Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Mensesneg: Tamu Negara HUT ke-80 RI Masih Dalam Proses, Kehadiran Mantan Presiden Ditunggu

    Mensesneg: Tamu Negara HUT ke-80 RI Masih Dalam Proses, Kehadiran Mantan Presiden Ditunggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses pengaturan tamu negara untuk upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia masih berlangsung. 

    Dia menyebutkan belum dapat mengumumkan secara pasti siapa saja tamu negara sahabat yang akan hadir pada perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka.

    “Masih dalam proses, hari ini sedang dikonfirmasi siapa saja yang berkenan hadir,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/8/2025).

    Terkait kehadiran tamu negara sahabat, Prasetyo menegaskan bahwa belum ada kepastian, tetapi pemerintah akan menyampaikan informasi lebih lanjut pada waktunya.

    “Belum-belum. Nanti waktunya akan kami umumkan, kita tunggu saja,” tambahnya.

    Sementara itu, mengenai kehadiran para mantan presiden RI dalam upacara kenegaraan tersebut, Prasetyo menyampaikan harapan agar seluruh mantan presiden dapat hadir.

    “Insyaallah. Kita tentu berharap beliau-beliau, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden Joko Widodo, berkenan untuk hadir,” ujarnya.

    Namun, dia belum memberikan konfirmasi pasti terkait kehadiran mereka dalam perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. 

    “Tunggu tanggal mainnya. Nanti saya kabarin lagi,” kata Prasetyo.

  • Setelah Jokowi Terpinggirkan, Siapa Oposisi Prabowo?

    Setelah Jokowi Terpinggirkan, Siapa Oposisi Prabowo?

       

    OLEH: TONY ROSYID*

    JOKO WIDODO ingin kendalikan Prabowo Subianto. Wajar! Secara politik, investasi Jokowi terhadap kemenangan Prabowo-Gibran sangat besar. Jokowi punya saham paling besar atas kemenangan itu.

    Namun, rakyat ingin Jokowi berhenti berpolitik praktis. Jadi bapak bangsa sebagaimana B.J. Habibie dan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kala itu. 

    Sekarang, Prabowo presidennya. Seorang presiden tak boleh berada di dalam kendali siapa pun. Presiden yang tidak independen, ia akan melemah dan jatuh pada waktunya. Ini sudah jadi hukum politik. Sejarah menyuguhkan banyak referensi tentang hal ini. Prabowo sadar itu.

    Setelah orang-orang Jokowi diakomodir, komitmen etis Prabowo kepada Jokowi seolah sudah dibayar lunas. Setelah setahun, besar kemungkinan orang-orang Jokowi akan diganti. Resuffle kabinet hanya tunggu waktu. 

    Apa alasannya? Prabowo butuh lingkaran kekuasaan yang solid. Kekuasaan hanya solid jika struktur kekuasaan dipegang kendalinya oleh Prabowo. 

    Saat ini, struktur kekuasaan masih “ganda campuran”. Sebagian lebih loyal kepada Jokowi dari pada kepada Prabowo. Mereka besar dari Jokowi dan dititipkan Jokowi kepada Prabowo. Mereka sadar presidennya Prabowo, tapi mereka juga sadar bahwa tiket ke struktur kekuasaan diberikan atas jaminan Jokowi. Dalam posisi seperti ini, mereka, para pejabat titipan, juga sadar dirinya lemah di mata Prabowo.

    Saat ini, posisi Jokowi melemah, dan akan terus melemah seiring dengan tertutupnya akses kendali Jokowi ke Prabowo.

    Ketika resuffle kabinet terjadi, posisi Jokowi akan semakin melemah. Meski, lingkaran Jokowi, sebagian yakin Jokowi masih kuat. Kekuatan itu tidak ada buktinya dan cenderung hanya untuk menghibur diri mereka yang belum siap berganti kekuasaan.

    Melemahnya Jokowi menandakan semakin menguatnya Prabowo. Tapi, menguatnya Prabowo juga mengalami kerentanan. Usia sepuh Prabowo mendorong sejumlah pihak bersiap diri dan melakukan antisipasi jika terjadi keadaan di luar dugaan. 

    Disinilah awal terjadinya “permainan di dalam permainan”. Di dalam kekuasaan, lazim terjadi “permainan di dalam permainan”. Agenda-agenda personal tidak selalu bisa dibaca. Dan itu ada di lingkaran istana. Bukan di luar istana.

    Membaca literatur jatuh bangunnya sebuah kekuasaan, ada orang dalam yang selalu terlibat. “Permainan dalam permainan” terjadi ketika seorang penguasa berada di lanjut usia. Banyak pihak yang mempersiapkan diri. Ini hal normal dan biasa terjadi di sepanjang sejarah kekuasaan. Dimanapun.

    Kita berhenti sejenak membicarakan internal kekuasaan. Biarlah itu akan menambah bukti untuk teori transformasi kekuasaan.

    Ketika Jokowi melemah, lalu terpinggirkan, siapa yang akan jadi oposisi terhadap Prabowo? Selama ini, energi publik yang diwakili “medsoser” punya fokus pembicaraan tentang tema “Jokowi”. Semua tema diarahkan ke Solo. Akan ada titik jenuhnya. 

    Ketika publik mengalami kejenuhan tentang tema “Jokowi”, maka mata publik akan kembali mengarah ke penguasa. Ini panggung utamanya. Panggung riil yang jadi perhatian rakyat. Penguasa de facto adalah Prabowo. Siapa yang akan tampil di depan berhadapan dengan Prabowo?

    Tidak mungkin Anies Baswedan. Pasca pilpres, Anies cenderung diam. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sadar, jika mereka bicara, maka akan ada pihak yang menuduh dua tokoh ini “belum move on”. Keduanya adalah rival Prabowo saat pilpres. Lebih aman mereka diam sambil memnatau Prabowo menjalankan tugas pemerintahannya.

    PDIP adalah satu-satunya partai yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang. Negara akan sehat jika ada partai penyeimbang. Penyeimbang, dalam pengertian lain, itu oposisi. 

    Kata “penyeimbang” terkesan lebih halus mengingat PDIP sedang berterima kasih kepada Prabowo. Hasto Kristiyanto, kader inti PDIP, telah mendapatkan amnesti dari presiden. 

    Untung ada kasus Tom Lembong. Kalau nggak ada kasus Tom Lembong, tidak mudah bagi Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto. Akan ada tuduhan macam-macam oleh publik. Itulah momentum. Abolisi Tom Lembong menjadi pintu masuk Amnesti untuk Hasto. Amnesti kepada Hasto dinilai publik berpotensi membuat Raja Solo meradang.

    Apakah setelah Hasto mendapat Amnesti, lalu PDIP gabung ke pemerintahan Prabowo? Secara politik, bergabung justru akan merugikan PDIP itu sendiri. Jika PDIP gabung, apa narasi yang bisa dibangun oleh PDIP ke publik? PDIP justru akan mempertaruhkan suaranya di Pemilu 2029.

    PDIP lebih cocok berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Dengan posisi ini, PDIP dianggap lebih konsisten dalam menjaga platform partai. Posisi ini akan mendapatkan simpatik dari publik, terutama di luar pendukung pemerintahan. Apalagi jika kedepan terjadi tragedi politik, maka posisi sebagai penyeimbang atau oposan lebih menguntungkan.

    Jika PDIP bergabung, dan tragedi kekuasaan terjadi, PDIP akan ikut tenggelam bersama kekuasaan. 

    Selama ini, pilihan PDIP paling strategis itu satu di antara dua pilihan. Pertama, berkuasa. Dua tahun Megawati Soekarnoputri berkuasa dan 10 tahun bersama Jokowi sangat menguntungkan PDIP. 

    Kedua, jadi oposisi. PDIP pernah jadi oposisi Orde Baru, juga oposisi Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Dalam posisi sebagai oposisi, PDIP membesar. Hampir sama besarnya ketika berkuasa. Begitulah partai besar, selalu menjaga karakternya dalam relasi kekuasaan.

    Dengan mengambil posisi sebagai penyeimbang, PDIP akan mendapatkan simpati publik. Itulah sesungguhnya yang diharapkan rakyat. 

    Kekuasaan tidak boleh tunggal dan mutlak, karena berpotensi terjebak pada obsolutisme dan otoritarianisme. Dibutuhkan adanya kontrol dan penyeimbang. Dengan begitu, negara akan sehat kedepan.

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Fungsimu Mengayomi, Bukan Meleyat Meleyot!

    Fungsimu Mengayomi, Bukan Meleyat Meleyot!

    GELORA.CO – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan institusi kepolisian sekarang. Megawati menyinggung Korps Bhayangkara itu seharusnya menjalankan fungsi untuk mengayomi rakyat.

    Awalnya, Megawati menceritakan sejarah ayahnya yang juga Presiden pertama Indonesia, Soekarno yang pernah dianggap berkhianat oleh negara Indonesia sendiri lantaran diterbitkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) XXXIII/MPRS/1967. Menurut Megawati, tudingan itu tak masuk akal sebab Presiden Soekarno merupakan Presiden seumur hidup saat itu.

    Namun saat ia bertanya ke audiens, tak satupun memberikan jawaban yang lugas. “Masa ngomong itu aja takut? Ngapain sih takut? Takut sama polisi?” Tanya Megawati dalam acara Peresmian Serambi Pancasila dan Peluncuran Buku di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin (11/8/2025).

    Megawati lantas mengungkapkan alasannya kenapa menyinggung-nyinggung polisi dalam pidato. Megawati mengaku hanya menginginkan polisi untuk menjalani fungsinya mengayomi masyarakat. “Kenapa saya menyinggung polisi? Karena saya berkeinginan juga Polisi itu mengayomi rakyatnya. Kalau sekarang kok kaya gini. Ya ngamuk lah saya,” tutur Megawati.

    Presiden ke-5 RI itu lantas mengingatkan aparat harus bekerja dengan mengedepankan kehidupan bernegara. Oleh karenanya, membela dan mengayomi masyarakat menurutnya merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota Korps Bhayangkara. “Ingat, bernegara. Loh, ya iyalah, polisi saya mikir ini mau jadi apa toh yo? Loh iyalah orang dia tuh ada kok fungsinya ngayomi rakyat, membela rakyat,” tutur dia.

    Megawati kemudian mengungkap bahwa fungsi kepolisian berbeda dengan TNI yang menjalankan pertahanan. Oleh karenanya setiap aparat kepolisian harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai amanat undang-undang.

    “Tapi kan itu ya karena fungsi harusnya dikerjakan. Bukan sekarang meleyat-meleyot, melayat meleyot. Ya saya jengkel dong. Jengkel banget loh, Ini Indonesia Mau dijadikan apa?” tandas Megawati.

  • Soal Sekjen PDIP, Puan Maharani Sebut Ada Kejutan Megawati Soekarnoputri

    Soal Sekjen PDIP, Puan Maharani Sebut Ada Kejutan Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini belum menunjuk sosok yang akan mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP untuk periode kepengurusan 2025-2030.

    Pascakongres hingga pelantikan pengurus DPP PDIP, posisi jabatan Sekjen PDIP masih diembang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam hal ini jabatan dirangkap.

    Diketahui, jajaran pengurus DPP PDIP diumumkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada pelantikan jajaran DPP PDIP 2025-2030 seusai Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8).

    Kini, kader PDIP tengah menantikan pengumuman Megawati terkait kader yang akan menduduki jabatan sekjen tersebut. Apakah kembali mempercayakan kepada Hasto Kristiyanto atau kepada kader yang lain.

    Terkait posisi sekjen tersebut, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun meminta publik untuk menanti kejutan yang akan diputuskan oleh Megawati.

    “Pasti akan ada kejutan, ya. Kita tunggu saja kejutannya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, sejumlah pengamat politik menilai bahwa kans Hasto Kristiyanto kembali mengisi jabatan sekjen sangat terbuka. Peluang itu ada setelah Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto dan bebas dari rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/8).

    Sebelumnya, pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga. Dia menilai, Hasto Kristiyanto masih sangat kuat sebagai kandidat sekjen pada periode lima tahun ke depan.

    Salah satu alasannya karena posisi sekjen saat ini dirangkap oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan fakta itu, Jamiluddin menilai sangat mungkin Hasto akan kembali menduduki jabatan Sekjen PDIP ke depan.

  • Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

    Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi terkait posisi PDIP yang menjadi partai penyeimbang pemerintah, bukan sebagai oposisi maupun koalisi.

    Puan mengatakan saat ini PDIP mendukung seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi partai penyeimbang. Meski begitu, dia menjelaskan partainya akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah jika tidak berpihak kepada rakyat

    Ketua DPR RI itu menegaskan PDIP tidak lagi sebagai oposisi maupun koalisi, tetapi mengambil posisi sebagai partai penyeimbang yang mendukung program pemerintah Prabowo Subianto

    “Tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi coba dibaca dulu aturannya. Jadi artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh ibu ketua umum, kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Puan di Gedung Nusantara DPR, Senin (11/8/2025).

    Walau bukan oposisi, Puan menegaskan bahwa PDIP tetap lantang mengkritisi kebijakan Prabowo Subianto jika dinilai program atau kebijakan yang dijalankan tidak berpihak pada rakyat.

    “Namun, kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi artinya posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan. Kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai undian program itu belok-belok,” tegasnya

    Dilansir dari pemberitaan Bisnis, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun koalisi pada pemerintah Prabowo.

    “PDIP Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati dalam penutupan kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8/2025).

    Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal istilah koalisi dan oposisi. Dia menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak mempunyai blok-blok tertentu.

    “Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” pungkasnya

  • Puan Soal Sosok Sekjen PDI-P: Akan Ada Kejutan, Tunggu Saja Nasional 11 Agustus 2025

    Puan Soal Sosok Sekjen PDI-P: Akan Ada Kejutan, Tunggu Saja Nasional 11 Agustus 2025

    Puan Soal Sosok Sekjen PDI-P: Akan Ada Kejutan, Tunggu Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan akan ada kejutan soal sosok kader yang akan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partainya.
    Hal itu disampaikan Puan saat ditanya soal siapa yang akan menempati posisi Sekjen, karena kini masih dirangkap jabatan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    “Ya yang pertama pasti akan ada kejutan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).
    Meski begitu, Puan enggan menjelaskan secara pasti siapa yang akan menjadi Sekjen PDI-P dan kapan pengisian jabatan tersebut diumumkan.
    “Ya kita tunggu saja kejutannya,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Megawati Soekarnoputri resmi melantik pengurus DPP PDI-P periode 2025–2030 dalam Kongres ke-6 PDI-P di BNDCC, Sabtu (2/8/2025).
    Dalam pelantikan itu, Megawati menempatkan 37 nama di berbagai posisi strategis partai. Namun, posisi Sekjen masih belum definitif dan untuk sementara dipegang langsung oleh Megawati.
    “Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” kata Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun yang kembali menjadi Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, dalam konferensi pers usai acara, Sabtu.
    “Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” imbuh dia.
    Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning menduga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hanya akan merangkap jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk sementara waktu.
    Menurut dia, langkah ini diambil salah satunya demi merehabilitasi nama Sekjen Demisioner PDI-P Hasto Kristiyanto, yang baru saja mendapatkan amnesti setelah sempat divonis bersalah dalam kasus suap.
    “Ibu kan orangnya ingin merehabilitasi juga kan. Hasto tidak terstigma karena korupsi. Itu penting ya. Ini kan pembelajaran politik juga,” ujar Ribka saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
    Saat ditanya kemungkinan Megawati merangkap jabatan Sekjen selama lima tahun penuh, Ribka pun dengan tegas menampik.
    “Enggak lah,” tegas Ribka.
    Dia pun mengamini ketika ditanya apakah rangkap jabatan Megawati sebagai Ketua Umum sekaligus Sekjen PDI-P hanya bersifat sementara.
    “Iya,” jelas Ribka.
    Lebih lanjut, Ribka menepis anggapan bahwa Megawati kesulitan mencari sosok pengganti Hasto untuk ditempatkan di posisi Sekjen PDI-P.
    Menurut dia, Megawati justru mempertimbangkan banyak hal, termasuk upaya untuk menjaga marwah politik partai dan memperbaiki citra Hasto di hadapan publik.
    “Jangan dong dianggap nanti, kan di luar beda nanti digorengnya, Pak Hasto enggak jadi Sekjen karena persoalan tahanan korupsi. Itu harus clear dulu. Kalau itu sudah, itu Ibu merehabilitasi,” pungkas Ribka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Gibran-Dasco, Manuver Amankan Posisi di Tengah Isu Pemakzulan dan Reshuffle

    Pertemuan Gibran-Dasco, Manuver Amankan Posisi di Tengah Isu Pemakzulan dan Reshuffle

    GELORA.CO – Pengamat politik Subairi Muzakki menyampaikan, pertemuan makan siang antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu, 9 Agustus 2025 bukan sekadar silaturahmi biasa.

    Menurutnya, pertemuan itu bisa dilihat sebagai sebuah manuver politik yang cerdas dan strategis di tengah dinamika nasional yang semakin kompleks.

    “Ini adalah langkah yang bisa dibaca sebagai upaya Gibran untuk mengonsolidasikan dukungan internal koalisi, terutama dari Partai Gerindra, sebagai tulang punggung pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat isu pemakzulan terhadap dirinya terus bergulir sejak awal 2025,” kata Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan ini, kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (10/8).

    Subair juga menjelaskan, usulan pemakzulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang diserahkan ke DPR/MPR RI, meskipun secara konstitusional sulit direalisasikan karena memerlukan dukungan mayoritas parlemen dan proses panjang, tetap menjadi ancaman simbolis yang bisa mengganggu stabilitas eksekutif.

    “Dengan bertemu Dasco, yang bukan hanya Wakil Ketua DPR tapi juga tokoh kunci Gerindra, Gibran seolah mengirim sinyal kuat, posisinya aman di bawah payung Prabowo, dan setiap upaya destabilisasi akan dihadapi dengan solidaritas legislatif-eksekutif,” paparnya.

    Pertemuan ini, ujarnya, juga bisa dilihat dalam konteks kedekatan baru antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan pemerintahan Prabowo pasca-pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto pada 31 Juli 2025.

    “Amnesti ini terhadap Hasto bukan hanya gestur hukum tapi barter politik yang cerdik. Prabowo merangkul oposisi potensial, sementara Megawati mendapatkan ruang untuk mendukung pemerintahan tanpa kehilangan wajah di basisnya,” tutur Subair.

    Karena itu, bila melihat dalam perspektif tersebut, menurutnya, pertemuan Gibran-Dasco bisa menjadi ekstensi dari rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi. Gibran ingin memastikan bahwa kedekatan Mega-Prabowo tidak menggerus posisinya, malah justru memperkuatnya dengan menjaga aliansi Gerindra tetap solid terhadap isu-isu sensitif seperti pemakzulan.

    “Di balik suasana santai dengan menu mie bakso dan dendeng balado dan tumis daun pepaya, ada dimensi lain yang tak kalah penting, yakni pengamanan jaringan Gibran di tengah hembusan isu reshuffle kabinet,” jelas Subair.

    Subair menyampaikan, meskipun Presiden Prabowo menyatakan belum akan melakukan pergantian komposisi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat, rumor perombakan pasca-amnesti Hasto tetap menjadi bayang-bayang.

    “Amnesti terhadap Hasto kan membuka pintu bagi kader PDIP untuk masuk cabinet. Jadi, isu pergantian menteri tetap berhembus meski Presiden Prabowo tegaskan belum ada reshuffle,” ucapnya.

    Menurut Subari, Gibran, sebagai putra Jokowi, juga memiliki jaringan loyalis di berbagai pos kementerian. Pertemuan dengan Dasco ini bisa dibaca sebagai upaya preemptif untuk ‘mengamankan’ orang-orang Jokowi di kabinet.

    “Memastikan bahwa jika reshuffle terjadi, posisi strategis tetap dipegang oleh figur-figur dekat Gibran atau Jokowi, bukan digeser oleh pengaruh baru dari PDIP. Ini adalah politik preventif yang brilian, menggabungkan diplomasi pribadi dengan kalkulasi kekuasaan jangka panjang,” kata Subair.

    Terakhir, ucap Subair, pertemuan makan siang antara Gibra dan Dasco juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa hubungan antara Jokowi-Prabowo baik-baik saja di tengah isu ijazah palsu Jokowi, usulan pemakzulan, dan pemberian amnesti-abolisi yang seolah-olah bertentangan dengan sikap Jokowi.

    “Presiden Prabowo kini mulai membentuk karakter dan visi politiknya sendiri, tidak lagi sebatas presiden bayangan dari ambisi Jokowi. Presiden Prabowo ingin menegaskan saat ini Adalah sebagai subjek politik independent,” pungkas Subair.

  • Jokowi Panik! Ditinggal Kawan Politik, Keluarga Dihantam Masalah, Prabowo dan Megawati Makin Dekat

    Jokowi Panik! Ditinggal Kawan Politik, Keluarga Dihantam Masalah, Prabowo dan Megawati Makin Dekat

    GELORA.CO –  Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah disetujui oleh DPR RI berujung munculnya spekulasi politik.

    Konstelasi politik berubah, hubungan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin dekat.

    Kedekatan Prabowo dan Megawati ini memunculkan pertanyaan apakah hubungan Prabowo dengan Joko Widodo kini mulai merenggang.

    Padahal, selama ini Prabowo dianggap memiliki hubungan baik dengan Jokowi. Menjelang Pilpres 2024, Jokowi menyodorkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.

    Di sisi lain, hubungan Megawati dengan keluarga Jokowi diketahui menegang, yang membuat Prabowo juga disebut menjauh dari Megawati.

    Namun, pemberian amnesti kepada Hasto dipandang sebagai sinyal menguatnya kembali kedekatan Prabowo dengan Megawati.

    Jokowi Mulai Ditinggal

    Jokowi dinilai sudah mulai ditinggalkan kawan. Terlihat dari gelombang masalah yang menimpa keluarganya.

    Spekulasi ini membuat Jokowi panik sehingga memunculkan isu bahwa ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu mengatakan bahwa Jokowi mulai ditinggal kawannya satu persatu di tengah gelombang masalah yang datang bertubi-tubi.

    Mulai dari kasus tuduhan ijazah palsu, kasus pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga kasus korupsi yang dikait-kaitkan dengan menantunya Bobby Nasution.

    Terkait dengan serangan tersebut, Jokowi pun dianggap mulai mengalami kepanikan.

    “Adanya kepanikan yang terjadi di keluarga Pak Jokowi. Kepanikan karena serangan politik terhadap diri dan keluarganya seperti gelombang. Belum selesai satu hal, muncul lagi yang lain,” kata Ray.

    “Bisa dibayangkan, isu yang menerpa Pak Jokowi dan keluarganya bergulir di antara persoalan hukum dan politik,” ujar Ray.

    Kepanikan ini, lanjut Ray, membuat pencapaian Jokowi selama menjabat Presiden selama sepuluh tahun seolah terpinggirkan.

    Apalagi kini mulai terlihat Jokowi mulai ditinggalkan kawan politik dan hanya tersisa para relawan yang masih membelanya.

    “Makin sedikit kawan atau teman yang berada di belakang atau terjun serta mengawal Pak Jokowi dan keluarganya. Yang terlihat sekarang hanya para relawannya,” tuturnya.***

  • Internal Golkar Khawatir Presiden Prabowo Lebih Percaya PDIP

    Internal Golkar Khawatir Presiden Prabowo Lebih Percaya PDIP

    GELORA.CO -Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar, diduga berasal dari kekhawatiran kader-kader internal tentang kepercayaan Presiden Prabowo yang dinilai lebih diarahkan kepada partai politik lain.

    Pengamat Citra Institute, Efriza, mengamati internal Golkar sejak lama telah mendorong pergantian kepemimpinan Golkar yang kini diduduki Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum (Ketum).

    “Isu munaslub, lebih kepada komunikasi politik dari internal untuk tujuan mengingatkan Bahlil sebagai ketua umum,” ujar Efriza kepada RMOL, pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

    Dia menduga, komunikasi antara Bahlil dan elite-elite serta kader-kader internal Golkar masih dibayangi dengan persepsi bahwa Bahlil adalah orangnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi, isu Munaslub juga dapat dimaknai sebagai simbol keinginan sebagian elite Golkar untuk membatasi pengaruh politik Jokowi, Golkar ditenggarai ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, dan memposisikan lebih loyal kepada Presiden Prabowo,’ tuturnya.

    Anggapan Bahlil lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Prabowo, membuat elite-elite juga kader-kader Golkar khawatir Golkar tak dapat mempertahankan atau bahkan menggenjot elektoralnya di kontetasi selanjutnya.

    “Golkar berharap Bahlil lebih loyal kepada Presiden Prabowo, jika tidak malah Prabowo dan Gerindra lebih nyaman dekat dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri meski berada di luar pemerintahan,” urainya.

    “Tetapi menunjukkan dukungan penuh terhadap Prabowo, ini tentu tidak baik bagi Golkar sebagai peraih suara terbesar di koalisi, tetapi malah yang tidak dipercaya penuh oleh Presiden Prabowo,” demikian Efriza menambahkan.

  • Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat

    Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat

    Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Pramono Anung mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025). ANTARA/HO

    Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan, pada Jumat siang.

    Megawati bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo tiba di lokasi tersebut pukul 14.11 WIB. Kedatangan mereka disambut oleh Pramono Anung.

    Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar terlihat turut hadir di lokasi tersebut.

    Megawati terlihat mengenakan setelan putih lengkap dengan syal merah. Sedangkan Pramono mengenakan batik bernuansa coklat.

    Terlihat di lokasi sebuah poster bertuliskan “Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Menghidupkan Ruang Jakarta, Menjaga Warisan Indonesia, Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser, 8 Agustus 2025”.

     

     

    Mereka langsung masuk ke kantor taman. Pertemuan berlangsung tertutup. Awak media dibatasi jarak dan tak boleh mendekat ke area kantor taman.

    Sekitar pukul 14.54 WIB pertemuan selesai. Tak ada salah satu dari mereka yang memberikan keterangan kepada media.

    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kunjungan itu.

    Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar hanya menyebutkan ada arahan dari Gubernur DKI Jakarta agar dirinya hadir. “Iya ada arahan,” katanya.

    Ditanya terkait informasi dilakukannya peletakan batu pertama (groundbreaking) penggabungan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser, Anwar tak menjawab. Dia menyebutkan kegiatan itu hanya peninjauan.

    Sumber : Antara