Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

    Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

    Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

    Buka HUT PDIP

    Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 18:40 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto terkait Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Soekarno.

    Megawati mengatakan pencabutan surat tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDIP ini. 

    “Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, HUT PDIP ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah SWT sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Pertama Bung Karno,” kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

    Presiden Kelima RI ini mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar,” kata Megawati, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel. 

    Megawati berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi. Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.

    “Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” kata Megawati.

    Megawati menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan penjelemaan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena itulah juga, ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat indoensia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah bung Karno tersebut,” kata Megawati sambil terisak menangis.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI,” tambah Megawati.

    Megawati berharap kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

    Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.

    Menurut Megawati, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.

    Megawati juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut, agar semua lembaran kelam sejarah bangsa, tidak terulang lagi. Semua  demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang massa.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kok Bisa Orang Kayak Bunglon

    Kok Bisa Orang Kayak Bunglon

    GELORA.CO –  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendapatkan balasan air tuba dari sejumlah pihak. Padahal, selama ini ia telah berlaku baik kepada setiap orang.

    “Apa ibu enggak baik apa? Laa ilaha illallah. Udah gitu, aku selalu kena’e opo? Dibalas dengan tuba,” kata dia saat memberikan pidato politik dalam HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

    Namun, ia akhirnya paham bahwa tak semua orang akan membalas kebaikan dengan hal yang baik pula. Apalagi, ketika orang itu telah mendapatkan tujuannya. Alhasil, orang bisa dengan mudah melupakan jasa pihak yang telah memberikan dukungan.

    “Iya toh? Orang kan biasanya gitu, kalau udah, sudah lali (lupa). Makanya aku suka guya-guyu, deloki wong. Kok bisa orang molak malik lho. Koyok bunglon ngono, Mas (Iya kan? Orang kan biasanya gitu, kalau sudah, lupa. Makanya aku suka senyum-senyum lihat orang. Kok bisa bolak-balik gitu, seperti bunglon),” kata Megawati.

    Karena itu, ia tak segan meminta para kader PDIP untuk keluar apabila tidak lagi menuruti perintah ketua umum. Pasalnya, ketua umum memiliki peran besar untuk melakukan kaderisasi.

    “Makanya hati-hati, siapa yang tidak mau turut denyan ketua umummu, perintahnya, lah orang kamu yang jadiin saya, makanya saya minta keluar wae,” ujar dia. 

    Ia menyebutkan, PDIP telah melakukan pemecatan terhadap 27 kadernya sejak pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilplres) 2024. Beberapa di antaranya adalah Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    Menurut dia, pemecatan itu harus dilakukan untuk membuat partai tetap solid. Sebab, kader lain pasti akan kecewa apabila orang yang tak sejalan tetap dipertahankan.

    “Ya memang harus gitu. Kasihan yang lain sudah kerja keras. Yang ini kayak pergi ke sono, ke sono, ke sono,” kata dia. 

    Ia pun tidak ingin ada lagi kader yang tak sejalan dengan sikap partai. Ia mengaku akan selalu memantau tingkah laku dari para kadernya. 

    “Terus aku suka mikir, aku tuh dipikir wes nenek-nenek toh? Aku kan duwe mata. Iso weruh yo (Terus aku suka mikir, aku tuh dipikir sudah nenek-nenek ya? Aku kan punya mata. Bisa memahami kan),” kata dia.

    “Ini kan udah ada berapa orang dari kita. Aku tuh bilang, aduh maaf deh, aku bilang, udah kamu enggak usah cari nama ke sana. Kan ngerti sopo-sopo wae,” ujar Megawati.

  • Cerita Mengejutkan Megawati soal Sandi Rahasia Naga Hijau dan Naga Merah saat Diperiksa Polisi

    Cerita Mengejutkan Megawati soal Sandi Rahasia Naga Hijau dan Naga Merah saat Diperiksa Polisi

    GELORA.CO – Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menceritakan sandi atau kode dibalik kalimat ‘Naga Hijau’ dan ‘Naga Merah’ saat diperiksa polisi dan membuatnya jengkel. Kejadian itu dialaminya saat belum menjabat Presiden maupun Wakil Presiden..

    Menurutnya julukan itu melekat kepada dirinya sebagai ‘Naga Merah’ dan ‘Naga Hijau’ merupakan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    “Saya sewaktu dipanggil polisi dan ada satu pertanyaan yang membuat saya marah apa? Ibu kenal nggak dengan naga hijau dan naga merah? ucap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    “Aku bingung aku kalau kesal, saya mau tanya dulu bapak-bapak kenal nggak sama naga?” lanjut Megawati.

    Putri Bung Karno itu mengungkapkan sandi rahasia yang diucapkan oleh penyidik saat dirinya diperiksa.

    “Pada mau mesam-mesem (senyum) pasti bapak ngga kenal sama naga apalagi saya, ada hijau ada merah, itu rupanya kata sandi yang merah itu saya yang hijau itu Gus Dur lucu yah,” tambahnya.

    Presiden RI ke-5 itu menilai hal itu merupakan kejadian yang mengejutkan yang ada di Republik Indonesia saat itu.

    “Gile nggak. Thats is out republic,” tutup Megawati.

  • Sebut PDIP Sedang Tak Baik-baik Saja, Pengamat Sarankan Megawati Tiru Posisi SBY di Demokrat

    Sebut PDIP Sedang Tak Baik-baik Saja, Pengamat Sarankan Megawati Tiru Posisi SBY di Demokrat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Usai merayakan HUT ke-52, PDIP akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang.

    Menurut Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, peluang Megawati Soekarnoputri digeser dari jabatan Ketua Umum pada kongres mendatang sangat terbuka.

    Menurutnya, hal itu memang perlu dilakukan karena kondisi objektif Megawati Soekarnoputri yang saat ini sudah sepuh. 

    “Hal ini membuat Megawati sudah tidak lagi cukup lincah untuk memimpin partai sebesar PDIP,” kata Jamiluddin, Jumat (10/11/2025).

    Namun, kata Jamiluddin, karena posisi PDIP saat ini sedang tidak baik-baik saja, maka Megawati sebaiknya tetap diberi posisi strategis dan menentukan. 

    Ia menyarankan Megawati menempati posisi seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat.

    “Posisinya digeser dari Ketua Umum ke Ketua Dewan Pembina atau yang setara dengan itu,” kata Jamiluddin.

    Menurutnya, posisi semacam itu diperlukan agar pergantian Ketua Umum dapat berjalan mulus. 

    Setidaknya, kata dia, bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina dapat menjadi benteng gempuran dari internal dan eksternal.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    Dari internal, faksi-faksi yang ada berpeluang besar menerima ketua umum yang dikehendaki Megawati. 

    “Hal itu berpeluang terjadi karena Megawati selama ini dinilai sebagai pemersatu faksi-faksi yang ada. Semua faksi akan legowo, minimal tidak berani frontal menolak pilihan Megawati,” papar Jamiluddin.

    Sedangkan untuk eksternal, jabatan Ketua Dewan Pembina membuat Megawati tetap dapat menjadi benteng untuk menahan gempuran dari luar terhadap PDIP. 

    “Pihak eksternal, termasuk kader yang sudah dipecat, tentu akan menghadapi tembok bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina.

    Jadi, Megawati masih tetap dibutuhkan sebagai pemersatu partai. Dengan menjadi Ketua Dewan Pembina, Megawati juga dapat mengamankan ketua umum yang dikehendakinya,” tutur Jamiluddin.

    Dengan cara itu, ujarnya, Megawati berhasil mengalihkan tongkat kepemimpinan di PDIP. 

    Ini akan menjadi sejarah bagi Megawati yang sukses dalam suksesi estapet kepemimpinan di partainya.

    Jamiluddin menyebut hal semacam itu sudah dilakukan Partai Demokrat dimana SBY diberi tempat yang strategis, sementara Ketua Umum diserahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Strategi tersebut dapat menahan gempuran dari eksternal dan internal. Regenerasi di Partai Demokrat berjalan mulus dan sekarang soliditas internal sangat terjaga,” kata dia.
     Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • HUT ke-52 PDIP, Kenneth DPRD DKJ Siap Ikut Arahan Megawati untuk Satukan Kata dan Perbuatan

    HUT ke-52 PDIP, Kenneth DPRD DKJ Siap Ikut Arahan Megawati untuk Satukan Kata dan Perbuatan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan lima prinsip negara paripurna yang harus diterapkan untuk masa depan Indonesia.

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Dimana salah satu yang dipesankan Megawati yakni soal keteladanan, dimana pemimpin harus menyatukan kata dan perbuatan.

    Merespons pidato Megawati, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth sepakat dengan pendapat tersebut. 

    Kenneth mengatakan dirinya berkomitmen untuk menjalankan tugasnya di DPRD Jakarta dengan penuh tanggung jawab.

    “Saya sepenuhnya setuju dengan arahan Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri bahwa sebagai pemimpin, kita harus sanggup menyatukan kata dan perbuatan, serta menjadikan etika, moral, dan hati nurani sebagai landasan dalam setiap keputusan yang diambil. 

    Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk selalu mengikuti perintah Ibu Ketua Umum untuk menjalankan tugas saya di DPRD Jakarta dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jakarta,” ujar Kenneth, Jumat (10/1/2025).

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta ini menilai pidato Megawati itu mengingatkan tentang pentingnya lima prinsip negara paripurna yang harus diwujudkan bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    “Saya mendukung penuh pentingnya mengaktualisasikan Pancasila secara progresif, sebagai dasar untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. 

    Pancasila harus benar-benar menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang kita buat untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung,” tuturnya.

    Ia juga mengaku sepakat dengan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan teguh, karena konstitusi telah mengatur dengan jelas sistem pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Tantangan pembangunan yang berkelanjutan juga menjadi fokus yang perlu kita jaga. Saya akan mendukung penuh langkah-langkah strategis yang mengarah pada pembangunan yang berencana, yang tentu saja berpihak pada kepentingan rakyat Jakarta,” tegas pria yang juga menjabat Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Terakhir, sebagai kader PDI Perjuangan, Kenneth meyakini bahwa visi Indonesia Raya yang digagas oleh BPUPKI adalah dasar yang kokoh untuk membangun bangsa ini. 

    Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan ini dengan semangat juang yang tinggi, sebagaimana yang selalu diajarkan Megawati.

    “Dengan keyakinan ini, saya akan terus bekerja keras untuk menjalankan tugas saya sebagai Anggota DPRD Daerah Khusus Jakarta, dan berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita besar PDI Perjuangan untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat. 

    Seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati, kita harus menjadi kader partai yang selalu kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman,” Paparnya.

    5 Prinsip dari Megawati 

    Diketahui, dalam pidatonya, Megawati  menyampaikan lima prinsip negara paripurna yang harus diterapkan untuk masa depan Indonesia. 

    Megawati yakin, prinsip-prinsip ini akan membuka jalan optimisme bagi Indonesia yang ber-Trisakti.

    “Paripurna dalam pemikiran, namun tetap abadi. Konsepsi Negara Paripurna inilah yang harus dijadikan cahaya masa depan,” kata Megawati.

    Dimana kelima prinsip tersebut yakni keteladanan, Pancasila, Undang-Undang 1945, pembangunan berencana dan Indonesia Raya.

    Megawati meyakini, kelima poin ini akan membuka jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dalam ekonomi, dan memiliki kepribadian budaya yang kuat.

    Di akhir pidato, Megawati mengingatkan seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP untuk terus semangat dalam perjuangan. 

    “Hadapi segala tantangan dengan percaya diri. Kita bukan cacing yang mudah diinjak. Kita adalah partai yang kuat, partai banteng yang akan terus abadi melintasi zaman,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai bahwa perayaan HUT Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDIP) ke-52 kali ini memiliki sejumlah perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    Menurutnya, HUT kali ini digelar secara sederhana dan untuk yang kedua kalinya tanpa kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “HUT-nya dilaksanakan sederhana dan tak ada Jokowi. HUT kali ini juga dirayakan saat Hasto tersangka KPK dan sejumlah elitnya diperiksa KPK,” kata Adi kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Adi mengatakan, HUT ke-52 PDIP yang mengangkat tema ‘Satyam Eva Jayate’ dan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’ menandakan bahwa PDIP ingin terus menunjukkan perjuangan politiknya, namun juga momen evaluasi terhadap hasil Pilpres hingga Pilkada 2024.

    “Pastinya PDIP melakukan evaluasi menyeluruh atas perjuangan politik mereka selama ini. Mulai soal Pilpres, Pileg, Pilkada, hingga soal kontribusinya buat rakyat seperti apa,” ujarnya.

    Adi melihat bahwa PDIP ke depan, tentu akan menghadapi tantangan besar di tahun 2025, terutama terkait konsolidasi internal dan regenerasi kepemimpinan.

    “Konsolidasi internal, regenerasi kepemimpinan terutama soal posisi Ketum partai apakah tetap Megawati atau dimandatkan pada figur lain. Termasuk soal apakah PDIP akan jadi oposisi atau bergabung dengan 08 (Prabowo),” jelas Adi.

    Selain itu, Adi menilai bahwa dinamika politik internal PDIP saat ini terlihat cenderung terbelah, di mana seperti ada dua barisan politik di internal PDIP sendiri.

    “Di 2025 sikap politik PDIP terlihat terbelah. Ada yang agresif seperti Hasto dan barisan politiknya. Ada wajah lain seperti Puan yang lebih soft. Bahkan dengan Jokowi sekalipun barisan Puan terlihat tak ada persoalan apa pun. Berbeda dengan barisan Hasto yang ofensif kritis ke Jokowi,” pungkas Adi.

    Senada, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah menghadapi situasi yang berbeda di tengah perayaan HUT ke-52. Menurutnya, ada sejumlah tantangan besar yang kini mengintai partai berlambang banteng tersebut.

    Salah satu isu besar yang mencuat adalah penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus hukum di KPK.

    “Pada HUT ke-52, PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah. Salah satunya, Sekjen Hasto dijadikan tersangka,” ujar Jamiluddin kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Di sisi lain, tekanan eksternal terhadap PDIP juga semakin kuat. Beberapa pihak bahkan menyerukan agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi ini berbeda drastis dari tahun-tahun sebelumnya, di mana PDIP tampak begitu solid dan sulit digoyahkan oleh berbagai persoalan.

    “PDIP tampak begitu digdaya dalam sembilan tahun terakhir, seolah tak tersentuh berbagai masalah. Namun, kini tantangan yang dihadapi jauh lebih besar,” ucapnya.

    Menurutnya, PDIP perlu menghadapi dua tantangan besar pada tahun 2025 agar dapat mempertahankan eksistensinya di panggung politik nasional. Pertama, PDIP harus membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk menangkal serangan dari pihak eksternal. Upaya melemahkan partai harus dapat diantisipasi dengan memperkuat konsolidasi internal.

    “PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga ranting harus solid dan satu komando. Hanya dengan cara demikian, gangguan dari eksternal dapat ditangkal. Sebab, eksternal tidak akan bisa masuk bila struktur internal PDIP solid,” ungkapnya.

    Jamiluddin mencontohkan pengalaman Partai Demokrat dalam menghadapi upaya pengambilalihan partai. Menurutnya, Demokrat berhasil menggagalkan upaya tersebut karena struktur partainya solid dan berada dalam satu komando.

    Kemudian tantangan kedua yang harus dihadapi PDIP adalah melakukan regenerasi kepemimpinan. Jamiluddin menyebut, regenerasi ini perlu dilakukan saat PDIP menggelar kongres pada tahun ini.

    “Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non-trah Soekarno. Perpaduan ini dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus,” jelasnya.

     

  • KPK Jawab Kritik Megawati soal Cuma Cari Kasus Korupsi Kecil

    KPK Jawab Kritik Megawati soal Cuma Cari Kasus Korupsi Kecil

    Jakarta –

    KPK merespons kritikan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang menilai KPK hanya menyasar kasus korupsi yang bersifat kecil. KPK mengapresiasi kritikan tersebut.

    “Tentu kami di sini sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu Ketum dan tentunya juga memang itu menjadi harapan kita juga, kita bisa menangani perkara perkara yang besar,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Tessa mengatakan pihaknya menangani kasus korupsi dari laporan masyarakat. Dia juga berharap KPK bisa menangani perkara yang bersifat besar dengan nilai kerugian triliunan.

    “Jadi kami juga berharapnya dapat perkara-perkara yang nilainya sangat besar. Tentu kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketum. Semoga kita juga ke depan bisa menangani atau ada pelaporan terkait dengan perkara-perkara yang besar karena yang kita keluarkan misalkan perkara yang kita tangani Rp 10 miliar dengan perkara yang misalkan Rp 10 triliun, sama saja gitu. Artinya kita harus melakukan penggeledahan, penyitaan, memeriksa saksi saksi dan lain lain. Sementara kerugiannya berbeda gitu,” ujar Tessa.

    “Semoga ini ada informasi ada warga yang melaporkan kepada kita, korupsi-korupsi atau mega korupsi gitu ya yang kita bisa tangani, karena kita juga dari pelaporan dari masyarakat, informasi yang kita tangani, seperti itu,” tambahnya.

    Kata Megawati

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik kinerja KPK. Megawati menilai KPK hanya menyasar kasus korupsi yang bersifat kecil.

    “Saya sekarang bingung hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul atau salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono nggak ada maruahnya gitu loh,” kata Megawati.

    Megawati lalu bicara mengenai andil dirinya dalam mendirikan KPK saat masih menjabat Presiden Indonesia. Megawati kemudian mengkritik kinerja KPK yang hanya mengusut kasus korupsi kecil. Dia menantang KPK untuk mengusut kasus yang bernilai triliunan rupiah.

    Megawati mengaku sadar pernyataannya ini akan memicu banyak kritik. Namun ia mengaku hanya ingin KPK bekerja dengan maksimal dalam memberantas korupsi di Indonesia.

    “Nanti kalau saya ngomong gini, ‘Tuh, Bu Mega hanya mengkritik saja, mengkritik saja’, lah, ya nggak lah orang bener, orang bener. Saya ingin KPK itu yang bener, orang yang bikin saya juga. Bingung saya, kecuali orang lain,” tutur Megawati.

    (mib/azh)

  • Megawati: Prabowo Kirim Sinyal Ingin Bertemu, Tapi Aku lagi Mumet

    Megawati: Prabowo Kirim Sinyal Ingin Bertemu, Tapi Aku lagi Mumet

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memastikan hubungan komunikasinya dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kondisi baik. Bahkan, Megawati menngaku mendapat sinyal bahwa Prabowo ingin bertemu dengan dirinya.

    Namun Megawati mengatakan, dirinya masih pusing dengan kadernya yang gagal di pilkada. “Ada yang ngomong, bu, ada yang udah minta nasi goreng. weee minta nasi goreng, lho aku wae lagi mumet banyak anakku yang gak jadi. Lho gitu lho, lho emangnya gak boleh? Ya bolehlah,” kata Megawati saat pidato politiknya dalam pembukaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati pun mengingat bagaimana seorang Prabowo Subianto selalu senang ketika bertemu dirinya. Ketika bertemu, Megawati memasakkan sendiri nasi goreng untuk Prabowo.

    “Tetapi kan prinsip. Biar wae aku kene wae, situ di KIM Plus rame-rame. Apa aku ngerusuhi situ? Kan enggak yo. (Biar saya di sini saja, kalian di KIM plus ramai-ramai. Apa saya meributi mereka? Kan tidak ya, red),” ujarnya.

    Namun ia memastikan bahwa ia dan PDIP akan menjaga juga pemerintahan Prabowo walau tidak berada di dalam pemerintahan.

    “Kalau aku perlu situ (Prabowo) kan gak perlu ketemu tho. Aku bida kok ngirim orang. Sampai (pesannya). Itu apa namanya? Strategi politik. ngono wae kok, ra usah mikir,” kata Megawati. [ian]

  • Respons KPK Atas Kritik Megawati Hanya Tangani Kasus Korupsi Kecil

    Respons KPK Atas Kritik Megawati Hanya Tangani Kasus Korupsi Kecil

    Respons KPK Atas Kritik Megawati Hanya Tangani Kasus Korupsi Kecil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) merespons Ketua Umum PDIP
    Megawati Soekarnoputri
    yang mengkritik lembaga antirasuah hanya menangani kasus
    korupsi
    kecil.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengapresiasi kritik yang disampaikan Presiden Ke-5 RI tersebut.
    Sebagaimana pernyataan
    Megawati
    , Asep pun mengatakan bahwa KPK berharap dapat menangani
    kasus korupsi
    yang besar.
    “Kami di sini sangat apresiasi apa yang disampaikan ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri), tentu juga itu menjadi harapan kita juga menangani perkara yang besar,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Namun, Asep menjelaskan bahwa dalam penanganan dugaan korupsi, KPK melakukannya berdasarkan laporan dari masyarakat.
    Dia juga mengatakan, KPK akan menangani semua kasus yang memiliki kecukupan alat bukti walaupun kerugian negara yang ditimbulkan mungkin terhitung kecil.
    “Misal perkara kita tangani Rp 10 miliar dengan perkara Rp 10 triliun sama saja, kita melakukan penggeledahan, periksa saksi dan lainnya, sementara kerugiannya berbeda, seperti itu,” ujarnya.
    “Jadi, semoga ada informasi dan yang melaporkan ke kita korupsi. Kita juga tergantung laporan dari masyarakat,” kata Asep melanjutkan.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengaku heran mengapa KPK hanya mengurus “kroco-kroco”. Padahal, masih banyak orang yang mencuri sampai triliunan rupiah.
    Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di pembukaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    “Saya bikin KPK. Loh
    ngopo kok nde’e yang digoleki kok kroco-kroco ngono loh
     (kenapa kok mereka yang dicari yang kecil-kecil).
    Mbok
    yang bener,
    sing jumlahe T-T-T-T
    (yang nilainya triliunan) gitu loh. Lah
    endi
    (mana)?” ujar Megawati.
    Megawati mengatakan, jika dia berbicara seperti ini, banyak orang yang menyindir bahwa kerjanya hanya mengkritik saja. Padahal, menurut dia, apa yang dia sampaikan itu benar.
    “Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga. Bingung saya. Kecuali orang lain,” katanya.
    Kemudian, Megawati mengungkapkan bahwa tak mudah membuat KPK di Tanah Air.
    Dia mengeklaim pernah berseteru dengan pihak lain ketika membentuk KPK di masa lalu.
    “Karena itu sifatnya
    ad hoc
    . Karena itu untuk membantu polisi, gampang ngomongnya,” ujar Megawati.
    “Polisi dan Kejaksaan karena dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal. Loh kok sampai
    saiki ngono wae
     (saat ini begitu saja),” katanya melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Beri Selamat Atas HUT Ke-52 PDIP, Puan Maharani Ucapkan Terima Kasih

    Jokowi Beri Selamat Atas HUT Ke-52 PDIP, Puan Maharani Ucapkan Terima Kasih

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memberikan respons atas ucapan ulang tahun dari Presiden ke-7 RI sekaligus mantan kader PDIP Joko Widodo (Jokowi). Puan menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan ucapan selamat atas HUT ke-52 PDIP.

    Diketahui, Jokowi pernah menjadi kader PDIP sebelum akhirnya dipecat lantaran dianggap telah melanggar konstitusi partai.

    “Ya terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya pada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-52 PDIP,” ujar Puan kepada wartawan di sekolah partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan ucapan selamat kepada PDIP yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-52.

    “Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).

    Namun, ketika ditanya mengenai harapannya untuk partai yang pernah membesarkan namanya, Jokowi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.

    Jokowi bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Muhammad Bobby Afif Nasution dipecat dari PDIP pada 4 Desember 2024. Pemecatan ini juga melibatkan 24 kader lainnya. Surat pemecatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.