Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Ganjar Pranowo, menyebut kehadiran ketua umum partai banteng di Istana Negara hari ini untuk menjaga kepentingan bangsa dan menenangkan publik.
Adapun Megawati hadir dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan publik terkait situasi terkini.
Ganjar mengatakan, di tengah peliknya situasi seperti saat ini, pimpinan partai politik memang harus berkumpul.
“Kalau untuk kepentingan bangsa, apalagi dalam situasi seperti ini, maka seluruh pimpinan parpol memang harus bertemu bicara untuk mencari solusi agar masyarakat tenang, semua bisa saling mengendalikan diri,” kata Ganjar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/8/2025).
Ganjar menyebut evaluasi insentif pejabat penting dilakukan di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang kurang baik.
Ia juga mendorong semua pihak agar peka terhadap penderitaan yang sedang dihadapi masyarakat.
Dalam hal ini, menurutnya, semua fraksi partai politik di DPR RI setuju.
Lebih jauh, Ganjar memandang evaluasi insentif pejabat tidak hanya diberlakukan untuk anggota DPR RI.
“Tapi perlu juga diberlakukan untuk eksekutif. Yang pantas dan patut pasti rakyat juga dukung,” ujar Ganjar.
Sebelumnya, Presiden RI Ke-5, Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua Umum PDI-P, mendampingi Prabowo menyampaikan keterangan ke publik terkait situasi beberapa hari terakhir.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengaku menerima laporan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang membuat publik marah telah dinonaktifkan dari parlemen.
Selain itu, Prabowo juga menyebut kebijakan tunjangan anggota dewan yang memicu kemarahan publik juga telah dicabut.
Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menjaga persatuan bangsa.Ia meminta aspirasi disampaikan dengan baik.
“Tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat,” kata Prabowo.
Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat. Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Megawati Soekarnoputri
-

Prabowo dan delapan parpol sampaikan sikap bersama soal demonstrasi
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik di DPR RI menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.
Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.
Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Presiden Prabowo juga menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat yang murni dari masyarakat sesuai konstitusi dan aturan internasional.
Namun, ia menegaskan bahwa tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga upaya makar tidak dapat ditoleransi.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa para pimpinan parpol telah sepakat mengambil langkah internal berupa pencabutan keanggotaan DPR terhadap anggota yang dianggap menyampaikan pernyataan keliru terkait situasi.
Selain itu, pimpinan DPR juga menyetujui pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Presiden juga meminta DPR segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil agar aspirasi dapat tersampaikan secara damai.
Di akhir pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia.
“Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” katanya Presiden.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Prabowo: Kebijakan tunjangan anggota DPR akan dicabut
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI berencana mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.
Prabowo menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari respons atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Negara menambahkan ketua umum partai politik juga telah mengambil sikap tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan ke publik.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujarnya.
Presiden Prabowo menekankan bahwa para anggota DPR harus selalu peka terhadap kepentingan rakyat.
“Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.
Dalam pernyataan pers tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, yakni. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara
Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, untuk membahas perkembangan situasi di Tanah Air.
“Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Kepala Negara menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Prabowo juga menegaskan aparat yang melakukan kesalahan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sedang menjalani pemeriksaan secara terbuka untuk proses Sidang Etik.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.
Selain itu, Presiden mengatakan para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.
Pimpinan DPR, lanjutnya, juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/08/29/68b1383ccbf76.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional
Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani merespons ihwal polemik tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp5 juta per bulan yang di antaranya memicu demo besar-besaran pada 28-29 Agustus 2025.
Hal itu disampaikan Puan, Sabtu (30/8/2025), usai mengunjungi rumah keluarga almarhum Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi saat demo berujung ricuh, Kamis (28/8/2025).
Menurut Puan, tunjangan rumah bagi anggota legislatif itu hanya akan berlaku sampai Oktober.
“Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober [2025],” kata anak Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri itu di Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025).
Di samping itu, Ketua DPR dua periode tersebut menegaskan pihaknya akan meminta kepada kepolisian dan setiap jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi yang menimpa Affan.
“Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai,” ucapnya.
Puan juga menegaskan agar insiden serupa tidak terulang lagi ke depannya. Dia turut meminta agar masyarakat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
“Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia,” ujarnya.
Adapun tunjangan rumah itu sebenarnya telah ditetapkan pada tahun lalu ketika pemerintah memutuskan bahwa anggota legislatif tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, melainkan diganti ke tunjangan.
Pada pekan lalu, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyampaikan, satuan harga untuk menjadi acuan penetapan tunjangan perumahan DPR berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Politisi Partai Golkar itu menyebut, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta sehingga harus memiliki tempat tinggal di Jakarta dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.
“Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Sementara itu, lanjutnya, pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misbakhun menegaskan bahwa satuan harga itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
“Kita ini cuma menerima. Sehingga apa, ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma menerima saja,” terangnya.
-

PKS Sepakat Tunjangan Rumah Anggota DPR Ditiadakan
Bisnis.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan sikap atas demo masyarakat beberapa hari ini yang salah satunya dipicu oleh tunjangan rumah Rp50 juta yang didapatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sekjen PKS Muhammad Kholid melalui cuitan di platform X menyatakan bahwa salah satu sikap partainya mengenai demo besar-besaran adalah untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR.
“Tiadakan tunjangan rumah dinas Anggota DPR RI,” demikian dikutip dari cuitan platform X @PKSejahtera, Sabtu (30/8/2025).
Sebagaimana diketahui, tunjangan rumah DPR Rp50 juta menjadi polemik beberapa waktu belakangan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Tunjangan itu sebenarnya telah ditetapkan sejak tahun lalu sebagai ganti dari ditiadakannya fasilitas rumah dinas bagi anggota dewan.
Tidak hanya soal tunjangan, PKS juga menyatakan dua poin sikap lainnya yaitu pengesahan RUU Perampasan Aset dengan segera, serta imbauan ke aparat untuk lebih persuasif dan humanis.
“Aparat diharapkan mengedepankan persuasif dan humanis dalam menjaga ketertiban di masyarakat,” demikian dikutip dari cuitan tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga sudah buka suara mengenai demo yang salah satunya menuntut agar tunjangan rumah DPR ditiadakan.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut tunjangan itu hanya akan diberikan sampai dengan Oktober 2025.
“Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober,” kata anak Megawati Soekarnoputri itu.
-

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka
Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu.
Imbasnya, kursi Wamenaker yang sebelumnya diisi Noel, panggilan akrab Immanuel, masih kosong hingga saat ini. Meski demikian, pucuk Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin oleh Yassierli.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
“Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Bahlil menekankan bahwa Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi serta mekanisme yang berlaku.
Dia menyebut reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.
“Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu.
Presiden Prabowo memastikan posisi kursi wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih tidak perlu disikapi dengan spekulasi.
Dia menyatakan perombakan kabinet hanya akan terjadi apabila telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Jika nantinya perombakan kabinet benar-benar dilakukan, dia mengatakan masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahui langsung dari pengumuman Presiden.
“Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas dia.
Evaluasi Kinerja Menteri
Peneliti Lembaga Constra Revan Fauzano menilai pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggal Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja personel di pemerintahannya.
“Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.
Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya. Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.
“Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan memengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya dilansir dari Antara.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.
Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.
“Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.
Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.
Ketika itu Noel membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun Noel kemudian membubarkan GP Mania dan berbalik mendukung Prabowo. Buah Noel berbalik badan dan masuk ke Partai Gerindra kemudian mengantarnya menempati posisi Wamenaker.
“Kemesraan antara Prabowo dan Megawati juga berpotensi terusik bila amnesti diberikan kepada Noel. Pemecatan jabatan Wamenaker, pencopotan sebagai kader Gerindra dan penolakan amnesti juga akan memperlihatkan komitmen Prabowo atas pemberantasan korupsi. Hal ini akan tetap menjaga tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun Gerindra,” tutur Revan.
Mengenai siapa sosok yang diprediksi akan mengisi kursi Wamenaker, Ravan menilai kursi tersebut akan diberikan kepada partai lain yang memutuskan berkoalisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
“Analisa kami menduga bahwa nantinya diisi bukan dari Gerindra. Karena, kursi Wamenaker bukan kursi yang strategis untuk diisi oleh loyalis Prabowo dari Gerindra, mengingat Prabowo sedikit royal untuk memberikan jabatan,” ujarnya.
-

Dasco Kini Jubir tak Resmi Prabowo, Prabowo Batuk Saja Dia Sudah Paham
GELORA.CO – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki peran baru yang strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, Dasco kerap tampil sebagai juru bicara tak resmi presiden dalam merespons isu-isu publik yang sensitif dan krusial.
“Jawaban solutif seperti itu yang membuat Dasco tak hanya dikenal publik, tapi juga sepertinya jadi kepercayaan Prabowo untuk meredam keresahan masyarakat,” ujar Hendri, Selasa (26/8/2025).
Hendri menilai, kedekatan Dasco dengan Prabowo sejak era 1990-an membuatnya sangat memahami pola pikir sang presiden.
Loyalitas tegak lurus itu menjadikan Dasco sebagai figur yang mampu menerjemahkan visi Prabowo menjadi kebijakan publik yang pro-rakyat.
“Dia memahami betul, bahkan Prabowo batuk saja dia mungkin sudah paham,” kata Hendri berseloroh.
Salah satu contoh peran Dasco terlihat dalam penjelasannya soal tunjangan rumah anggota DPR yang sempat menuai kritik.
Dasco menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta per bulan hanya berlaku selama satu tahun, sebagai pembayaran awal kontrak sewa rumah selama masa jabatan lima tahun.
Penjelasan itu dinilai sebagai bentuk transparansi dan respons cepat terhadap keresahan publik.
Lebih jauh, Hendri menyebut bahwa Dasco kerap hadir sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif, terutama karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra.
Kombinasi ini membuat koordinasi dengan Presiden Prabowo berjalan lebih cepat dan efektif.
“Pak Prabowo ini ada gap yang lumayan dengan menteri-menterinya. Nah, kelihatannya yang bisa menerjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis yang di sekitarnya, seperti Dasco,” jelas Hendri.
Di ranah politik, Dasco juga dinilai sebagai figur yang diterima oleh berbagai pihak karena tidak memiliki pretensi pribadi.
Hal ini tercermin dari pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pasca-amnesti Hasto Kristiyanto.
Menurut Hendri, unggahan foto Dasco menyampaikan pesan rekonsiliasi dari Prabowo kepada PDI Perjuangan.
“Dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman. Dia nggak punya pretensi apa-apa. Jadi, Bu Mega melihatnya sebagai messenger dari Pak Prabowo, bukan pemain politik yang punya agenda sendiri,” pungkasnya.
-

Gerak cepat FX Rudy pimpin DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.
Gerak cepat FX Rudy pimpin DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:10 WIBElshinta.com – Usai resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo langsung bergerak cepat melakukan penataan internal partai. Sehari setelah bertemu dengan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, ketua sebelumnya, Rudy mengagendakan konsolidasi bersama jajaran pengurus.
“Hari ini, Selasa (26/8/2025), bersama seluruh DPC se-Jawa Tengah kami dipanggil Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) ke DPP. Ketua, sekretaris, dan bendahara semua DPC akan hadir bersama pengurus DPD,” ujar Rudyatmo saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan, sesuai Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan tertanggal 15 Agustus 2025 yang menunjuknya sebagai Plt Ketua DPD, konsolidasi internal menjadi prioritas utama.
“Makanya setelah diberi tugas, saya langsung mengagendakan bertemu dengan Mas Pacul, kemudian dilanjutkan rapat di DPD,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Selasa (26/8).
Rudyatmo juga menyiapkan langkah lanjutan berupa roadshow ke 35 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Jadwal sudah disusun agar dirinya bersama pengurus DPD bisa bertemu langsung dengan seluruh jajaran DPC.
“Instruksi Ketum jelas, semua kader harus Turba (turun ke bawah). Saat bertemu DPC, tidak hanya KSB (ketua, sekretaris, bendahara), tetapi juga seluruh pengurus. Kalau memungkinkan, sekaligus dengan PAC,” jelasnya.
Menurut Rudy, pertemuan langsung dengan pengurus DPC penting untuk menjaga soliditas dan memastikan komunikasi tetap lancar. Selain menyampaikang regulasi terbaru terkait Konferda, Konfercab, dan Musancab partai, ia menilai momentum tersebut dapat memperkuat koordinasi antara DPD dan DPC.
Sumber : Radio Elshinta
/data/photo/2025/08/31/68b40b1f6f45b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)