Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Megawati Lebih Pilih Andi Ridwan Wittiri Sebagai Ketua PDIP Sulsel, Ini Kata Danny Pomanto

    Megawati Lebih Pilih Andi Ridwan Wittiri Sebagai Ketua PDIP Sulsel, Ini Kata Danny Pomanto

    Diketahui, dalam seleksi Bakal Calon Ketua DPD PDIP Sulsel belum lama ini, Danny mengaku dipanggil khusus oleh DPP. Tanpa melalui pengusulan DPC dan PAC, juga tidak mencalonkan diri atau pun menggalang kekuatan. Hal ini mengindikasikan, DPP PDIP memang menaruh perhatian lebih kepada mantan Wali Kota Makassar tersebut.

    Pengamat politik Universitas Hasanudin, Ali Armunanto menilai, kondisi tersebut menempatkan Danny sebagai pihak yang diperhitungkan. Sebab, Danny memang memiliki track record yang baik dalam dunia politik.

    “Kondisi ini tentu menempatkan Danny Pomanto sebagai salah satu figur yang diperhitungkan oleh DPP PDIP. Apalagi dia kan dipanggil khusus, tidak mendaftar dan tidak didaftarkan oleh pengurus di tingkat bawah,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia menyampaikan, apa pun jabatan yang diberikan PDIP nantinya, tetap membuka peluang bagi dirinya untuk ambil bagian dalam kontestasi politik mendatang, khususnya dalam Pilgub Sulsel. Mengingat, dia juga sudah punya pengalaman dalam kontestasi tersebut.

    “Pak Danny ini kan dilihat dari figurnya, dia populis dan elektoralnya cukup baik di Sulsel. Sehingga, apa pun jabatannya di PDIP nanti akan tetap membuka rug itu kepadanya, terlebih lagi kalau dia menjadi ketua,” lanjutnya.

    Danny sendiri sempat mengaku dirinya siap mengemban amanah apa saja dari DPP. pada intinya, dia hanya ingin bekerja untuk partai dan memberi kontribusi yang baik untuk partainya.

    “Saya ini kan dipanggil oleh DPP, tentu ini sebuah kehormatan. Saya tidak dicalonkan DPC, cuma DPP minta saya ikut fit and proper test ini di Jakarta. Saya juga tidak memilih jabatan, mau sekretaris, wakil ketua, atau Bappilu juga tidak apa-apa,” kata dia.

  • PDIP Rumuskan Strategi Baru Hadapi Dinamika Politik ke Depan, Sekjen: Fokus Regenerasi

    PDIP Rumuskan Strategi Baru Hadapi Dinamika Politik ke Depan, Sekjen: Fokus Regenerasi

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut arah kebijakan partai kini disesuaikan dengan dinamika politik, salah satunya dengan mendorong regenerasi.

    Menurut dia, PDIP tengah menyesuaikan struktur kepemimpinan, yang di mana salah satu faktor utamanya adalah melihat data pemilih.

    “Pemilu ke depan, 58% pemilihnya adalah anak muda. Maka partai harus menyesuaikan diri dan memberikan ruang bagi mereka,” kata Hasto dalam pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konfercab serentak PDIP Sulsel sebagaimana keterangannya, Senin (24/11/2025).

    “Instruksi ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) di dalam pembahasan sidang-sidang komisi, nanti dapat ditambahkan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber. Ini anggotanya terdiri dari anak-anak muda yang menjadi utusan Konferda yang usianya di bawah 40 tahun,” sambungnya.

    Selain itu, Hasto mengklaim, PDIP mengusung politik etis sebagai alternatif dari politik transaksional. Di mana, memahami generasi muda yang lelah dengan politik uang.

    Tidak hanya di bidang politik, lanjut Hasto, PDIP Sulsel juga diharapkan mendorong generasi muda ini mengambil peran utama dalam membangun ekonomi regional. Ia menegaskan bahwa kekuatan ekonomi masa depan berada di tangan mereka.

    “Zaman sekarang, yang kecil dengan strategi tepat bisa mengguncang kemapanan. Ini era di mana kalian bisa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Hasto.

     

  • 3 Pesan Megawati untuk Kader PDIP di Konferda dan Konfercab Sulsel, Ini Isinya

    3 Pesan Megawati untuk Kader PDIP di Konferda dan Konfercab Sulsel, Ini Isinya

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kader tidak dijadikan partai sebagai alat untuk meraih kekuasaan atau kekayaan pribadi. Megawati menegaskan pentingnya kehadiran kader partai di tengah rakyat dalam setiap kerja politik.

    “Selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap, lebih baik mundur secara kesatria,” kata Megawati di depan ribuan peserta Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

    “Jangan jadikan partai ini arena untuk terus-menerus mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi,” tegas dia.

    Megawati juga menekankan loyalitas sejati seorang kader tidak diukur dari kepiawaian berbicara, melainkan dari kesediaan untuk turun langsung menyatu dengan rakyat.

    “Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput,” ujar Megawati.

    Menurut Megawati, arah konsolidasi PDIP ke depan tidak boleh terjebak dalam pencitraan atau politik populis, melainkan harus berakar pada kerja kerakyatan dan pembumian ideologi.

    “Menyatu dengan rakyat dan menegakkan garis-garis ideologi banteng,” tambahnya.

    Presiden ke-5 RI ini menambahkan, eksistensi PDIP sebagai partai ideologis hanya bisa dijaga oleh kader-kader yang militan, menyatu dengan rakyat, dan taat pada disiplin partai.

  • Hasto Kristiyanto Angkat Kisah Zohran Mamdani, Sampaikan Tiga Pesan Megawati Soekarnoputri

    Hasto Kristiyanto Angkat Kisah Zohran Mamdani, Sampaikan Tiga Pesan Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekitar 1.200 kader PDIP menghadiri Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang serentak Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (24/11).

    Dalam Konferda dan Konfercab ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan pidata saat membuka konferensi tersebut.

    Hasto mengangkat visi geopolitik Bung Karno untuk pembangunan Sulawesi Selatan. “Jadikan jalur perdagangan dunia yang membentang dari Samudera Hindia, melalui Selat Lombok, bergerak ke Utara melalui Selat Makasar, hingga menuju Pasifik sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Laut adalah halaman depan kita,” ucap Hasto.

    Sebagai bukti bahwa politik ideologi masih relevan, Hasto mengangkat kisah Zohran Mamdani, imigran Muslim yang sukses menjadi Wali Kota New York meski hanya bermodal dana kecil.

    “Dia berani mengatakan, ‘We don’t need billionaires in our democracy’. Ini membuktikan bahwa ‘Rakyat Segalanya’ bisa mengalahkan paradigma ‘Dana Segalanya’,” ucap Hasto.

    Untuk mewujudkan komitmen ini, Hasto mengumumkan pembentukan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber di tubuh partai.

    “Instruksi Ibu Ketua Umum di dalam pembahasan Sidang-sidang Komisi, nanti dapat ditambahkan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber. Ini anggotanya terdiri dari anak-anak muda yang menjadi utusan yang usianya di bawah 40 tahun,” pungkas Hasto.

    Langkah ini dirancang untuk memberikan ruang kepemimpinan bagi kader muda dan mengakui peran sentral generasi muda dalam transformasi partai, sekaligus memperkuat basis ideologi partai di akar rumput.

  • Sayembara Maskot PDIP, Kader Surabaya Usulkan Nama BASAFA

    Sayembara Maskot PDIP, Kader Surabaya Usulkan Nama BASAFA

    Surabaya (beritajatim.com) – Sayembara Maskot PDI Perjuangan mulai menarik partisipasi kader dari berbagai daerah, termasuk Surabaya. Salah satu usulan yang muncul kuat adalah nama BASAFA, singkatan dari Banteng Sang Fajar, yang diajukan oleh kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat.

    “Beberapa waktu yang lalu ketika berkontemplasi di Alas Purwo terlihat Banteng pada saat matahari terbit, dilanjutkan dengan mengunjungi Pura Kawitan,” kata Achmad Hidayat, Senin (24/11/2025).

    Achmad menegaskan bahwa BASAFA dipilih karena memiliki kedekatan historis dengan ajaran Bung Karno dan rekam perjalanan ideologis PDI Perjuangan. Dia menyebut Surabaya sebagai kota kelahiran Bung Karno menjadi dasar kuat mengapa Banteng Sang Fajar relevan dijadikan identitas maskot.

    “BASAFA karena kami sebagai simbol serta Benteng Pikiran Bung Karno, Penjaga Amanat Ibu Megawati Soekarnoputri, Pancasila 1 Juni 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

    Selain bernilai historis, Achmad mengaitkan BASAFA dengan konteks budaya Nusantara. Dalam tradisi Sumatera Barat, istilah BASAFA memiliki makna napak tilas untuk menghormati tokoh berpengaruh sekaligus meneruskan cita-cita perjuangannya.

    “Apabila dalam tradisi budaya di Sumatera Barat, BASAFA memiliki makna napak tilas mengenang dan mendoakan perjuangan tokoh yang telah berjasa serta melanjutkan cita-cita perjuangannya,” imbuhnya.

    Pendekatan numerologi turut dia sematkan untuk memperkuat filosofi nama BASAFA. Angka 3 yang melekat pada nama itu disebut memiliki keterkaitan dengan nomor partai dan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

    “BASAFA memiliki asosiasi percaya diri, inspiratif, komunikatif dan pertumbuhan secara konsisten,” katanya.

    Achmad berharap maskot tidak hanya berhenti sebagai simbol visual semata, namun mampu menjadi sarana pemersatu internal partai lintas generasi. Dia menyebut kolaborasi kader muda dan senior merupakan kunci menjaga keberlanjutan perjuangan PDI Perjuangan menuju momentum politik 2029.

    “Semoga nama maskot ini dapat memberi warna sebagai simbol perjuangan yang merupakan kolaborasi pemuda dengan yang lebih tua agar dapat memahami aspek historis perjuangan partai, kondisi saat ini dan menyongsong kemenangan rakyat di tahun 2029. Merdeka!!!” pungkasnya. [asg/beq]

  • Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Singgung Film Dirty Votes, Ungkit Anomali Pemilu 2024

    Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Singgung Film Dirty Votes, Ungkit Anomali Pemilu 2024

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya penguatan sumber daya partai agar partai besutan Megawati Soekarnoputru ini mampu menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, sekaligus menjadi suluh perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Hal itu dipaparkan Hasto dalam Konferda PDIP Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar, Senin (24/11).

    “Konsolidasi di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari upaya penguatan daerah secara ideologis, historis, politik, organisasi, dan kader,” tutur Hasto.

    Di Sulawesi Selatan ini, kata Hasto, PDIP konsisten menggelorakan pemikiran geopolitik Soekarno. Kepeloporan bangsa samudera memiliki rekam jejak sejarah yang sangat kuat di Sulawesi Selatan, dengan peradabannya yang luar biasa.

    “Karena itu, kami menegaskan aspek historis dan tanggung jawab dalam membidik perjuangan untuk menyelesaikan masalah rakyat dan memimpin arah kemajuan bangsa dengan dipandu oleh ideologi,” ungkapnya.

    Konferda dan Konfercab ini akan menyusun kepengurusan baru, sikap politik, serta program-program partai dalam menghadapi berbagai tantangan, menjawab persoalan rakyat, dan merumuskan jalan masa depan.

    Terkait figur, Hasto menegaskan sosok Andi Ridwan Wittiri memiliki pengalaman luas dan diterima masyarakat. Ia akan dipadukan dengan Danny Pomanto yang merupakan mantan Wali Kota Makassar dua periode yang berhasil.

    Seluruh potensi ini, tutur Hasto akan disatukan melalui kekuatan gotong royong karena PDIP mengedepankan kepemimpinan kolektif-kolegial. Kader-kader terbaik seperti Andi Ridwan, Danny Pomanto, dan lainnya akan bergerak bersama.

  • Komentar Ahmad Ali Soal Megawati Dibalas Pedas Chusnul Chotimah: Orang Tua Ini Lupa, Dia Juga Sudah Kakek-kakek

    Komentar Ahmad Ali Soal Megawati Dibalas Pedas Chusnul Chotimah: Orang Tua Ini Lupa, Dia Juga Sudah Kakek-kakek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, membalas komentar Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menyebut Megawati Soekarnoputri sebagai nenek-nenek yang puluhan tahun jadi ketua umum partai.

    Merasa bahwa tidak pantas mengatakan hal tersebut, Chusnul menilai Ahmad Ali lupa pada posisinya sendiri di dunia politik.

    “Ahmad Ali ini lupa, dia sudah kakek-kakek cuma jadi penjilat di partai 2 persen,” ujar Chusnul di trheads (24/11/2025).

    Ia juga menyinggung bahwa Megawati memiliki peran besar dalam perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    “Orang tua bungul ini juga lupa, kalau bukan Ibu Mega ketua umum PDIP, Jokowi nggak akan pernah jadi Wali Kota, Gubernur, dan Presiden,” Chusnul menuturkan.

    “Seumur hidup dia nggak akan kenal Jokowi, apalagi anaknya yang sekarang jadi tuannya,” tambahnya.

    Tak berhenti di situ, Chusnul turut mengkritik langkah PSI yang menurutnya memberi posisi strategis kepada figur yang justru menimbulkan perdebatan publik.

    “Begini dijadikan ketua harian, bukti PSI nggak punya kader. Sampah aja dijadikan petinggi partai,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan tersebut.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian.

    “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik.

  • PDIP tegaskan komitmen bangun basis politik di Riau lewat tiga pilar

    PDIP tegaskan komitmen bangun basis politik di Riau lewat tiga pilar

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan komitmennya membangun basis politik di Riau melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan akar budaya Melayu, penanaman keteladanan sejarah, dan merumuskan ide-cita-cita masa depan.

    Dilansir dari keterangan resmi, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP serentak di Pekanbaru, Riau, Sabtu, mengatakan bahwa dalam hal budaya, sumbangsih kultural Riau sangat fundamental bagi persatuan nasional.

    Hasto memuji keindahan songket dan tarian Riau yang disajikan dalam drama musikal, lalu menyampaikan pantun penghormatan.

    Ia juga menekankan pentingnya peran sentral budaya Melayu dalam mempersatukan Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928.

    “Meskipun pengguna Bahasa Jawa, Sunda, Batak jauh lebih besar, para pemuda visioner itu mencari suatu tradisi kebudayaan yang menjadi jembatan. Mengapa Bahasa Indonesia yang akarnya Melayu? Maka, banggalah bahasa ini sungguh-sungguh telah menyatukan kita,” katanya.

    Kemudian, terkait pilar kedua soal keteladanan sejarah, Hasto menyampaikan keprihatinannya karena banyak anak bangsa yang lupa sejarah akibat pendidikan politik yang ahistoris.

    Ia pun mengajak kader PDIP untuk meneladani pengorbanan sejati, dimulai dari kisah Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak.

    “Beliau mempersembahkan kedaulatannya, mahkotanya, pedangnya, dan dana sebesar 13 juta gulden dipersembahkan bagi Republik yang baru berdiri. Beliau tidak bertanya mau jadi apa, dan akhirnya beliau lebih memilih menjadi rakyat biasa,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Hasto juga menyoroti semangat Bung Karno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada usia 26 tahun dengan prinsip noncooperation melawan kolonialisme terbesar di dunia saat itu.

    “Seorang anak muda memekikkan dengan lantang: ‘Saya mendirikan PNI untuk memerdekakan Indonesia Raya’,” ucapnya.

    Untuk menguji mental kader, Hasto membacakan surat mengharukan dari kader PNI di Ciamis yang akan digantung Belanda, sebagai contoh pengorbanan total demi kemerdekaan.

    “Bayangkan, sebelum digantung, mereka berkirim surat kepada Bung Karno yang isinya menyatakan pergi ke tiang gantungan dengan hati gembira karena yakin Bung Karno akan melanjutkan peperangan,” katanya.

    Ia lantas melontarkan tantangan kepada para kader PDIP yang hadir untuk memiliki keberanian seperti itu.

    “Apakah kita punya keberanian seperti ini? Pemilu baru menghadapi intimidasi, sudah banyak yang takut dan melintir,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan kembali pesan moral Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpesan bahwa menjadi banteng-banteng PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh jabatannya apa, tetapi ditentukan oleh apa yang bisa kita berikan kepada rakyat Indonesia.

    PDIP, kata Hasto, harus fokus membangun peradaban politik berbasis pengorbanan dan ideologi, bukan sekadar mengejar kekuasaan transaksional.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati

    Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati

    Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie memberikan buku kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
    Buku berjudul
    Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945
    tersebut ditulis pribadi oleh Jimly.
    Menurut Jilmy, buku itu diberikan agar
    Megawati
    bisa menjadikannya bahan bacaan dan pemikiran dalam rangka penataan kembali sistem ketatanegaraan melalui Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.
    “Jadi maksudnya setelah reformasi Polri, kita benahi yang lain-lain, termasuk perubahan UUD NRI. Nanti materinya biar kami diskusikan,” kata Jimly dalam keterangan video, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Selain memberikan buku yang baru terbit perdana dari percetakan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengaku mengunjungi Megawati di kediamannya guna bertukar pikiran terkait permasalahan bangsa.
    Silaturahim dilakukan Jimly dengan ditemani oleh salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, yakni Mahfud MD.
    Setelah menyerahkan buku, Jimly pun bergurau dengan Megawati mengenai kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
    “Banyak itu (yang harus dibenahi),” ujarnya.
    Merespons gurauan tersebut, Megawati mengaku sudah pernah meminta peningkatan kembali kedudukan MPR pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2016.
    Diketahui, MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebelum amandemen
    UUD 1945
    periode 1999-2002.
    Setelah amandemen, MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara melainkan menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga lainnya karena kedaulatan rakyat kini dilaksanakan menurut undang-undang dasar, tidak sepenuhnya oleh MPR.
    “Nah, tapi saya bilangnya hanya satu kali, menaikkan MPR, tapi yang protes
    sopo
    , abang brewok. Katanya kotak pandora, kotak pandora
    opo
    ?” ujar Megawati dalam kesempatan tersebut.
    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan bahwa MPR RI tak menutup diri terhadap pandangan dan masukan dari masyarakat, termasuk tak mengunci rapat-rapat kemungkinan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.
    Dia menyadari bahwa ada pandangan-pandangan dari sebagian masyarakat yang menghendaki adanya amandemen terhadap konstitusi negara, dan juga ada yang berpendapat sebaliknya.
    “Mengunci rapat-rapat terhadap pikiran amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah menutup rapat-rapat adanya ide-ide cemerlang tentang masa depan bangsa dan konstitusi negara,” kata Muzani dalam acara Gathering Media MPR RI di Bandung, Jawa Barat pada 24 Oktober 2025.
    Namun, menurut dia, MPR RI juga tidak akan serta-merta mempermudah bergulirnya pembahasan amandemen tersebut.
    Dia mengatakan, UUD 1945 adalah konstitusi negara yang harus dipikirkan secara cermat dan matang.
    “Kami mengerti di masyarakat adanya yang berpikir juga cukup amandemen sampai di sini,” ujar Muzani.
    Diketahui, UUD 1945 sudah empat kali mengalami perubahan atau amandemen.
    Berdasarkan pemberitaan
    Kompas.com
    , amandemen pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999.
    Pada perubahan pertama tersebut, kekuasaan presiden dibatasi karena dianggap terlalu berlebihan.
    Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2000, yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000.
    Sejumlah aturan ditambahkan melalui amandemen kedua. Antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia.
    Amandemen ketiga dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2001, yang berlangsung sejak 1 November hingga 9 November 2001.
    Dalam amandemen ketiga ada beberapa pasal dan bab mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Pemakzulan, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.
    Amandemen keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2002, yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002.
    Pada amandemen keempat ini difokuskan untuk menyempurnakan penyesuaian dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab.
    (Sumber: Verelladevanka Adryamarthanino/Penulis; Widya Lestari Ningsih/Editor)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPRD Sumut Penganiaya Pramugari Wings Air Kini Ditetapkan Tersangka

    Anggota DPRD Sumut Penganiaya Pramugari Wings Air Kini Ditetapkan Tersangka

    Peristiwa cekcok mulut hingga diduga terjadi kontak fisik antara Megawati Zebua dengan pramugari terjadi di dalam pesawat Wings Air dengan nomor IW-1267 di Bandara Binaka, Kota Gunungsitoli.

    Peristiwa itu sempat viral di media sosial, saat persiapan penerbangan menuju Bandara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Minggu 13 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB.

    Terkait peristiwa yang sempat viral di media sosial itu, Lidya Crytine, pramugari Wings Air didampingi dari tim hukum maskapai membuat laporan polisi secara resmi ke Polres Nias, Kamis (17/4/2025) pukul 11.30 WIB.

    Kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polda Sumut untuk mempermudah proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.