Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Nama Bung Karno Direhabilitasi, Megawati: Terima Kasih Presiden Prabowo

    Nama Bung Karno Direhabilitasi, Megawati: Terima Kasih Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat MPR terkait pemulihan nama Presiden pertama Soekarno atau Bung Karno. Pemulihan nama baik ayah Megawati ini setelah MPR resmi mencabut Ketetapan (Tap) MPRS No.XXXIII/MPRS/1967.

    Tap MPRS tersebut menyatakan Presiden Soekarno membuat keputusan yang menguntungkan gerakan G-30 S dan melindungi para tokoh PKI.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai presiden pertama,” ujar Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati mengatakan, keluarga Bung Karno cukup sabar menantikan pencabutan Tap MPRS 33 tersebut. Dia mengakui pihaknya berjuang selama 57 tahun, dari 1967 hingga 2024 untuk pencabutan Tap MPRS tersebut. Dengan pencabutan tersebut, tuduhan terhadap Bung Karno sebagai pengkhianat tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR periode 2019-2024. Kita ketahui MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Megawati.

    Megawati menjelaskan alasan dirinya menyinggung tuduhan pengkhianat terhadap Bung Karno oleh penguasa pada awal pidato HUT ke-52 PDIP. Dia berharap, kejadian serupa tidak terjadi lagi, menuduh orang tanpa bukti dan orang lama mendapatkan keadilan.

    “Lama ya, untung keluarga itu sabar. Jangan kejadian gini lagi, tetapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi,” pungkas Megawati terkait pemulihan nama Bung Karno.

  • Ini Rekayasa dari Mana Pelajarannya?

    Ini Rekayasa dari Mana Pelajarannya?

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung kekalahan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Foto/Tangkapan layar YouTube PDI Perjuangan

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung kekalahan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Megawati mengaku kaget atas kekalahan pasangan yang diusung PDIP tersebut.

    Megawati awalnya mengungkap hendak merayakan HUT ke-52 PDIP dengan acara besar. Namun, pilihan itu berubah ketika Ganjar-Mahfud justru kalah dengan perolehan suara yang mengagetkan.

    “Tadinya kan saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar-Pak Mahfud bakalan menang. Ih, kok bisa kalah ya? Udah gitu, dih, kok nomor tiga lagi, gile saya bilang,” kata Megawati dalam sambutannya di HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Presiden ke-5 RI itu lantas mengaku heran dengan perolehan suara Ganjar dan Mahfud tersebut. Dia bertanya-tanya bagaiman rekayasa itu bisa dijalankan. “Ini rekayasa dari mana ini pelajarannya? Saya kepingin juga belajar begituaan, gile deh,” kata Mega.

    Megawati lantas menyinggung soal sikap perasaan kekuasaan dan kebesaran diri dari pihak-pihak tertentu. “Itu namanya orang sudah mabuk, apa namanya kalau di psikologi? Ojo kuyu, lho Mas Butet, saya kan seniwati juga, jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania, nah,” tutur ibunda dari Ketua DPR Puan Maharani ini.

    (zik)

  • Megawati Singgung Politisasi Hukum: Kalau Salah Ya Salah

    Megawati Singgung Politisasi Hukum: Kalau Salah Ya Salah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membuka pidatonya di Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP dengan menyinggung soal politisasi hukum.

    Pada acara yang diselenggarakan di Sekola Partai itu, Jumat (10/1/2025), Megawati menyinggung bahwa PDIP telah bersabar selama 57 tahun sejak ditetapkannya TAP MPRS No.33/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara atas Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno.

    Pada akhirnya, pimpinan MPR 2019-2024 pada tahun lalu telah resmi mencabut TAP MPRS itu. Dengan demikian, lanjut Megawati, MPR juga menegaskan bahwa tuduhan terhadap keterlibatan Bung Karno pada pemberontakan G 30 S 1965 tidak terbukti dan batal demi hukum.

    Megawati menyampaikan bahwa tidak ada proses hukum yang dilakukan untuk membuktikan tuduhan tersebut sampai dengan wafatnya Bung Karno pada 21 Juni 1970.

    “Lama ya. Untung keluarga tuh sabar. Jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi,” ujarnya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Megawati juga menyampaikan terima kasih atas nama pribadi, keluarga besar Bung Karno dan keluarga besar PDIP kepada MPR 2019-2024.

    Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI resmi mencabut TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno.

    Pencabutan TAP MPRS itu dilakukan dalam perhelatan silaturahmi kebangsaan bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan keluarganya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

    “Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 1 / MPR Tahun 2003 tentang peninjauan terhadap Menteri dan Status Hukum ketetapan MPRS dan MPR Tahun 19-6-2022 telah menyatakan TAP MPRS Nomor 33 / MPRS Tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi,” ujar Ketua MPR saat itu, Bambang Soesatyo.

  • Saya Cuma Bilang Tuh Orang Pengecut

    Saya Cuma Bilang Tuh Orang Pengecut

    loading…

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku lebih memilih berdiam diri belakangan ini. Foto/YouTube PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku lebih memilih berdiam diri belakangan ini. Sikap itu dikedepankan daripada memilih untuk bersikap marah-marah.

    “Timbang aku marah-marah enggak jelas, lebih baik saya ngomong jelas, atau ya meneng wae, diem aja,” kata Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

    Bahkan Megawati mengaku enggan menanggapi pihak-pihak yang berbicara berkaitan dengan dirinya. Presiden kelima Indonesia itu lebih memilih untuk bersikap acuh.

    “Lo ngomongin gue gini bodo amat, saya cuman bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok,” ungkap Megawati.

    Dalam kesempatan itu, Megawati lantas menyinggung bahwa Pancasila dikagumi oleh negara-negara di luar. Sebaliknya, di Indonesia, Pancasila justru hanya menjadi hapalan namun tidak diikuti perbuatan.

    “Saya sering ikut disuruh konferensi kan, saya sendiri jadi pusing, wah Pancasila di dunia luar itu laris banget, lha di sini orang aja hafalan mulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak,” pungkasnya.

    (rca)

  • Megawati Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo Respons Pemulihan Nama Baik Bung Karno

    Megawati Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo Respons Pemulihan Nama Baik Bung Karno

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto di acara HUT ke-52 PDIP yang berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025). 

    Alasan Megawati memberi ucapan terima kasih lantaran Prabowo merespons surat pimpinan MPR RI terkait pemulihan nama baik Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno. 

    Dalam pidatonya, Megawati awalnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Rakyat Indonesia karena telah meluruskan sejarah Bung Karno setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. TAP MPRS tersebut dengan tuduhan pengkhianatan Sukarno.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama,” kata Megawati di acara HUT ke-52 PDIP yang berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025). 

    Megawati menyinggung bahwa PDIP telah bersabar selama 57 tahun sejak ditetapkannya TAP MPRS No.33/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara atas Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno.

    Pada akhirnya, pimpinan MPR 2019-2024 pada tahun lalu telah resmi mencabut TAP MPRS itu. Dengan demikian, lanjut Megawati, MPR juga menegaskan bahwa tuduhan terhadap keterlibatan Bung Karno pada pemberontakan G 30 S/PKI tidak terbukti dan batal demi hukum.

    Megawati menyampaikan bahwa tidak ada proses hukum yang dilakukan untuk membuktikan tuduhan tersebut sampai dengan wafatnya Bung Karno pada 21 Juni 1970.

    “Lama ya. Untung keluarga tuh sabar. Jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi,” imbuhnya. 

    Seperti diketahui, MPR RI resmi mencabut TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno.

    Pencabutan TAP MPRS itu dilakukan dalam perhelatan silaturahmi kebangsaan bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan keluarganya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

    “Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 1 / MPR Tahun 2003 tentang peninjauan terhadap Menteri dan Status Hukum ketetapan MPRS dan MPR Tahun 19-6-2022 telah menyatakan TAP MPRS Nomor 33 / MPRS Tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi,” ujar Ketua MPR saat itu, Bambang Soesatyo.

  • Masih Mau Nambah, Tapi Saya Enggak Bayar Lho!

    Masih Mau Nambah, Tapi Saya Enggak Bayar Lho!

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Foto/YouTube PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut dirinya ‘kecipratan’ dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Hal itu sebab dirinya banyak disematkan oleh gelar kehormatan.

    “Saya ini sampaii ditanyai, nanti dibilang sombong. Lho sampai saya kecipratan kan dari bapak saya (Soekarno), Profesor aja saya tiga, kaget dewe kok dapet Profesor. Saya belajarnya di mana? Eh, nanti dipikirnya saya jual beli lagi,” kata Megawati dalam momen HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) siang.

    Tak sampai di situ, ia juga menyampaikan sejauh ini dirinya telah memiliki 11 gelar Doktor Kehormatan. Bahkan, jumlah itu menurutnya akan segera kembali bertambah.

    “Udah gitu, heh, honoris causanya ini mau nambah lagi. Sekarang udah 11 (doktor honoris causa). Masih mau ditambah berapa lagi ya, yang tahu pak Basarah (Ahmad Basarah), mana dia?,” kata Megawati.

    “Ada empat lagi, bu,” jawab Basarah yang hadir dalam acara itu.

    Presiden kelima Indonesia itu lantas menegaskan dirinya tidak pernah melakukan transaksi jual-beli terkait gelar-gelarnya. Sebab menurutnya, gelar-gelar kini banyak diperdagangkan.

    “Tuhkan (menambah 4 lagi), saya tapi enggak bayar lho, karena banyak sekarang yang beli ya, hehe, sorry, gituloh,” pungkasnya.

    (shf)

  • Nunggu Keadilannya Lama, Setengah Abad Lebih

    Nunggu Keadilannya Lama, Setengah Abad Lebih

    loading…

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Foto/YouTube PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Di awal pidatonya, Mega menyinggung keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencabut Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

    Mega menyebut HUT ke-52 PDIP terasa spesial. Hal itu sebab pada akhirnya MPR resmi mencabut TAP MPR tersebut. Megawati menyebut Pencabutan TAP MPR itu menandakan bahwa Soekarno tidak terbukti berkhianat dan mendukung pemberontakan G30S/PKI.

    “Hari ulang tahun PDI-Perjuangan ke-52 ini sungguh istimewa, sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun sejak 1967 sampai tahun 2024 akhirnya atas kehendal Allah, sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan,” kata Megawati.

    “Pimpinan MPR RI menegaskan bahwa tuduhan bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak terbukti dan batal demi hukum,” sambung Megawati.

    Megawati menilai bapak Proklamator Indonesia itu tidak pernah terbukti terlibat dalam pemberontakan dalam proses hukum apa pun. Megawati juga menyebut bahwa tuduhan itu tak pernah dicabut hingga pada akhirnya Soekarno wafat pada 21 Juni 1970.

    “Lama ya? (TAP MPR akhirnya dicabut), untung keluarga itu sabar,” tutur dia.

    Presiden kelima Indonesia itu pun meminta agar kejadian serupa tak lagi terulang. Meski demikian, Megawati menegaskan apabila seorang salah maka harus tetap salah.

    “Jangan kejadian gini lagi, tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan keluarga besar PDI-Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan MPR RI periode 2019-2024,” tuturnya.

    Megawati mengatakan, Bung Karno tahan banting. “Ketika saya pergi ke Setneg untuk menanyakan Bapak saya ini sebetulnya diapakan toh?” tuturnya.

    “Presiden waktu itu di Istana Bogor, saya nanya lho statusnya apa, enggak ada yang berani jawab, kami keluarga saat itu tidak tahu status Bung Karno opo. Nah makanya saya bilang, jangan lho orang Indonesia ingin berkuasa melakukan hal-hal itu lagi, nunggu keadilannya aja lama sekali, setengah abad, eh lebih,” pungkasnya.

    (rca)

  • Potret Puan dan Prananda Duduk Sejajar dengan Megawati di HUT ke 52 PDIP

    Potret Puan dan Prananda Duduk Sejajar dengan Megawati di HUT ke 52 PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menyelenggarakan perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke 72 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari, Jumat (10/1/2025).

    Ada pemandangan menarik saat Megawati masuk ke ruangan tempat perayaan berlangsung. Dia tampak digandeng oleh putrinya, Puan Maharani. Di belakangnya ada sosok putra Megawati, Prananda Prabowo. 

    Puan dan Prananda adalah dua anak kandung Megawati. Prananda Prabowo adalah anak Megawati dari pernikahannya dengan perwira Angkatan Udara, Surindro Supjarso. Surindro diketahui gugur saat bertugas di Papua. 

    Sementara itu, Puan Maharani adalah putri dari pernikahan Megawati dengan Taufiq Kiemas. Baik Prananda dan Puan keduanya aktif dalam kegiatan politik. Puan adalah Ketua DPR 2019-2024 dan 2024-2019. Sedangkan Prananda lebih aktif di Dewan Pengurus Pusat atau DPP PDIP. 

    Adapun dalam perayaan HUT ke 52 PDIP, Prananda dan Puan tampak duduk mengapit Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Prananda dan Puan juga kompak mengenakan pakaian serba hitam.

    Megawati sendiri tampil dengan busana merah bercorak hitam. Sementara itu, Puan dan Prananda menggunakan kemeja hitam dalam acara tersebut. 

    Sebagai informasi, dalam perhelatan ini Megawati akan memberikan pidato yang nantinya didengarkan oleh seluruh kader PDIP dan simpatisan partai, satgas partai, anak ranting, ranting, PAC, DPC dan DPD seluruh Indonesia, termasuk seluruh anggota legislatif, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Adapun, tampak berbagai tokoh hadir dalam acara tersebut, seperti Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Pramono Anung yang baru saja ditetapkan sebagai Gubernur Jakarta Terpilih. 

    Melalui keterangan tertulis, Sekretaris Jenderal Partai, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa tema HUT ke-52 PDIP ini adalah ‘Satyam Eva Jayate’ dengan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’.

    Dia pun mengakui bahwa perayaan HUT PDIP tahun ini dibayangi oleh berbagai dinamika. Berdasarkan catatan Bisnis, Hasto sendiri kini pun tengah dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Di sisi lain, peringatan HUT PDIP ini juga sekaligus menjadi konsolidasi menuju Kongres Partai yang akan digelar tahun ini. Agendanya yakni untuk mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP masa bakti 2025-2030 sesuai dengan Rekomendasi Rakernas V dan merumuskan Sikap Politik Partai serta program dan konstitusi Partai. 

    “Karena itulah peringatan HUT menyatu dengan persiapan Kongres Partai,” pungkas Hasto.

  • TAP MPRS Soal Soekarno Dicabut, Megawati Menangis

    TAP MPRS Soal Soekarno Dicabut, Megawati Menangis

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menangis saat mengucapkan terima kasih usai TAP MPRS 33/1967 tentang tuduhan terhadap Presiden Soekarno dicabut MPR RI. Foto/YouTube PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menangis saat mengucapkan rasa terima kasih ke rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto usai TAP MPRS 33/1967 tentang tuduhan terhadap Presiden Soekarno dicabut oleh MPR RI.

    Diketahui HUT PDIP ke-52 mengusung tema ‘Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’.

    “Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno,” ucap Megawati dengan suara lirih dan meneteskan air mata saat momen HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) siang.

    “Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindaklanjut pemulihan nama baik dan hak-hak bung Karno sebagai Presiden RI pertama,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Pencabutan TAP MPRS No 33/MPRS/1967 dianggap sebuah momen mengembalikan martabat proklamator, Soekarno. Ini menjadi sebuah langkah awal meluruskan sejarah dan pemulihan keadilan bagi Presiden pertama Indonesia itu.

    “Pencabutan TAP MPRS ini membuka jalan bagi rehabilitasi nama baik Soekarno dan mengembalikan pengakuan atas peran besarnya dalam sejarah bangsa,” ujar Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).

    TAP MPRS yang dikeluarkan pada era Orde Baru itu diketahui mencabut kekuasaan Soekarno karena tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

  • PDIP Rayakan HUT Ke-52, Presiden Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat

    PDIP Rayakan HUT Ke-52, Presiden Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-52.

    “Saya mengucapkan selamat ulang ahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).

    Namun, ketika ditanya mengenai harapannya untuk partai yang pernah membesarkan namanya, Jokowi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.

    Jokowi bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Muhammad Bobby Afif Nasution, diketahui telah dipecat dari PDIP pada 4 Desember 2024. Pemecatan ini juga melibatkan 24 kader lainnya.

    Surat pemecatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Sementara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dijadwalkan menyampaikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Perayaan tahun ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate” dengan subtema “Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam.” Acara ini diikuti secara daring seluruh kader dan simpatisan PDIP di seluruh Indonesia, termasuk anak ranting, ranting, PAC, DPC, dan DPD, serta anggota legislatif dan kepala daerah dari PDIP.

    “Sebagaimana biasanya, kebudayaan juga dihadirkan dalam acara ini dengan penampilan seni, dilanjutkan pidato politik oleh Ibu Ketua Umum, dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng,” jelas Hasto Kristiyanto, Jumat (10/1/2025).

    Hasto menambahkan peringatan HUT ke-52 PDIP menjadi pembuka rangkaian acara yang akan berlangsung hingga Juni 2025. Meski digelar sederhana, acara ini tetap menegaskan komitmen partai terhadap perjuangan rakyat di tengah tantangan perekonomian nasional dan tekanan geopolitik global.