Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Adik Megawati Dianugerahkan Bintang Utama dari Prabowo, Berjasa untuk Demokrasi Nasional 26 Agustus 2025

    Adik Megawati Dianugerahkan Bintang Utama dari Prabowo, Berjasa untuk Demokrasi Nasional 26 Agustus 2025

    Adik Megawati Dianugerahkan Bintang Utama dari Prabowo, Berjasa untuk Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Rachmawati Soekarnoputri, yang merupakan adik dari Megawati Soekarnoputri pada Senin (26/8/2025).
    Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada ahli waris Rachmawati yang dinilai berjasa dalam bidang demokrasi dan kebangsaan.
    “Beliau berjasa sangat luar biasa dalam bidang demokrasi dan kebangsaan melalui pendirian organisasi dan advokasi kebangsaan berlandaskan ajaran Bung Karno,” ujar pembawa acara pemberian tanda kehormatan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    “Mendorong penegakan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial,” sambungnya.
    Diketahui, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Penghargaan itu diberikan kepada para tokoh yang memenuhi tiga kriteria, yakni:
    Rachmawati Soekarnoputri dilahirkan di Jakarta, pada 27 September 1950. Ia merupakan anak ketiga Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.
    Rachmawati juga merupakan adik dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Meski adik Megawati, Rachmawati Soekarnoputri memiliki jalur yang berbeda dalam partai politik dengan kakaknya itu.
    Ia diketahui merupakan politisi Partai Gerindra dengan jabatan terakhir adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
    Selain menjadi politisi di Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri juga aktif sebagai Ketua Gerakan Pemuda Marhaen (GPM), pendiri Yayasan Bung Karno yang kini bernama Universitas Bung Karno, dan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno.
    Adapun Rachmawati Soekarnoputri meninggal dunia dalam usia 70 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Sabtu (3/7/2021).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Asyik Main Padel, Katanya Terbuka Dialog, Gerbang DPR Malah Tertutup dan Mahasiswa Disemprot Gas Air Mata

    Puan Asyik Main Padel, Katanya Terbuka Dialog, Gerbang DPR Malah Tertutup dan Mahasiswa Disemprot Gas Air Mata

    GELORA.CO – Di tengah demo mahasiswa yang mulai panas sejak Minggu (24/8), di depan Gedung DPR RI, rupanya Puan Maharani malah asyik main padel.

    Ketua DPR RI itu seperti terlihat di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Senin (25/8), membuka event Merah Meriah Padel Pro.

    “Weekend ini saya mampir ke Turnamen Padel Merah Meriah, bareng anak-anak muda dari Taruna Merah Putih @tarunamerahputih.id,” ujar Puan.

    Menurut putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini, olahraga padel memang lagi seru-serunya.

    “Semakin seru, capeknya makin nggak kerasa.”

    Next time harus lebih rajin latihan nih.

    “Selamat ya untuk TMP, acaranya bikin sehat dan fun…!”

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi demo mahasiswa yang menuntut DPR dibubarkan.

    Hal ini terkait dengan tunjangan Anggota DPR sebesar Rp 50 juta yang bikin heboh publik.

    Selain tunjangan perumahan, fasilitas dan gaji Anggota Dewan saat ini berbeda jauh dengan pendapatan rakyat kecil, yang makin tertekan oleh beban pajak.

    Puan juga mengatakan DPR RI siap menampung aspirasi masyarakat yang berencana menggelar aksi demonstrasi pada Senin, ini (25/8).

    Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).

    “Nanti kami akan menampung aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Insya Allah teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima oleh DPR,” ujar Puan.

    Puan menjelaskan, DPR memiliki badan khusus untuk menampung aspirasi masyarakat. Melalui wadah tersebut, berbagai bentuk keberatan, keluhan, maupun masukan akan diterima.

    “Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya. Juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan jadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

    Puan menekankan bahwa DPR terbuka untuk berdialog secara transparan dan demokratis dengan masyarakat.

    “Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau yang belum didengar secara terbuka,” katanya.

    Dengan sikap terbuka DPR, Puan berharap penyampaian aspirasi masyarakat berjalan tertib, damai, serta tetap menjunjung semangat kebersamaan dalam mencari solusi terbaik.

    Namun alih-alih membuka kesempatan dialog, justru demo yang terjadi pada Senin (25/8) malah makin memanas.

    Pintu gerbang Gedung DPR juga terlihat kokoh tertutup, bahkan mahasiswa disemprot habis gas air mata, agar mahasiswa segera mundur dari dan menjauh dari Gedung DPR.

    Dari pantauan berbagai akun di TikTok suasana demo tambah panas hingga menjelang malam.

    Tak sedikit mahasiswa yang terluka hingga mahasiswa merucut ke arah Slipi, Petamburan, Jakarta Pusat.

    Seperti diungkap akun TikTok @Luffy one piece yang menyiarkan langsung demo mahasiswa hari ini.***

  • Terlalu Berani Melawan Oligarki Pendukung Jokowi, Benarkah Jadi Ancaman untuk Prabowo?

    Terlalu Berani Melawan Oligarki Pendukung Jokowi, Benarkah Jadi Ancaman untuk Prabowo?

    GELORA.CO – Berbagai situasi sosial, ekonomi hingga politik yang semakin panas, ditengarai merupakan dampak Matahari Kembar atau rivalitas Prabowo dengan Jokowi.

    Melalui berbagai instrumen yang masih berada di pemerintah, Jokowi yang didukung oleh para kelompok Machiavelli terus berusaha menggerogoti kredibilitas Prabowo.

    Karena itu, rakyat Indonesia perlu secara lebih mendalam dapat memahami potensi adanya ketegangan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi.

    Dengan runtuhnya kredibilitas Presiden Prabowo di masyarakat, Jokowi melalui para penerusnya akan kembali mendapat panggung bernama Kekuasaan Indonesia.

    Pernyataan terkait adanya potensi rivalitas antara Presiden Prabowo dengan Presiden Ketujuh Indonesia tersebut, merupakan pandangan Selamat Ginting selaku Analis Politik dan Militer.

    Disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah siniar, Analis Politik asal Universitas Nasional ini menduga para pendukung Jokowi belum sepenuhnya ikhlas melepas dominasi politiknya.

    Kedatangan Jokowi saat peringatan HUT RI ke-80 di Istana Negara pada 17 Agustus lalu, justru membuat publik mempertanyakan urgensi kehadirannya.

    Jokowi, menurut Selamat perlu lebih berusaha untuk bisa menunjukkan rasa malu kepada masyarakat Indonesia sebagaimana dilakukan oleh Megawati yang justru absen.

    “Mestinya ada fase dimana dia nge-rem untuk memberikan kesempatan, bahwa sekarang penguasanya adalah Prabowo Subianto,” jelasnya.

    Sebagai figur yang memiliki semangat nasionalisme tinggi, Selamat menilai upaya Prabowo untuk mempersatukan para mantan penguasa cukup tinggi.

    Meski terdengar sempurna, Selamat menilai Presiden Prabowo saat ini justru harus lebih bisa membatasi diri dari para mantan Pejabat Presiden.

    Setiap Presiden sejak dari era SBY hingga Jokowi, menurut Selamat memiliki tantangan psikologis politik berbeda yang dapat berdampak pada kepemimpinannya.

    Hal terbaik yang perlu dilakukan Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya, adalah dengan fokus kepada pencapaian program rancangannya.

    Kendala yang saat ini perlu ditangani secara khusus oleh Prabowo adalah berbagai warisan kebijakan dari Presiden pendahulunya.

    Selain disampaikan oleh Selamat Ginting, pernyataan terkait adanya perang Matahari Kembar juga sempat diutarakan Ketua Dewan Direktur Great Institut.

    Menurut Syahganda Nainggolan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang sudah direncanakan hanya berjalan selama dua tahun.

    Untuk membuat Presiden Prabowo terperangkap dalam kesulitan, para rival politiknya terus melakukan berbagai upaya delegitimasi.

    Melalui pajak, pengangguran, korupsi, kesehatan, tambang, isu pertahanan dan geopolitik, langkah Presiden Prabowo terus dijegal.

    “Semangat untuk menghilangkan korupsi terlalu kuat, sehingga oligarki berusaha agar tidak dicintai rakyat,” jelas Syahganda dikutip Ayojakarta dari YouTube Forum Keadilan TV. ***

  • Dekrit Presiden Gusdur soal Pembekuan DPR Semakin Trending Menjelang Demo Akbar 25 Agustus, Kenapa?

    Dekrit Presiden Gusdur soal Pembekuan DPR Semakin Trending Menjelang Demo Akbar 25 Agustus, Kenapa?

    GELORA.CO –  Di tengah maraknya seruan unjuk rasa akbar tanggal 25 Agustus 2025 ke Gedung DPR, jagat maya terus dihiasi peristiwa bersejarah Dekrit Presiden Gus Dur.

    Dekrit Presiden Gus Dur soal pembubaran DPR dan MPR yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2001, menurut warganet relevan dengan demonstrasi akbar tanggal 25 Agustus 2025 mendatang.

    Selain karena DPR dianggap lebih mengedepankan fungsi politik dan menanggalkan peran kemanusiaan, rencana demonstrasi akbar tanggal 25 Agustus 2025 juga momentum perbaikan.

    Menurut kalangan warganet, rasa kemelekatan dan ketergantungan rakyat Indonesia terhadap DPR sebagai lembaga legislatif sudah sepatutnya dilakukan penyesuaian.

    “Rakyat harus turun kalau mau menghapus DPR, kita harus berkumpul untuk menghapus beban negara,” tulis pemilik akun @*i,dae* seperti dikutip Ayojakarta dari IG @siaran.kalbar.

    Sebelum Dekrit dibacakan oleh Yusuf Staquf, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat dituding terlibat dalam sejumlah skandal korupsi.

    Selain tuduhan korupsi dana Yayasan Bina Sejahtera Warga Badan Usaha Logistik atau Yanatera Bulog, Presiden Gus Dur juga dituding menggelapkan dana dari Sultan Brunei.

    Disamping kedua tudingan tersebut, Presiden Gus Dur juga disebut-sebut terlibat dalam skandal perbuatan asusila bersama seorang wanita yang mengaku bernama Aryanti.

    Melalui pembentukan Panitia Khusus atau Pansus, sejumlah rival politik Gus Dur mulai melakukan berbagai upaya kriminalisasi yang berujung lahirnya istilah DPR seperti Anak TK.

    Saat itu Gus Dur berpendapat, untuk bisa mewujudkan rasa persatuan dan keadilan yang berketuhanan, Indonesia membutuhkan kerjasama dari Eksekutif, Legislatif serta Yudikatif.

    Pembentukan Pansus Bulog Gate, Brunei Gate dan Aryanti Gate yang Lahir tanpa dasar, menurut Gus Dur mencerminkan sikap MPR serta DPR memang kekanakan.

    Selain membekukan DPR, lewat Dekrit tanggal 23 Juli 2001 Gus Dur juga memerintahkan Pembubaran Golkar dan Pembentukan Badan Khusus untuk menyelamatkan reformasi.

    Pasca pemakzulan Gus Dur yang berimplikasi naiknya Megawati sebagai pengganti, Sidang Istimewa menetapkan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.

    Meski seluruh tuduhan tersebut tidak pernah terbukti, Gus Dur dalam sebuah diskusi bersama Andy F Noya pernah memberi kritik pedas bagi Indonesia.

    Menurut Gus Dur, rakyat Indonesia belum sepenuhnya bebas dari rasa takut sehingga lebih nyaman bertahan meski situasi tidak menyenangkan, bahkan diam saat haknya dibungkam.

    “Bangsa ini Penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah,” tegas Gus Dur seperti dikutip Ayojakarta dari YouTube Metro TV. ***

  • 3 Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah Nasional

    3 Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah Nasional

    Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PDI Perjuangan menjelaskan duduk perkara pencopotan sejumlah kader dari kursi jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P di sejumlah wilayah, termasuk Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Sumber Daya, Said Abdullah mengatakan, para kader banteng itu tidak dipecat, melainkan mengikuti aturan organisasi pasca-Kongres VI PDI-P di Nusa Dua, Bali, 2025.
    Aturan tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai (PDI Perjuangan) Nomor 1 Tahun 2025.
    Dalam aturan itu disebutkan bahwa kader yang terpilih sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P tidak boleh merangkap jabatan, baik di atas maupun di bawah struktur partai.
    “Menyebutkan ketentuan sebagaimana berikut, ‘Anggota Partai atau kader Partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi DPP dan Pengurus Partai tidak boleh merangkap jabatan struktural di atas maupun di bawahnya dan secara otomatis dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain’,” kata Said saat membacakan aturan tersebut, dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/8/2025).
    Menurut Said, aturan itu menjadi dasar pemberhentian beberapa kader yang sebelumnya menjabat Ketua DPD, yakni Olly Dondokambey (Sulawesi Utara), MY Esti Wijayanti (Plt Bengkulu), Bambang “Pacul” Wuryanto (Jawa Tengah), dan dirinya sendiri di Jawa Timur.
    “Jadi, proses pemberhentian keempat Ketua DPD PDI Perjuangan di atas sebagai mekanisme yang memang telah diatur oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Partai,” ucap Said.
    “Karena normanya begitu, maka hal itu harus dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai,” sambungnya.
    Kini keempat nama tersebut sudah resmi masuk dalam struktur DPP PDI-P periode 2025-2030 yang dibentuk langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
    Ia menyebutkan, aturan larangan rangkap jabatan ini bertujuan agar struktur partai di setiap tingkatan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
    Sebelum Said Abdullah, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira lebih dulu mengungkap adanya aturan larangan rangkap jabatan dalam AD/ART terbaru.
    Andreas menerangkan, hal ini berlaku bagi semua kader, termasuk Bambang Pacul yang kini sudah ditetapkan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P periode 2025-2030.
    “Anggota atau kader partai yang telah diputuskan dan ditetapkan menjadi dewan pimpinan partai tidak boleh merangkap jabatan pada struktur pengurus partai di atasnya atau di bawahnya,” ujar Andreas saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).
    Akibat pencopotan Pacul, posisi Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah kini diisi oleh FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) sebagai pelaksana tugas (Plt).
    Andreas menegaskan, aturan ini tidak hanya berdampak pada Pacul, tetapi juga bagi pengurus DPP lainnya yang sempat merangkap jabatan.
    “Juga bagi Ibu Esty Wijayanti yang masih merangkap Plt Ketua DPD Bengkulu, juga Ibu Sadarestuwati yang juga merangkap menjadi Plt Ketua DPC Kabupaten Jombang,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.
    Kursi Ketua DPD Jawa Tengah memiliki bobot politik yang penting.
    Daerah yang pernah diduduki Bambang Pacul itu selama ini dikenal sebagai “kandang banteng” karena memang menjadi lumbung suara terbesar PDI-P.
    Pada Pemilu 2019, PDI-P meraih 5,76 juta suara atau 29,71 persen dari keseluruhan perolehan suara di Jawa Tengah.
    Di ajang Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diusung PDI-P juga menang telak dengan 16,82 juta suara (77,29 persen).
    Namun, pada Pemilu 2024, dukungan terhadap PDI-P di Jawa Tengah menurun.
    PDI-P meraih 5,2 juta suara pada pemilihan legislatif, lebih rendah dibandingkan lima tahun sebelumnya.
    Di Pilpres 2024, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang diusung PDI-P hanya mendapat 7,82 juta suara (34,34 persen).
    Angka ini terpaut jauh dari hasil Pilpres 2019.
    Sebaliknya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan Jawa Tengah dengan 12,09 juta suara, sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya meraih 2,86 juta suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antropolog Belanda Sebut Fenomena Buzzer Bayaran di Indonesia Sudah Menjadi Industri

    Antropolog Belanda Sebut Fenomena Buzzer Bayaran di Indonesia Sudah Menjadi Industri

    GELORA.CO –  Antropolog politik komparatif University of Amsterdam Ward Berenschot menyebut fenomena pendengung atau buzzer di dunia maya sudah menjadi suatu industri di Indonesia. Kesimpulannya itu berdasarkan lima tahun riset atas fenomena kejahatan siber di Indonesia.

    “Kami sudah sekitar lima tahun melakukan riset tentang fenomena kejahatan siber di Indonesia,” kata Ward saat lokakarya yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jumat (22/8/2025).

    Berenschot menjelaskan riset dilakukan dengan cara mewawancarai orang-orang yang melaksanakan pekerjaan itu, mengerti bagaimana cara kerjanya, serta dari mana uang yang digunakan untuk membiayai berasal. “Temuannya memang menjadi industri karena justru banyak elite politik, elite bisnis yang mendanai tentara siber tersebut untuk mempengaruhi opini publik di media sosial,” tambahnya.

    Hasil penelitian ini, lanjut dia, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fenomena tersebut. Selain itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia juga harus membuat kebijakan untuk menghentikan fenomena tersebut.

    “Pemilik suatu akun media sosial harus jujur ketika unggahannya dibayar, harus transparan,” katanya.

    Sementara Wakil Rektor (Warek) IV Undip Semarang Wijayanto mengatakan selain kampus ini, penelitian juga melibatkan University of Amsterdam serta Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Ia menjelaskan alasan pemilihan penelitian di Indonesia karena negara ini menjadi salah satu pengguna media sosial terbesar serta adanya praktik pemilihan langsung.

    Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut dia, diperoleh kesimpulan tentang perlunya peningkatan literasi digital, etika politik, serta transparansi platform digital. “Kita harus membantu memastikan ruang publik bebas dari kabar bohong dan tidak mudah dimanipulasi,” katanya.

    Maraknya buzzer alias pendengung di media sosial ikut meresahkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri. Ia menyatakan sampai-sampai harus mengutus perantara meminta Presiden Prabowo Subianto memberangus para pelakunya.

    “Saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang itu namanya buzzer-buzzer yang hanya membuat yang namanya perpecahan di antara kita sendiri, belum tentu faktanya aja,” ujarnya dalam acara Serambi Pancasila dan Peluncuran Buku di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Ia menegaskan tak gentar kena serang para pendengung akibat komentar tersebut. “Saya ndak takut, karena ini adalah kebenaran, kebenaran yang hakiki,” ia menekankan.

    Keresahan itu disampaikan Megawati dengan asumsi saat ini banyak pihak yang memilih ramai di belakang bila tak setuju dengan pendapatnya. Menurutnya, kritik mestinya disampaikan secara langsung, bukan dengan “ngedumel di belakang”.

  • Said Abdullah Juga Mundur Sebagai Ketua DPD PDIP Jatim: Sesuai Anggaran Dasar Partai – Page 3

    Said Abdullah Juga Mundur Sebagai Ketua DPD PDIP Jatim: Sesuai Anggaran Dasar Partai – Page 3

    Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyebut, pergantian Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, merupakan bagian dari konsolidasi partai. Hal ini sekaligus membantah informasi yang menyebut Pacul dicopot dari jabatannya.

    “Kan, ada yang bilang Mas Pacul dicopot, itu nggak benar. Itu konsolidasi biasa saja, jadi jangan diputar-putar,” ujar Komarudin dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Ketua Bidang Kehormatan Partai itu menegaskan, setelah Kongres VI di Bali pada awal Agustus 2025 lalu, DPP diminta oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk fokus pada konsolidasi. 

    Konsolidasi dimaksud ialah konsolidasi organisasi untuk pembentukan DPD, DPC, ranting hingga anak ranting seluruh Indonesia. 

    Atas dasar itu, Kongres VI telah memutuskan dalam AD/ART Partai bahwa pengurus DPP periode 2025–2030 tidak lagi boleh merangkap jabatan, baik ke struktur atas maupun ke bawah. Ketentuan ini berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.

    “Itu dasarnya, dasar organisasinya, putusannya. Kemudian pemberlakuan kepada siapa? Ya kepada seluruh teman-teman yang sekarang merangkap jabatan supaya fokus dalam konsolidasi organisasi ke depan,” tegas Komarudin.

  • PDIP: Bambang Pacul Sang Komandan Korea Dibutuhkan di Skala Nasional Nasional 22 Agustus 2025

    PDIP: Bambang Pacul Sang Komandan Korea Dibutuhkan di Skala Nasional Nasional 22 Agustus 2025

    PDIP: Bambang Pacul Sang Komandan Korea Dibutuhkan di Skala Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, menyebut politikus senior Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dicopot dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah karena dibutuhkan di skala nasional.
    Guntur menyebut, saat ini Bambang Pacul dipercaya oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bidang Pemenangan Pemilu Legislatif.
    PDI-P memandang Pemilu 2029 memiliki tantangan tersendiri, sehingga partai membutuhkan pengurus yang fokus di tingkat nasional.
    “Mas Pacul adalah kader senior, dikenal sebagai ‘Komandan Korea’, dibutuhkan pengalaman dan keahliannya untuk fokus skala nasional dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2029,” kata Guntur kepada
    Kompas.com
    , Jumat (22/8/2025).
    Dilansir akun Instagram PDIP Jateng, istilah “korea” bukan bermakna nama negara di Asia Timur, namun merupakan sebutan untuk golongan masyarakat.
    Korea-korea, demikian PDIP Jateng menulis, adalah mereka yang berupaya mencapai lapisan sosial yang lebih tinggi dengan lompatan signifikan, dan terus bergerak menuju peningkatan status sosial.
    Menurut Guntur, karena perlu fokus skala nasional, maka pengurus DPP PDI-P tidak boleh merangkap jabatan.
    Sejumlah pengurus DPP dicopot dari jabatan pimpinan DPD dan digantikan dengan pelaksana tugas (Plt).
    “Karena itulah beliau ditarik dan difokuskan ke pusat untuk benar-benar merancang strategi pemenangan pemilu 2029,” ujar Guntur.
    Lebih lanjut, Guntur menyebut Megawati telah menunjuk FX Hadi Rudyatmo menjadi Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.
    “Keduanya sama-sama kader senior, loyalis partai, loyalis Bu Mega, dan murid Bung Karno,” tutur Guntur.
     
    Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan dasar pencopotan Bambang dari Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.
    Menurutnya, pencopotan itu berdasar pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI-P.
    “Pertimbangannya dijelaskan dalam Surat DPP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Instruksi Pelaksanaan PLT. Berdasarkan AD/ART 2025 dan Peraturan Partai No. 1/2025, dalam rangka konsolidasi struktural untuk pelaksanaan Konferensi Daerah, Konferensi Cabang Partai,” ujar Hugo, Kamis (21/8/2025).
    Dilansir akun Instagram PDIP Jateng, istilah “korea” bukan bermakna nama negara di Asia Timur, namun merupakan sebutan untuk golongan masyarakat.
    Korea-korea, demikian PDIP Jateng menulis, adalah mereka yang berupaya mencapai lapisan sosial yang lebih tinggi dengan lompatan signifikan, dan terus bergerak menuju peningkatan status sosial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ternyata Ini Alasan Bambang Pacul Tak Lagi Jadi Komandan PDIP di Jateng

    Ternyata Ini Alasan Bambang Pacul Tak Lagi Jadi Komandan PDIP di Jateng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan akhirnya buka suara terkait pencopotan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari jabatan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.

    Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena masalah internal, melainkan untuk kebutuhan fokus menghadapi Pemilu 2029.

    “Mas Bambang Pacul dibutuhkan fokus skala nasional,” kata Guntur di X @GunRomli (22/8/2025).

    Dikatakan Guntur, Pemilu 2029 akan menjadi pertarungan besar yang menuntut strategi matang.

    Karena itu, pengurus DPP yang sebelumnya merangkap jabatan di tingkat daerah diminta berkonsentrasi penuh di pusat.

    “Pengurus DPP tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Beberapa pengurus yang merangkap Ketua DPD digantikan oleh Plt agar fokus menjalankan amanat partai secara nasional,” jelasnya.

    Ia menambahkan, Bambang Pacul yang dikenal sebagai sosok senior dan berpengalaman dalam pemenangan pemilu, akan memegang peran penting di DPP untuk menyiapkan strategi besar 2029.

    “Mas Pacul adalah kader senior, dikenal sebagai komandan Korea. Pengalaman dan keahliannya sangat dibutuhkan untuk pemenangan Pemilu Legislatif 2029,” Guntur menuturkan.

    Sebagai pengganti, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Jawa Tengah.

    “Keduanya sama-sama kader senior, loyalis partai, loyalis Bu Mega, dan murid Bung Karno,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, mendapat mandat baru dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

  • Terungkap Isi Pembicaraan FX Rudy dan Hasto Usai Bambang Pacul Dicopot

    Terungkap Isi Pembicaraan FX Rudy dan Hasto Usai Bambang Pacul Dicopot

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, menggantikan Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan panggilan Bambang Pacul.

    Meskipun mengaku belum menerima surat tugas dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, namun mantan Wali Kota Solo itu telah dihubungi langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait penunjukkan tugas sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jateng.

    “Kemarin saya dikontak Pak Sekjen saya. Malam itu dikontak Pak Sekjen, ‘Mas ditugasi Ibu (Megawati Soekarnoputri) untuk Plt DPD Jawa Tengah gitu’,” kata Rudy menirukan ucapkan Hasto dalam sambungan telepon, Rabu (20/08/2025) sekira pukul 18.56 WIB.

    Rudy tanpa berpikir panjang langsung menyatakan siap untuk melaksanakan perintah dari Megawati. Dalam tugas baru tersebut, dia berjanji akan melakukan koordinasi dengan jajaran pengurus DPD hingga anak ranting di wilayah Jawa Tengah.

    “Siap Pak Sekjen akan saya jalankan dengan sepenuh hati dan apa yang diharapkan oleh Ibu Ketua Umum, mudah-mudahan saya mampu untuk melaksanakannya bersama-sama dengan pengurus DPC, pengurus PAC dan ranting dan anak ranting,” ujar dia.

    Rudy mengungkapkan setelah mendapatkan tugas sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, rencananya akan langsung melakukan koordinasi dengan Bambang Pacul.

    “Saya pun akan mengkomunikasikan dengan Mas Bambang Wuryanto atau Mas Pacul karena apapun yang ditugaskan ini, kan saya akan tetap menghargai dan menghormati Mas Bambang Wuryanto sebagai Ketua DPP dan Ketua DPD waktu itu. Saya mesti harus melakukan komunikasi dengan beliau,” ucapnya.