Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Arah Politik PDIP Koalisi atau Oposisi Tunggu Megawati

    Arah Politik PDIP Koalisi atau Oposisi Tunggu Megawati

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada pertengahan Mei mendatang akan dibahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu.

    Namun. sikap PDIP apakah berada di dalam pemerintahan dengan bergabung ke koalisi atau di luar pemerintahan menjadi oposisi, hal itu merupakan kebijakan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap-sikap politik dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global, dan juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu,” ujar Hasto, Sabtu (27/4/2024).

    Dia menambahkan, mengenai target PDIP di Pilkada 2024, akan diputuskan dalam Rakernas yang akan digelar 24-26 Mei 2024 di Jakarta.

    Dia menyebut, dari pengalaman yang lalu PDIP mampu menempatkan kader-kader partai yang muncul dari kalangan rakyat biasa, melalui proses kaderisasi untuk menjadi pemimpin di tingkat kabupaten kota dan provinsi.

    “Target diputuskan berdasarkan pemetaan politik, PDIP membuka ruang kerja sama. Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada,” kata Hasto. [hen/beq]

  • Hasto: Pengurus Ranting Tolak Wacana Jokowi Temui Mega

    Hasto: Pengurus Ranting Tolak Wacana Jokowi Temui Mega

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, banyak pengurus ranting dan cabang di daerah yang mengirim pesan penolakan atas wacana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Banyak pengurus ranting yang meminta agar tolong jangan dilakukan. Ini suara kebenaran. Pengurus di daerah ini bergabung dengan PDIP karena ada emotional bonding. Inilah kepemimpinan yang menyatu dengan napas rakyat,” kata Hasto saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Majalengka, digelar pada Sabtu (27/4/2024).

    Dia juga mengatakan, terlepas dari proses politik di tingkat nasional terkait hasil pilpres, partai berlambang kepala banteng itu akan move on dan melangkah ke depan.

    “Partai move on, tetap bergerak ke depan, partai menyiapkan langkah-langkah strategis termasuk di dalam agenda yang sebentar lagi akan kita hadapi pada 27 November 2024 dengan Pilkada Serentak,” kata Hasto.

    Ditegaskan Hasto, kunci pilkada serentak adalah seluruh jajaran partai harus solid. Artinya, para elite harus solid.

    Dalam konteks itu, Hasto mengatakan jangan sampai ada lagi pihak yang mengaku sahabat tetapi sebenarnya adalah pengkhianat.

    “Karena ini ada yang mengaku sahabat tapi malah mendemo kantor partai. Itu pengkhianat bukan sahabat,” tegas Hasto. [hen/beq]

  • Ini Kualifikasi Kader PDIP Dalam Hadapi Pilkada Menurut Megawati

    Ini Kualifikasi Kader PDIP Dalam Hadapi Pilkada Menurut Megawati

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Prof. Dr.(HC) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah kualifikasi sikap serta tindakan yang harus diperkuat oleh para kader partai, khususnya yang akan maju di pilkada serentak 2024. Yakni kedisiplinan, kejujuran, dan kemauan untuk bekerja menjadi solusi masalah rakyat.

    Pesan itu menjadi inti utama arahan Megawati ketika berbicara di dalam rapat konsolidasi partai dengan para kepala-wakil kepala daerah dari PDIP. Rapat itu dilaksanakan secara tertutup bertempat di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024).

    Rapat konsolidasi itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Tampak hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen; hingga para Ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.

    Dalam kesempatan itu, Megawati juga memberikan semangat serta motivasi kepada para kader yang duduk sebagai kepala daerah, agar tidak lemah semangat. Di tengah berbagai tekanan serta intimidasi yang terjadi, semangat tidak boleh turun. Sebaliknya, kerja keras harus semakin dilaksanakan.

    Dalam konteks itu, menurut Megawati, seluruh kader partai khususnya para kepala daerah memiliki sejumlah syarat kualitas yang harus diperkuat. “Pertama adalah kedisiplinan,” kata Megawati.

    Kedisiplinan mencakup berbagai dimensi, seperti disiplin organisasi hingga disiplin dalam bertindak dalam konteks hukum. Sebab potensi sektor hukum bisa dieksploitasi dan akan menjadi lubang yang rentan terhadap intimidasi.

    Kualifikasi yang kedua adalah soal kejujuran yang dimensinya sangat luas. Menurut Megawati, kejujuran sangat diperlukan dalam konteks berorganisasi. Semisal, jika partai menginstruksikan sebuah program kerja tertentu, kader berbohong dengan mengaku sudah melaksanakan, tetapi aslinya dilakukan dengan setengah hati.

    “Jadi kedua, tidak bohong. Bagi saya, kalau kita berkomitmen die hard, ya harus die hard beneran. Kalau bohong, lebih baik tidak usah. Daripada nanti sudah jadi (pejabat) tapi nanti berbohong, lebih baik satu wilayah itu kosong (dari kader yang duduk sebagai kepala daerah),” beber Megawati.

    Kualitas ketiga adalah komitmen untuk semakin rajin turun ke bawah dan bekerja di tengah rakyat. “Turun ke bawah dan jadilah solusi atas masalah rakyat. Dalami masalah rakyat dan bantu rakyat untuk mencari solusinya. Jadi pesan saya terus dan selalu turun ke bawah kepada rakyat. Rakyat harus kita bantu dan lindungi,” pungkas Megawati.

    Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia yang baru menjabat 1 (satu) kali. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang. [kun]

  • PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto Koalisi dengan Parpol Lain Dalam Pilbup 2024

    PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto Koalisi dengan Parpol Lain Dalam Pilbup 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Mojokerto akan berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024.

    Menyusul partai berlambang banteng mocong putih ini meraih enam kursi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), 14 Februari 2024 lalu.

    “Tetep berkoalisi dengan partai lain yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam membangun Kabupaten Mojokerto yang lebih baik. Kita tetap akan koordinasi dengan pengurus partai lain,” ungkap Wakil Bidang Organisasi DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto, Sriantin, Jumat (26/4/2024).

    Sriatin menegaskan jika PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto memiliki stok kader terbaik. Baik di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto maupun DPRD Jawa Timur. Namun semua kembali pada persyaratan memenuhi menjadi Bakal Calon dan kesiapan para kader tersebut.

    “Pada intinya kita memberi kesempatan baik kader internal maupun di luar kader internal termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang ingin mendaftar ke PDI-Perjuangan, kami persilahkan. Nanti sebentar lagi ada, sebentar lagi akan ada yang daftar (kader internal PDI-Perjuangan),” katanya.

    PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto berada di posisi ketiga dengan raihan 78.286 suara. Partai dengan Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri ini menempati enam kursi atau kehilangan tiga kursi dari periode sebelumnya.

    Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kabupaten Mojokerto akan membuka pendaftaran untuk penjaringan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 26 April sampai 11 Mei 2024. [tin/ted]

  • Pj Wali Kota Mojokerto Ungkap Peran Penting Perempuan dalam Pembangunan

    Pj Wali Kota Mojokerto Ungkap Peran Penting Perempuan dalam Pembangunan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menyebut perempuan dan pembangunan merupakan hal yang tidak dipisahkan dan di Indonesia peran perempuan tidak bisa diremehkan. Perempuan pemimpin dalam pemerintahan.

    Seperti Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI, Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur dan Ika Puspitasari menjadi Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto. Hal tersebut disampaikan saat hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) ke 45.

    “Perempuan adalah garda terdepan untuk penciptaan peradaban generasi bagi bangsa ini. Kalau mau menciptakan sebuah peradaban baru maka yang harus dididik pertama adalah ibu bukan bapak,” ungkapnya di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kota Mojokerto, Jumat (26/4/2024).

    Masih kata Mas Pj (sapaan akrab, red), di masa yang akan datang tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat sangat luar biasa dan ada istilah Megatrend 2045. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, kunci untuk mengahadapi tantangan ini adalah investasi sumber daya manusia.

    “Saat ini, ada sebuah PR besar yang harus dihadapi bersama-sama. Salah satunya adalah menghadapi generasi saat ini yang luar biasa pintar dalam menguasai teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, namun etikanya mulai berangsur-angsur turun,” katanya.

    Setidaknya ada empat poin yang harus disiapkan yakni investasi Sumber Daya Manusia (SDM), kedua masyarakat atau lingkungan, ketiga sekolah dan empat adalah seluruh stakeholder harus bersinergi. Dalam mempersiapkan investasi SDM, Mas Pj berharap GOW Kota Mojokerto mampu memberikan kontribusinya.

    “Ini PR bersama, bersama GOW Kota Mojokerto pasti akan bisa berkontribusi yang luar biasa untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua GOW Kota Mojokerto, Dewi Ratna Wati Gaguk menyatakan, GOW siap bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk meningkatkan kapasitas anggota sehingga lebih berdaya dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi dan kepedulian sosial.

    “GOW Kota Mojokerto ini merupakan gabungan dari 30 organisasi wanita yang ada di Kota Mojokerto, tentu kami siap bersinergi bersama pemerintah Kota Mojokerto dalam berbagai bidang,” tegasnya.

    Dalam rangka peringatan HUT ke-45 kali ini, GOW Kota Mojokerto juga menggelar donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah menipisnya stok darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto. [tin/but]

  • Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendapat dari Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya, terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah ke depan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu.

    “Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Ini karena kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024)

    [irp]

    “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan. Terkait agenda internal, kami, PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader,” imbuhnya.

    Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain:

    1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024.

    2. Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik

    3. Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa.

    4. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas. [tok/aje]

  • Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo memberikan analisanya terkait peta politik ke depan pasca Pemilu 2024.

    Suko melihat adanya perubahan peta politik usai gelaran pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Menurutnya, penetapan presiden dan wakilnya menyisakan persoalan sikap politik pendukung pasangan calon (paslon).

    “Tampaknya PDIP ke depan bakal mengambil peran di luar kabinet. Indikasi ini terlihat dari sikap PDIP yang masih akan persoalkan Pemilu 2024 lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Suko, Kamis (25/4/2024).

    Situasi berbeda justru tampak dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pendukung paslon nomor urut 01 ini terlihat lebih kompromi. Hal itu bisa dilihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Joko Widodo.

    “Tampak lebih kompromi, terlihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Demikian juga sinyal nyata terlihat dari kunjungan Prabowo ke kantor PKB. Bisa jadi PKB bakal masuk kabinet,” ungkap Suko.

    Suko mengatakan bahwa tindakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ataupun Jokowi ke sejumlah tokoh dapat dijadikan patokan melihat kemungkinan peta politik ke depan.

    Sedangkan PDIP sendiri, lanjut Suko, tampak konsisten dengan sikap yang cenderung akan berbeda dan memilih berada di luar pemerintahan. “Peta ini sangat berbeda dengan peta politik, khususnya di DPR RI dengan peta tahun 2019-2024,” katanya.

    Meski demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah selama ini Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan histori yang bagus. Sehingga, bisa jadi peta tersebut perlahan berubah.

    Suko membeberkan, apapun kemungkinan sikap-sikap dari kandidat Pilpres 2024 yakni Cak Imin bakal bergabung dengan kabinet Prabowo, dan Anies lebih memilih gerakan perubahan.

    Sedangkan Mahfud MD bakal kembali kepada aktivitas kampus. Dan Ganjar Pranowo akan terus berjuang melalui jalur politik yang berseberangan, jika itu merujuk pada sikap Megawati yang masih belum terima dengan hasil Pilpres 2024. [ipl/ted]

  • Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berakhir dan berjalan lancar, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan pasangan calon atau paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.

    Penetapan tersebut dilakukan KPU, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang menolak seluruh gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan dua kubu paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Senin 22 Mei lalu.

    Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah pun mengajak semua elite partai politik bersatu kembali untuk membangun negeri menjadi lebih baik. “Mari kita mengajak semuanya bersatu, menatap ke depan. Itu yang paling penting saya kira,” kata Fahri Hamzah, Rabu 24/4/2024).

    Fahri berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bisa bersatu kembali. Namun (pertemuan Prabowo dan Megawati), Fahri yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, menyerahkan hal ini kepada elite-elite partai terkait.

    Karena ia yakin para elite sudah mempunyai pandangan terkait rekonsiliasi dan pertimbangannya sendiri. “Saya kira platform rekonsiliasi tetap menjadi komitmen pak Prabowo dan rekonsiliasi. Itu artinya adalah mari kita konsolidasi kembali semuanya, hal-hal yang selama ini (terjadi) tidak harus membuat kita bertengkar. Mari kita rumuskan karena pada dasarnya alasan untuk bersatu jauh lebih banyak dari pada perbedaan-perbedaan,” katanya.

    Bahkan, Fahri juga mengajak elite partai agar bersatu dalam pemerintahan, untuk bersama-sama menunaikan janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat Indonesia.

    Hal itu mengingat kondisi global sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak dalam membangun bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekarang.

    “Ada perang yang berpotensi jadi perang dunia ketiga, Indonesia harus mengkonsolidasi diri, elitenya harus sadar bahwa kita gak waktunya bertengkar sekarang, kita waktunya bersatu,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

    Apalagi Indonesia, masih menurut Fahri, mempunyai peluang memimpin situasi global sekarang ini, dengan presiden terpilih Prabowo yang mempunyai riwayat militer. Ia melihat ada peluang Indonesia memimpin situasi baru ini, dan tentunya kalau seluruh elemen yang ada saat ini kuat dan solid.

    “Dan kita bersyukur yang terpilih ini adalah pak Prabowo, seorang figur yang mempunyai latar belakang militer yang cukup senior di Asia Tenggara dan bahkan global. Saya kira ini kesempatan sekarang untuk Indonesia bersatu dan mengambil bagiannya, kita sudah terlalu lama tidak menjadi bagian dari pemain global, saya kira ini waktunya Indonesia jadi pemain. Dengan kepemimpinan dan setting global yang ada sekarang, nampaknya sekarang waktu Indonesia,” ujar Fahri Hamzah. [kun]

  • Pilkada Sumenep, Istri Mantan Bupati Lamar Jadi Cawabup Ach Fauzi

    Pilkada Sumenep, Istri Mantan Bupati Lamar Jadi Cawabup Ach Fauzi

    Sumenep (beritajatim.com) – Nur Fitriana, mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati ke DPC PDI Perjuangan Sumenep, Madura pada Rabu (24/04/2024). Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga merupakan istri A. Busyro Karim, mantan Bupati Sumenep dua periode.

    Nur Fitriana mendaftar didampingi suaminya, A. Busyro Karim. Mereka datang bersama salah satu anggota DPRD Sumenep, Sami’oddin.

    “Bu Fitri ini merupakan pendaftar pertama setelah kami membuka penjaringan bakal calon bupati dan calon wakil bupati yang akan diusung PDI Perjuangan,” kata Koordinator Administrasi Tim Desk Pilkada PDI Perjuangan Sumenep, Hendra Kurnianto.

    Ia menjelaskan, PDI Perjuangan Sumenep saat ini memang tengah membuka pendaftaran untuk menjaring para tokoh yang akan mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024.

    “Pendaftaran dalam penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati ini kami buka hingga 15 Mei 2024. Bagi yang berminat untuk mendaftar, dipersilahkan ke DPC PDI Perjuangan Sumenep. Pendaftaran ini ‘free’ alias tanpa biaya administrasi,” tandasnya.

    Ia menambahkan, desk Pilkada DPC PDI Perjuangan Sumenep hanya sebatas menerima berkas pendaftaran. Nantinya semua berkas yang masuk akan diserahkan ke DPP PDI Perjuangan.

    “Proses selanjutnya, termasuk untuk menentukan siapa yang akan direkomensikan sebagai cabup dan cawabup merupakan kewenangan DPP,” tukasnya.

    Sementara informasi yang berkembang, partai berlambang moncong putih ini akan kembali mencalonkan Ach. Fauzi Wongsojudo, Bupati petahana, sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa penjaringan itu hanya untuk memilih siapa calon wakil bupati yang akan ‘bersanding’ dengan Ach. Fauzi dalam kontestasi Pilkada 2024.

    Dalam Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumenep meraup suara terbanyak dan mampu mengantarkan 11 calegnya duduk di kursi DPRD Sumenep. Ini berarti bahwa partai pimpinan Megawati bisa mengusung sendiri calonnya untuk kursi Bupati dan wakil Bupati. Namun PDI Perjuangan memberikan sinyal tetap akan ‘berkolaborasi’ dengan partai lain untuk mengusung cabup dan cawabup Sumenep. [tem/but]

  • PDIP Jombang Buka Pendaftaran Calon Bupati untuk Pilkada 2024, Tidak Harus Kader

    PDIP Jombang Buka Pendaftaran Calon Bupati untuk Pilkada 2024, Tidak Harus Kader

    Jombang (beritajatim.com) – DPC PDIP Kabupaten Jombang membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah baik posisi Bupati maupun Wakil Bupati dalam menghadapi Pilkada 2024 yang digelar serentak.

    Pendaftaran tersebut dibuka mulai 26 April sampai 9 Mei 2024. Pengembalian formulir bisa dilakukan mulai 28 April 2024 hingga penutupan. Tidak harus harus kader, tapi dari parpol (partai politik) lain juga disilakan mendaftar melalui PDIP.

    “Ini merupakan instruksi dari DPP PDIP. Sehingga kami melakukan rapat untuk melakukan pendaftaran ini. Tidak hanya kader PDIP yang bisa mendaftar. Ini terbuka luas. Boleh siapapun, dari partai apapun,” ujar Sekretaris DPC PDIP Jombang Donny Anggun, Minggu (21/4/2024).

    Apakah ada syarat khusus untuk mendaftar? Donny menjelaskan bahwa tidak ada syarat khusus untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah melalui PDIP Jombang. Yang terpenting menurut Donny harus sesuai dengan visi misi partai.

    Semisal, harus warga negara Indonedia dan memiliki jiwa pancasilais, serta satu visi dengan PDIP. “Karena calon kepala derah harus tidak anti pancasila. Siap menjaga keutuhan NKRI,” ujar Donny yang juga Wakil Ketua DPRD Jombang ini.

    Donny mengatakan, secara aturan berdasarkan hasil Pemilu 2024, PDIP Jombang sudah bisa mengusung calon sendiri. Karena partai besutan Megawati Sukarnoputri ini meraup 10 kursi. Namun demikian, komunikasi politik dengan partai lain tetap dilakukan.

    “Artinya, koalisi sangat terbuka, walaupun secara regulasi kita dengan 10 kursi bisa mengusung calon sendiri. Tapi kami berharap bisa berkoalisi dengan partai-partai lain,” kata Donny menegaskan. [suf]