Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal
PDI-P
Hasto Kristiyanto menegaskan maksud dari pernyataan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, bahwa PDI-P akan bekerja sama dengan pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto
.
Menurut Hasto, ini berkaitan dengan sikap politik PDI-P yang di tengah-tengah, tidak menjadi oposisi atau pun koalisi pemerintahan.
PDI-P tetap memberikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo ke depannya.
“PDI Perjuangan baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025) usai lomba Soekarno Run.
Hasto menjelaskan, PDI-P ingin menjadi penyeimbang pemerintah.
Namun, lanjut Hasto, Indonesia tidak mengenal oposisi maupun koalisi karena menganut sistem presidensial.
Sehingga, partainya enggan disebut oposisi maupun koalisi pemerintahan Prabowo.
“Jadi tentu saja di dalam sistem presidensial, itu kan kita tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada
check and balances
yang dijalankan oleh PDI Perjuangan,” jelas politikus asal Yogyakarta ini.
Hasto menyatakan bahwa kritik juga kerap disampaikan ke dalam partainya.
Sebagai contoh, saat perayaan hari ulang tahun (HUT) partai, kritik juga terbuka dari masyarakat.
“Dan kami juga melakukan suatu otokritik. Maka fungsi-fungsi kritik-otokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDI Perjuangan terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara dan juga terhadap PDI Perjuangan sendiri,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet.
Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
“Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Posisi politik PDI-P tersebut, kata dia, tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Megawati Soekarnoputri
-
/data/photo/2025/01/09/677f85280880f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang
-

Disindir Megawati Beraninya Tangani Kasus Kroco, Ini Pembelaan KPK
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Megawati sebelumnya mengatakan bahwa hanya mengurusi perkara kroco-kroco alias kelas teri dan lupa mengusut kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara triliunan rupiah.
Pada konferensi pers, Jumat (10/1/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, lembaganya mengapresiasi kritik dari Megawati. Kritik itu disebut sejalan dengan harapan KPK.
“Memang itu menjadi harapan kita juga, kita bisa menangani perkara perkara yang besar. Tetapi masyarakat yang melaporkan ke KPK itu juga sangat banyak. Artinya perkara perkara yang mereka juga ya yang ada seperti itu, tidak semuanya perkaranya misalkan triliunan,” terang Asep kepada wartawan.
Asep menyebut semua dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK harus ditindaklanjuti. Namun, dia mengakui lembaganya berharap agar bisa menangani kasus-kasus besar dengan jumlah korupsi hingga triliunan rupiah.
“Misalkan perkara yang kita tangani Rp10 miliar dengan perkara yang misalkan Rp10 triliun, sama saja gitu. Artinya kita harus melakukan penggeledahan, penyitaan, memeriksa saksi saksi dan lain lain. Sementara kerugiannya berbeda gitu,” ucapnya.
Kritik Megawati
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tengah membidik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Megawati berpesan kepada KPK agar tidak hanya menangani kasus-kasus kecil yang remeh temeh. Dia meminta agar lembaga antirasuah berani mengusut kasus-kasus dengan kerugian negara berjumlah triliunan rupiah.
“Lho ngopo to, hanya nggoleki kroco-kroco. Mbok yang bener-bener, sing jumlahe T T T [triliun] lha endi? Saya lalu dibilang, Ibu Mega mengkritik saja. Lho enggak, orang yang saya bilang itu benar. Saya ingin KPK itu yang benar,” ujar Megawati pada Perayaan HUT ke-52 PDIP, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Megawati lalu kembali menyinggung bahwa KPK dibuat pada zaman pemerintahannya di awal 2000-an. Dia menceritakan sulitnya menciptakan KPK sekitar 20 tahun yang lalu.
“Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang? Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena itu sifatnya adhoc untuk membantu yang namanya polisi dan kejaksaan karena di dalam menjalankan tugasnya itu tidak maksmal, lho kok sampai sekarang ngono wae?,” paparnya.
-

Jelang Pemeriksaan KPK Besok, Hasto Semringah Ikuti Ajang Lari hingga Joget
Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tampak semringah mengikuti ajang lari maraton bertajuk “Soekarno Run Anniversary” hingga acara joget bersama dalam rangka perayaan hari ulang tahun (HUT) PDI Perjuangan, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025). Ia akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Senin (13/1/2025).
Dalam kesempatan itu, Hasto mengikuti lomba lari dengan kategori jarak 10 kilometer dengan waktu tempuh 1 jam 29 menit. Kemudian, dirinya lanjut naik ke atas panggung untuk berjoget seraya diiringi musik tembang Jawa.
“Hari ini seluruh sayap partai mengadakan kegiatan untuk merayakan HUT tersebut, dengan Soekarno Run Anniversary dengan tema berlari di atas kaki sendiri. Dan alhamdulillah jumlah peserta luar biasa 10.000, menunjukkan antusiasme anak-anak muda,” kata Hasto.
Hasto lalu berkelakar dalam acara ini dirinya turut mengundang KPK alias kelompok pemuja koplo, dan menyebut dirinya bagian dari KPK alias kelompok pemuja keadilan.
“Semoga dengan HUT partai yang melibatkan anak muda, gelora anak muda untuk mampu berdiri di kaki sendiri, menjunjung tinggi sportivitas, dapat ditunjukkan itulah PDIP Perjuangan,” tuturnya.
Sementara itu, Hasto juga mengungkapkan dirinya telah mempersiapkan diri jelang menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1/2025) besok.
“Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan,” ucapnya.
Sejumlah persiapan tersebut antara lain dengan mempelajari kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai tersangka dengan sebaik-baiknya.
“Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Hasto menegaskan, dalam menjalani pemeriksaan esok hari, dirinya akan menghormati seluruh proses dengan penuh keyakinan.
“Sebab sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDIP dari masa Bung Karno, Bu Megawati, mereka hidup ini perjuangan, memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis,” pungkas Hasto yang akan diperiksa besok.
-

Pramono Anung Pastikan PDIP Bakal Jadi Mitra Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto
loading…
Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior PDIP, Pramono Anung memastikan partainya menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Felldy Asyla Utama
JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior PDI-Perjuangan (PDIP), Pramono Anung memastikan partainya akan menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal hubungannya dengan Prabowo.
“Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis,” kata Pramono usai menghadiri acara Soekarno Run, di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
Oleh karenanya, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu menegaskan bahwa sikap yang disampaikan Megawati itu menunjukkan jika partai akan menjaga pemerintahan Prabowo dengan baik.
“Sehingga dengan demikian, walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan membangunan Indonesia ini,” ujarnya.
Saat disinggung lebih lanjut apakah pernyataannya itu mengindikasikan PDIP akan mengambil jalan oposisi, Pramono pun menampiknya.
“Sebenarnya dalam sistem presidensial kita itu gak ada oposisi. Jadi kita mitra strategis lah,” tandasnya.
(shf)
-

Hasto Kristiyanto Ungkap Sejumlah Persiapan Jelang Pemeriksaan di KPK Besok
Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan telah mempersiapkan diri jelang menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1/2025).
“Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan,” ungkap Hasto, saat ditemui usai olahraga lari, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (12/1/2025).
Sejumlah persiapan tersebut antara lain dengan mempelajari kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai tersangka dengan sebaik-baiknya.
“Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” tutur Hasto Kristiyanto terkait persiapan pemeriksaan KPK kepada dirinya.
Hasto Kristiyanto menegaskan, dalam menjalani pemeriksaan esok hari, dirinya akan menghormati seluruh proses dengan penuh keyakinan.
“Sebab sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDIP dari masa Bung Karno, Bu Megawati, mereka hidup ini perjuangan, memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis,” ucapnya.
Kuasa hukum PDIP Johannes Tobing mengatakan Hasto Kristiyanto telah menerima surat pemanggilan kedua dari KPK. Dia menyebutkan, jadwal pemanggilan kedua terhadap Hasto Kristiyanto akan digelar besok.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto sempat mangkir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada Senin (6/1/2025). Alasannya absen dalam jadwal pemeriksaan itu adalah karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian hari ulang tahun atau HUT PDIP.
-
/data/photo/2025/01/12/67833ef303013.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bakal Diperiksa KPK Besok, Hasto Kristiyanto Pastikan Kooperatif
Bakal Diperiksa KPK Besok, Hasto Kristiyanto Pastikan Kooperatif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen)
PDIPHasto
Kristiyanto kembali menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
).
Dia pun siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa atas dugaan pemberian suap dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
“Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya,” ujar Hasto kepada wartawan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak mauapun kewajibannya selaku tersangka di KPK. Hal tersebut menjadi salah satu persiapannya dalam menghadapi proses hukum yang akan dijalankannya.
“Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto.
Dalam kesempatan ini, Hasto pun kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDI-P yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat.
“Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis,” pungkasnya.
Sebelumnya, Hasto telah dipanggil untuk diperiksa pada Senin (6/1/2025), tetapi ia tidak hadir dengan alasan ada agenda lain.
Terkait hal itu, Hasto memastikan akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Senin (13/1/2025).
“Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025, pada jam 10. Dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut,” kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
Hasto mengatakan akan memberikan keterangan di KPK dengan sebaik-baiknya.
Ia menyebut hal itu dengan jalan politik partainya yang berakar dari Presiden Pertama RI Soekarno dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya, ketika memperjuangkan demokrasi,” ujar Hasto.
Sambil berkelakar, Hasto mengaku sudah bersiap memenuhi panggilan KPK, yakni dengan menyemir rambut agar terlihat hitam.
“Kalau ada yang nanya persiapan apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum, dan ini kata Pak Djarot juga saya menjadi lebih muda,” ujar Hasto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

PDIP Akui Program Kerakyatan Presiden Prabowo Senapas Kebijakan Partai
Jakarta –
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam program mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.
“Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan,” kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katannya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.
“Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan,” kata dia.
“Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen,” imbuh dia.
Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.
Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karenanya, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.
“Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya,” ujar Hasto.
“Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun,” katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).
(ial/gbr)


