Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Isu Politik Terkini: Prabowo Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional hingga Rencana Bertemu Megawati Sebelum 27 November

    Isu Politik Terkini: Prabowo Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional hingga Rencana Bertemu Megawati Sebelum 27 November

    Jakarta, Beritasatu.com – Beragam isu politik menghiasi pemberitaan Beritasatu.com pada Rabu (30/10/2024). Beberapa di antaranya adalah Presiden Prabowo Subianto akan mendeklarasikan Gerakan Solidaritas Nasional.

    Selain itu pemberitan seputar debat perdana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Plgub) di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatera Utara (Sumut). Di Jateng, Andika Perkasa menyoroti soal pendidikan, sedangkan Ahmad Luthfi mengaku didukung Jokowi dan Prabowo.

    Ada juga informasi terkni terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. PDI Perjuangan menyebutkan, pertemuan kedua tokoh tersebut bakal dilakukan sebelum 27 November 2024.

    Berikut isu politik Beritasatu.com pada Rabu (30/11/2024):

    1. Akhir Pekan, Prabowo Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional
    Presiden Prabowo Subianto akan mendeklarasikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang menggantikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Sabtu (2/11/2024).

    Mantan Ketua TKN Prabowo-Gibran sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani juga rencananya akan mengetuai GSN. “Ya hari Sabtu, insyaallah (akan dideklarasikan),” kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan pembentukan GSN merupakan perintah langsung dari Prabowo. Terkait keterlibatan langsung Prabowo setelah GSN dideklarasikan, Hasan mengaku belum tahu.

    “GSN itu perintahnya Bapak Prabowo. Kalau apa jabatannya Bapak Prabowo di GSN, nanti ya tanya ke Bapak Rosan, karena Ketua GSN-nya Bapak Rosan,” kata Hasan.

  • Update Terbaru Rencana Pertemuan Prabowo – Megawati

    Update Terbaru Rencana Pertemuan Prabowo – Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) belum memastikan waktu pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Sekretaris Jenderal(Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hanya mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto pasti akan bertemu.

    “Pasti akan terjadi. Karena Pak Prabowo adalah Presiden RI. Beliau presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” kata Hasto dilansir dari Antara.

    Hasto menuturkan pertemuan beberapa waktu lalu batal atau mundur karena  Prabowo sedang mempersiapkan susunan kabinetnya.

    Lebih lanjut, saat ditanya kapan waktu pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut, Hasto tak menjawab waktunya secara spesifik. Dia hanya memberi sinyal bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial karena pilkada serentak akan segera dilaksanakan.

    “Kami akan komunikasikan tentu saja pertemuan ini untuk menjaga agar Pilkada berlangsung secara kondusif. Karena ini menjadi suatu tampilan kinerja pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dan dalam pidato beliau ketika dilantik sebagai presiden, Pak Prabowo menyampaikan komitmen untuk membangun demokrasi, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,” ujar Hasto.

    “Dengan pidato dari Presiden Prabowo kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Minggu (20/10), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan silaturahim antara Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik tak terbatas pada momentum waktu pelantikan presiden.

    “Insyaallah segera akan bertemu, silaturahim itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan,” kata Puan ditemui ditemui setelah acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, ketika itu.

  • Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat Nasional 30 Oktober 2024

    Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat Nasional 30 Oktober 2024

    Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Usai purnatugas, Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) tak ada larangan untuk berperan sebagai juru kampanye bagi pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    “Jadi menurut saya, jika sudah selesai jabatannya, maka larangannya itu sudah tidak berlaku lagi,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (
    Bawaslu
    ) Rahmat Bagja saat ditemui awak media di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).
    Ia menambahkan, baik Jokowi maupun presiden sebelumnya, diperbolehkan untuk mendukung pasangan calon secara terbuka.
    Bagja mencontohkan keterlibatan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kampanye.
    “Toh Pak SBY juga pernah berkampanye, dan Bu Mega adalah ketua umum partai politik. Jadi, larangan itu sudah tidak berlaku lagi,” tuturnya.
    Menurut Bagja, penilaian etis terkait keterlibatan Jokowi dalam kampanye sepenuhnya menjadi hak masyarakat.
    “Kita tidak mengurus etik, nanti masyarakat yang menilai apakah itu etis atau tidak,” jelasnya.
    Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Akmaliyah juga menegaskan, Jokowi tidak dilarang untuk menjadi juru kampanye karena statusnya sebagai mantan pejabat publik.
    Nama Jokowi juga tidak harus dilaporkan ke KPU. Sebab, pihak yang didaftarkan adalah tim kampanye.
    “Peraturan perundang-undangan tidak melarang,” kata Akmaliyah saat ditanya mengenai mantan presiden yang terlibat kampanye, pada Senin (28/10/2024).
    Usai masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober, Jokowi telah bertemu dengan calon wali kota Solo nomor urut 2, Respati Ardi, yang didampingi calon wakilnya, Astrid Widayani.
    Dalam pertemuan tersebut, Respati mengajak Jokowi untuk turut mengkampanyekan dirinya dalam Pilkada Serentak 2024.
    “Ajakan kampanye, ajakan kebaikan untuk menyapa masyarakat. Tapi beliau ingin istirahat, saya menghormati beliau,” kata Respati di Kawasan Manahan Solo, Selasa (29/10/2024).
    Ia menambahkan bahwa Jokowi berpesan agar program-program yang telah berjalan selama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjabat Wali Kota Solo, dapat dilanjutkan.
    Selain Respati, calon kepala daerah lainnya, termasuk Ahmad Lutfi dan Taj Yasin, juga telah menemui Jokowi dan menerima pesan untuk memperbaiki berbagai aspek, termasuk tata kelola pupuk dan perikanan di Jawa Tengah.
    Dosen Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menekankan, meskipun Jokowi tidak dilarang menjadi juru kampanye, perlu diwaspadai agar keterlibatannya tidak disalahgunakan, terutama terkait dengan posisi anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.
    “Walaupun tidak dilarang, harus diantisipasi keterlibatan Jokowi, terutama dengan keberadaan anaknya sebagai wapres. Ini berpotensi membuka celah pelanggaran atau penyalahgunaan,” ungkap Titi kepada Kompas.com, usai debat Pilkada Kabupaten Magelang, di Grand Artos Hotel & Convention, Senin (28/10/2024).
    Ia menekankan pentingnya pengawasan dari Bawaslu dan media massa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
    “Terus kritis mengawal
    pilkada 2024
    ,” tutur Titi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Menteri dari Era Sukarno hingga Jokowi: Dodge, Volvo, sampai Toyota

    Mobil Menteri dari Era Sukarno hingga Jokowi: Dodge, Volvo, sampai Toyota

    Jakarta –

    Mobil dinas menteri sudah banyak berganti. Berikut ini deretan mobil menteri dari era Sukarno hingga Jokowi.

    Kendaraan dinas yang digunakan para menteri kerap berganti. Sejak zaman Presiden ke-1 Sukarno hingga era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo tercatat sudah ada beberapa model mobil yang diimpor untuk menemani menteri beraktivitas.

    Dalam catatan detikcom, mobil merek Dodge, Volvo, hingga Toyota pernah dipilih untuk para pembantu presiden itu. Berikut ini deretan mobil menteri dari era Sukarno hingga Jokowi.

    Mobil Menteri Era Sukarno

    Pada masa pemerintahan Sukarno, para menteri difasilitasi mobil dinas buatan Amerika Serikat jenis Dodge Dart 63 dengan mesin berkapasitas minimal 2.800 cc. Pejabat yang menggunakan mobil ini adalah golongan menteri, perdana menteri dan wakil perdana menteri.

    Pada tahun 1960-1976 divisi Dodge Chrysler Cooporation mempoduksi Dart. Awalnya Dart diperkenalkan sebagai kendaraan berharga murah. Pada 1960 Dart diproduksi dengan ukuran lebih pendek dan terus dikembangkan hingga menjadi mobil berukuran kompak pada tahun 1963-1976.

    Mobil Menteri Era Soeharto

    Mobil menteri itu berganti di era kepemipinan Soeharto. Soeharto memilih Volvo seri 264 GL untuk menemani para menteri bertugas. Mobil berkapasitas 2.800 cc itu sempat menjadi mobil terlaris pada tahun 1975-1982.

    Mobil Menteri Era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri

    Volvo cukup dipercaya pemerintah Indonesia. Buktinya meski berganti kepemimpinan, Volvo masih jadi pilihan utama. Volvo masih bertahan di era pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri. Pada masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu, Volvo 960 dipilih menjadi kendaraan dinas para menteri. Mobil Volvo 960 ini merupakan mobil bekas peserta Konferensi Tingkat Tinggi APEC tahun 1992.

    Mobil Menteri di Era SBYToyota Crown Royal Saloon mobil dinas menteri di era SBY. Foto: Hasan Habshy

    Kejayaan Volvo berakhir di era Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menjatuhkan pilihan pada mobil Jepang, Toyota Camry. Toyota Camry yang berkapasitas 3.000 cc ini awalnya merupakan kendaraan yang disiapkan untuk para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika tahun 2005. Setelah acara selesai, mobil bekas ini dimanfaatkan untuk kendaraan pejabat.

    Penggunaan Toyota terus berlanjut hingga Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di era SBY. Namun serinya berbeda. Kali ini para menteri mendapat fasilitas lebih mewah yakni Toyota Crown Royal Saloon berkapasitas mesin 4.300 cc.

    Mobil Menteri Era JokowiToyota Crown tunggangan Menteri era Jokowi Foto: Agung Pambudhy

    Selanjutnya di era Presiden ke-7 Joko Widodo, mobil dinas menteri berganti model lagi. Tapi pergantian mobil dinas itu tak dilakukan saat awal Jokowi menjabat. Pemilihan mobil dinas menteri Jokowi dilakukan melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem LPSE atau online pada tahun 2019. Prosesnya juga telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

    Hingga akhirnya terpilih PT Astra International Tbk-TSO sebagai pemenang untuk menyediakan 101 unit kendaraan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid yang digunakan untuk para menteri anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya.

    Mobil tersebut telah digunakan para menteri dan pejabat setingkat sejak tahun 2019 menggantikan Toyota Crown Royal Saloon. Kala itu, anggaran APBN 2019 sebesar Rp 152.540.300.000 disiapkan untuk penyediaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri tersebut.

    Berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto, mobil dinas menteri belum diketahui dengan pasti. Namun Prabowo kabarnya menginginkan semua menteri dan pejabat eselon I dan Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Anggito dikutip detikFinance.

    (dry/din)

  • Hasto Pastikan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Akan Segera Terjadi

    Hasto Pastikan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Akan Segera Terjadi

    Ponorogo, Beritasatu.com – Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto bertandang ke Ponorogo. Kedatangannya untuk  safari politik dan rapat konsolidasi internal di Gedung PGRI Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Senin (28/10/2024) malam.

    Dalam kesempatan tersebut, Hasto memastikan pergerakan mesin PDIP bersama dengan relawan dan seluruh komponen masyarakat siap untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Gus Hans, sekaligus untuk memenangkan calon bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang juga merupakan kader PDIP.

    Saat disinggung terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia memastikan pertemuan tersebut bakal terjadi. Menurutnya pertemuan kedua tokoh ini menjadi penting karena keduanya memiliki rekam jejak sejarah yang panjang.

    “Setelah konsolidasi dengan para menteri, ini kan ada arahan dari Pak Prabowo sehingga nanti akan dikomunikasikan dan tentunya pertemuan itu untuk menjaga agar pilkada dapat berjalan dengan kondusif,” kata Hasto.

    Hasto juga menyampaikan, posisi PDIP yang tidak mendapatkan jatah menteri sama sekali dan juga bakal terjadinya pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo, tidak serta merta menjadikan PDIP menjadi partai oposisi maupun  propemerintahan. Namun, pihaknya memastikan satu visi dengan Presiden Prabowo untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan dan juga mewujudkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia, di tengah persoalan negara di Timur Tengah.

    “Itu semua akan kami ukur sebagai kebijakan politik sebuah negara. Kedaulatan keuangan, kedaulatan dalam bidang energi, tata kelola kekayaan alam kita untuk kemasyhuran rakyat itu kan perintah konstitusi,” ungkap Hasto.

  • Megawati: Saya Enggak Punya HP Loh, Keren Toh

    Megawati: Saya Enggak Punya HP Loh, Keren Toh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berbagi cerita unik tentang pengalamannya terkait penggunaan telepon genggam.

    Hal itu diceritakan Megawati dalam kesempatan peresmian Sekretariat Merah Putih yang berlangsung di Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024) kemarin.

    Pada kesempatan itu, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya telah lama memilih untuk tidak memiliki ponsel.

    “Saya enggak punya HP loh. Iya loh. Kenapa saya enggak punya HP? Tau enggak Pak? Ayo. Apa ayo? Eh? Enggak tahu?,” ujar Megawati.

    Suasana pun sempat menjadi ringan dan penuh tawa sebelum ia melanjutkan dengan penjelasan yang tak terduga.

    Alasannya bukan karena tidak mengikuti perkembangan teknologi, tetapi karena seringnya ia merasa menjadi sasaran penyadapan.

    “Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang,” tukasnya.

    Presiden ke-5 Republik Indonesia ini bahkan menyatakan keheranannya terhadap frekuensi penyadapan tersebut, seolah-olah posisinya seperti agen rahasia dalam film-film Hollywood.

    Megawati membandingkan situasinya dengan tokoh agen 007 yang sering menghadapi situasi penuh intrik.

    “Keren toh, Kayak James Bond aja. Enggak percaya? Tanya sana dah, sama yang tukang-tukang sadap,” cetusnya dengan nada candaan.

    Bahkan, ketika sudah merasa terganggu, Megawati mengaku pernah menghubungi langsung pihak yang ia duga menyadap komunikasinya.

    Dengan nada bercanda namun lugas, ia menggambarkan bagaimana ia terkadang mengangkat telepon.

    “Kalau saya sudah mulai jengkel, saya ambil telepon, halo, halo, sudah mulai sadapnya? Masa sama ibu saja kalah, kalau sudah didengar tuh saya justru kasihan,” tandasnya.

  • PDIP Tegaskan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pasti Terjadi

    PDIP Tegaskan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pasti Terjadi

    Ponorogo, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan segera terlaksana. Menurut PDIP, Prabowo kini adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Pasti akan terjadi (pertemuan Prabowo dan Megawati). Karena Pak Prabowo adalah presiden Indonesia, presiden dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga pertemuan itu sangat penting, apalagi dengan rekam jejak sejarah yang panjang. Menjadi sahabat itu dibangun sejak lama antara Bu Mega dan Pak Prabowo,” ujar Hasto seusai kegiatan safari politik dan konsolidasi pemenangan Pilkada 2024 di Ponorogo, Jawa Timur, Senin (28/10/2024).

    Hasto menambahkan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

    “Tunggu momentumnya karena kemarin Pak Prabowo sedang mempersiapkan seluruh menteri-menterinya,” kata Hasto.

    Namun, Hasto tidak menyebutkan secara spesifik kapan pertemuan itu akan terjadi. Ia hanya menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial menjelang Pilkada 2024.

    Lebih lanjut, Hasto menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan menjaga netralitas aparat negara selama Pilkada 2024 berlangsung.

    “Dari pidato Presiden Prabowo (saat dilantik), kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” kata Hasto.

  • Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan program kerja kementeriannya selaras dengan delapan program utama atau Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritasnya itu menjadi concern kita ke depan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri.

    Menurut Budi, stabilitas politik dalam negeri harus tercipta agar tidak terjadi konflik di masyarakat dan roda pemerintahan bisa berjalan dengan kondusif.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Budi Gunawan jadi Menko Polkam

    Tidak hanya di dalam negeri, pihaknya juga akan mengamati seluruh dinamika geopolitik yang sedang terjadi di luar Indonesia.

    Situasi tersebut harus menjadi perhatian Kemenko Polkam karena akan memberikan dampak terhadap ketahanan Indonesia.

    “Kita tahu bahwa situasi geopolitik dunia, global, artinya saat ini kondisi memang tidak menentu. Nah, oleh karena itu, tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia, termasuk juga Indonesia, yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik,” kata Budi.

    Baca juga: Jalan panjang Budi Gunawan hingga jadi Menko Polkam

    Dengan adanya pengamatan tersebut, Kemenko Polkam dapat melakukan tindakan untuk mengantisipasi dampak buruk dari kondisi geopolitik terhadap Indonesia.

    Selain fokus pada stabilitas politik, Budi menambahkan Kemenko Polkam juga akan fokus memperkuat pertahanan Indonesia, dari mulai penguatan bidang alat utama sistem senjata hingga siber.

    “Program-program prioritas ini bisa dieksekusi dan mencapai target sebagaimana yang telah diputuskan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kami mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan,” kata mantan Kepala BIN itu.

    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung program kerja Astacita yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya.

    Berikut isi Astacita tersebut:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Baca juga: Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet
    Baca juga: Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet

    Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak menampik ada pembicaraan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan (BG) saat dirinya akan masuk dalam Kabinet Merah Putih

    “Ya, pasti ada pembicaraan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia pun menegaskan hal yang sama ketika dikonfirmasi ulang apakah Budi Gunawan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Megawati untuk gabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Ya, pastinya ada pembicaraan,” ucapnya.

    Dia pun mengaku Megawati yang juga Presiden Ke-5 RI itu memberikan respons positif terkait bergabungnya Budi Gunawan dalam Kabinet Merah Putih.

    “Positif (tanggapan Megawati),” katanya.

    Puan lantas merespons pertanyaan soal apakah Budi Gunawan bisa menjadi penghubung PDIP jika kelak ada perombakan atau reshuffle kabinet.

    “Ya, kita lihat nanti. Ini baru dilantik, biarkan kabinet ini menjalankan sebaik-baiknya,” tuturnya.

    Dia pun memastikan dukungan PDIP kepada Pemerintahan Presiden Prabowo akan diwujudkan melalui kerja-kerja parlemen.

    “PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan dan kami akan mendukung melalui parlemen,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Jadi kami sama-sama membangun Indonesia dan bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh dunia internasional melalui parlemen.”

    Sebelumnya, Puan Maharani menegaskan bahwa mantan Kepala Badan Intelijen (BIN) Budi Gunawan tidak merepresentasikan partainya jika nantinya masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak BG (Budi Gunawan) masuk dalam profesional,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10) siang.

    Adapun Minggu (20/10) malam, Presiden Prabowo menunjuk Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menjadi Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
    Baca juga: Puan: Semangat Presiden Prabowo harus kita dukung bersama
    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet
    Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Jakarta (ANTARA) – Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi menjadi panggung sempurna bagi Yusril Ihza Mahendra untuk mendemonstrasikan kebolehannya selaku seorang pakar hukum.

    Kala itu, Yusril mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum 02 yang bertugas untuk mempertahankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Yusril menghadapi permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan tersebut menggugat keabsahan kemenangan Prabowo-Gibran.

    Berbagai argumen, bantahan, dan strategi yang diorkestrasi oleh Yusril berbuah manis, yakni keberhasilan timnya mempertahankan keabsahan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

    Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kepiawaian Yusril. Sukses besar ini ikut mengantar pakar hukum ini menempati singgasana baru, yakni Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

    Sebuah kementerian yang baru tercipta pada Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insya Allah saya akan menjalankan tugas-tugas itu,” ucap Yusril.

    Penulis pidato Soeharto

    Sosok kelahiran Belitung Timur, Bangka Belitung, ini memiliki karier politik yang pasang surut. Berangkat dari kariernya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yusril yang aktif berorganisasi itu berhasil membangun jembatan yang membawanya ke kancah perpolitikan nasional.

    Yusril mendapat panggilan untuk bekerja di Sekretariat Negara, yang kala itu dinakhodai oleh Moerdiono, dan bertugas untuk menyiapkan naskah-naskah Kepresidenan. Naskah-naskah tersebut meliputi surat-menyurat hingga pidato Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    Sebagaimana yang Yusril tuangkan dalam blog pribadinya, salah satu naskah yang ia tulis merupakan naskah pernyataan berhenti Presiden Soeharto dari jabatannya, tanggal 21 Mei 1998.

    “(Naskah itu) dibacakan oleh Presiden Soeharto di hadapan umum, di Istana Negara, pada tanggal 21 Mei 1998. Saya sendiri ada di situ, sebagai saksi sejarah dari peristiwa ketatanegaraan yang langka terjadi di negara kita,” demikian Yusril tuangkan dalam tulisannya.

    Sejak saat itu, karier politiknya pun menanjak. Yusril mendirikan partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), bersama para reformis muslim. Pada 1998–2005, Yusril menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan berhasil mengantar partai tersebut untuk mendulang suara sebesar 2,84 persen dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.

    Lebih lanjut, dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril memperhitungkan bahwa ia bisa mendulang 232 suara di MPR, sementara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan 306 suara dan Ketua Dewan Penasihat PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 185 suara.

    Meski peluang Yusril terbuka untuk menggantikan Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB. Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden Ke-4 Republik Indonesia.

    Dalam periode kepresidenan Gus Dur, Yusril dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Sepak terjangnya sebagai menteri berlanjut pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, yakni selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

    Yusril sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu—nama kabinet pemerintahan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono—meski hanya seumur jagung, yakni 21 Oktober 2004–9 Mei 2007, akibat terjadi perombakan kabinet.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024