha Putra, alumni salah satu SMK swasta di Surabaya, mengaku ijazahnya baru bisa diambil setelah hampir satu dekade tertahan.

    “Kami berterimakasih kepada PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, dan Mas Achmad Hidayat. Semoga menjadi berkah dan manfaat bagi warga Kota Surabaya,” ucap Rizky.

    Hal senada disampaikan oleh Amelia, siswi lulusan SMP swasta yang ijazahnya kini bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan.

    “Kami berterima kasih, PDI Perjuangan melalui Pak Achmad Hidayat senantiasa hadir dan mengalir membantu warga masyarakat yang membutuhkan,” kata Amelia.

    Achmad juga mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menerapkan sistem e-Ijazah yang terintegrasi secara digital. Menurutnya, sistem elektronik ini dapat mencegah penahanan ijazah dan memudahkan akses di berbagai instansi.

    “Kalau dengan e-Ijazah yang terkoneksi dengan Data Pokok Pendidikan bisa diakses di mana pun, maka tidak akan ada lagi penahanan ijazah karena tunggakan. Selain itu, tidak perlu lagi legalisir karena sudah dalam satu database nasional,” tegasnya.

    Achmad menyebut gerakan ini mempertegas bahwa semangat Bung Karno masih relevan dan hidup dalam gerakan kerakyatan hari ini.

    “Melalui gotong royong kader dan simpatisan, hak-hak dasar warga, seperti akses terhadap pendidikan, terus diperjuangkan dalam praktik bermasyarakat,” tandas mantan aktivis GMNI ini.[asg/aje]