Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Sikap Politik PDIP ke Pemerintahan Prabowo Dijamin Tidak Seperti Era SBY

    Sikap Politik PDIP ke Pemerintahan Prabowo Dijamin Tidak Seperti Era SBY

    GELORA.CO – Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berbeda seperti era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Meski sama-sama berada di luar pemerintahan, PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri akan mendukung Presiden Prabowo lantaran hubungan keduanya terjalin baik sejak lama.

    Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya sempat diutus khusus oleh Megawati untuk berkomunikasi dengan Prabowo, jauh sebelum dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.

    Saat itu, kata Basarah, salah satu poin penting pesan Megawati adalah PDIP tidak menganut paham oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Sebab, dalam filosofi Pancasila, yang menjadi dasar ideologi partai, esensi negara adalah gotong royong.

    “Oleh karena itu Bu Mega mengatakan, PDIP akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDIP sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” tegas Basarah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat malam, 10 Januari 2025.

    Basarah juga menegaskan, sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo tidak sama dengan posisi politik PDIP di masa pemerintahan SBY tahun 2004-2014 silam. Kala itu, PDIP menjadi partai yang sangat kritis terhadap pemerintahan SBY selama dua periode.

    “Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, ‘saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo. Hubungan panjang dan baik ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya (Megawati) dengan Mas Bowo’,” ucap Basarah menyampaikan pesan Megawati.

    Meski demikian, keputusan lebih lanjut mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo akan ditetapkan dalam Kongres VI, sebagai forum tertinggi partai.

    “Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan menggunakan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai Ketua Partai, mandatoris kongres,” demikian Basarah.

  • Begini Dalih Bambang Pacul Absen Hajatan PDIP di Jakarta

    Begini Dalih Bambang Pacul Absen Hajatan PDIP di Jakarta

    GELORA.CO – Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yak nampak dalam peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat kemarin 10 Januari 2025. 

    Bambang Pacul mengaku tidak absen, namun dirinya merayakan HUT Partai di Kantor DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Semarang, Jawa Tengah. Ia pun mengaku turut mendengarkan pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui saluran online.

    “Saya di kantor DPD PDIP Jateng – Panti Marhaen. Saya Ketua DPD Partai Jateng, usai dengarkan pidato Ibu Ketum, (kami) bagi-bagi tumpeng,” kata Bambang Pacul, dalam keterangannya, Sabtu, 11 Januari 2025. 

    Bambang Pacul yang merupakan Ketua DPD PDIP Jateng ini membantah bahwa dirinya tak menghadiri puncak peringatan HUT PDIP. Sebab, ia tetap mengikuti pidato Megawati pada puncak peringatan HUT ke-52 PDIP di Jateng. 

    “Malam ini (saya) memimpin rapat untuk breakdown rangkaian acara HUT partai di Jateng,” katanya.

    Wakil Ketua MPR RI ini menyebut, peringatan HUT ke-52 PDIP di Jateng dihadiri oleh ratusan kader hingga simpatisan partai. Mengingat peringatan HUT partai tahun ini digelar secara sederhana.

    “Tadi hadir 400-an kader partai, terdiri dari fungsionaris DPD, anggota DPRD Provinsi, Pengurus Badan dan Sayap Partai, serta warga sekitar kantor DPD,” kata Pacul.

  • Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi

    Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi

    GELORA.CO  – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP menunjukkan partai berlambang banteng tersebut tidak dalam kondisi baik-baik saja. 

    Setidaknya ada 2 persoalan besar yang sedang dihadapi oleh internal partai.

    “Pada HUT ke-52 PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Dijelaskan Jamiluddin, permasalahan pertama yang dihadapi yaitu penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka. 

    Selain itu, ada upaya dari eksternal mengambil PDIP dengan adanya permintaan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari Ketua Umum PDIP.

    “Hal itu berbeda dengan situasi 9 tahun terakhir, saat PDIP sebagai partai penguasa. PDIP tampak begitu digdaya, seolah tak tersentuh berbagai persoalan. PDIP terkesan begitu kuat sehingga sulit goyah, apalagi untuk digoyahkan,” jelasnya.

    Dalam HUT itu, PDIP ingin mengambil pengalaman berharga atas kesalahan partai mengusung Jokowi pada Pilpres 2014. 

    Kesalahan itu menjadikan PDIP saat ini menjadi partai yang tidak stabil.

    Baca juga: Ketua DPC PDIP Solo Heran KPK Tetapkan Hasto Sebagai Tersangka Jelang Kongres Partai

    “PDIP juga bisa jadi merasa bersalah atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini. Kondisi saat ini bisa jadi dinilainya akibat salah arahnya Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun,” ungkapnya.

    Karena itu, kata dia, PDIP merasa bersalah karena presiden yang diusungnya mewariskan banyak persoalan bangsa. 

    Hal ini membuat Prabowo Subianto sebagai presiden harus menanggung warisan tersebut. 

    “Ibaratnya, Prabowo harus melakukan cuci piring karena rezim sebelumnya meninggalkan banyaknya piring kotor,” jelasnya.

    Karena itu, ia menilai ada dua tantangan terbesar PDIP pada 2025. 

    Yang pertama, PDIP harus menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh agar dapat bertahan dari serangan eksternal. 

    “Upaya melemahkan PDIP harus dapat ditangkal agar PDIP tetap eksis. Untuk itu, PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga Ranting harus solid dan satu komando,” jelasnya.

    “Hal demikian sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Upaya mengambil alih Partai Demokrat dapat digagalkan karena struktur partai solid dan satu komando,” sambungnya.

    Yang kedua, Jamiluddin menilai PDIP perlu segera melakukan regenerasi. Hal itu setidaknya perlu dilakukan saat PDIP Kongres pada tahun ini.

    Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non trah Soekarno. 

    Perpaduan ini dianggap dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus.

    “Setidaknya Ketua Umum PDIP bisa diambil dari trah Soekarno dan Sekjennya non trah Soekarno. Komposisi ini juga dapat dilakukan pada level Ketua DPP,” pungkasnya

  • Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi – Halaman all

    Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP menunjukkan partai berlambang banteng tersebut tidak dalam kondisi baik-baik saja. 

    Setidaknya ada 2 persoalan besar yang sedang dihadapi oleh internal partai.

    “Pada HUT ke-52 PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Dijelaskan Jamiluddin, permasalahan pertama yang dihadapi yaitu penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka. 

    Selain itu, ada upaya dari eksternal mengambil PDIP dengan adanya permintaan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari Ketua Umum PDIP.

    “Hal itu berbeda dengan situasi 9 tahun terakhir, saat PDIP sebagai partai penguasa. PDIP tampak begitu digdaya, seolah tak tersentuh berbagai persoalan. PDIP terkesan begitu kuat sehingga sulit goyah, apalagi untuk digoyahkan,” jelasnya.

    Dalam HUT itu, PDIP ingin mengambil pengalaman berharga atas kesalahan partai mengusung Jokowi pada Pilpres 2014. 

    Kesalahan itu menjadikan PDIP saat ini menjadi partai yang tidak stabil.

    “PDIP juga bisa jadi merasa bersalah atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini. Kondisi saat ini bisa jadi dinilainya akibat salah arahnya Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun,” ungkapnya.

    Karena itu, kata dia, PDIP merasa bersalah karena presiden yang diusungnya mewariskan banyak persoalan bangsa. 

    Hal ini membuat Prabowo Subianto sebagai presiden harus menanggung warisan tersebut. 

    “Ibaratnya, Prabowo harus melakukan cuci piring karena rezim sebelumnya meninggalkan banyaknya piring kotor,” jelasnya.

    Karena itu, ia menilai ada dua tantangan terbesar PDIP pada 2025. 

    Yang pertama, PDIP harus menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh agar dapat bertahan dari serangan eksternal. 

    “Upaya melemahkan PDIP harus dapat ditangkal agar PDIP tetap eksis. Untuk itu, PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga Ranting harus solid dan satu komando,” jelasnya.

    “Hal demikian sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Upaya mengambil alih Partai Demokrat dapat digagalkan karena struktur partai solid dan satu komando,” sambungnya.

    Yang kedua, Jamiluddin menilai PDIP perlu segera melakukan regenerasi. Hal itu setidaknya perlu dilakukan saat PDIP Kongres pada tahun ini.

    Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non trah Soekarno. 

    Perpaduan ini dianggap dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus.

    “Setidaknya Ketua Umum PDIP bisa diambil dari trah Soekarno dan Sekjennya non trah Soekarno. Komposisi ini juga dapat dilakukan pada level Ketua DPP,” pungkasnya.

  • PDI Perjuangan Jember Perjuangkan 2 Perda Inisiatif pada Masa Vivere Pericoloso

    PDI Perjuangan Jember Perjuangkan 2 Perda Inisiatif pada Masa Vivere Pericoloso

    Jember (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung kosakata yang digunakan Bung Karno, ‘vivere pericoloso’, untuk menyebut situasi yang dihadapi partainya saat ini. Di tengah situasi itu, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, berkomitmen memperjuangkan dua peraturan daerah inisiatif.

    “Kita tahu di tingkat nasional, gejolak ekonomi tidak menentu, dan banyak persoalan fiskal. Itu tentu tantangan. Apalagi kalau betul ada virus semacam dulu yang masuk ke Indonesia, maka tantangan kita semakin berat,” kata Sekretaris DPC PDIP Jember Widarto, di sela-sela acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan, di kantor sekretariat DPC, Jumat (10/1/2025).

    Sementara di Jember, menurut Widarto, ada sejumlah persoalan yang harus segera ditangani, seperti perbaikan infrastruktur yang rusak, persoalan layanan kesehatan, dan hal lainnya yang tak mudah.

    Dalam pidatonya saat membuka peringatan HUT-ke 52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2024), Megawati menyinggung istilah atau frasa Italia ‘vivere pericoloso’ atau tahun menyerempet bahaya.

    “Berbagai ujian menjelang Kongres VI itu sudah mulai nampak, hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru,” kata Megawati saat memberikan pidatonya.

    Menindaklanjuti pidato Megawati, Widarto menegaskan, keinginan PDI Perjuangan Jember untuk berkontribusi bersama rakyat dalam situasi apapun. “Bukan bagian dari masalah, tapi kami ingin memberikan solusi kepada masyarakat, terutama kaum Marhaen,” katanya.

    Widarto menyadari jajaran eksekutif di pusat, provinsi, dan kebupaten bukan representasi PDI Perjuangan. “Tapi kami akan terus bersinergi melalui legislatif, kami akan memberikan masukan. Kami punya komitmen menghasilkan produk legislasi peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

    Dua rancangan peraturan daerah yang diperjuangkan PDI Perjuangan melalui DPRD Jember adalah Rancangan Perda Wawasan Pancasila dan Pendidikan Kebangsaan dan Rancangan Perda Perlindungan Petani. “Ini harus terus kami suarakan karena itu penting untuk Jember ke depan,” kata Widarto.

    Rancangan Perda Wawasan Pancasila dan Pendidikan Kebangsaan sudah lolos harmonisasi Kementerian Hukum. “Kami tinggal paripurnakan untuk menjadi perda inisiatif Kabupaten Jember,” kata Widarto.

    Sementara untuk Raperda Perlindungan Petani diharapkan Widarto bisa menyelesaikan banyak persoalan di sektor pertanian. “Baik menyangkut bagaimana mereka berproduksi maupun pasca produksi. Banyak hal soal petani yang harus terus kami dampingi,” kata Widarto.

    Upaya memperjuangkan dua perda ini sekaligus membuktikan bahwa PDI Perjuangan dipandu oleh ideologi. “Tidak pernah diombang-ambingkan situasi politik yang begitu dinamis. Pada akhirnya kami meyakini bahwa kebenaran yang akan menang, sebagaimana arti satyam eva jayate,” kata Widarto.

    PDI Perjuangan juga mendorong pariwisata di Jember agar menjadi sumber pendapatan daerah. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Raperda Ripparkab) sesegera mungkin.

    “Pariwisata harus menjadi sumber pendapatan sekaligus multiplier effect-nya untuk masyarakat yang sangat besar,” kata Widarto. [wir]

  • Infografis Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP dan Tonggak Penting Partai Banteng – Page 3

    Infografis Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP dan Tonggak Penting Partai Banteng – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun menyampaikan pidato politik.

    Ternyata, tak seperti pidato politik pada biasanya. Bertempat di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 10 Januari 2025, Megawati justru menyuguhkan durasi pidato lebih panjang, bahkan mencapai total 3 jam.

    “Merdeka!” kata Presiden ke-5 RI itu mengawali pidato yang membakar semangat para kader yang menyaksikan, baik secara langsung maupun online atau daring peringatan HUT ke-52 PDIP.

    Tak terlihat rasa lelah dari putri sulung Presiden pertama RI Sukarno tersebut. Sepanjang 3 jam, Megawati menyampaikan sejumlah arahan kepada para kader partai berlambang banteng moncong putih.

    Suara Megawati bahkan tetap tenang dan lantang dengan intonasi penegasan di sejumlah poin krusial. Satu di antaranya soal aturan untuk taat dan patuh terhadap perintah partai.

    “Makanya hati-hati, siapa tidak mau nurut dengan ketua umum, perintahnya, saya minta keluar. Untuk apa? Saya ini adalah orang yang disuruh mem-bonding kamu, solid untuk bergerak. tahu-tahu ada yang mencla ke sana ke sono, mencle ke sana ke sini,” putri proklamator Bung Karno kelahiran 23 Januari 1947 itu menegaskan.

    Bukan hanya itu. Megawati juga tetap kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang dipertanyakan, salah satunya terkait kasus hukum menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Saya bikin KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Loh ngopo kok nde’e yang digoleki kok kroco-kroco ngono loh? Mbok yang bener! Sing jumlahe T-T-T-T gitu lho. Lah endi? (Saya bikin KPK, lalu kenapa yang dicari kok yang kecil-kecil gitu? Harusnya yang benar yang jumlahnya T-T-T-T (triliun),” ujar Megawati dengan nada heran.

    “Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega mengritik saja? Lah enggak! Orang benar,” Megawati menambahkan.

    Banyak hal disinggung oleh Megawati. Misalnya, mengucapkan terima kasih kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto hingga menyindir pihak yang ingin merebut kursi ketum PDIP.

    Seperti apa petikan penting pidato politik Megawati di HUT ke-52 PDIP? Apa saja tonggak penting partai banteng di jagat politik Tanah Air? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Jokowi Beri Ucapan Selamat saat HUT PDIP, Puan: Terima Kasih Pak – Page 3

    Jokowi Beri Ucapan Selamat saat HUT PDIP, Puan: Terima Kasih Pak – Page 3

    Seperti diketahui hubungan antara Jokowi dan partai berlambang kepala banteng itu memanas sejak Pilpres 2024 lalu. Pasalnya, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju.

    Padahal, PDIP telah memutuskan untuk mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres. Jokowi sebagai kader PDIP pada saat itu lebih condong untuk mendukung putranya mendampingi Prabowo Subianto sebagai capres.

    Puncaknya, PDIP memutuskan untuk memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Bobby Nasution sebagai kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pada pertengahan Desember tahun lalu.

     

    Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka

  • KPK Punya Keinginan Sama dengan Megawati untuk Bongkar Kasus Korupsi Besar

    KPK Punya Keinginan Sama dengan Megawati untuk Bongkar Kasus Korupsi Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja dengan benar. Megawati menilai, KPK seharusnya sudah menangkap para koruptor yang menilap uang negara triliunan rupiah. Merespons hal itu, KPK mengaku mempunyai keinginan yang sama dengan Megawati untuk bisa membongkar kasus korupsi yang skalanya besar.

    Lembaga antikorupsi itu juga mengapresiasi pandangan yang disampaikan Megawati tersebut. “Tentu kami di sini sangat mengapresiasi apa yang disampaikan ibu ketua umum dan tentunya juga memang itu menjadi harapan kita juga, kita bisa menangani perkara yang besar,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Bahkan diungkapkan Asep, KPK telah banyak menerima laporan dari masyarakat seputar dugaan korupsi yang mereka temukan. Hanya saja, dia menyebut tidak semua dugaan korupsi yang dilaporkan menyentuh nilai fantastis.

    Meski begitu, Asep tetap menegaskan komitmen KPK untuk selalu merespons tiap laporan dari masyarakat. Akan tetapi, dia tetap berharap pihaknya bisa membongkar megakorupsi pada waktu mendatang.

    “Jadi kami juga berharapnya sih dapat perkara perkara yang nilainya sangat besar. Tentu kami mengapresiasi apa yang disampaikan ketua umum. Semoga kita juga ke depan bisa menangani atau ada pelaporan terkait perkara-perkara yang besar,” ungkap Asep.

    Sebelumnya, Megawati menyoroti KPK yang menurutnya menangani kasus korupsi berskala kecil. Menurutnya, KPK mesti membongkar kasus besar.

    “Saya bikin KPK, loh ngopo kok nde’e (kok mau) yang digoleki (dicari), kok kroco-kroco ngono loh. Mbok yang bener, sing jumlahe T-T-T-T (cari koruptor yang jumlahnya triliunan) gitu loh. Lah endi?” ujar Megawati dalam pidato politiknya di HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2024).

    Megawati mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengkritik KPK agar berjalan di rel yang benar. Apalagi, kata dia, dirinya dahulu yang mendirikan lembaga antirasuah tersebut.

    “Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega mengritik saja. Mengkritik saja. Lah tidak, orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga, bingung saya. Kecuali orang lain,” tegas Megawati.

  • Jadi Strategi Megawati Menangkan Pilkada Jakarta, Jawara Betawi Tidak Masuk Tim Transisi Pram-Rano

    Jadi Strategi Megawati Menangkan Pilkada Jakarta, Jawara Betawi Tidak Masuk Tim Transisi Pram-Rano

    TRIBUNJAKARTA.COM – Elemen Betawi tengah menjadi pembicaraan di balik kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyebut, pendekatan dengan jawara Betawi menjadi salah satu siasatnya untuk unggul.

    Di sisi lain, pengamat menyayangkan karena tidak ada elemen tokoh Betawi di daftar tim transisi Pram-Rano jelang menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta definitif.

    Siasat Megawati dan Jawara Betawi

    Megawati mengatakan, kontestasi politik Jakarta menjadi salah satu yang paling dia sorot di antara seluruh wilayah Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada, serentak pada 27 November 2024 lalu.

    “PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan, hore, hore.”

    “Coba siapa nyangka, padahal waktu itu mau nangis, mau marah, ketika, waduh Jakarta nih ya, gile nih Jakarta.”

    “Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya,” kata Megawati saat pidato di acara HUT ke-52 PDIP, di Gedung Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Pram yang disinggung Megawati juga tertawa.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Gubrnur Jakarta terpilih Pramono Anung. (Youtube PDI Perjuangan)

    Megawati lantas menyinggung soal dugaan rekayasa di Pilkada Jakarta yang begitu disadarinya.

    “Lho iya, coba toh, yang direkayasa, lah saya itu kaya enggak ngerti, gak orang lapangan, gak opo ngono lho. Aku mikir, iki yang gawe-gawe scenario iki, maaf seribu maaf, bodoh!” tegasnya.

    Megawati pun membocorkan momen dia memerintahkan Pram untuk jadi Cagub Jakarta, sempat ada drama penolakan.

    “Kaya Pak Pram ini, tadinya nangis-nangis. Saya keren, lho. Kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang gini, ‘Pramono Anung, saya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan saya minta kamu untuk calon DKI’.”

    “Tanya sama dia kalau bohong.”

    “Langsung dia merah, ‘Bu, saya gak mau, saya gak mau’.”

    “Ini perintah Ketua Umum. Gitu, udah gitu kaya mau nangis,” kata Megawati bercerita.

    Akhirnya Pram luluh kala menelepon istrinya yang justru membela perintah Megawati.

    “Aku bilang, keluar keluar keluar sana, telepon istrimu. Aku seneng, kenapa, tahu-tahu datang lagi, Namanya istrinya kan Mbak Hani, Hani bilang, ‘lho kalau itu perintah Ibu, kamu musti nurut,’ hore.”

    “Jadi dia (gubernur), jadi dia. Sudah gitu sama si Rano, Si Doel itu,” kata Megawati membanggakan.

    Siasat Megawati memenangkan Pilkada Jakarta 2024 di antaranya adalah memenangkan hati warga Betawi dengan mencalonkan Rano Karno alias Si Doel.

    Seperti diketahui, Si Doel dieknal sebagai tokoh Betawi berkat sinetron karyanya yang begitu karib dengan masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, ‘Si Doel Anak Sekolahan’.

    “Aku pikir siasat apa nih yang enggak dilihat tuh yang sama suka ganggu-ganggu gue, oh iya dah, saya kan kenal sama banyak orang Betawi, iya dong, ah si Doel aja udah gua jadiin. Doel sini lu gua pasangin lu mau enggak sama si Pram,” kata Megawati.

    Dengan Si Doel sebagai cawagub, Megawati pun memintanya untuk mendekati para jawara Betawi.

    “Saya banyak kenal jawara lho,” pungkasnya.

    Tak Ada Elemen Betawi di Tim Transisi

    Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menyoroti tim transisi Pram-Rano yang dianggapnya tidak mengakomodir semua kelompok perwakilan masyarakat. 

    Menurutnya, Tim Transisi Pram-Rano tidak mempresentasikan simpul kelompok kepentingan masyarakat Jakarta. 

    Pasalnya, tidak ada figur perwakilan tokoh umat, NU maupun Betawi hingga mantan birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

    “Jadi, harusnya ada perwakilan umat, ya NU, Betawi hingga mantan birokrasi,” kata Pangi, Jumat (10/1/2025).

    Dari 16 nama yang masuk dalam tim transisi memang diisi oleh para politisi PDIP,  pengamat hingga profesional.

    Jabatan ketua tim transisi dijabat oleh Ima Mahdiah, politisi PDIP yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta.

    Menurut Pangi, seharusnya Pram bisa mengakomodir semua golongan yang telah membantunya saat tarung di Jakarta ke dalam tim transisi.

    “Kenapa saya bilang begitu? karena tantangan yang dihadapi oleh Pramono-Rano ini kan bukan hal yang mudah, mereka punya PR yang begitu banyak, mereka juga punya banyak tantangan ke depan. 

    Jadi ini yang kemudian saya mencermati, mestinya semua kekuatan-kekuatan pendekatan itu dipakai oleh tim transisi Pramono-Rano ini, jadi tidak bisa hanya kelompok atau golongan tertentu saja, tapi juga berbagai perwakilan semua stakeholder, semua kelompok ya terhimpun,” paparnya.

    Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

    Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

    Tim Inti (4 Orang)
    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis (5 Orang)
    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)
    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)
    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
    2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

    Pram pun menjelaskan tugas dan fungsi dari tim transisi ini.

     “Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Respons Kritik Megawati, KPK Fokus Penanganan Kasus Hasto Kristiyanto

    Respons Kritik Megawati, KPK Fokus Penanganan Kasus Hasto Kristiyanto

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberikan tanggapan terkait kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengenai penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Lembaga antikorupsi tersebut menyatakan tidak dalam kapasitas untuk merespons langsung kritik tersebut.

    “Ibu ketua umum mengkritik penetapan tersangka. Bagi kami, saat ini tidak menjadi prioritas untuk menanggapinya. Kami lebih fokus pada penegakan hukum,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Asep menekankan bahwa saat ini KPK sedang mengutamakan pengumpulan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara yang sedang ditangani. Upaya ini mencakup pemeriksaan saksi, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti.

    “Kami berusaha melengkapi setiap unsur pasal yang disangkakan. Fokus kami adalah memastikan konstruksi hukum yang kuat untuk kasus ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Megawati mengungkapkan kekecewaannya terhadap KPK yang terus menyelidiki kasus Hasto Kristiyanto. Ia merasa Hasto mendapatkan perhatian yang berlebihan dibandingkan tersangka lain.

    “Apa KPK enggak ada kerjaan lain? Yang diutak-atik selalu Hasto. Padahal, banyak tersangka lain yang tidak diapa-apakan,” ujar Megawati dalam pernyataan yang dilontarkannya, Jumat (10/1/2025).

    Megawati juga mengaku sering membaca pemberitaan tentang Hasto di media massa hingga merasa heran karena nama sekjen PDIP tersebut terus disebut.

    KPK memastikan bahwa langkah hukum dalam kasus Hasto Kristiyanto tetap berjalan sesuai aturan. Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk mencari kebenaran dengan mengedepankan bukti-bukti yang sahih. “Kami terus menggali bukti dan informasi untuk mendukung proses hukum ini,” tambah Asep.

    KPK juga mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa proses hukum dalam kasus Hasto Kristiyanto ini membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.