Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Hasto Bebas Setelah Dapat Amnesti, Islah Bahrawi: Banyak Pendukung Jokowi Marah-marah

    Hasto Bebas Setelah Dapat Amnesti, Islah Bahrawi: Banyak Pendukung Jokowi Marah-marah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto masih jadi perbincangan hangat publik. Muncul pro dan kontra terkait hal tersebut.

    Salah satu yang mendukung pemberian amnesti itu adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah hal yang lumrah dan banyak presiden lain telah melakukannya.

    “Banyak presiden terdahulu pernah memberi amnesti kepada beberapa orang,” tulis Islah, dilansir dari akun pribadinya di X, Sabtu, 2 Agustus 2025.

    Dia pun menilai apa yang dilakukan Prabowo adalah hal yang biasa.

    “Jadi, apa yang dilakukan presiden Prabowo kali ini tidaklah aneh. Biasa saja,” sambungnya.

    Justru yang aneh, kata dia, adalah banyak pendukung Jokowi marah-marah dan memaki-maki pak Prabowo. “Hubungannya apa??” tanya Islah.

    Sebelumnya diberitakan, setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) demisioner PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tiba di arena acara Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8).

    Hasto muncul sekitar pukul 15.42 WITA. Kedatangannya pun disambut antusias oleh ribuan kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut. Hasto terlihat mengenakan seragam PDIP saat menghadiri acara Kongres.

    Pada kesempatan itu, Hasto langsung menghampiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tengah menyampaikan pidato politik di atas panggung. Dalam kesempatan itu, Hasto langsung mencium tangan Megawati. (sam/fajar)

  • Ramai Sorotan Media Asing pada Pengampunan Prabowo ke Tom Lembong dan Hasto

    Ramai Sorotan Media Asing pada Pengampunan Prabowo ke Tom Lembong dan Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah media asing menyoroti pemberian pengampunan khususnya kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan mantan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

    Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) memberikan abolisi kepada Tom Lembong sehingga membebaskannya dari jerat pidana 4,5 tahun penjara atas perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Tidak hanya itu, Presiden turut memberikan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara usai terbukti memberikan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019—2024.

    Media-media asing seperti Aljazeera, Reuters, Associated Press (AP), dan The Star yang berbasis di Malaysia, memberitakan bahwa pengampunan dari Prabowo itu dalam rangka HUT ke-80 RI. Abolisi untuk Tom dan amnesti kepada Hasto dipandang sebagai langkah Prabowo untuk menyatukan elemen bangsa, apalagi keduanya dinilai sebagai figur ‘oposisi’.

    Aljazeera, dengan judul berita ‘Indonesian president frees hundres of prisoners as part of unity plan’, mengaitkan Tom dan Hasto sebagai rival politik Prabowo ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Saat itu, Tom merupakan salah satu petinggi Timnas AMIN, yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Sementara itu, PDIP merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hasto sebelumnya menjabat sekjen pada partai berlogo banteng moncong putih itu. Partai itu adalah satu-satunya partai politik di DPR yang tidak secara resmi menyatakan dukungan kepada pemerintah atau berkoalisi dengan Prabowo.

    Aljazeera juga mengaitkan Tom dan Hasto sebagai figur yang dulunya dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan akhirnya berubah menjadi pengkritik bahkan rival politik. Tom menjabat Mendag dan Kepala BKPM Kabinet Kerja Jokowi, sedangkan Hasto dan PDIP mendukung Jokowi dua kali Pilpres.

    Sementara itu, Reuters juga menyoroti pengampunan kepada Tom dan Hasto yang dianggap sebagai pihak ‘oposisi’ pemerintahan Prabowo saat ini. Media tersebut juga menyoroti perbedaan abolisi dan amnesti yang keduanya dapat.

    Abolisi yang didapatkan Tom itu membebaskannya dari segala tuntutan dan hukuman pidananya. Sedangkan, amnesti kepada Hasto hanya membebaskannya dari hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

    Pemberitaan di AP dan The Star juga menyoroti hal serupa. Pengampunan dari Presiden Prabowo itu turut diberikan kepada ribuan orang narapidana yang dipenjara akibat di antaranya perkara penghinaan presiden.

    Tom Lembong dan Hasto Bebas

    Pada Jumat (1/8/2025), Tom dan Hasto sama-sama dibebaskan menyusul pemberian Keppres yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Keduanya dibebaskan sehari setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengumumkan parlemen menyetuji pemberian amnesti dari Prabowo kepada keduanya dan ribuan orang lainnya.

    Tom, yang disambut oleh istrinya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, serta penasihat hukumnya Ari Yusuf Amir, resmi bebas dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur di mana dia telah ditahan sejak akhir 2024 lalu.

    “Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama,” ujar Tom.

    Sementara itu, Hasto mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, DPR, tim penasihat hukumnya serta seluruh kader PDIP.

    Pada malam yang sama, dia dibebaskan dari Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, di mana dia mendekam sejak 20 Februari 2025.

    “Yang kedua tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan yang memberikan amnesti tersebut yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau, dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” ucapnya.

    Keppres yang ditandatangani Prabowo sebelumnya telah diserahkan ke pihak KPK maupun Kejagung yang menangani perkara Hasto dan Tom. Sehari sebelumnya, Kamis (31/7/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa telah menyetujui amnesti dan abolisi tersebut berdasarkan hasil konsultasi antara pemerintah dan DPR.

    Sebagai informasi, abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

    Adapun, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    “DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden […] tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama Tom Lembong,” ujar Dasco pada konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (31/7/2025).

    Kemudian, DPR juga membahas tentang persetujuan atas surat presiden mengenai pemberian amnesti kepada 1.116 orang. Termasuk di antaranya adalah Hasto Kristiyanto.

    “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” lanjut Dasco.

  • Pendaftaran Kepengurusan Baru PDI-P ke Kemenkum Paling Lambat Akhir Agustus Nasional 2 Agustus 2025

    Pendaftaran Kepengurusan Baru PDI-P ke Kemenkum Paling Lambat Akhir Agustus Nasional 2 Agustus 2025

    Pendaftaran Kepengurusan Baru PDI-P ke Kemenkum Paling Lambat Akhir Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Bidang Kehormatan
    PDI-P
    ,
    Komarudin Watubun
    , mengungkapkan bahwa pendaftaran struktur kepengurusan baru partai ke Kementerian Hukum ditargetkan paling lambat akhir Agustus 2025.
    Sebab, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengesahan struktur kepengurusan PDI-P 2025-2030 sudah lengkap dan tinggal diserahkan.
    “Tentang pendaftaran ke Menteri Hukum, paling tidak dalam dua atau tiga minggu ke depan sudah didaftarkan ke sana. Karena kita juga, bagian persidangan dokumennya lengkap,” ujar Komarudin saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
    Komarudin memastikan bahwa PDI-P tidak akan berlama-lama untuk pendaftaran struktur kepengurusan partai.
    Terlebih, ada aturan yang mengatur jangka waktu pendaftaran ke Kementerian Hukum.
    “Jadi tinggal disampaikan ke Menteri Hukum. Apalagi itu juga dibatasi waktu, pendaftaran kan ada sekian waktu harus sudah terdaftar,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , resmi mengumumkan dan melantik jajaran DPP PDI-P untuk periode 2025–2030 dalam
    Kongres VI PDI-P
    yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
    Megawati menempatkan 37 nama untuk menduduki berbagai bidang strategis partai. Namun, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) belum secara definitif diisi.
    Megawati masih merangkap jabatan tersebut untuk sementara waktu.
    “Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” kata Komarudin.
    Politikus asal Papua itu mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Megawati belum menunjuk sosok Sekjen yang baru.
    Namun, dia meyakini keputusan itu diambil dengan pertimbangan matang.
    “Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” pungkas Komarudin.
    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
    Ketua-ketua DPP:
    1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
    2. Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
    3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
    4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
    5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
    6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
    7. Bidang Politik – Puan Maharani
    8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
    9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
    10. BidangPerekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
    11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno
    12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
    13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
    14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
    15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
    16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
    17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
    18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
    19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
    20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
    21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
    22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
    23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
    24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
    25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
    26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
    27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
    28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
    Sekretariat dan Bendahara:
    Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
    Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
    Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
    Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
    Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
    Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
    Bendahara Umum – Olly Dondokambey
    Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
    Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribka Tjiptaning soal Hasto Tak Masuk Pengurus DPP: Kan Baru Datang

    Ribka Tjiptaning soal Hasto Tak Masuk Pengurus DPP: Kan Baru Datang

    Ribka Tjiptaning soal Hasto Tak Masuk Pengurus DPP: Kan Baru Datang
    Tim Redaksi
    NUSA DUA, KOMPAS.com
    – Nama
    Hasto Kristiyanto
    tidak muncul dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P periode 2025–2030 yang dilantik Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    dalam Kongres V di Bali, Sabtu (2/8/2025).
    Sebagai gantinya, Megawati sementara merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal partai.
    Ketua
    DPP PDI-P

    Ribka Tjiptaning
    berseloroh bahwa saat pelantikan pengurus periode 2025-2030 berlangsung, Hasto belum berada di lokasi kongres.
    Dia pun mengungkapkan masih ada sejumlah kader lain yang belum hadir dalam pelantikan, sehingga terbuka peluang pelantikan pengurus di kantor DPP partai.
    “Itu juga kan, kan baru datang. Pas kita sudah dilantik, baru datang. Mungkin kalau sebelum dilantik ya itu lain lagi persoalannya. Karena kita sudah dilantik, Hasto baru datang, ya nanti mungkin ada pelantikan di DPP, entah apa kan,” ujar Ribka.
    “Kan banyak yang masih belum datang, Andreas, dua Andreas, Charles, Dolfie, kalau enggak salah 5–6 orang lah,” tambah dia.
    Lebih lanjut, Ribka menilai struktur kepengurusan termasuk jabatan Sekjen akan segera dilengkapi sebelum diserahkan ke Kementerian Hukum.
    “Enggak, bisanya sudah dilengkapi ya. Kan nggak mungkin kasih ke Kumham belum ada Sekjen. Enggak adalah (Ibu rangkap jabatan sampai 5 tahun), mungkin juga kan ada aturan di Kumham, kan mesti harus strukturnya harus,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah resmi mengumumkan dan melantik jajaran pengurus DPP PDI-P periode 2025–2030 dalam Kongres VI PDI-P di BNDCC, Sabtu (2/8/2025).
    Megawati menempatkan 37 kader di posisi strategis, namun belum menetapkan Sekjen secara definitif dan untuk sementara merangkap jabatan itu.
    “Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” kata Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun.
    Dia meyakini Megawati memiliki pertimbangan matang dalam mengambil keputusan tersebut, baik untuk kepentingan internal partai maupun skala yang lebih besar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saya Berdzikir dan Menangis, Minta Keadilan untuk Orang-Orang yang Dizalimi

    Saya Berdzikir dan Menangis, Minta Keadilan untuk Orang-Orang yang Dizalimi

    GELORA.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyebut banyak orang yang diperlakukan tidak adil oleh hukum. Menurutnya, Hasto Kristiyanto hanyalah salah satu contoh kecil dari absennya keadilan dalam sistem hukum.

    Hal itu diungkapkan Megawati saat berpidato dalam acara penutupan Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

    Megawati mengaku dirinya kerap berdzikir setiap malam, dan berdoa agar orang-orang di sekitarnya mendapatkan keadilan.

    “Setiap malam kalau saya sedang berdzikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada Yang di Atas,” tutur Megawati dalam pidatonya.

    Megawati menegaskan, bahwa tidak ada maksud lain dari doanya selain memohon keadilan bagi orang-orang terdekat yang dinilainya diperlakukan tidak adil oleh hukum.

    “Bukan apa-apa, bukan. Keadilan yang hakiki terhadap orang-orang yang dari sisi hukum diperlakukan tidak adil, itu banyak, saudara-saudara. Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja,” ujarnya.

    “Oleh sebab itu, hey para ahli hukum, ingatlah kalian pada dewa keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup, dan ada yang namanya timbangan untuk melihat berat atau tidaknya. Tapi selalu diusahakan agar keadilan itu tegak lurus,” tambah Megawati.

    Ia juga mempertanyakan, jika dirinya saja diperlakukan tidak adil, ke mana rakyat harus mencari keadilan sejati.

    “Kalau saya diperlakukan seperti itu, lalu di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki?” ucap Megawati.

    “Dengarkan, seluruh rakyat Indonesia yang kucintai. Kembalikan keadilan hukum itu di Republik Indonesia ini. Betulll?” serunya yang disambut riuh kader partai.

  • Hasto tiba di lokasi Kongres Ke-6 PDIP, Megawati menitikkan air mata

    Hasto tiba di lokasi Kongres Ke-6 PDIP, Megawati menitikkan air mata

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyambut Hasto Kristiyanto yang baru tiba di lokasi Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Hasto tiba di lokasi Kongres Ke-6 PDIP, Megawati menitikkan air mata
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) demisioner PDIP Hasto Kristiyanto tiba di lokasi Kongres Ke-6 PDIP, Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, dan langsung mencium tangan dan memeluk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Megawati menitikkan air mata.

    Momen tersebut terjadi di tengah-tengah Megawati menyampaikan pidato politik ketika suasana sedang hening. Saat itu, Hasto memasuki ballroom tempat kongres dan langsung naik ke panggung untuk menghampiri Megawati.

    “Saya tadinya berdoa tetapi saya tidak terlalu berharap, bahwa yang namanya Pak Hasto, berada kembali di kelilingi kita semua,” kata Megawati setelah Hasto turun panggung.

    Megawati pun menghentikan sejenak pidatonya dan sesekali menyeka air mata menggunakan tisu. Dia pun mengatakan bahwa kehadiran Hasto adalah bukti bahwa kebenaran akan menang.

    Seluruh kader PDIP yang ada di lokasi pun bertepuk tangan sambil meneriakkan nama Megawati.

    “Maka ingatlah apa yang tadi saya katakan, harus teguh, harus setia, karena itulah anugerah yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhana Wa Ta’ala,” kata Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rumah Tahanan Negara atau Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hasto menginjakkan kaki keluar dari lingkungan Rutan KPK pada Jumat (1/8) malam pukul 21.23 WIB

    “Seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan, hari ini, 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Hasto usai keluar dari lingkungan Rutan KPK, Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Saya Berdoa, Tapi Tak Terlalu Berharap Hasto Bisa Kembali

    Saya Berdoa, Tapi Tak Terlalu Berharap Hasto Bisa Kembali

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menangis saat memberikan pidato di Kongres PDIP. Kejadian itu terjadi seusai Hasto Kristiyanto menghadiri penutupan Kongres PDIP ke-6 di Bali hari ini (2/8).

    Megawati kemudian bercerita jika dirinya sempat berdoa agar Hasto dapat bebas. Ia pun berbicara soal anugrah.

  • Megawati Singgung Kekalahan PDI-P di Jateng: Awas, Jangan Memalukan Saya Lagi Nasional 2 Agustus 2025

    Megawati Singgung Kekalahan PDI-P di Jateng: Awas, Jangan Memalukan Saya Lagi Nasional 2 Agustus 2025

    Megawati Singgung Kekalahan PDI-P di Jateng: Awas, Jangan Memalukan Saya Lagi
    Tim Redaksi
    NUSA DUA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    menyinggung secara khusus kekalahan partainya di
    Jawa Tengah
    pada
    pemilu
    2024 lalu. Hal ini disampaikan Megawati dalam pidato politiknya Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
    Dengan nada mengingatkan, Megawati meminta kader PDI-P di
    Jateng
    agar tak mengulangi kesalahan yang sama untuk pemilu mendatang.
    “Awas lho, jangan memalukan saya lagi lho,” ucap Megawati disambut teriakan “Siap” oleh kader PDI-P Jawa Tengah.
    “Ahh, enggak usah teriak-teriak. Yang penting kerjaan. Itu adalah arahan saya,” kata Megawati saat melihat ke arah barisan kader yang berasal dari Jawa Tengah.
    Pernyataan itu disampaikan Megawati ketika mengulas soal rekam jejak panjangnya bersama PDI-P yang sebelumnya bernama PDI.
    Dia bercerita telah bergabung ke PDI sejak 1986 dan terpilih menjadi anggota DPR pada 1987.
    Sejak itu, Megawati menegaskan PDI-P selalu unggul di Jawa Tengah, bahkan selama tiga kali pemilu berturut-turut.
    “Tiga kali berturut, menang terus. Jawa Tengah. Itu mana Jawa Tengah?” tanya Megawati sambil mencari perwakilan kader Jateng di tengah peserta kongres.
    Setelah menemukannya, dia langsung menyampaikan peringatan kepada para kader.
    Lebih lanjut, Megawati juga menyinggung soal
    kedisiplinan kader
    yang dinilainya mulai longgar. Ia mencontohkan, banyak peserta kongres yang lamban masuk kembali ke ruang sidang usai waktu istirahat.
    “Coba tadi yang disuruh masuk aja tadi susahnya. Nah itu bagian dari disiplin,” ujar Presiden kelima RI itu.
    Megawati mengenang pula masa-masa awal dirinya aktif di DPR. Saat itu, PDI hanya memiliki sedikit kursi dan harus bersaing dengan partai besar lain seperti Golkar, PPP, dan Fraksi ABRI.
    Meski kecil, kata Megawati, fraksi PDI kala itu tetap tampil berani dan punya semangat juang tinggi.
    “Kalau lihat tadi saya ketawa. Dan saya tadi berbicara pada diri juga, asyik juga lho waktu dulu itu ternyata. Ya karena punya gereget gitu,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, pada Jumat (1/8/2025).
    Dalam kongres tersebut, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030.
    Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyebut seluruh peserta kongres secara bulat meminta agar Megawati segera dikukuhkan kembali, bahkan sebelum sidang-sidang komisi dimulai.
    “Peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama, 100 persen minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai,” ujar Komarudin.
    Komarudin mengaku semula agenda kongres dijadwalkan hingga malam hari, namun proses pengukuhan berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan.
    “Saya juga tidak tahu secepat ini. Kita setting sampai pukul 23.00 malam,” tuturnya.
    Dengan pengukuhan ini, Megawati tinggal menyusun kepengurusan partai untuk lima tahun ke depan.
    Sementara itu, para peserta kongres dibagi ke dalam komisi-komisi untuk menyusun rencana strategis dan rekomendasi partai.
    “Agenda selanjutnya kita bagi komisi, karena memang (Ketua Umum PDI-P) sudah terpilih,” kata Komarudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lantik Pengurus DPP PDIP, Megawati Beberkan Sosok yang Jadi Sekjen

    Lantik Pengurus DPP PDIP, Megawati Beberkan Sosok yang Jadi Sekjen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 resmi dilantik.

    Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di arena Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).

    Jumlahnya mencapai 37 orang pengurus pusat. Beberapa nama seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hanya saja ada yang janggal terkait posisi Sekjen.

    “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati di hadapan peserta kongres.

    “Bersedia!” jawab seluruh pengurus sebelum mengucapkan sumpah jabatan bersama di panggung utama.

    Ada pun, terkait posisi Sekjen, Megawati menyampaikan dirinya merangkap sebagai posisi strategis tersebut, selain sebagai Ketua Umum. Beberapa nama penting yang masuk dalam struktur antara lain Prananda Prabowo (Ketua Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital) Puan Maharani (Ketua Bidang Politik), Ganjar Pranowo (Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah), serta Basuki Tjahaja Purnama (Ketua Bidang Perekonomian).

    Struktur lengkap DPP PDIP 2025-2030 menunjukkan pembagian tugas yang lebih spesifik dengan penambahan beberapa bidang baru. Beberapa nama lain yang menonjol antara lain Tri Rismaharini (Ketua Bidang Penanggulangan Bencana), Rano Karno (Ketua Bidang Kebudayaan), dan Charles Honoris (Ketua Bidang Jaminan Sosial).

    Pelantikan ini menandai dimulainya periode kepengurusan baru PDIP yang akan memimpin partai hingga 2030. Kongres VI PDIP sendiri masih berlanjut dengan agenda lain termasuk penyusunan program kerja dan strategi politik partai menghadapi Pemilu 2029.

  • PDIP di Pemerintahan Prabowo, Megawati: Kami Partai Penyeimbang

    PDIP di Pemerintahan Prabowo, Megawati: Kami Partai Penyeimbang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi ataupun koalisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan bahwa partai berlogo banteng moncong putih ini akan mengambil peran sebagai partai penyeimbang.

    Adapun, hal ini dia sampaikan saat berpidato politik dalam Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Sabtu (2/8/2025).

    “PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati.

    Semula, Presiden ke-5 RI ini menyebut bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia itu tidak blok-blokan.

    “Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Megawati berujar partainya akan setia mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Ini dilakukan demi menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

    Meski begitu, wanita yang telah menjadi ketua umum PDIP selama 32 tahun ini, berjanji bahwa partainya akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan, hingga hukum yang berkeadilan.

    “Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh Bapak kita Bung Karno,” tegasnya.