Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • PDIP Vs Partai Coklat ‘Parcok’ Berujung Sanksi MKD untuk Politisi Banteng

    PDIP Vs Partai Coklat ‘Parcok’ Berujung Sanksi MKD untuk Politisi Banteng

    Bisnis.com, JAKARTA – Perseteruan antara PDIP dan Kepolisian atau “Partai Coklat” alias Parcok berbuah sanksi etik dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

    MKD memutuskan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto telah terbukti melanggar kode etik lantaran unggahan pernyataannya tentang “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024. Tak hanya itu, MKD juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada Yulius.

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujar Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Adapun, lanjut dia, putusan yang ditetapkan dalam MKD hari ini adalah bersifat tertutup dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota MKD. Akan tetapi, pembacaan putusan ini terbuka dalam sidang MKD.

    “Dan [putusan] dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan,” tutur Nazaruddin.

    Pada kesempatan yang sama, Yulius mulanya menyebut unggahannya pada 25 November lalu di platform sosial media TikTok tersebut merupakan bentuk kecintaannya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. 

    Menurutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, dia menggunakan media sosialnya untuk menyampaikan permintaan kepada Kapolri guna menjaga marwah demokrasi dan kewibawaan Polri.

    “Unggahan tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai Wakil Rakyat kepada masyarakat Indonesia dan khususnya konstituen di daerah pemilihan saya,” terangnya dalam sidang MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, Yulius menyampaikan bahwa unggahannya ini dimaksudkan untuk meminta klarifikasi Kapolri terkait pemberitaan yang dirilis Tempo dalam Bocor Alus Politik. Dia khawatir publik akan menerima temuan-temuan Tempo sebagai kebenaran.

    “Apa jadinya kalau Kapolri tidak segera melakukan klarifikasi atas pemberitaan media Tempo? Jelas temuan-temuan Tempo akan diterima publik sebagai kebenaran, sebagai fakta yang memang terjadi. Ini sangat berbahaya bagi Polri, salah satu institusi yang kita cintai bersama,” terang Yulius.

    Dengan demikian, dia menyebut tidak rela apabila Polri mendapat stigma sebagai lembaga perusak demokrasi. Dia mengatakan permintaan klarifikasi kepada Kapolri ini adalah wujud kecintaannya kepada Polri sebagai lembaga pengayom masyarakat.

    Respons Puan Maharani 

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi isu cawe-cawe partai cokelat alias Polri dalam Pilkada 2024.

    Ketua DPR RI itu menekankan bahwa jika memang ada bukti nyata keterlibatan polisi dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, pihaknya meminta untuk dilaporkan.

    “Jika ada bukti [polisi terlibat dalam Pilkada 2024] kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan,” ujarnya saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini meminta masyarakat untuk melpaor bilamana melihat atau menemukan adanya keterlibatan “parcok” dalam kontestasi Pilkada 2024.

    “Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut,” tuturnya.

    Puan beranggapan bahwa jika memang ada keterlibatan polisi dalam hajat 5 tahunan rakyat itu, maka hal ini bukanlah masalah bagi satu atau dua fraksi, tetapi sudah mencakup secara nasional.

    “Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung keterlibatan Polri dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Cawe-cawe polisi atau Partai Coklat (Parcok), yang terkait dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).   

    PDIP mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.  

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai cokelat. Ketiga, PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

  • Jokowi Akui Bestie dengan FX Rudy

    Jokowi Akui Bestie dengan FX Rudy

    Jakarta, Beritasatu.com – Meski beberapa waktu berseberangan kubu, terutama di Pilpres dan Pilkada 2024, Jokowi menganggap Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy, sebagai bestie atau sahabat baik.

    “Tidak ada masalah (dengan FX Rudy). Urusan politik ya politiklah, masa urusan apa sosial berkomunikasi (terpengaruh). Semuanya kita ini kan teman dan sahabat baik yang sudah lama terjalin. Bestie kan,” kata Jokowi ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Namun, menurut Jokowi, sejak pensiun sebagai presiden hingga saat ini, ia belum bertemu langsung dengan mantan rekan duetnya saat masih menjabat sebagai wali kota Solo itu.

    “Belum, belum ketemu. Ya nanti kalau beliau ada waktu (bertemu),” ujar Jokowi.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku hingga kini masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP, terlepas dari polemik yang mewarnai hubungannya dengan partai berlambang moncong putih itu. “(KTA PDIP) ya masih (disimpan),” ucapnya.

    Ia pun hanya tertawa saat ditanya mengenai statusnya saat ini di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Terkait pemecatan Effendy Simbolon sebagai kader PDIP lantaran disebut membelot kepadanya dan tidak memberikan dukungan kepada paslon yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) di Pilgub Jakarta, Jokowi mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai.

    “Ya bertemu kenapa kalau bertemu. Itukan (pemecatan) kewenangannya partai,” kata Jokowi.  

    Diketahui, Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Ia dipecat karena tidak mendukung paslon yang diusung partainya, Pramono-Rano pada Pilgub Jakarta 2024 dan justru mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Jokowi, yang kini bermukim di Solo, tetap mempunyai KTA PDIP dan tetap menjadi bestie FX Rudy.

  • Jokowi Masih Simpan Kartu Tanda Anggota PDIP

    Jokowi Masih Simpan Kartu Tanda Anggota PDIP

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengaku hingga kini masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP, terlepas dari polemik yang mewarnai hubungannya dengan partai berlambang moncong putih itu.

    “(KTA PDIP) ya masih (disimpan),” ucapnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Ia pun hanya tertawa saat ditanya mengenai statusnya saat ini di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Terkait pemecatan Effendy Simbolon sebagai kader PDIP lantaran disebut membelot kepadanya dan tidak memberikan dukungan kepada paslon yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) di Pilgub Jakarta, Jokowi mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai.

    “Ya bertemu kenapa kalau bertemu. Itukan (pemecatan) kewenangannya partai,” kata Jokowi.  

    Diketahui, Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Ia dipecat karena tidak mendukung paslon yang diusung partainya, Pramono-Rano pada Pilgub Jakarta 2024 dan justru mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Jokowi, yang kini bermukim di Solo, tetap mempunyai KTA PDIP.
     

  • Puan Jawab Kekalahan Andika-Hendi di Pilkada Jateng: Kita Sudah Berusaha Maksimal

    Puan Jawab Kekalahan Andika-Hendi di Pilkada Jateng: Kita Sudah Berusaha Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan pihaknya telah melakukan evaluasi seusai jagoannya, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin versi hitung cepat atau quick count di kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Dia turut menyatakan pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin guna memenangkan paslonnya di Jateng, yang disebut-sebut sebagai Kandang Banteng. Namun, lanjutnya, rakyat Jawa Tengah sudah memilih pilihannya.

    “Ya kita sudah mengevaluasi, mengkonsolidasikan, kita sudah berusaha secara maksimal. Ya, namun rakyat Jawa Tengah sudah memilih gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Kendati demikian, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu enggan membeberkan evaluasi apa saja yang dimaksud. Dia hanya mengatakan evaluasi ini terus dilakukan guna memperbaiki internal partai.

    Lebih lanjut Ketua DPR ini bersyukur bahwa kader partainya masih bisa menang di 19 dari 35 kabupaten/kota. Walaupun demikian, Puan tak menjawab secara gamblang apakah hal ini bisa membuktikan bahwa PDIP di Jawa Tengah masih merajai atau tidak.

    “Alhamdulillah dari 35 kabupaten/kota, PDI Perjuangan berhasil memenangkan hasil perhitungan suara sementara [di] 19 kabupaten/kota, yang dimajukan itu kader. Jadi ya silakan menilai, apakah PDI Perjuangan di Jawa Tengah masih bisa bertahan atau tidak,” jelasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis pada Rabu (27/11/2024), lembaga survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hanya menghimpun suara sebesar 41,69%. Berbeda dengan lawannya yang unggul yaitu Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang memperoleh suara 58,31%.

    Lembaga survei berikutnya adalah Charta Politika yang juga mencatat Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul dengan perolehan suara 58,44% hingga pukul 20.30 WIB. Perolehan tersebut jauh dibanding pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang mencapai 41,56%. 

    Terakhir, perolehan suara yang berhasil dikumpulkan oleh Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen versi Litbang Kompas mencapai 59,30%, sedangkan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meraup 40,70%.

  • Kecemasan di Tengah Deklarasi Kemenangan Pramono-Rano

    Kecemasan di Tengah Deklarasi Kemenangan Pramono-Rano

    “Memang Mas Pram dan Bang Doel ini kan kombinasi kader terbaik dari PDI Perjuangan dan yang saya kira paling banyak diterima oleh warga Jakarta. Kami optimistis sejak awal ya, sejak masa pendaftaran pun kami optimistis ini bakal memenangkan pertarungan di Jakarta, karena kami tahu kami melawan kelompok yang kekuatan logistiknya mungkin nggak ada serinya gitu ya,” terang Bonnie kepada detikX pada Rabu, (27/11/2024).

    Kamu bayangin deh, segala sumber daya yang negara ini punya dikeluarkan ya, parcok udah mulai terkenal istilah parcok ya kemudian aparat segala macam terlibat, ya kamu bisa lihat bagaimana. Saya pikir ini bukan sebuah hal yang eksklusif ya sifatnya, ini suatu hal yang sudah diketahui umumlah.”

    Seketika suasana di Kebagusan menjadi sukacita. Kata Bonnie, Ibu (Megawati) bahagia dan penuh pikiran positif.

    “Ibu (Megawati) itu mengajarkan kepada kami agar berpikir positif dan juga melawan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita. Karena, menurut dia, itu ketakutan adalah ilusi,” tutur Bonnie.

    Meski dilingkupi perasaan optimisme, kewaspadaan tetap disiagakan. Bonnie menambahkan, perbincangan dengan Megawati juga menyinggung ihwal praktik campur tangan aparat dalam pilkada.

    “(Penggunaan aparat di) DKI tentu saja ada, semua daerah adalah, apalagi kan kami ini kan praktis seperti David and Goliath gitu kan,” ungkap anggota bidang data dan informasi timses Pramono Anung dan Rano Karno tersebut.

    Bonnie tak menyangkal, di tengah suka ria ini, kekhawatiran ke depan cukup dirasakan. Sebab, partai pengusungnya, yang bisa dibilang minoritas, dihadapkan pada kekuatan besar.

    “Kamu bayangin deh, segala sumber daya yang negara ini punya dikeluarkan ya, parcok udah mulai terkenal istilah parcok ya kemudian aparat segala macam terlibat, ya kamu bisa lihat bagaimana. Saya pikir ini bukan sebuah hal yang eksklusif ya sifatnya, ini suatu hal yang sudah diketahui umumlah,” tandas Bonnie.

    Oleh sebab itu, untuk mengamankan hasil real count, penguatan saksi Pramono-Rano di berbagai TPS telah disiagakan. Saksi-saksi dibekali aplikasi agar pelaporan bisa cepat tersampaikan secara real timeuntuk memperoleh hasil real count untuk data internal.

    Hari itu, selain di Kebagusan, tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno tersebar di berbagai lokasi, antara lain di kantor DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, juga Hotel JS Luwansa Kuningan.

    Pukul setengah empat sore, Pramono Anung dan Rano Karno tiba di Hotel JS Luwansa ditemani beberapa tim sukses, yaitu Lies Hartono alias Cak Lontong yang merupakan ketua tim pemenangan, Prasetyo Edi Marsudi sebagai ketua harian, Laode Basir sebagai juru bicara, serta para relawan berbaju oranye yang berkerumun mengelilingi pasangan calon nomor urut satu tersebut.

    Sorak-sorai para relawan dan simpatisan bergema memenuhi ruangan, “Mulyono kalah, Mulyono kalah, Mulyono kalah,” senandung mereka beramai-ramai.

    Sorakan tersebut beberapa kali bergemuruh terutama ketika Pramono dan Rano kembali muncul dari ruangan khusus menuju mimbar untuk memberikan konferensi pers menindaklanjuti hasil kemenangan quick count tertinggi.

  • Respons Puan Soal Isu Cawe-Cawe Partai Cokelat di Pilkada

    Respons Puan Soal Isu Cawe-Cawe Partai Cokelat di Pilkada

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi isu cawe-cawe partai cokelat alias Polri dalam Pilkada 2024.

    Puan menekankan bahwa jika memang ada bukti nyata keterlibatan polisi dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, pihaknya meminta untuk dilaporkan.

    “Jika ada bukti [polisi terlibat dalam Pilkada 2024] kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan,” ujarnya saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini meminta masyarakat untuk melpaor bilamana melihat atau menemukan adanya keterlibatan “parcok” dalam kontestasi Pilkada 2024.

    “Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut,” tuturnya.

    Puan beranggapan bahwa jika memang ada keterlibatan polisi dalam hajat 5 tahunan rakyat itu, maka hal ini bukanlah masalah bagi satu atau dua fraksi, tetapi sudah mencakup secara nasional.

    “Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan,” pungkasnya.

    PDIP Vs Partai Cokelat 

    Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung keterlibatan Polri dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Cawe-cawe polisi atau Partai Coklat (Parcok), yang terkait dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).   

    PDIP mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.  

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai cokelat. Ketiga, PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

  • 10 Ditanya Status Jokowi di PDI-P, Puan Maharani: Apa Ya? Nasional

    10 Ditanya Status Jokowi di PDI-P, Puan Maharani: Apa Ya? Nasional

    Ditanya Status Jokowi di PDI-P, Puan Maharani: Apa Ya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani bingung menjelaskan status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) saat ini dalam struktur keanggotaan partai.
    Hal itu ditunjukkan Puan saat ditanya awak media mengenai
    status Jokowi di PDI
    -P apakah masih berstatus kader atau tidak.
    Sebab, status keanggotaan itu kembali dipertanyakan setelah PDI-P memecat kadernya, Effendi Simbolon karena dianggap bersekongkol dengan Jokowi mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
    “Apa ya (statusnya),” kata Puan sambil tersenyum ketika menanggapi pernyataan awak media di Gedung DPR RI, Selasa (3/12/2024).
    Saat kembali diminta penjelasan soal kepastian status keanggotaan Jokowi di PDI-P, Puan pun tak menjawab dan hanya tersenyum sambil berjalan menuju ruangannya.
    Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara
    PDI Perjuangan
    Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaan partai banteng bukan hanya karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono, pada Pilkada Jakarta 2024.
    Alasan lain pemecatan tersebut adalah karena Effendi berkomunikasi dengan Jokowi terkait Pilkada serentak 2024.
    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno saat konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12/2024).
    Seno menerangkan, PDI-P menganggap Effendi sudah berkongkalikong dengan Jokowi, sampai akhirnya tak lagi tegak lurus dengan keputusan partai. Atas dasar itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut langsung mengambil sikap tegas dengan melakukan pemecatan.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Menurut Seno, jajaran PDI-P sangat mungkin mengambil upaya klarifikasi terlebih dahulu, apabila Effendi hanya bertemu dan berkomunikasi dengan tokoh politik selain Jokowi.
    “Jadi kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” tutur Seno.
    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Seno. Menurut dia, Effendi tidak akan langsung dipecat apabila bertemu tokoh politik lain, misalnya Presiden Prabowo Subianto.
    “Jadi maksudnya Bung Seno kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu,” kata Hasto sambil tertawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usulan Polri di bawah Kemendagri dinilai bentuk kemunduran 

    Usulan Polri di bawah Kemendagri dinilai bentuk kemunduran 

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) berpendapat usulan menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan bentuk kemunduran.

    Pengurus Besar (PB) SEMMI dengan tegas menolak usulan tersebut.

    “Jangan sampai hanya karena tuduhan cawe-cawe Pilkada, kita mengorbankan institusi Polri yang hari ini sudah semakin baik dan maju,” kata Bendahara Umum PB SEMMI Achmad Donny dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Kemendagri sudah punya banyak tugas besar yang harus dijalankan. Karena itu, saat ini Polri sudah dalam posisi yang benar sebagai lembaga sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

    Selama ini jalannya organisasi di tubuh Polri sudah sangat matang. Tidak perlu lagi berada di bawah kementerian/lembaga apapun.

    “Usulan ini hanya akan membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi ribet dan semakin birokratif,” kata dia menanggapi usulan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.

    Dia menilai usulan itu tidak ada urgensinya, bahkan dianggap kemunduran berpikir.

    Saat ini sekitar 73,1 persen warga memberikan nilai positif kepada Polri. “Artinya, sejauh ini Polri menunjukkan kinerja yang baik dan akan terus berbenah demi mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum di Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Polri berada di bawah struktur TNI. Melalui reformasi, Polri ditempatkan langsung di bawah presiden untuk memastikan akuntabilitas kepada pemimpin sipil tertinggi negara dan menjauhkan pengaruh militer dalam operasionalnya.

    Usulan agar Polri berada di bawah Kemendagri sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis (28/11).

    PDIP mengusulkan posisi Polri dikembalikan di bawah TNI atau Kemendagri setelah partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merasa kekalahan mereka di Pilkada 2024 disebabkan oleh pengaruh pengerahan aparat Kepolisian.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ambisi Ibu Diduga Picu Anak 14 Tahun Bunuh Keluarganya, Guru Muncul Kuak Tabiat: Agak Keras ke Anak

    Ambisi Ibu Diduga Picu Anak 14 Tahun Bunuh Keluarganya, Guru Muncul Kuak Tabiat: Agak Keras ke Anak

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok diduga guru dari remaja yang bunuh keluarganya sendiri muncul ke publik.

    Dia mengungkap pemicu MAS (14) melakukan tindak kriminal yang menghabisi nyawa keluarganya di kawasan Lebak Bulus, Cilanda, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024) dini hari.

    Akibat aksi ini, ayah dan nenek pelaku, Argadipa (40) dan Ruth Megawati), tewas, sementara ibunya, Mita, harus dirawat di rumah sakit.

    Menurut guru, ambisi Mita terhadap anak semata wayangnya mungkin menjadi penyebab.

    Dia ingin MAS yang duduk di bangku 1 SMA berkuliah di Universitas Indonesia (UI).

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Akun Twitter bernama @saya160560 mengaku bahwa ia sempat berbincang dengan ibunda terduga pelaku pembunuhan yakni Mita di bulan Oktober 2024 lalu.

    Disinyalir Mita sempat mengurai ambisinya yakni agar sang putra tunggal, MAS bisa berkuliah di Universitas Indonesia.

    “Kebetulan ini (terduga pelaku) siswa bimbingan saya dan saya pernah ngobrol lumayan la dengan ibunya di bulan Oktober lalu. Dari obrolan ini saya paham gimana pola orang tua nya mendidik anaknya karna si anak ini anak tunggal dan orang tuanya pengen si anak LuLus ke UI,” tulis akun @saya160560.

    Tak cuma itu, akun tersebut juga mengungkap kejadian sebelum insiden pembunuhan terjadi.

    Kejadian tersebut diduga jadi pemicu konflik di keluarga korban dan terduga pelaku.

    Yakni ibunda pelaku marah nilai try out alias uji coba ujian sang putra tidak sesuai ekspektasi.

    “Saya sih sedikit percaya karena ini anak kebetulan siswa saya dan saya pernah ngobrol lama dengan ibunya kalau mereka ingin anaknya nanti kuliah di ilmu komputer UI karena kebetulan ayahnya seorang programer. Kamis anaknya masih ke bimbingan dan orang tuanya masih merespon chat saya di hari Kamis ketika saya bagikan hasil TO siswa. Saya khawatir karna hasil TO anaknya gak sesuai ekspektasi orang tuanya si anak di omelin dengan keras. Karna ibunya sendiri pernah bilang ke saya kalau mereka agak sedikit keras ke anaknya,” pungkas akun @saya160560.

    Terkait sosok terduga pelaku pembunuhan, akun yang mengaku sebagai guru MAS itu mengungkap fakta.

    Bahwa terduga pelaku adalah sosok yang pendiam namun cerdas.

    “Anaknya pintar, rajin memang agak pendiam kalau saya ngajar si anak ini terus menunjukkan tanda kalau dia lelahh dan setiap kali sya tanya dia gak mau menjawab terlalu terbuka. Tapi, apapun itu si anak tetap salah dan jadi pembelajaran untuk kita semua,” kata akun saya160560.

    Sementara itu terkait isu motif pelaku membunuh ayah dan neneknya serta melukai sang ibu, pihak kepolisian akhirnya buka suara.

    Hingga kini penyidik belum bisa menyimpulkan apakah tekanan akademik dari orang tua jadi pemicu pelaku melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut.

    Penyidik masih menunggu pihak psikolog anak memeriksa terduga pelaku.

    “Sampai saat ini belum ada (pengakuan terduga pelaku soal motif pembunuhan karena tekanan akademik). Itu nanti yang menyimpulkan ahlinya, psikolog anak, nanti ahli yang lain,” imbuh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal.

    Adapun perihal kondisi terduga pelaku saat ini, MAS rupanya dalam keadaan menyesal.

    “Ada pendalaman psikiater juga untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan (pembunuhan). Padahal di keluarganya dia (terduga pelaku) sangat disayang. Tadi yang bersangkutan (terduga pelaku) sangat sedih, menunjukkan penyesalan yang mendalam,” kata Kombes Ade Rahmat Idnal.

    Bahkan diungkap penyidik, terduga pelaku sempat bertanya soal kondisi sang ibu setelah insiden penikaman yang ia lakukan.

    Kepada pihak kepolisian, MAS mengaku menyesali perbuatannya.

    “Ibu (terduga pelaku) masih dalam pemulihan, belum bisa diwawancara. Dia (terduga pelaku) mempertanyakan bagaimana kondisi ibunya, dia sangat menyesal dengan kejadian ini. Masih pendalaman kenapa dia tiba-tiba melakukan itu (pembunuhan), kemudian ada tekanan apa,” ucap Kombes Ade Rahmat Idnal.

    Postingan ibunda pelaku

    Sementara sang terduga pelaku tengah dalam perasaan menyesal, publik menyoroti sosok ibunda MAS.

    Setelah kasus pembunuhan keluarganya viral, akun ibunda pelaku yakni Mita mendadak ramai diserbu netizen.

    Terlihat khalayak menyoroti postingan terakhir Mita di media sosial Instagram.

    Dalam postingannya itu, Mita membagikan fotonya bersama sang suami, Argadipa dan sang putra, MAS alias A.

    Foto tersebut adalah momen membanggakan karena A berhasil lulus sekolah dasar dengan prestasi gemilang.

    Terlihat MAS alias A membawa piala bertuliskan peringkat 1.

    Postingan diduga ibunda pelaku pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan jadi sorotan.

    Dalam unggahnnya itu, Mita pun mengurai rasa bangganya kepada sang putra tunggal.

    “Post ah, biar nggak hilang fotonya.Congrats A. Alhamdulillah,” tulis Mita.

    Postingan ibunda pelaku itu sontak ramai dikomentari netizen yang ikut berduka dengan kasus korban.

    “Turut berduka cita,”

    “Turut berdukacita sedalam2nya. Semoga bunda segera sehat dan masalah bisa segera selesai,”

    “Turut brduka… kira2 permasalahan/motif mas A bisa tega melakukn hal tsb apa ya?

    “Turut berduka dan semoga cepat selesai masalahnya Bundd…sabarrr,”

    Hingga kini ibunda pelaku sekaligus korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.

    Kronologi kejadian

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan kronologi awal kasus pembunuhan anak terhadap ayah dan neneknya.

    Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Perumahan Taman Bona Indan Blok B6 No. 12 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024) dini hari.

    Saksi yang merupakan sekutiti yang bertugas mendengar info telah terjadi pembacokan.

    Menurutnya, sang ibu juga ditikam oleh tersangka tetapi dalam keadaan selamat dalam kondisi luka berat.

    “Awal kejadian menurut keterangan para saksi bahwa pada Sabtu (30/11/2024) sekitar jam 01.00 WIB pada saat para saksi sedang bekerja sebagai petugas security, saksi A mendengar info telah terjadi pembacokan di depan rumah Blok B6 No 12,” ucap Ade Ary dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

    Kemudian saksi A mendatangi TKP dan di depan rumah tersebut bertemu dengan warga sedang berdiri di depan rumahnya.

    Saat itu saksi melihat ibu pelaku inisial AP yang berdiri dalam keadaan berlumur darah pada tangan dan pakaian yang dikenakan.

    Sementara kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi terkapar di lantai dasar rumahnya.

    Melihat hal itu lalu saksi saksi A langsung menginformasikan melalui handy talkie (HT) bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP.

    Informasi di HT didengar oleh para petugas sekuriti lain saksi T, saksi G, dan saksi R.

    “Setelah mengetahui ada pembunuhan saksi T melihat pelaku awalnya berjalan kaki dengan cepat di Taman Blok A Perumahan Taman Bona Indah lalu saksi A memanggil pelaku,” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya.

    Namun tiba-tiba pelaku berlari ke arah lampu merah Karang Tengah. 

    Saksi A meminta bantuan di HT dan saksi G yang mendengar perihal permintaan bantuan langsung mendatangi saksi T. 

    Kemudian saksi T bersama dengan saksi G langsung menangkap pelaku yang saat itu pada bagian tangan kanan dan tangan kirinya serta pakaian terlihat berlumur darah (warna merah). 

    Pelaku diamankan ke Pos Security dan sekira pukul 02.00 WIB para saksi melaporkan peristiwa dugaan terjadinya pembunuhan ke Polsek Cilandak guna pengusutan lebih lanjut.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • PDI-P Kalah di Pilkada Jateng, Puan Minta Tim Hukum dan Masyarakat Laporkan Temuan Kecurangan Regional 2 Desember 2024

    PDI-P Kalah di Pilkada Jateng, Puan Minta Tim Hukum dan Masyarakat Laporkan Temuan Kecurangan Regional 2 Desember 2024

    PDI-P Kalah di Pilkada Jateng, Puan Minta Tim Hukum dan Masyarakat Laporkan Temuan Kecurangan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI Perjuangan
    Puan Maharani
    mengakui kekalahan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada
    Pilkada Jateng
    2024.
    PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang mengusung pasangan
    Andika-Hendi
    . 
    Namun demikian, Puan mengatakan, PDI-P mensyukuri kemenangan pada Pilkada di 19 kabupaten/kota di Jateng. 
     
    Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani mengakui kekalahan di Pilkada Jateng, tapi dia dia tetap mensyukuri kemenangan PDI-P yang mendominasi di 19 kabupaten/kota di Jateng.
    “Kami tetap semangat walaupun belum berhasil memenangkan Pilgub Jateng, tapi alhamdulillah 19 kabupaten/kota PDI-P berhasil menang,” tutur Puan usai menghadiri pertemuan internal di Panti Marhaen, Kantor DPD PDI-P Jateng, Senin (2/12/2024).
    Puan menyebut ada banyak faktor yang membuat PDI-P kalah di Pilkada Jateng. Apalagi lawannya Ahmad Luthfi-Taj Yasin merupakan partai koalisi besar berisi 9 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    “Itu menjadi evaluasi internal PDI-P, banyak penyebabnya, kita evaluasi internal dan eksternal,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Puan mendorong tim hukum internal untuk terus menindaklanjuti temuan kecurangan.
    Ia meminta tim mulai mengumpulkan bukti hingga membuat laporan kepada pihak berwenang.
    “Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada kecurangan atau tidak sesuai aturan tentu kami minta mengumpulkan bukti-bukti. Tim hukum di internal partai untuk diteruskan dan membuat laporan ke pihak berwenang ke bawaslu atau KPU,” imbau Puan.
    Sementara merespons pidato Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri yang menyebut keterlibatan polisi dalam Pilkada, Puan juga akan mengumpulkan bukti di lapangan.
    Dia juga meminta partisipasi masyarakat Jateng untuk turut melapor jika mendapati praktik kecurangan selama Pilkada.
    “Ya kita lihat kalau ada bukti-bukti terkait dengan hal itu tentu kami minta untuk bisa ditindaklanjuti, jadi saya minta seluruh struktur dan masyarakat yang ada di Jateng, jika ditemukan bukti terkait hal itu tolong laporkan ke pihak berwenang,” ujar dia.
    Lebih lanjut, dia mengapresiasi kepercayaan warga Jateng yang masih menitipkan amanah kepemimpinan di 19 kabupaten/kota ke pemimpin daerah dari PDI-P.
    “Ini merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan seluruh rakyat Jateng yang sudah memilih pemimpinnya di kabupaten/kota masing-masing dan tetap mendukung PDI-P,” tandas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Jawa Tengah menangani 46 kasus pelanggaran selama masa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng. Kemudian dua kasus pelanggaran pidana masih diproses sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

    Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain mengatakan mulanya ada 55 kasus yang terdiri dari 43 temuan dari timnya dan 12 laporan dari luar Bawaslu. Namun setelah diproses, hanya 46 kasus yang dinyatakan sebagai pelanggaran selama Pilkada.
    Dia membeberkan dari 46 pelanggaran itu, sebanyak 21 masuk kategori pelanggaran administrasi. Lalu 13 kasus pelanggaran kode etik dan 12 pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya. 
    Bawaslu juga telah mengeluarkan rekomandasi terhadap kades, perangkat desa, dan ASN yang mendominasi pelanggaran netralitas Kades di Pilkada Jateng.
    Sementara itu, Tim hukum Andika-Hendi melaporkan pengerahan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu di sejumlah daerah. Padahal itu dilarang bagi kades.
    Untuk itu, Koordinator Presidium Advokat Perkasa John Richard melakukan audiensi sekaligus memantau proses laporan dugaan pelanggaran di Sukoharjo ke kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (17/10/2024).
    “Secara resmi DPP PDI-P sudah melaporkan mengenai masalah (kades di Sukoharjo) dan bawaslu sudah menindaklanjuti dan menyampaikan ini adalah pelanggaran,” tutur John sambil menunjukkan surat pernyataan dugaan pelanggaran dari Bawaslu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.