Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Gibran Tiba di Sidang Tahunan MPR Naik MV3 Garuda Limousine, Disambut Puan Maharani – Page 3

    Gibran Tiba di Sidang Tahunan MPR Naik MV3 Garuda Limousine, Disambut Puan Maharani – Page 3

    Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri Sidang Tahunan MPR-DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (15/8/2025). Salah satunya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, SBY yang mengenakan stelan jas tiba di Kompleks Parlemen pukul 07.54 WIB. SBY masuk melalui pintu Gedung Nusantara III.

    Sementara itu, Jokowi tiba di Kompleks Parlemen pukul 08.09 melalui pintu Gedung Nusantara atau kura-kura. Jokowi tampak mengenakan setelan jas lengkap. Dia sempat melambaikan tangan ke arah awak media sambil tersenyum.

    Selain SBY dan Jokowi, Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, hingga Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin juga hadir. Sedangkan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri belum terlihat hadir di Kompleks Parlemen.

    Sidang tahunan ini juga dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan MPR-DPR, pimpinan lembaga negara, anggota parlemen, hingga duta besar negara sahabat.

  • SBY dan Jokowi Tiba di Sidang Tahunan MPR, Megawati Hadir? – Page 3

    SBY dan Jokowi Tiba di Sidang Tahunan MPR, Megawati Hadir? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam rangka Sidang Tahunan MPR-DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (15/8/20205). Ini merupakan agenda rutin tahunan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI pada 17 Agustus.

    Pertama, Prabowo menyampaikan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025. pada pukul 09.00 WIB. Dalam pidato ini, Prabowo akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari sejak dilantik pada Oktober 2024.

    “Pidato pertama di pagi hari pada pukul 9 pagi. Akan disampaikan oleh Presiden di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada wartawan, Kamis 15 Agustus 2025.

    “Pidato pagi hari, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan,” sambungnya.

    Kedua, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 beserta Nota Keuangannya pada pukul 14.30 WIB. Pidato tersebut akam disampaikan Prabowo di depan peserta rapat paripurna DPR RI.

    “Dalam kesempatan itu, Presiden akan menyampaikan pengantar rancangan APBN tahun 2026,” ujarnya.

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • 2 Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 Nasional

    2 Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 Nasional

    Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, untuk menghadiri sidang tahunan.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (15/8/2025), Jokowi datang ke Gedung DPR. Jokowi tampak mengenakan setelan jas, bukan baju adat.
    Pasalnya, ketika masih menjabat sebagai Presiden dalam sidang tahunan yang lalu, Jokowi selalu memakai baju adat.
    Adapun Jokowi hadir didampingi oleh ajudannya, Kompol Syarief.
    Sementara itu, hingga pukul 08.13 WIB, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri masih belum terlihat.
    Terlihat pula, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah Wahid, hadir di lokasi.
    Diketahui, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD bakal digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.
    Berdasarkan informasi yang diterima, acara akan dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan diawali pembukaan sidang oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
    Muzani pun akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan tersebut.
    Lalu, pidato Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2025 akan dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pukul 09.36 WIB.
    Selanjutnya, pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto bakal berpidato mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan melakukan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI.
    Prabowo diberikan waktu selama 45 menit.
     
    Ketua DPR Puan Maharani akan melanjutkan sidang tahunan sekaligus menutupnya sekitar pukul 11.00 WIB.
    Acara kembali dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB.
    Prabowo, didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, akan menghadiri Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.
    Prabowo kembali diberi kesempatan selama 45 menit pada pukul 14.57 WIB.
    Dia akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
    Sekitar pukul 16.07 WIB, rapat paripurna di DPR berakhir.
    Prabowo dan Gibran meninggalkan lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Kembali Pilih Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ungkap 3 Alasan Kuat

    Megawati Kembali Pilih Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ungkap 3 Alasan Kuat

    Fajar.co.id, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, kembali menunjuk Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai yang dipimpinnya.

    Menurut Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, ada sejumlah alasan kuat kenapa Megawati kembali menunjuk Hasto

    “Alasan kuat Hasto kembali dipilih oleh Megawati jadi Sekjen PDIP, pertama, ingin merusak Hubungan Prabowo dan Jokowi. PDIP sudah menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo,” ujarnya, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Kedua, lanjut dia, membendung dan Mencegah langkah politik Jokowi baik secara personal dan kepartaian. “Sebab, Jokowi sudah terafiliasi politiknya ke PSI,” urai Ketua Kagama Cirebon Raya itu.

    Ketiga, menjaga supremasi politik PDIP dan juga Ketokohan satu paket Megawati -Hasto. “Hal ini diyakini masih laku di Kontestasi Politik Nasional,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP secara resmi melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode 2025-2030, Kamis (14/8/2025) siang.

    Pelantikan itu digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan, Megawati turut melantik sejumlah pengurus dalam acara itu. Pelantikan kali ini dilakukan terhadap pengurus yang tak sempat dikukuhkan saat Kongres ke-6 di Nusa Dua, Bali belum lama ini. (sam/fajar)

  • Hasto Kristiyanto, Dari Amnesti Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Hasto Kristiyanto, Dari Amnesti Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Jakarta –

    Hasto Kristiyanto kembali menerima kabar baik. Setelah dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto juga dipercaya lagi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen PDIP.

    Sebelum terpilih menjadi Sekjen PDIP lagi, Hasto sempat menerima kabar gembira dari Presiden Prabowo. Pada Kamis (31/7) yang lalu, Hasto dinyatakan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo atas kasus yang tengah dihadapinya.

    Hasto sebetulnya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan setelah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim menyatakan Hasto tak terbukti melakukan perbuatan merintangi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

    Belum sempat mengajukan banding atau menjalani hukuman, kabar baik datang kepada Hasto. Ia menerima amnesti dari Presiden Prabowo yang juga sudah disetujui oleh DPR RI.

    “Pemberian, persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor R 42/Pers/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk Saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai rapat konsultasi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/7).

    Untuk diketahui, amnesti adalah pengampunan/penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang/sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Amnesti dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, disebutkan bahwa yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden. Namun dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

    Hasto Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Satu bulan lebih setelah menerima amnesti, Hasto kembali mendapat kabar baik. Pada Kamis (8/14/2025), Hasto dilantik lagi menjadi Sekjen PDIP.

    Megawati sendiri yang menunjuk dan melantik Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Selain Hasto, sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya turut dilantik.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, kepada wartawan.

    Adian juga sempat menceritakan proses ditunjuknya kembali Hasto sebagai Sekjen PDIP. Ia mengatakan Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, membacakan nama-nama yang akan dilantik.

    Kemudian, setelah selesai membacakan, dan para pengurus yang akan dilantik pun maju. Adian mengatakan Adhi pun menyadari posisi Sekjen di kertas yang dibacakan olehnya masih kosong.

    Adhi pun bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo bertanya kepada Megawati mengenai posisi Sekjen. Mendengar pertanyaan itu, Megawati pun hanya menjawab singkat.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat ‘Ya Mas Hasto’,” papar Adian.

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

  • Politik kemarin, Hasto jadi Sekjen PDIP lagi hingga TNI di Palestina

    Politik kemarin, Hasto jadi Sekjen PDIP lagi hingga TNI di Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (14/8) menjadi sorotan, mulai dari Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP hingga Pemerintah RI kirim Satgas Kesehatan TNI untuk bertugas di Palestina.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode sebelumnya Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030, setelah PDIP melaksanakan Kongres pada awal Agustus 2025.

    “Betul Mas Hasto kembali menjabat sekjen PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Adapun Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis siang ini. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Megawati, SBY, hingga Jokowi diundang hadiri pidato kenegaraan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa seluruh presiden dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia telah diundang menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    “Untuk soal siapa yang hadir di pidato kenegaraan Presiden besok, yang jelas undangan sudah disampaikan kepada seluruh presiden yang pernah memimpin Indonesia dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia,” ujar Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis.

    Dengan demikian, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kemungkinan akan menghadiri momen pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo dan Gibran akan lepas Karnaval Kemerdekaan 17 Agustus malam

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melepas Karnaval Bersatu Kemerdekaan yang digelar pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (17/8) malam.

    “Semua (Prabowo dan Gibran) hadir,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Prasetyo menjelaskan, karnaval akan diberangkatkan dari kawasan Monas sekitar pukul 19.30 WIB, setelah rampungnya rangkaian upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan upacara penurunan bendera pada sore hari.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pemerintah fasilitasi dialog atasi polemik royalti musik

    Pemerintah memfasilitasi penyelesaian polemik royalti musik melalui dialog konstruktif antarpemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak terkait, kata pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, mengingatkan bahwa sudah ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memfasilitasi penghargaan atas karya seniman agar mendapat apresiasi dan imbal jasa yang layak.

    “Supaya hasil karya mereka itu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang layak,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Pemerintah RI kirim Satgas Kesehatan TNI untuk bertugas di Palestina

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengirim Satuan Tugas Kesehatan TNI Gelombang IV untuk bertugas mengobati warga di daerah konflik Palestina.

    Pengiriman satgas ini merupakan bagian operasi militer selain perang yang dilakukan TNI untuk menciptakan perdamaian dunia.

    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahanan yang diterima di Jakarta, Kamis, menjelaskan satgas tersebut terdiri dari 25 personel.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Sidang Tahunan MPR 2025 Digelar Hari Ini, Berikut Susunan Acaranya Nasional

    9 Sidang Tahunan MPR 2025 Digelar Hari Ini, Berikut Susunan Acaranya Nasional

    Sidang Tahunan MPR 2025 Digelar Hari Ini, Berikut Susunan Acaranya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD bakal digelar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025) hari ini. Berikut susunan acaranya.
    Berdasarkan informasi yang diterima, acara akan dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan diawali pembukaan sidang oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
    Muzani pun akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan tersebut.
    Lalu, pidato Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2025 akan dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pukul 09.36 WIB.
    Selanjutnya pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto bakal berpidato mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan melakukan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI.
    Prabowo diberikan waktu selama 45 menit.
    Ketua DPR Puan Maharani akan melanjutkan sidang tahunan sekaligus menutupnya sekitar pukul 11.00 WIB.
    Acara kembali dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB.
    Prabowo, didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, akan menghadiri Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.
    Prabowo kembali diberi kesempatan selama 45 menit pada pukul 14.57 WIB.
    Dia akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
    Sekitar pukul 16.07 WIB, rapat paripurna di DPR berakhir. Prabowo dan Gibran meninggalkan lokasi.
     
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo  atau Jokowi bakal hadir dalam sidang tahunan nanti.
    Hal itu disampaikan Muzani saat menjelaskan soal konfirmasi kehadiran para presiden terdahulu yang telah diundang untuk menghadiri agenda tahunan parlemen kali ini.
    “Untuk sementara konfirmasi yang dapat kami sampaikan, rencananya Pak SBY insya Allah akan hadir, dan Pak Jokowi juga insya Allah akan hadir,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
    Sementara untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, lanjut Muzani, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kehadirannya ke kompleks parlemen.
    Namun, Politikus Gerindra itu memastikan bahwa undangan sidang tahunan untuk Megawati telah disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
    “Kemudian untuk presiden, kita sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Muzani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2025, pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang. Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDIP.

    Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” ujar Adian.

    Diketahui, sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. 

    Namun, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” lanjut Adian.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya. 

    Adian menceritakan ada kejadian menarik saat Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo selesai membaca nama-nama pengurus dan meminta mereka untuk maju.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, Ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat, ” Ya Mas Hasto,” papar Adian. 

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Dalam kesempatan itu, kata Adian, Megawati turut memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Megawati.

    Sebelumnya pada Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025 di Bali, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030. Saat itu, Megawati mengatakan posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. (Arie Dwi Prasetyo)

    Usai pelantikan hari ini, berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR, tetapi Belum Pasti Ikut Upacara 17 Agustus di Istana Regional 14 Agustus 2025

    Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR, tetapi Belum Pasti Ikut Upacara 17 Agustus di Istana Regional 14 Agustus 2025

    Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR, tetapi Belum Pasti Ikut Upacara 17 Agustus di Istana
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ajudan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, memastikan bahwa Jokowi akan menghadiri sidang tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025) besok.
    Namun, Syarif menyebutkan bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut belum memastikan kehadirannya dalam upacara peringatan 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka.
    Syarif memastikan, Jokowi sudah menerima undangan upacara kenegaraan 17 Agustus di Istana.
    “Ya diundang,” ungkap Syarif saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (14/8/2025), dikutip dari
    Tribunsolo.com
    .
    Sementara untuk sidang tahunan MPR, Syarif menyebut Jokowi dijadwalkan akan memenuhi undangan.
    “Ya insya Allah Bapak akan hadir,” terang Syarif.
    Informasi terbaru menyebutkan bahwa Jokowi sudah bertolak ke Jakarta.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Jokowi dipastikan akan hadir dalam sidang tahunan DPR/MPR yang digelar pada 15 Agustus 2025.
    “Untuk sementara konfirmasi yang dapat kami sampaikan, rencananya Pak SBY insya Allah akan hadir, dan Pak Jokowi juga insya Allah akan hadir,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
    Muzani juga menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu konfirmasi kehadiran Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di kompleks parlemen.
    “Kemudian untuk presiden kita sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Muzani, seraya memastikan bahwa undangan sidang tahunan telah disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
    Acara sidang tahunan ini biasanya diselenggarakan pada 16 Agustus setiap tahunnya, namun untuk tahun ini, acara tersebut dimajukan satu hari lebih awal.
    Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang tahunan merupakan bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan RI yang ke-80 pada 17 Agustus mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI-P Sudah Komunikasi dengan Kemenkum soal Pendaftaran Pengurus 2025-2030 Nasional 14 Agustus 2025

    PDI-P Sudah Komunikasi dengan Kemenkum soal Pendaftaran Pengurus 2025-2030 Nasional 14 Agustus 2025

    PDI-P Sudah Komunikasi dengan Kemenkum soal Pendaftaran Pengurus 2025-2030
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menyebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait pendaftaran struktur kepengurusan partai banteng periode 2025-2030.
    Pernyataan itu Ganjar sampaikan saat dimintai konfirmasi kapan PDI-P akan mendaftarkan kepengurusan baru itu ke Kementerian Hukum, mengingat strukturnya telah lengkap.
    Pihaknya tengah menyiapkan sejumlah syarat administrasi untuk mendaftarkan struktur organisasi partai politik tersebut.
    “Insya Allah secepatnya, kita sudah komunikasi dengan pihak Kumham. Beberapa syarat administratif sedang disiapkan,” kata Ganjar, saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
    Menurut Ganjar, di antara syarat itu meliputi data identitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan penunjukan notaris.
    Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperkirakan dalam waktu dekat PDI-P akan mendaftarkan struktur baru ke Kemenkum.
    “Mungkin kalau minggu ini bisa dikumpulkan, rasanya tinggal minta jadwal saja ke Kumham. Kumham juga sudah siap,” ujar Ganjar.
    Adapun struktur kepengurusan PDI-P 2025-2030 lengkap setelah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, melantik sejumlah pengurus yang belum disumpah pada Kongres Keenam di Bali pada awal Agustus lalu.
    Termasuk di antaranya penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P untuk ketiga kalinya.
    Posisi itu sempat dikosongkan saat Megawati mengumumkan struktur kepengurusan baru periode 2025-2030 di Bali.
    Kala itu, Megawati mengumumkan posisi Sekjen juga diisi oleh dirinya selaku ketua umum.
    Adapun Hasto, saat itu masih menjalani proses administrasi untuk bebas dari jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.