Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Timnas Voli Indonesia Siap Balas Dendam pada Leg Kedua SEA V League 2025

    Timnas Voli Indonesia Siap Balas Dendam pada Leg Kedua SEA V League 2025

    JAKARTA – Timnas Voli Putri Indonesia akan melakoni laga perdana leg kedua SEA V League 2025 melawan Thailand yang berlangsung di Vietnam, Jumat, 8 Agustus 2025.

    Timnas voli putri Indonesia bertekad bangkit pada leg kedua SEA V League 2025. Sebelumnya pada leg pertama di Thailand, Garuda Pertiwi tanpa kemenangan.

    “Kami tetap optimistis. Kami akan terus bekerja keras. Dukungan publik tentu sangat berarti bagi perjalanan tim ini,” kata manajer tim Luciana Taroreh dalam keterangan.

    Perjalanan skuad besutan Octavian di Thailand berturut-turut kalah 0-3 dari Vietnam (11-25, 11-25, 22-25) dan 1-3 dari tuan rumah Thailand (25-22, 15-25, 25-27, 12-15).

    Kemudian pada laga terakhir, Indonesia menderita kekalahan 1-3 (20-25, 20-25, 25-15, 13-25) melawan Filipina. Hasil tersebut membuat Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega harus puas menjadi juru kunci klasemen.

    Indonesia sekarang memiliki kesempatan di depan mata untuk membalas penderitaan yang dibuat oleh Thailand.

    Jadwal Indonesia vs Thailand di SEA V League 2025

    Indonesia vs Thailand

    Gymnasium Ninh Binh

    Jumat, 8 Agustus 2025

    Pukul 16.00 WIB

    Live Moji

    Streaming Vidio.com

  • Didampingi Pramono, Megawati Kunjungi Taman Langsat Jaksel

    Didampingi Pramono, Megawati Kunjungi Taman Langsat Jaksel

    Jakarta –

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hingga Pramono Anung mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan. Megawati datang bersama Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif M Prananda Prabowo.

    Kedatangan Megawati dan Prananda disambut Pramono Anung, Jumat (8/8/2025) pukul 14.11 WIB. Megawati mengenakan blouse putih dengan syal merah. Sedangkan Pramono mengenakan batik bernuansa coklat.

    Mereka langsung masuk ke kantor taman. Pertemuan tersebut berlangsung terutup.

    Hingga pukul 14.54 WIB pertemuan selesai dilakukan. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar terlihat turut hadir di pertemuan itu.

    “Iya ada arahan,” ucap Anwar singkat.

    “Ibu ninjau aja, ninjau,” kata Anwar.

    Tak jauh dari lokasi pertemuan, terdapat sebuah backdrop bertuliskan Groundbreaking Taman Bendera Pusaka ‘Menghidupkan Ruang Jakarta, Menjaga Warisan Indonesia’ Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser, 8 Agustus 2025.

    (ond/idn)

  • Prabowo Disebut Segera Radical Break, Bersih-Bersih Kabinet

    Prabowo Disebut Segera Radical Break, Bersih-Bersih Kabinet

    GELORA.CO -Sinyal perombakan Kabinet Merah Putih masih terasa kuat. Diprediksi, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan susunan kabinet setelah HUT RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025.

    Demikian bacaan pengamat politik Rocky Gerung dalam mencermati peta politik kekinian setelah pemerintahan Presiden Prabowo mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

    “Saya menduga kuat Presiden Prabowo akan melakukan radical break. Radical break artinya (membuat) jarak final antara rezim sekarang dengan rezim yang lalu,” kata Rocky Gerung dikutip dari podcast bersama wartawan Hersubeno Arief, Jumat, 8 Agustus 2025.

    Melalui skema radical break, Prabowo diyakini akan melakukan pembenahan susunan kabinet secara kualitas dengan cara memangkas menteri “warisan” pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini orang-orang dekat Joko Widodo.

    “(Prediksi) setelah 17 Agustus. Sesuatu disebut radikal kalau kabinet secara kualitatif harus berbeda kualitas, value, dan moralnya dengan kabinet sebelumnya,” ujar Rocky Gerung.

    “Dalam kalkulasi saya, presiden akan melakukan radical break,” demikian kata Rocky Gerung.

  • PDIP Tak Ingin Jadi Koalisi Maupun Oposisi, Rocky Gerung Puji Langkah Cerdik Megawati

    PDIP Tak Ingin Jadi Koalisi Maupun Oposisi, Rocky Gerung Puji Langkah Cerdik Megawati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pihaknya tak menjadi oposisi juga memutuskan untuk tidak bergabung dengan koalisi pemerintahan.

    Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut dengan langkah ini membuktikan bahwa Megawati sangat mengerti politik.

    “Karena dia bukan sekadar dihasilkan dalam kongres tapi dia adalah bagian dari sejarah Republik ini,” tutur Rocky dalam kanal YouTube-nya, Jumat, (8/8/2025).

    Menurutnya, Soekarnoisme tidak mungkin hilang dari geneologi pikiran politik Megawati.

    “Megawati mengerti bahwa ada akar sejarah, akar batiniah melekat pada dirinya. Jadi kalau mau dibilang PDIP partai ideologis, dengan sendirinya dia menjadi ideologis, karena Soekarnoisme, Marhaneisme,” tuturnya.

    Dikatakan bahwa ketaatan dan kekukuhan kader PDIP pada pemikiran itu. Sehingga tidak mungkin suatu partai yang ideologis itu masuk dalam transaksi yang sangat pragmatis.

    “Itu yang menjelaskan bahwa kenapa Bu Mega menganggap dia tidak perlu masuk dalam kekuasaan. Karena nanti ada transaksi disitu,” ujarnya.

    Lebih lanjut kata Rocky, Megawati juga tidak ingin menjadi oposisi karena oposisi artinya berupaya untuk menggerogoti pemerintah. Apalagi ada relasi historis juga antara Megawati dengan Prabowo.

    “Jadi Bu Mega secara ideologis menjadikan PDIP sebagai partai kader yang dituntun pikiran final yaitu ajaran Bung Karno. Dan yang kedua relasi yang unik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo,” jelasnya.

    Keduanya menjadi pasangan yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden di 2009. Dan terus menerus ada komunikasi yang intens. Karena dua-duanya berproses pada kepentingan republik, konstitusi, dan demokrasi.

  • Matematika Politik Ala PDI Perjuangan, Disebut Jadi Partai Penyeimbang Bukan Jalur Oposisi

    Matematika Politik Ala PDI Perjuangan, Disebut Jadi Partai Penyeimbang Bukan Jalur Oposisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai PDI Perjuangan tengah memainkan strategi politik yang cerdas dengan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Langkah ini, menurut Hendri, efektif menjaga pengaruh politik partai sekaligus mengamankan dukungan rakyat menjelang Pemilu 2029.

    “PDI Perjuangan saat ini sedang memainkan matematika sederhana sebetulnya. Dengan menempatkan diri di luar kabinet, maka rakyat akan ingat bahwa PDI Perjuangan ini di luar kabinet. Jadi kalau nanti pas pemilu 2029, suara-suara oposisi itu larinya ke PDI Perjuangan,” ujar Hendri kepada wartawan.

    Dikenal dengan sapaan Hensa, ia menjelaskan bahwa strategi “penyeimbang” yang diusung PDI Perjuangan memberikan keuntungan politik tanpa kehilangan akses kekuasaan. Ia mencontohkan posisi kader partai seperti Megawati Soekarnoputri di BRIN dan BPIP, serta Puan Maharani sebagai Ketua DPR.

    “Jadi nikmatnya dapat, suara juga tidak hilang. Nah ini sebetulnya yang dimainkan oleh PDI Perjuangan, makanya saya katakan ini matematika sederhana aja,” lanjut Hensa.

    Ia menilai narasi “penyeimbang” yang dibentuk PDI Perjuangan merupakan upaya untuk menjaga citra independen partai di mata publik.

    “PDI-P, Partai Demokrasi Indonesia Penyeimbang. Kata-katanya aja dibikin sama mereka kalau adalah mereka partai penyeimbang,” katanya.

    Hensa juga menilai langkah ini memungkinkan PDI Perjuangan merebut simpati kelompok kritis yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintahan ke depan.

  • Para Loyalis Jokowi Mulai Rontok Dihempas Angin Politik

    Para Loyalis Jokowi Mulai Rontok Dihempas Angin Politik

    GELORA.CO – Keluarnya amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dari Presiden Prabowo Subianto membuat perubahan konstelasi politik.

    Pasalnya, kedua kasus tersebut diduga terkait dengan pemanfaatan kekuatan hukum oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di saat hampir bersamaan, kubu Prabowo kian mesra dengan barisan PDIP di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri.

    Praktis, fenomena ini makin menyudutkan kekuatan Jokowi dengan gerbong Geng Solo yang saat ini termanifestasi dalam PSI.

    Peristiwa hukum dan politik ini pun menandai banyaknya loyalis Jokowi yang bakal lompat barisan mengikuti arah angin.

    Teranyar, Ketum Projo Budi Arie Setiadi telah memberikan sinyal kuat bakal bergabung dengan Gerindra jika diperintah Presiden Prabowo.

    Kepada wartawan, Budi Arie membeberkan arah politik kelompok relawan Projo saat ini.

    “Ikut perintah Pak Presiden,” kata Budi Arie di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.

    “Kita siap. Semua yang diperintah Presiden kita siap. Kita tegak lurus Pak Presiden,” tambahnya.

    Terkait itu, pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul memprediksi bahwa Jokowi akan semakin ditinggalkan oleh para loyalisnya.    

    “Dengan jelas pula, pasca-Tom Lembong, Hasto Kristiyanto, dengan deal Mega-Prabowo bersama PDI Perjuangan, Jokowi semakin ditinggalkan oleh para pendukungnya yang dulu kalau dibilang die hard politiknya, die hard Jokowi itu kan termasuk Projo,” ujar Adib dalam keterangannya, Rabu malam, 6 Agustus 2025.

    Menurut dia, para loyalis sejati Jokowi ini mulai sadar jika terus bersama mantan Wali Kota Solo itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka.

    “Hari ini Jokowi semakin ditinggalkan oleh pendukungnya. Ini tak lain bahwa angin politik itu tidak terlalu menguntungkan ketika mereka masih berpihak kepada Jokowi,” jelas Adib.

    “Lambat lelahun menurut saya sama, orang-orang yang merasa loyal dengan Jokowi selama ini dikasih buah kekuasaan selama 10 tahun rontok mengikuti angin politik yang membawa keberuntungan,” pungkasnya. 

  • Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu menjadi salah satu tokoh vokal yang masuk dalam struktur DPP PDIP periode 2025-2030, yang diumumkan Ketum Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kepengurusan tersebut, Adian menjabat Wasekjen PDIP bersama empat nama lain untuk bidang berbeda, yakni Dolfie OFP, Utut Adianto, Sri Rahayu, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmp.

    Merespons hal itu, Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 Kepri, Rizki Faisal pun memberi ucapan selamat kepada Adian Napitupulu, yang ditunjuk sebagai Wasekjen PDI Perjuangan Bidang Komunikasi periode 2025-2030.

    Rizki Faisal yang juga Komisi III DPR RI itu menilai Adian adalah sosok orator ulung, sehingga layak menjabat Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi.

    Adian Napitupulu dikenal sebagai aktivis tangguh dan orator ulung sejak mahasiswa. Dia telah melewati perjalanan panjang di dunia aktivisme dan politik serta terus vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

    Rizki pun berharap Adian melalui jabatan baru di PDIP semakin konsisten memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.

    Adapun struktur lengkap DPP PDIP periode kepengurusan 2025-2030 sebagai berikut:

    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP:

    Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

    Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna Hamonangan Laoly

    Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

    Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno

    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

    Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

    Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo

    Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maria Yohana Esti Wijayanti

    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi

    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo

    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati

    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga

    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Berty Talapessy

    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara:

    Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie Othniel Fredric Palit

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    Bendahara Umum: Olly Dondokambey

    Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

    Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

    (fajar)

  • Jawab Isu Bakal Jadi Mendagri, Ini Kata Muzani – Page 3

    Jawab Isu Bakal Jadi Mendagri, Ini Kata Muzani – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani angkat bicara soal isu dirinya akan menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan Tito Karnavian. Muzani menyatakan tak mendengar ada reshuffle kabinet.

    Dia juga membantah kabar dirinya akan menjadi Mendagri tersebut.

    “Enggak ada rencana reshuffle kabinet. Saya tidak dengar sama sekali,” ujarnya saat di kawasan Jakarta Pusat,  Selasa (5/8/2025).

    Senada dengan Muzani, Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi juga sebelumnya menegaskan isu Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan digeser menjadi Mendagri pasca tidak lagi menjadi Sekjen Partai Gerindra adalah tidak benar.

    Prasetyo mengaku tidak mendengar atau mengetahui informasi tersebut. “Info dari mana? (Saya) enggak tahu. Jangan bikin isu,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Prasetyo menegaskan, tidak mungkin Ketua MPR  meninggalkan posisinya untuk menjadi menteri di kabinet.

    “Kan gak masuk secara logika umum, agak kurang ketemu juga. Beliau kan sekarang ketua MPR, masa kemudian menjadi menteri,” tegasnya. 

     

    Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akhirnya terjawab. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut.

  • Pengamat: Dukungan PDIP ke pemerintah untuk jaga stabilitas nasional

    Pengamat: Dukungan PDIP ke pemerintah untuk jaga stabilitas nasional

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai dukungan dari PDI Perjuangan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo akan memberikan dampak positif, yaitu berupa terjaganya stabilitas nasional.

    “Jika partai besar bersikap mendukung dan tidak berseberangan, maka potensi konflik maupun ketegangan politik di tingkat nasional bisa ditekan, stabilitas nasional bisa dijaga,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

    Saat potensi konflik mampu diperkecil, maka pelaksanaan program dan penyusunan kebijakan oleh pemerintah bisa terealisasi dengan cepat dan lancar.

    “Ini memudahkan Presiden dalam menjalankan program-program dan pengesahan undang-undang,” ucapnya.

    Oleh karena itu, meski tak masuk ke dalam kabinet dukungan dari PDI Perjuangan terhadap kebijakan presiden disebutnya bersifat strategis.

    “Intinya Pemerintah jadi lebih mudah bekerja, tidak banyak ribut di DPR, dan program bisa jalan lebih lancar,” ujar dia

    Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa PDI Perjuangan juga perlu tetap memegang komitmennya untuk mengawasi terhadap jalannya roda pemerintahan, terutama menyangkut pembentukan kebijakan publik.

    Cara itu bertujuan untuk memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan sebagaimana semestinya.

    Sebab, jika semua partai besar mendukung pemerintah tanpa melakukan pengawasan, dia khawatir itu bisa mempengaruhi persepsi masyarakat soal kepercayaan terhadap pemerintah.

    “Dalam demokrasi sehat, perlu ada pihak yang mengawasi dan mengkritisi pemerintah. Ketika partai besar enggan mengambil peran kritis, sistem pengawasan bisa melemah,” tuturnya.

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8), mengatakan sikap dari partainya memang tidak masuk ke dalam kabinet, namun akan memberikan dukungan terhadap kebijakan presiden yang memiliki keberpihakan kepada rakyat.

    Megawati menyampaikan meski tidak di dalam kabinet, PDI Perjuangan tak akan mengambil peran oposisi.

    Peran partainya adalah memastikan proses pembangunan nasional tetap sesuai konstitusi.

    Dia juga menyatakan partainya tetap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi

    PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi

    PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrat menyambut positif keputusan PDI-P yang tetap memilih berada di luar kabinet dan menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintahan Prabowo Subianto.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya sudah pernah melakukan hal tersebut selama 9 tahun masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    “Meskipun dengan pemikiran, ide, dan gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama. Jadi, menurut saya, sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun pada masa Pak Jokowi,” ujar Herman, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (5/8/2025).
    “Inilah saya kira realitas, sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama,” sambung dia.
    Pria yang akrab disapa Hero itu menegaskan bahwa posisi penyeimbang diperlukan sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
    Jika kebijakan dan program yang dikeluarkan sesuai kepentingan masyarakat luas, kata Hero, maka harus didukung semaksimal mungkin.
    “Tetapi, kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya, mengkritisi secara proporsional,” ujar Hero.
    Hero menegaskan, Demokrat berhasil menjalankan sikap tersebut selama 9 tahun, walaupun pada akhirnya ketua umum partainya diminta menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
    “Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuma di akhir memang ada kesempatan Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri. Namun, 9 tahun kami menjadi partai penyeimbang,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, sikap politik PDI-P disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
    Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.
    “Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati.
    Dia menyebut, demokrasi yang sehat seharusnya tidak dijalankan dengan tarik-menarik kekuasaan, melainkan berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
    Oleh karena itu, Megawati menegaskan PDI-P akan tetap berada di luar kabinet, namun tidak menjadi oposisi.
    Partai berlambang banteng itu memilih menjadi mitra penyeimbang pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.