Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Wanti-Wanti Puan ke Pemerintah Siapkan Mitigasi Imbas PPN Naik jadi 12%

    Wanti-Wanti Puan ke Pemerintah Siapkan Mitigasi Imbas PPN Naik jadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi imbas dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. 

    Putri dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini turut mengingatkan pemerintah agar kenaikan pajak tersebut seyogyanya digunakan untuk peningkatan pelayanan bagi rakyat.

    Dikatakan Puan, pihaknya memahami bahwa kenaikan PPN menjadi 12% ini memang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. 

    Kendati demikian, dia menekankan bahwa pemerintah tentunya harus memperhatikan dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut.

    “Kita harus cermat dalam memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena masih ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memperburuk keadaan bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis di Jakarta, pada Kamis (19/12/2024).

    Cucu dari proklamator Indonesia ini menuturkan kenaikan PPN menjadi 12% ini memang sejalan dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Hanya saja, Puan meminta pemerintah tetap mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar yang menyampaikan pandangannya terkait potensi yang bisa ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri.

    “Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi,” terang Politikus PDIP tersebut.

    Sebagai informasi, berdasarkan simulasi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun dengan adanya kenaikan PPN tersebut.

    Sementara, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp101.880 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun. Kemudian, kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp153.871 per bulan. 

    Meski ada insentif dari pemerintah untuk masyarakat kelompok rentan, kata Puan, dirinya tetap meminta pemerintah untyk menyiapkan solusi jangka panjang.

    “Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” pungkasnya.

  • Baliho Sentil Megawati Bertebaran, PDIP Siaga 1 Jelang Kongres

    Baliho Sentil Megawati Bertebaran, PDIP Siaga 1 Jelang Kongres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai jelang pelaksanaan Kongres V partai yang akan digelar pada 2025 mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy merespons sejumlah baliho yang bertebaran dan mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang diperpanjang sejak Juni lalu.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (19/12) malam.

    PDIP menduga ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengacak-acak ketua umum dan partainya. Dia menyebut saat ini kader marah dengan gerakan yang muncul di luar partai.

    Ronny mengingatkan PDIP merupakan partai yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Begitu pula dengan struktur kepengurusan baru yang diperpanjang dan telah disahkan lewat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024.

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” jelasnya.

    Ronny menjelaskan perpanjangan masa kepengurusan dan kepimpinan Megawati hingga 2025 juga telah sesuai Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Menurut dia, perpanjangan masa kepengurusan menjadi hak prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan lewat Kongres Partai dan Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.

    (thr/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • 4 Spanduk Gambar Megawati Bertuliskan Kalimat Negatif Muncul di Tol BORR, PDI-P: Itu Ilegal Megapolitan

    4 Spanduk Gambar Megawati Bertuliskan Kalimat Negatif Muncul di Tol BORR, PDI-P: Itu Ilegal Megapolitan

    Spanduk Gambar Megawati Bertuliskan Kalimat Negatif Muncul di Tol BORR, PDI-P: Itu Ilegal
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sebuah spanduk bergambar Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    dengan kalimat bernada negatif muncul di dinding pinggir Tol Bogor Outing Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024).
    Spanduk berwarna dasar hitam berukuran sekitar 3×3 meter itu bertuliskan ‘Megawati Ketum Ilegal’. Tampak wajah Megawati menunjukkan raut muka sedih di spanduk tersebut. 
    Selain itu, terdapat sejumlah kalimat negatif lain yang menyinggung legalitas kepemimpinan Megawati sebagai ketua umum PDI-P.
    Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata membenarkan adanya spanduk tersebut. Dadang menyebut, spanduk itu dipasang oleh orang tidak bertanggung jawab.
    “Sepertinya dipasang malam-malam, lalu menghilang. Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal sepertinya,” ungkap Dadang saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Begitu mengetahui spanduk tersebut, kata Dadang, pihaknya langsung melakukan pencopotan.
    “Kami, DPC PDI-P Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” ucap.
    Dadang menegaskan, seluruh pengurus dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor tetap solid dan tidak terpengaruh oleh provokasi yang bertujuan memecah belah partai.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Konsisten, Baru Pecat Jokowi Usai Lengser

    Megawati Konsisten, Baru Pecat Jokowi Usai Lengser

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri konsisten dan menunjukkan penghormatan kepada Joko Widodo (Jokowi) karena baru memecatnya usai lengser dari kursi presiden.

    Ganjar menyebut PDIP sebagai salah satu parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2019 lalu pernah berkomitmen terus mendukung pemerintahan presiden ke-7 RI itu hingga selesai.

    “Semua sudah dihitung. Bu Mega itu orang yang sangat konsisten, maka beliau pernah statement, ‘Kami akan mendukung sampai selesai’. Itulah kenapa setelah sampai selesai dulu (pemerintahan Jokowi), baru kemudian dilakukan tindakan,” kata Ganjar ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis (19/12).

    “Itu penghormatan beliau (Megawati), konsistensi beliau atas dukungan 100 persen pada pemerintahan Jokowi. Kalau mecatnya di tengah jalan masih berkuasa, mungkin interpretasi orang lain dan mungkin orang juga akan menunjukkan, “Ah, enggak konsisten.” Bu Mega tunjukkan konsistensi itu. Itulah penghormatan pada beliau,” sambungnya.

    Menurut Ganjar, langkah PDIP ini bisa jadi pelajaran bagi seluruh kader agar mengikuti aturan dan pimpinan partai, kecuali ingin bernasib serupa seperti Jokowi.

    “(Jokowi) jelas tidak ikut aturan toh,” kata mantan gubernur Jawa Tengah itu.

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akhirnya resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai sejak hubungan keduanya merenggang jelang Pilpres 2024.

    Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengumumkan surat resmi pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, Senin (16/12).

    Pemecatan itu tertuang dalam tiga surat keputusan (SK) yang berbeda. Masing-masing SK Nomor 1649 untuk Jokowi, SK Nomor 1650 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651 untuk Bobby. Tiga surat itu diteken Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.

    Komar menyebut Jokowi dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi MK dengan mencalonkan putranya Gibran Rakabuming maju di Pilpres 2024 menjadi wakil Prabowo Subianto.

    (kum/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penjelasan Ganjar Pranowo soal Pemecatan Jokowi dari PDI-P… Yogyakarta 19 Desember 2024

    Penjelasan Ganjar Pranowo soal Pemecatan Jokowi dari PDI-P… Yogyakarta 19 Desember 2024

    Penjelasan Ganjar Pranowo soal Pemecatan Jokowi dari PDI-P…
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P
    Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
    Ganjar Pranowo
    angkat bicara terkait pemecatan
    Joko Widodo
    (Jokowi) dari keanggotaan partai.
    Menurut Ganjar, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang.
    “Sudah selesai dan semua sudah berjalan,” ungkap Ganjar saat ditemui usai menghadiri rapat terbuka peringatan Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/12/2024).
    Keputusan pemecatan Joko Widodo dari partai imbuhnya, sudah melalui perhitungan yang matang. Termasuk keputusan itu dikeluarkan usai Joko Widodo tidak menjabat sebagai Presiden.
    “Semua sudah dihitung, Ibu Mega itu orang yang sangat konsisten, maka beliau pernah ber-statement ‘Kami akan mendukung sampai selesai’. Itulah kenapa sampai selesai dulu, baru kemudian dilakukan tindakan,” ucapnya.
    Diungkapkan Ganjar, keputusan
    pemecatan Jokowi
    setelah tidak menjabat merupakan wujud konsistensi dari Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    memberikan dukungan sampai selesai. Selain itu juga bentuk penghormatan kapada pemerintahan Jokowi.
    “Itu penghormatan beliau (Megawati Soekarnoputri), konsistensi beliau, atas dukungan 100 persen pada pemerintahan Jokowi,” tuturnya.


    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), saat ditemui di kediamannya Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jateng, pada Selasa (17/12/2024).
    Dikatakan Ganjar, publik kemungkinan akan mempunyai interpretasi lain apabila keputusan pemecatan Joko Widodo dilakukan saat masih menjabat. Bahkan mungkin juga akan melontarkan jika PDI-P tidak konsisten.
    “Mungkin kalau
    mecatnya
    di tengah jalan masih berkuasa, mungkin interpretasi orang lain dan mungkin orang juga akan ah enggak konsisten. Bu Mega tunjukan konsistensi itu,” paparnya.
    Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengumumkan pemecatan puluhan kadernya dari keanggotaan partai pada Senin (16/12/2024).
    Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sebanyak 27 kader PDI-P dipecat, termasuk Joko Widodo (Jokowi), putra dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.
    Surat pemecatan tersebut ditandatangani Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada 14 Desember 2024 sebelum diumumkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    Dalam surat itu, dijelaskan soal kenapa PDIP pecat Jokowi. Disebutkan, bahwa Jokowi dipecat karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak tatanan demokrasi.
    Selain itu, Komarudin mengatakan, sikap, tindakan, dan perbuatan Jokowi juga melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai 2019.
    Sementara Gibran Rakabuming Raka dipecat karena melanggar etik partai karena maju calon wakil presiden 2024 dari partai lain.
    Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Gibran maju berpasangan dengan Prabowo Subianto dan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
    Adapun Bobby Nasution dipecat lantaran maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) dari partai lain. Bobby maju di Pilkada Sumut 2024 diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diskusi Bareng Gita Wirjawan, Ilmuwan Bagus Muljadi Sepakat Jadikan Indonesia Pusat Riset Global

    Diskusi Bareng Gita Wirjawan, Ilmuwan Bagus Muljadi Sepakat Jadikan Indonesia Pusat Riset Global

    TRIBUNJAKARTA.COM – Diskusi berkualitas mempertemukan dua tokoh penting yakni Asisten Profesor di Nottingham University, Bagus Muljadi dengan mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Gita Wirjawan.

    Keduanya saling berbagi visi dan pemikiran mereka tentang masa depan Indonesia dalam konteks riset dan inovasi global.

    Diskusi yang dilakukan keduanya menyoroti potensi besar Indonesia menjadi pusat penelitian terkemuka di dunia.

    Hal ini perlu dilakukan dengan fokus pada kualitas riset, penguatan soft power, serta pencapaian ambisi nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara super power di tahun 2045.

    Dalam diskusi tersebut, Bagus Muljadi menekankan pentingnya bagi Indonesia melihat ke luar dan memperkuat posisinya di panggung internasional.

    Menurutnya, Indonesia sudah saatnya keluar dari perspektif yang terlalu berfokus pada urusan domestik.

    “Kita harus mampu menjadi negara yang terlihat, dengan pengaruh yang kuat di berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, dan riset,” kata Bagus Muljadi dikutip dari tayangan Youtube Gita Wirjawan, Rabu (18/12/2024). 

    Indonesia perlu menumbuhkan duta riset yang akan memegang peran kunci dalam mengkomunikasikan potensi dan pencapaian Indonesia di dunia internasional.

    KLIK SELENGKAPNYA: Megawati Soekarnoputri Cium Kabar Adanya Upaya Pihak Tertentu Kacaukan Kongres PDIP 2025. Rocky Gerung Lihat Para Munafikun Tunggu PDIP Melemah.

    Muljadi menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya dan potensi manusia yang luar biasa, namun masih membutuhkan platform yang tepat untuk menghubungkan hasil riset Indonesia dengan dunia global.

    “Kita perlu narator yang dapat menceritakan kisah Indonesia, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri,” ujar dia. 

    “Ini akan membawa Indonesia ke dalam percakapan global dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kapasitas riset yang kuat,” tambahnya.

    Sementara itu, Gita Wirjawan menyarankan pendekatan yang lebih strategis dalam mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara super power pada tahun 2045.

    Menurut Gita Wirjawan, Indonesia harus memiliki fokus yang jelas pada pemecahan masalah global yang relevan, seperti teknologi digital, energi terbarukan, dan transportasi berkelanjutan.

    “Indonesia harus berorientasi pada masalah yang harus kita pecahkan. Riset seharusnya didorong oleh kebutuhan mendesak dalam masyarakat global, seperti pengembangan teknologi transportasi listrik atau energi terbarukan,” kata dia.

    Ia percaya bahwa dengan fokus pada bidang-bidang yang memiliki urgensi global, Indonesia akan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tantangan tersebut.

    “Pemerintah harus tahu di mana harus meletakkan insentif dan prioritas untuk mendorong masyarakat dan universitas untuk berinvestasi dalam riset yang membawa solusi nyata bagi tantangan dunia,” tambahnya.

    Hal lain yang menjadi sorotan adalah peran perempuan dalam bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM).

    Bagus Muljadi dan Gita Wirjawan sepakat bahwa kesetaraan gender sangat penting untuk kemajuan riset di Indonesia.

    Bagus Muljadi, Asisten Profesor di Nottingham University, dan Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan Indonesia (Istimewa)

    “Tidak ada perbedaan dalam hal intelektualitas antara laki-laki dan perempuan. Data menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam bidang STEM, namun seringkali mereka tidak diberi kesempatan yang sama,” kata Muljadi.

    Wirjawan menambahkan bahwa saat ini sudah banyak perempuan Indonesia yang berhasil di kancah global, seperti Dr. Carina Joe dan peneliti perempuan di Harvard, MIT, dan universitas-universitas ternama lainnya.

    “Kita perlu lebih banyak role model perempuan dalam riset. Banyak perempuan Indonesia yang sudah sukses di luar negeri, tetapi kita membutuhkan lebih banyak peran mereka di dalam negeri untuk menginspirasi generasi muda,” jelas Wirjawan.

    Terakhir yang menjadi fokus besar keduanya yakni mewujudkan Indonesia sebagai pusat riset global.

    Untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat riset global, diperlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia akademik, hingga sektor swasta.

    Riset harus fokus pada kebutuhan masyarakat dan dunia secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan isu-isu global yang mendesak.

    “Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam bidang-bidang tertentu. Jika kita dapat bersatu dan bekerja sama untuk memecahkan masalah besar, saya yakin Indonesia akan mampu bersaing di tingkat global,” ujar Muljadi, mengakhiri diskusi.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sikap PDI Perjuangan Tergantung Perlakuan Prabowo terhadap Jokowi

    Sikap PDI Perjuangan Tergantung Perlakuan Prabowo terhadap Jokowi

    Jember (beritajatim.com) – Perlakuan Presiden Prabowo Subianto terhadap Joko Widodo akan menentukan sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan mendatang. PDI Perjuangan sudah menganggap Jokowi seteru.

    “Pengumuman resmi pemecatan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby dari keanggotaan PDI Perjuangan pada 16 Desember 2024, jadi penegasan bahwa Jokowi dan keluarga adalah musuh bersama rakyat yang setia menjaga marwah konstitusi dan demokrasi,” kata Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (18/12/2024).

    Pengumuman pemecatan itu merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. “Ini makin mempertegas diametral relasi Megawati dan Jokowi. Nafsu perpanjangan kekuasaan dan pelanggengan dinasti politik Jokowi dianggap telah menabrak konstitusi dan melukai kepercayaan rakyat serta acuhkan etika berdemokrasi,” kata Iqbal.

    “Pengumuman pemecatan Jokowi dan dinasti politiknya itu mengingatkan Prabowo untuk menjaga komitmen terhadap penegakan konstitusi dan prinsip demokrasi,” kata Iqbal.

    Maka, lanjut Iqbal, sikap PDI Perjuangan untuk beroposisi atau berkoalisi dengan rezim Prabowo akan sangat ditentukan oleh ada tidaknya residu pengaruh Jokowi dalam pemerintahan saat ini. “Bila Prabowo masih memberi ruang lebar atau permisif pada cawe-cawe Jokowi, bisa jadi PDI Perjuangam akan terus menyalakan suluh perjuangan mengkritisi laju rezim Prabowo,” katanya.

    PDI Perjuangan semakin berkepentingan dengan hilangnya pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo karena tak ingin ada reaksi balasan usai pemecatan. Seberapa besar pengaruh Jokowi masih belum bisa ditakar, sehingga aksi balasan pun juga belum diterka bentuknya.

    Maka tahun pertama pemerintahan Prabowo akan sangat menentukan. Jika dalam satu tahun pertama anasir dan residu pengaruh Jokowi dalam pemerintahan terus memudar dan bahkan sirna, sangat mungkin PDI Perjuangan akan bersama pemerintah. “Nyalakan api pergerakan, menyatukan diri gemakan kemajuan bersama rezim Prabowo,” kata Iqbal.

    “Bila rezim Prabowo menghendaki parlemen tanpa oposisi, pilihannya hanya satu yakni: sterilkan organ pemerintahan dari pengaruh toksik Jokowi,” kata Iqbal. Ini akan membuat PDI Perjuangan lebih nyaman.

    Ada opsi lain, yakni Prabowo akan memainkan strategi dramaturgi dengan tetap mengakomodasi kepentingan dan pengaruh Jokowi. Jika demikian, maka PDI Perjuangan akan dibiarkan kritis di parlemen. “:Namun sebatas asal ada jubah checks and balances sebagai kosmetik demokrasi, tapi bukan substansi demokrasi yang otentik,” kata Iqbal.

    Apalagi, lanjut Iqbal, kritisisme PDI Perjuangan kemungkinan akan selektif. “PDI Perjuangan bakal tampil sangat kritis terhadap kinerja menteri atau pejabat yang ditengarai bagian dari Jokowi. Sementara terhadap kabinet ‘orangnya Prabowo’, PDI Perjuangan akan ‘main halus’ dalam menjalankan fungsi pengawasan di parlemen,” kata Iqbal.

    Dinamika unik seperti ini tidak lepas dari sejarah relasi Megawati dan Prabowo selama bertahun-tahun. “Kendati terjadi pasang surut harmoni, sejatinya tidak saling menegasikan secara personal. Hanya soal waktu keduanya harmonis kembali,” kata Iqbal.

    Megawati bwerjasa menyelamatkan Prabowo dari status ‘stateless atau warga tidak bernegara’ setelah berhenti dari TNI. Saat itu, Prabowo mengasingkan diri ke Yordania dan terkesan telantar di negeri orang.

    “Seandainya sejarah stateless-nya Prabowo itu terus berlanjut, mungkin karir Prabowo sebagai Jenderal dan politisi akan berbeda. Bahkan pada 2009, Megawati mendapuk Prabowo maju jadi calon wakil presiden,” kata Iqbal. [wir]

  • Prabowo Tidak Akan Usik Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan

    Prabowo Tidak Akan Usik Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan

    Jember (beritajatim.com) – Prabowo Subianto diperkirakan tidak akan mengusik Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDI Perjuangan pada 2025. Sejatinya relasi Prabowo dan Megawati baik-baik saja.

    Demikian pendapat Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (18/12/2024).

    “Bahkan di acara HUT Golkar pada 12 Desember 2024, Prabowo terbuka menegaskan bahwa dirinya mengimitasi gagasan kebangsaan Bung Karno dan merasa nyaman ada Puan Maharani,” kata Iqbal.

    Prabowo juga menyatakan penghargaan bila PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk mengawasi pemerintah dan menjadi penyeimbang. “Pesan komunikasi politik itu bermakna kuat, bahwa Prabowo tidak akan cawe-cawe mengusik kepemimpinan kembali Megawati dalam Kongres PDIP mendatang,” kata Iqbal.

    Padahal sejumlah kalangan memperkirakan Kongres PDI Perjuangan mendatang bakal berlangsung sengit dengan munculnya persaingan antarfaksi internal. “Pesan politik Prabowo itu bakal jadi modal buat PDI Perjuangan untuk tetap takzim mendaulat Megawati sebagai Ketua Umum,” kata Iqbal.

    Prabowo punya kepentingan untuk tidak mengganggu Megawati jika dilihat dari hasil pilkada. PDI Perjuangan mengklaim telah memenangi pilkada di 14 provinsi (38 persen) dan 247 kabupaten dan kota (48 persen). “Ini modal politik pemerintahan daerah yang kuat untuk bersinergi atau jadi energi posisi tawar politik transaksi dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Iqbal.

    Prabowo memahami hal ini. “Besarnya jumlah kemenangan pilkada 2024 yang diklaim PDIP itu berpotensi dikonsolidasi sebagai gerakan perlawanan kepala daerah yang masif atau malah akomodatif, terutama terkait kepentingan eksploitasi sumber daya ekonomi ekstraktif dari kepentingan pusat,” kata Iqbal.

    Sikap ini tentu saja tergantung pada kejelasan relasi PDI Perjuangan dan rezim Prabowo. “Bila tegas beroposisi, sangat mungkin kepala daerah terutama yang kader PDIP akan dikonsolidasikan untuk menjaga kedaulatan otonomi daerahnya atas kepentingan ekonomi ekstaktif pusat,” kata Iqbal.

    “Bila PDIP ke depan menyatakan ‘tidak akan mengganggu; kabinet Prabowo kendati berada di luar pemerintahan, mungkin konsolidasinya akan akomodatif dan permisif pada kepentingan eksploitasi pusat atas sumber daya ekonomi daerah,” kata Iqbal. [wir]

  • KPK Cecar Yasonna Laoly sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham

    KPK Cecar Yasonna Laoly sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai saksi kasus buron Harun Masiku, Rabu (18/12/2024). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Yasonna turun ke lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.50 WIB. Awalnya, dia tiba di Gedung KPK pagi ini sekitar pukul 09.50 WIB. 

    Yasonna mengatakan bahwa tim penyidik KPK mendalami keterangannya dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP dan Menkumham periode 2019-2024. 

    Berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP, Yasonna memberikan keterangan kepada KPK soal permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) tentang putusan MA No.57 P/HUM/2019. Putusan itu terkait dengan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3/2019 dan No.4/2019. 

    “Kami minta fatwa, saya tandatangani permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke Mahkamah Agung,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). 

    Yasonna menjelaskan, PDIP saat itu meminta fatwa usai perkara uji materi yang diajukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekjen Hasto Kristiyanto. Dia mengatakan adanya tafsir berbeda antara partai dan MA ketika putusan uji materi dimaksud.

    “Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut ya sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” lanjut Menkumham pada dua periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo itu. 

    Kemudian, berkaitan dengan kapasitasnya sebagai mantan Menkumham, Yasonna mengaku ditanyai soal perlintasan Harun Masiku dari luar negeri dan masuk kembali ke dalam negeri.

    “Saya menyerahkan tentang perlintasa Harun Masiku. Itu saja. Penyidik sangat profesional, menanyakan sesuai posisi saya sebagai ketua DPP. Kemudian posisi saya sebagai Mentri Hukum dan HAM tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja,” ujarnya. 

    Masih Buru Harun Masiku

    Untuk diketahui, KPK masih terus mengejar dan mencari keberadaan Harun sejak 2020. Harun menjadi satu dari lima buron KPK yang saat ini masih dalam pencarian seperti Kirana Kotama, Paulus Tannos, Emylia Said dan Herwansyah.

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan MK). Namun, hampir lima tahun berselang, Harun belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • Projo Siap Bentuk Partai untuk Kendaraan Politik Jokowi usai Dipecat PDIP

    Projo Siap Bentuk Partai untuk Kendaraan Politik Jokowi usai Dipecat PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo menyatakan siap untuk membentuk sebuah partai politik usai sosok dukungannya itu dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko mengatakan bahwa organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 itu.

    “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko dilansir dari Antara, Rabu (18/12/2024).

    Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

    Namun demikian, Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut. Karenanya, dia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo.

    “Belum [belum ada pembicaraan dengan Jokowi], nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan,” kata Handoko.

    DPP PDI Perjuangan resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

    Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka.

    Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan, dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut

    Dia melanjutkan PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres partai yang akan datang.

    “Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” kata Komarudin.

    Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.