Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • PDIP Surabaya Tegaskan Kesetiaan ke Megawati dan Tolak Intervensi Jelang Kongres 2025

    PDIP Surabaya Tegaskan Kesetiaan ke Megawati dan Tolak Intervensi Jelang Kongres 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Keluarga besar PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya mencetuskan lima sikap tegas yang menegaskan kesetiaan dan solidaritas di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sikap ini sekaligus sebagai penolakan terhadap upaya intervensi dan pecah belah yang diduga dilakukan pihak tertentu menjelang Kongres ke-VI PDIP pada 2025.

    Pernyataan sikap ini dideklarasikan oleh “banteng-banteng” Surabaya dalam sebuah video yang kini beredar luas di media sosial dan grup-grup percakapan seperti WhatsApp. Dalam video tersebut, Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono bersama para pengurus tingkat kecamatan serta Satgas Cakra Buana PDIP menegaskan kebulatan tekad kader PDIP di Surabaya.

    Adi Sutarwijono menyampaikan lima poin penting yang menjadi sikap resmi keluarga besar PDIP Surabaya.

    Pertama, setia dan solid mendukung Megawati. Adi menegaskan bahwa PDIP Surabaya selalu setia dan kompak mendukung kepemimpinan Megawati Soekarnoputri serta menjalankan seluruh amanat yang diberikan Ketua Umum.

    Kedua, dukungan untuk Megawati di Kongres 2025. PDIP Surabaya mendukung penuh Megawati untuk kembali terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres ke-VI PDIP yang akan digelar pada 2025.

    “Suara arus bawah menghendaki Ibu Megawati Soekarnoputri kembali memimpin partai,” ujar Adi.

    Ketiga, menolak upaya adu domba dan intervensi. Adi juga menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk upaya adu domba dan politik pecah belah yang mencoba mencampuri pelaksanaan Kongres PDIP.

    Keempat, mendukung pemecatan tiga tokoh. Seluruh simpatisan dan kader PDIP Surabaya mendukung keputusan DPP PDIP yang memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Mohammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan partai.

    “Keputusan ini menjaga prinsip konstitusi, demokrasi, dan AD/ART partai,” tegas Adi.

    Kelima, konsisten bergerak di tengah rakyat. Adi menekankan bahwa PDIP Surabaya akan terus aktif membantu masyarakat, bukan hanya menjelang Pemilu, sesuai arahan Megawati Soekarnoputri.

    “Kami menjaga konsistensi pergerakan sebagai partai wong cilik,” imbuhnya.

    Pada akhir pernyataan, keluarga besar PDIP Surabaya turut mendoakan Megawati agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin PDIP. “Semoga Allah SWT meridhoi dan menjaga persatuan PDI Perjuangan,” tutup Adi. [beq]

  • 7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    loading…

    Presiden Jokowi berjalan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sebuah acara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Jasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dalam karier politik Jokowi dan keluarganya dapat diketahui dalam artikel berikut ini. Dukungan PDIP itu mengantarkan Jokowi jadi Wali Kota Solo hingga Presiden ke-7 RI.

    Hubungan PDIP dan Jokowi serta keluarga menjadi sorotan publik setelah partai yang dibesut Megawati Soekarnoputri itu resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai pada Senin, 16 Desember 2024. Tidak hanya Jokowi, anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) RI dan Bobby Nasution yang menjadi Gubernur Sumatera Utara Terpilih juga terkena sanksi yang sama.

    SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024. Jokowi dipecat PDIP karena dianggap dinilai menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi, sementara Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka lantaran dinilai melanggar kode etik partai.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” ujar Komarudin dalam dalam keterangan melalui video, Senin (16/12/2024).

    Pemecatan Jokowi dan keluarganya cukup menyita perhatian publik. Sebab, PDIP menjadi kendaraan Utama Jokowi dan keluarga Ketika terjun ke dunia politik. Dari mulai Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2005 hingga berhasil menjabat Presiden ke-7 RI.

    6 Dukungan PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga

    1. Mengusung Jokowi Jadi Wali Kota Solo

    Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi diusung oleh PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.

    Saat itu Jokowi dikenal dengan pendekatan blusukan yang turun ke masyarakat dan mendengar keluhan mereka secara langsung.

    2. Kembali Usung Jadi Wali Kota Solo

    PDIP Kembali mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010. Jokowi yang berpasangan dengan kader tulen PDIP, FX Hadi Rudyatmo berhadapan dengan politikus Partai Demokrat Eddy Wirabhumi yang berpasangan dengan Supradi Kertamenawi.

    Sebagai incumbent, Jokowi lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat. Tak heran Jokowi kembali terpilih sebagai Wali Kota Surakarta dengan meraih suara 90,09%. Jokowi hanya kalah di satu dari 932 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Solo.

    3. Mengusung Jadi Gubernur DKI Jakarta

    Pada 2012, Jokowi yang namanya tengah naik daun diminta Jusuf Kalla (JK) untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu.

    Hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, unggul dari Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara. Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012–2017.

    4. Mengusung jadi Calon Presiden

    Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.

    Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hingga pada 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2014.

  • 9 Ketika Spanduk "Serang" Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP… Megapolitan

    9 Ketika Spanduk "Serang" Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP… Megapolitan

    Ketika Spanduk “Serang” Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah spanduk berukuran sekitar 3×3 meter dengan latar belakang hitam muncul di dinding pinggir Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), pada Rabu (18/12/2024).
    Spanduk tersebut menampilkan gambar Ketua Umum PDI-Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang disertai tulisan ‘Megawati Ketum Ilegal’.
    Dalam gambar tersebut, wajah Megawati tampak menunjukkan raut muka sedih.
    Selain itu, spanduk tersebut menyampaikan tuduhan bahwa Megawati melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 70 Ayat 1, yang menyatakan bahwa kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai.
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menegaskan bahwa pihaknya tetap solid mendukung kepemimpinan Megawati dan tidak akan terpengaruh oleh provokasi semacam ini.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI Perjuangan. PDIP Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” ungkap Dadang saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Dadang juga menyatakan bahwa spanduk tersebut dipasang secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
    “Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal,” kata Dadang.
    Ia menambahkan bahwa spanduk tersebut segera dicopot oleh DPC PDIP Bogor, dan menduga bahwa pemasangannya dilakukan pada malam hari.
    Pihaknya pun telah melaporkan pemasangan spanduk ilegal ini ke aparat keamanan.
    “Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena semua kader saya instruksikan supaya mengawasi wilayahnya. Saya sarankan jangan coba-coba lagi berani pasang itu (spanduk) di Kota Bogor,” kata Dadang.
    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga satu dalam menghadapi upaya pihak luar yang berusaha mengacak-acak internal partai.
    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menjelaskan bahwa instruksi itu disampaikan setelah pengurus partai mengendus adanya serangan menjelang
    kongres 2025
    .
    “Diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Dalam bahasa Ibu Megawati, mengaut-autkan, kira-kira seperti itu,” ujar Deddy dalam konferensi pers pada Kamis (19/12/2024).
    Deddy juga mengungkapkan bahwa isu-isu yang menyudutkan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati muncul melalui pemasangan spanduk di sejumlah titik di Jakarta.
    “Kami melihat bahwa bertebaran spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan
    buzzer-buzzer
    dan informasi-informasi sesat tentang PDI Perjuangan,” kata Deddy.
    Ketika ditanya lebih lanjut, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menambahkan bahwa kondisi ini menciptakan situasi siaga satu di internal partai untuk merespons upaya yang dianggap mengancam PDI Perjuangan.
    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” katanya.
    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Ahmad Bakit Ihsan, menilai bahwa kemunculan spanduk ilegal yang menyerang Megawati bisa jadi simbol kekecewaan dari sejumlah pihak setelah partai memecat kader-kader yang dianggap tidak loyal.
    “Banyak makna yang bisa ditangkap di balik pemasangan spanduk bernada gugatan terhadap Megawati. Satu, adanya kekecewaan terhadap pemecatan kader-kader PDIP yang dianggap tidak loyal,” kata Ahmad saat dihubungi
    Kompas.com
    pada Jumat (20/12/2024).
    Ahmad juga melihat bahwa Megawati sebagai tokoh sentral PDIP menjadi target manuver pihak-pihak tertentu, terutama menjelang kongres yang akan datang.
    “PDIP di tingkat pusat di bawah kendali Megawati masih mengambil jarak dengan pemerintah, sehingga beragam gerakan dilakukan oleh yang berkepentingan untuk menggoyang Megawati,” imbuhnya.
    Dia mengatakan, keberadaan PDIP sebagai partai yang menguasai lembaga eksekutif dan legislatif selama dua periode terakhir, masih dinilai sebagai tantangan bahkan ancaman oleh partai lain.
    Ahmad menilai, ada pihak-pihak yang ingin mengucilkan atau mengkanalisasi PDI-P dari konstelasi politik Indonesia. Dan, upaya ini dinilai cukup berhasil setelah melihat hasil Pemilu.
    “PDIP yang berhasil menguasai eksekutif dan legislatif selama dua periode merupakan tantangan bagi partai lainnya, sehingga perlu “dikanalisasi” dan berhasil. PDIP periode sekarang hanya menang di legislatif dan itu pun dibuat sendirian,” kata Ahmad.
    Ia menganggap spanduk tersebut sebagai bagian dari kompetisi politik antar elite yang berusaha meraih kekuasaan di luar mekanisme prosedural.
    “Ya, ini bagian dari dinamika kompetisi politik antar elite yang berusaha meraih kekuasaan melampaui mekanisme prosedural,” tutup Ahmad.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

    Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perseteruan PDIP dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo memasuki babak baru usai pemecatan yang bersangkutan sebagai kader pada Senin (16/12).

    PDIP mengumumkan surat pemecatan Jokowi bersama anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Ketiganya dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

    Jokowi disebut, justru mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Kini, PDIP mengaku mengendus upaya Jokowi cawe-cawe terhadap partai lewat pergantian Sekjen yang dijabat Hasto Kristiyanto. Kabar itu disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus saat ditanya awak media dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12) malam.

    “Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah [Cawe-cawe Jokowi],” kata dia.

    Deddy tak mengungkap lebih detail ihwal kabar tersebut. Namun, dia mengaku telah mendengarnya dan itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir jelang pelaksanaan kongres partai pada 2025 mendatang.

    Sementara, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy menginstruksikan kepada semua kader mulai bersiaga terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai jelang pelaksanaan Kongres V.

    Ronny merespons sejumlah baliho yang bertebaran dan mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang diperpanjang sejak Juni lalu. Dia menyebut ada upaya dari sejumlah pihak saat ini untuk mengacak-acak ketua umum dan partainya.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny.

    (thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (13/12/2024). Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cocok gabung Gerindra menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait optimisme publik terhadap Prabowo-Gibran untuk menjalankan program prioritasnya, Zulkifli hasan yang mengumumkan susunan pengurus PAN, Efendi Simbolon yang mengajak Megawati dan Jokowi berdamai, hingga survei LPI terkait kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    2. Mayoritas Publik Optimistis Prabowo-Gibran Bakal Sukses Wujudkan Program Prioritas
    Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik optimistis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memujudkan visi misi dan program prioritas, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan hilirisasi. Dengan komposisi kabinet saat ini, publik menilai Prabowo-Gibran bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan program-program prioritasnya.

    Sebanyak 63,1% responden menilai cukup yakin dan 16,5% menilai sangat yakin bahwa Prabowo-Gibran mampu meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Sementara publik yang tidak yakin Prabowo-Gibran mampu mewujudkan programnya sebanyak 2,2% dan kurang yakin sebanyak 13,5%. Sisanya menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.

    3. Zulhas Umumkan Pengurus PAN, Menteri Sakti Wahyu jadi Waketum
    Selain berita publik yang menilai Jokowi cocok masuk Gerindra, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan jajaran pengurus PAN yang menjadi menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Zulhas menyebut ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Selain Zulhas yang menjabat menteri koordinator bidang pangan, delapan pengurus PAN yang berada di jajaran kabinet Prabowo-Gibran adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    4. Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi
    Mantan politisi PDIP Effendi MS Simbolon menyampaikan pesan Natal agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa berdamai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan ini disampaikan Effendi Simbolon saat menggelar Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Effendi Simbolon menilai hingga saat ini masih banyak yang mencintai sosok Jokowi. Menurutnya, jasa Jokowi bagi partai maupun bangsa ini begitu besar.

    Dalam kesempatan tersebut Effendi Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dinilai cocok gabung Gerindra.

  • Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan  maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

    Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

    Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik. 

    Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

    Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

    Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini.  (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

    Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

    Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

    “Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

    Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

    Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

    Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

    Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

    “Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

    Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

    Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

    Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

    Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

    PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

    Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

    Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

    Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

    Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

    Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

    Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

    “Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

    Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

    Anies Dukung Pramono

    Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

    Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

    Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

    Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

    Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Hasil Rekapitulasi KPU

    Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

    Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

    KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

    Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

    Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

     

  • [POPULER JABODETABEK] Spanduk "Megawati Ketum Ilegal" Muncul di Tol BORR | Masalah Akses Jalan, Warga Cinere Divonis Bayar Rp 40 Miliar ke Pengembang Perumahan Megapolitan 21 Desember 2024

    [POPULER JABODETABEK] Spanduk "Megawati Ketum Ilegal" Muncul di Tol BORR | Masalah Akses Jalan, Warga Cinere Divonis Bayar Rp 40 Miliar ke Pengembang Perumahan Megapolitan 21 Desember 2024

    [POPULER JABODETABEK] Spanduk “Megawati Ketum Ilegal” Muncul di Tol BORR | Masalah Akses Jalan, Warga Cinere Divonis Bayar Rp 40 Miliar ke Pengembang Perumahan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berita populer Jabodetabek sepanjang Jumat (20/12/2024) didominasi seputar persoalan keberadaan spanduk “Megawati Ketum Ilegal”.
    Berita mengenai kemunculan spanduk “Megawati Ketum Ilegal” di dinding samping Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) menjadi berita terpopuler di kanal Megapolitan.
    Berikutnya, artikel tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bogor yang menyatakan spanduk itu dibuat orang pengecut untuk adu domba banyak dibaca pembaca.
    Sementara itu, berita tentang
    warga Cinere
    divonis membayar Rp 40 miliar ke pengembang karena masalah akses jalan turut menarik perhatian banyak pembaca.
    Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek yang disebutkan di atas:
    Sebuah spanduk bertuliskan “Megawati Ketum Ilegal” menggemparkan publik setelah ditemukan terpasang di dinding samping Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024).
    Pesan provokatif tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bogor.
    Ketua DPC PDI-P Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata berujar, partainya tetap solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Ia juga memastikan bahwa upaya provokasi seperti ini tidak akan menggoyahkan kekompakan partai.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI Perjuangan. PDI-P Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” ujar Dadang kepada
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Spanduk tersebut juga menuduh Megawati melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan Undang-Undang Partai Politik.
    Menyikapi hal ini, Dadang memastikan bahwa spanduk tersebut langsung dicopot oleh pihaknya setelah ditemukan.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Dadang mengecam keras keberadaan spanduk itu dengan menilai sebagai upaya provokasi yang sengaja dilakukan untuk memecah belah internal partai menjelang Kongres PDI-P 2025.
    Dadang menduga bahwa pemasangan spanduk itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari agar luput dari perhatian.
    Ia memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
    “Pemasangan secara ilegal, bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal, sepertinya,” ujar Dadang.
    Sikap tegas ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam menghadapi tindakan-tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu persatuan partai.
    “Kami DPC PDI-P Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” kata Dadang.
    Baca selengkapnya
    di sini
    Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, menghadapi vonis dari Pengadilan Tinggi Bandung yang mewajibkan mereka membayar sekitar Rp 40 miliar kepada pengembang perumahan berinisial M.
    Putusan ini menjadi puncak dari konflik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.
    Heru, salah satu tergugat, mengungkapkan bahwa polemik ini bermula dari rencana pengembang untuk membangun perumahan bernama CGR.
    Lokasi proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru, dengan sekitar 20 persen lahan proyek masuk dalam wilayah RW mereka, sementara sisanya terletak di Kelurahan Pangkalan Jati.
    “Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru.
    Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Usulkan Pengampunan Koruptor, Mahfud MD Ungkap Risikonya: Apalagi Kalau Diam-diam – Halaman all

    Prabowo Usulkan Pengampunan Koruptor, Mahfud MD Ungkap Risikonya: Apalagi Kalau Diam-diam – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam 2019 – 2024 Mahfud MD menanggapi wacana pengampunan koruptor yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Mahasiswa Indonesia di Gedung Al Azhar Convention Center pada Kamis  (18/12/2024).

    Mahfud memandang pernyataan Prabowo tersebut merupakan ekspresi dari niat baik Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi.

    Hal tersebut, lanjut dia, mengingat menurutnya masalah korupsi semakin lama, semakin membesar dan kasus-kasus yang ada tidak bisa ditangani dengan tuntas.

    Oleh sebab itu menurutnya, pernyataan Prabowo harus dihargai. 

    Namun menurut Mahfud MD usulan tersebut berisiko bila dijalankan.

    Ia juga mempertanyakan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di antaranya asas akuntabilitas dan asas transparansi terkait usulan tersebut.

    Hal itu disampaikannya saat ditemui di kantor MMD Initiative Jakarta Pusat pada Jumat (20/12/2024).

    “Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, apalagi dengan diam-diam. Lalu asas pemerintahnya yang dua saja, menyangkut akuntabilitas, pertanggungjawabnya bagaimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa, dan apa jumlahnya benar?” ujar Mahfud MD.

    “Lalu asas transparansi juga bagaimana? Belum lagi bertentangan dengan Undang-Undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan. Tetapi transparansi dan akuntabilitasnya nggak bisa dijamin. Dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan,” lanjut dia.

    Selain itu, Mahfud juga berbicara dua alternatif untuk membereskan masalah korupsi berdasarkan pengalaman negara-negara lain yang pernah diusulkannya pada medio 2003.

    Alternatif pertama, kata dia, melalui lustration atau lustrasi.

    “Satu, alternatif lustrasi seperti yang dilakukan oleh Latvia dan beberapa negara. Semua pejabat copot aja dulu dengan undang-undang. Diasumsikan pejabat yang eselon 2, 3 dan mantan menteri copot, nggak boleh berpolitik, nggak boleh di pemerintahan misalnya selama 5 tahun. Beres,” ujar Mahfud.

    “Itu alternatif pertama, itu namanya pemotongan generasi. Itu banyak di berbagai negara. Itu saya gagas ketika saya sebentar menjadi menteri kehakiman. Di akhir pemerintahan Gus Dur menjelang pembentukan kabinet Megawati ya,” sambungnya.

    Alternatif kedua, adalah kebijakan pengampunan (pardon).

    Kebijakan tersebut, lanjut dia, pernah digunakan di Afrika.

    “Tapi kalau enggak, tiru Afrika. Pardon. Lustration versus pardon. Pemaafan. Sudah lah diputihkan tapi sesudah itu bekerjalah dengan baik,” ungkapnya.

    Akan tetapi usulan terhadap dua alternatif tersebut, lanjut dia, saat ia masih di dalam pemerintahan kala itu mendapat penolakan.

    Lustrasi, ujar Mahfud, mendapat penolakan dari para pejabat pembuat undang-undang.

    Sedangkan, usulan pengampunan mendapat penolakan dari kelompok gerakan reformasi.

    “Nah kita di Indonesia pada waktu itu nggak berani. Kalau mau lakukan lustrasi, siapa yang mau lustrasi? Yang harus membuat undang-undang lustrasi itu semua orang yang harus dipecat pada waktu itu. Nggak jalan kan,” ungkap Mahfud.

    “Atau pemaafan juga takut kepada gerakan reformasi saat itu. Kenapa kok mau memaafkan, wong kita reformasi itu untuk menindak para koruptor? Sehingga lalu seperti sekarang ini berjalan sampai belasan tahun,” lanjutnya.

    Pernyataan Presiden Prabowo

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung masalah korupsi dan koruptor saat bertemu dengan Mahasiswa Indonesia di Gedung Al Azhar Convention Center pada Kamis (18/12/2024).

    Di depan para mahasiswa Indonesia Prabowo mengatakan sekarang ini memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” kata dia.

    Namun ia mengingatkan kepada para koruptor untuk segera mengembalikan uang rakyat yang dicuri. 

    Menurutnya apabila uang rakyat dikembalikan, ada kemungkinan pemerintah akan memaafkan.

    “Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” ujarnya.

    Kepala Negara juga mengatakan akan memberikan kesempatan kepada koruptor untuk mengembalikan uang korupsi. 

    Bahkan menurut dia, koruptor bisa mengembalikan uang korupsi secara diam-diam.

    “Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan, mengembalikan lho ya, tapi kembalikan,” pungkas dia.

  • 9 Ketika Spanduk "Serang" Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP… Megapolitan

    DPC PDIP Kota Bogor Gerak Cepat Copot Spanduk Provokatif Berkait Megawati di Tol BORR Megapolitan 20 Desember 2024

    DPC PDIP Kota Bogor Gerak Cepat Copot Spanduk Provokatif Berkait Megawati di Tol BORR
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Spanduk provokatif bertuliskan “
    Megawati
    Ketum Ilegal” yang terpasang di pinggir Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024), langsung ditindak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kota Bogor.
    Ketua DPC
    PDI-P
    Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, memastikan spanduk tersebut langsung dicopot segera setelah diketahui keberadaannya.
    “Kami, DPC PDI-P Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” ujar Dadang saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Spanduk berukuran sekitar 3×3 meter itu memuat gambar Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dengan ekspresi wajah sedih dan simbol banteng bertuliskan “Banteng Nangis, Takut Virus.”
    Spanduk tersebut juga menuding Megawati melanggar AD/ART partai dan Undang-Undang Partai Politik.
    Dadang menduga spanduk tersebut dipasang oleh pihak tidak bertanggung jawab yang bertujuan memprovokasi dan memecah belah partai menjelang Kongres 2025.
    “Sepertinya dipasang malam-malam, lalu menghilang. Pemasangan secara ilegal, bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal,” tegas Dadang.
    Dadang menegaskan seluruh pengurus dan kader PDI-P Kota Bogor tetap solid meskipun ada upaya provokasi tersebut.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI-Perjuangan.
    PDI-Perjuangan Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” kata Dadang.
    Dengan dicopotnya spanduk tersebut, Dadang berharap kejadian serupa tidak terulang dan situasi politik di internal partai tetap kondusif menjelang agenda penting partai.
    “Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena semua kader saya instruksikan supaya mengawasi wilayahnya. Saya sarankan jangan coba-coba lagi berani pasang itu (spanduk) di Kota Bogor,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sampaikan Pesan Natal, Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi

    Sampaikan Pesan Natal, Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan politisi PDIP Effendi MS Simbolon menyampaikan pesan Natal agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa berdamai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan ini disampaikan Effendi Simbolon saat menggelar Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis (19/12/2024) malam.

    “Saya sedih, sejahat apa sih Pak Jokowi pada PDIP. Saya sedih, saya prihatin, saya pesan pada Bu Megawati bahwa semua ada waktunya. Kita semua tidak boleh terlalu menghakimi orang,” tandas Effendi Simbolon yang juga ketua paguyuban Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI).

    Effendi Simbolon menilai hingga saat ini masih banyak yang mencintai sosok Jokowi. Menurutnya, jasa Jokowi bagi partai maupun bangsa ini begitu besar.

    Dalam kesempatan tersebut Effendi Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

    “Kita harus optimistis, Prabowo sebagai presiden bisa membawa Indonesia keluar dari persoalan resesi yang juga dirasakan oleh negara lain. Presiden Prabowo jadilah nakhoda yang handal untuk melaju membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik,” tutup Effendi Simbolon.