Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Dasco Bantah Hasto Tak Ditahan KPK karena Megawati Hubungi Prabowo

    Dasco Bantah Hasto Tak Ditahan KPK karena Megawati Hubungi Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu yang menyebutkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tidak ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung menghubungi Presiden sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Dasco, penahanan atau tidaknya Hasto terkait kasus Harun Masiku sepenuhnya kewenangan KPK, tidak ada kaitannya dengan Prabowo.

    “Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa, tetapi menurut saya kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2025).

    Dasco menilai KPK memiliki pertimbangan tertentu sehingga tidak menahan Hasto dalam kasus yang sedang ditangani. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK karena tidak ada kaitan dengan Prabowo dan Gerindra.

    “Apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana (KPK) sehingga kalau ada pertanyaan tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra,” tegas Dasco.

    Diketahui, KPK menyatakan penyidik merasa belum perlu menahan Hasto Kristiyanto setelah diperiksa sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Senin (13/1/2025).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, masih ada beberapa saksi yang perlu dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus Hasto Kristiyanto. “Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan,” katanya kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Beberapa nama yang disebut sebagai saksi di antaranya adalah Saeful Bahri dan Maria Lestari. KPK masih butuh keterangan mereka untuk penindakan lanjutan terhadap Hasto Kristiyanto.

    KPK mengatakan, penyidik masih perlu menyiapkan berkas perkara dan alat bukti Hasto Kristiyanto yang nantinya akan dilimpahkan ke jaksa penuntut untuk didakwa dalam persidangan.

    “Tentunya apabila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan,” tegas Tessa terkait tidak ditahannya Hasto Kristiyanto.

  • Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP: Tinggal Tunggu Waktu

    Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP: Tinggal Tunggu Waktu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya tinggal menyesuaikan waktu dan tempat yang tepat.

    “Tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Tinggal mencari waktu dan tempat yang cocok,” ujar Basarah di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Basarah menjelaskan hubungan persahabatan yang terjalin baik antara Megawati dan Prabowo akan mempermudah rencana pertemuan tersebut.

    “Latar belakang hubungan persahabatan yang baik itu, menurut saya, tidak akan menjadi hambatan untuk pertemuan antara kedua tokoh bangsa yang bersahabat ini,” jelasnya.

    Selain hubungan personal, Basarah menambahkan Megawati dan Prabowo memiliki kepedulian yang sama terhadap berbagai isu strategis nasional maupun global. Isu-isu seperti geopolitik terkait perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan, hingga pemanasan global menjadi perhatian bersama kedua tokoh tersebut.

    “Dalam konteks kerja sama menjalankan ideologi Pancasila yang berintisarikan gotong royong, kemungkinan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat relevan,” tambah Basarah.

    Sebelumnya, potongan video viral Ketua DPP PDIP Puan Maharani memperkuat kemungkinan pertemuan ini. Dalam video tersebut, Puan menyampaikan pesan Presiden Prabowo ingin bertemu langsung dengan Megawati.

    Video tersebut diambil saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1/2025). Dalam video itu, Megawati terlihat didampingi anak-anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Setelah Megawati duduk, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, mendekat untuk menyampaikan pesan.

    Karena Megawati terlihat tidak mendengar dengan jelas, Puan mengulangi pernyataan Sidarto. Dari gerak bibir Puan, terlihat ia mengatakan, “Presiden Prabowo minta waktu ketemu. Minta ketemu. Sama mama”.

  • Gerindra Beri Sinyal Pertemuan Prabowo dan Megawati Sebelum Kongres PDIP 2025

    Gerindra Beri Sinyal Pertemuan Prabowo dan Megawati Sebelum Kongres PDIP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengisyaratkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemungkinan besar akan berlangsung sebelum Kongres VI PDIP pada April 2025. Bahkan, Prabowo dikabarkan akan diundang untuk menghadiri kongres tersebut.

    “Jadi mungkin, jika komunikasi intens dilakukan, pertemuan bisa terjadi sebelum atau sesudah Kongres PDIP,” ujar Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Meski demikian, Dasco menjelaskan bahwa waktu pasti pertemuan Prabowo dan Megawati bergantung pada komunikasi yang sedang dibangun antara PDIP dan Gerindra. Kedua partai telah mengutus perwakilan masing-masing untuk membahas pertemuan ini.

    “Ya, kita belum tahu, tergantung komunikasi yang dilakukan teman-teman,” tambah Dasco.

    Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, hal ini hanya tinggal menunggu waktu dan tempat yang tepat.

    “Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati adalah hal yang sangat mungkin. Tinggal mencari waktu dan tempat yang sesuai,” ujar Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Basarah juga menegaskan bahwa hubungan persahabatan yang baik antara Megawati dan Prabowo menjadi faktor pendukung utama terwujudnya rencana pertemuan tersebut.

    “Latar belakang hubungan persahabatan yang baik itu, menurut saya, tidak akan menjadi hambatan untuk pertemuan kedua tokoh bangsa ini,” tandas Basarah.

    Selain itu, Basarah mengungkapkan bahwa Megawati dan Prabowo memiliki kepedulian yang sama terhadap isu-isu strategis, termasuk geopolitik, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, Timur Tengah, serta isu pemanasan global.

    “Dalam konteks kerja sama untuk menjalankan ideologi Pancasila yang berbasis gotong royong, pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati menjadi sangat memungkinkan,” pungkasnya.

  • PDI-P: Pertemuan Megawati dan Prabowo Sangat Mungkin, Tinggal Cari Waktu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Januari 2025

    PDI-P: Pertemuan Megawati dan Prabowo Sangat Mungkin, Tinggal Cari Waktu Nasional 13 Januari 2025

    PDI-P: Pertemuan Megawati dan Prabowo Sangat Mungkin, Tinggal Cari Waktu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden
    Prabowo Subianto
    dengan Ketua Umum partainya,
    Megawati Soekarnoputri
    , sangat mungkin terjadi.
    Hal itu disampaikan Basarah saat menanggapi beredarnya video Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang sedang berbisik dengan Megawati di media sosial.
    Video itu dinarasikan bahwa Puan menyampaikan pesan Prabowo yang ingin bertemu Megawati.
    “Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Ketua DPR Mbak Puan Maharani tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi begitu,” ujar Basarah kepada wartawan, Senin (13/1/2025).
    Meski begitu, Basarah enggan memastikan apakah Puan benar-benar berkata bahwa Prabowo ingin bertemu dengan Megawati.
    Dia hanya menyampaikan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki hubungan yang baik.
    Dengan demikian, tidak ada halangan apa pun jika keduanya ingin melakukan pertemuan.
    “Gini lho, kalau terkait dengan hubungan Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, saya kira publik sudah sangat paham tentang catatan sejarah hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Basarah.
    “Latar belakang hubungan persahabatan yang baik itu, menurut saya, tidak akan menjadi hambatan untuk pertemuan antara kedua tokoh bangsa yang bersahabat itu,” sambungnya.
    Basarah pun meyakini bahwa
    Megawati dan Prabowo
    hanya tinggal mencari waktu yang tepat untuk bertemu tatap muka dan membahas persoalan bangsa.
    “Tinggal saya kira di antara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu. Kedua tokoh bangsa ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki
    concern
    terhadap masalah-masalah bangsa, terutama menyangkut masalah-masalah strategis bangsa,” kata Basarah.
    “Ibu Mega pernah mengatakan bahwa situasi geopolitik dan situasi global semisal terjadinya perang Rusia-Ukraine, konflik Laut Cina Selatan, Israel dengan Palestina, dan negara-negara Timur Tengah lain,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengapa PDIP Melunak di Pemerintahan Prabowo? Beda Saat Era SBY yang Hobi Mengkritik

    Mengapa PDIP Melunak di Pemerintahan Prabowo? Beda Saat Era SBY yang Hobi Mengkritik

    GELORA.CO –  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya menunjukkan sikap berbeda terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dukungan mereka terhadap sejumlah kebijakan kerakyatan Prabowo menjadi sorotan.

    Mengapa PDIP memilih untuk mendukung program-program ini? Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan politik mereka?

    Menurut Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Lili Romli, ada beberapa alasan di balik sikap PDIP yang lebih lunak terhadap pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan sikap oposisi yang mereka tunjukkan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Salah satu alasan utama adalah hubungan yang kurang harmonis antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan SBY.

    “Ya nampaknya, PDIP sebagai oposisi tidak seperti masa SBY, yang galak dan selalu menentang kebijakan SBY, termasuk dalam hal kenaikan BBM. Sekarang bersikap lunak, bisa jadi karena beberapa faktor. Hubungan megawati dengan SBY tidak baik,” katanya saat dikonfirmasi, Senin 13 Januari 2024.

    Berbeda dengan itu, hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto cenderung lebih baik dan tidak ada masalah besar, bahkan keduanya pernah berkompetisi bersama dalam Pilpres.

    Hal ini membuka kemungkinan bagi PDIP untuk bekerja sama lebih erat dengan pemerintahan Prabowo.

    Selain itu, ada kesamaan program antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, terutama dalam hal kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

    “Sementara dengan prabowo cukup baik, tidak bermasalah dan pernah maju bersama dalam Pilpres.

    Kedua, ada irisan yang sama dalam program program yang dlakukan pemerintah dengan PDIP terkait  kerakyatan,” paparnya.

    PDIP sebagai partai yang mengusung ideologi wong cilik (rakyat kecil), tentu merasa bahwa mendukung kebijakan kerakyatan Prabowo akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

    Jika PDIP terlalu keras dalam beroposisi, bisa saja mereka merugikan diri sendiri, karena kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan visi mereka.

    “Jika pdip resisten bisa merugikannya sendiri sebagai parpol wong cilik,” jelasnya.

    Romli juga menyebutkan bahwa jika PDIP terlalu keras dalam menentang pemerintah, bisa berisiko mempengaruhi jalur politik mereka ke depan.

    Keputusan untuk tidak bersikap terlalu keras dalam oposisi mungkin juga didorong oleh pertimbangan politik jangka panjang, mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan relevansi partai dalam kancah politik Indonesia.

    “Yang ketiga, jika keras dalam beroposisi dikhawatirkan akan brmasalah jalan politik PDIP ke depan,” tegasnya.

    Secara keseluruhan, meski PDIP tidak berada dalam koalisi pemerintah, dukungan mereka terhadap beberapa kebijakan Prabowo menunjukkan adanya hubungan yang lebih fleksibel dan adaptif, sesuai dengan dinamika politik yang terus berkembang.

  • Respons Jokowi Dituding Kacaukan Hubungan Megawati-Prabowo: Apa Hubungannya? – Halaman all

    Respons Jokowi Dituding Kacaukan Hubungan Megawati-Prabowo: Apa Hubungannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) heran dinilai menjadi biang kekacauan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

    Dilansir Tribun Solo, menurut Jokowi, hubungannya dengan Megawati dan Prabowo baik-baik saja.

    Ia menilai tudingan yang disampaikan politikus senior PDIP Panda Nababan itu tak berdasar.

    “Apa hubungannya? Saya hubungan dengan beliau-beliau baik,” jelasnya saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, Jokowi mengaku sudah tak bertemu dengan Megawati selama 2,5 tahun.

    Sebagai informasi, eks Wali Kota Solo itu masih menghadiri Rakernas IV PDIP pada September 2023 lalu.

    Semenjak saat itu, Jokowi tak lagi hadir dalam agenda penting partai berlambang banteng moncong putih.

    “Belum tahu ya. 2,5 tahun belum ketemu,” ungkapnya.

    Sementara itu, Jokowi bertemu dengan Prabowo saat menghadiri pernikahan putri politikus senior Akbar Tanjung, yakni Sekar Tanjung dengan Airlangga G. Martha.

    Ia mengaku hanya berbincang santai dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    “Perbincangan mantenan Mbak Sekar. Tanyakan ke beliau jangan ke saya (Prabowo ke Solo). Enggak (ada pembicaraan politik).” 

    “Di keramaian ya bicara mantenan. Enggak (ketemu berdua). Ya kebetulan di mantenan Mbak Sekar ketemu banyak. Di mantenan yang lain juga sama,” terangnya.

    Jokowi pun menepis isu yang menyatakan dirinya sengaja mengacaukan hubungan Megawati dan Prabowo.

    Meski begitu, dirinya mempersilakan siapa pun untuk membuat penilaian, termasuk Panda Nababan yang mengungkapkan bahwa Jokowi berkata tidak jujur saat bermanuver mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.

    “Nggak ada. Saya di Solo. Pak Prabowo di Jakarta. Ya orang menilai silakan (dinilai tidak jujur oleh Bu Mega),” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Panda Nababan mengamini pengakuan Megawati yang menepis kabar hubungannya dengan Prabowo kurang harmonis seiring perjalanan Pilpres 2024.

    Menurut Panda, hubungan Megawati dan Prabowo terkesan menjadi tidak baik justru dipicu oleh Jokowi.

    “Hubungan pribadi mereka (Prabowo-Megawati) itu baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi,” ujar Panda usai menghadiri HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). 

    Ia menjelaskan, muncul persepsi hubungan Prabowo dan Megawati tak baik saat Jokowi mengalihkan dukungannya dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

    Akibatnya, sambung Panda, ada sentimen yang muncul seolah Megawati tidak setuju Prabowo maju sebagai calon presiden.

    “Jokowi tidak jujur ke Mega. Bu, saya ke Prabowo. Dia menciptakan missunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju, gitu lho.”

    “Tapi, kuncinya, Jokowi tidak terbuka, tidak jujur, mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Panda mengungkap peluang PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. 

    Ia menyebut, PDIP tidak masalah jika memang nantinya akan beroposisi selama 5 tahun ke depan.

    “Dulu dua periode zaman SBY kita di luar, malah kita jadi tambah besar. Dua periode lho SBY. Kita total di luar.” 

    “Ini pun kalau kita total di luar, tidak punya pengaruh. Bukan ceroboh, bukan gegabah ya. Ini berdasarkan empirik apa yang kita alami,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Di Solo, Jokowi Jawab Tudingan Kacaukan Mega dan Prabowo oleh Panda Nababan: Apa Hubungannya?

    (Tribunnews.com/Deni/Igman)(TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)

  • Kapan Pertemuan Megawati dan Prabowo? Ini Penjelasan Ketua Harian Gerindra – Halaman all

    Kapan Pertemuan Megawati dan Prabowo? Ini Penjelasan Ketua Harian Gerindra – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan ada rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, soal waktu pertemuan kedua sosok itu tergantung komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Gerindra.

    Sebab dikatakannya, PDIP dan Gerindra sama-sama mengutus perwakilan untuk membicarakan pertemuan Megawati dan Prabowo.

    “Ya kita enggak tau ya, tergantung komunikasi-komunikasi yang dilakukan teman-teman (Gerindra dan PDIP,”  kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Ada pun isu yang muncul bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo, dilakukan sebelum Kongres VI PDIP yang direncanakan digelar pada April 2025 mendatang.

    Namun bisa juga pertemuan itu terjadi saat PDIP menggelar Kongres VI.

    “Jadi mungkin kalau intens dilakukan mungkin bisa atau kemudian sebelum atau sesudah (Kongres PDIP),” ujar Dasco.

    Kendati demikian, Dasco mengaku belum mengetahui perkembangan terkini soal rencana pertemuan Megawati dan Prabowo.

    “Saya belum mengetahui lebih lanjut perkembangannya sampai mana, tapi kira-kira mungkin mengarah ke sana,” pungkas Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut, rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto, hanya tinggal mencari waktu dan tempat yang cocok.

    Hal itu disampaikannya merespons potongan video viral Ketua DPR RI Puan Maharani, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto ingin bertemu secara langsung dengan Megawati Soekarnoputri.

    “Tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” imbuhnya.

     

     

  • PDIP Mensyaratkan Prabowo Acuhkan Jokowi?

    PDIP Mensyaratkan Prabowo Acuhkan Jokowi?

    GELORA.CO – Isu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto makin menguat usai pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke-52 PDIP pada Jumat kemarin, 10 Januari 2025.

    Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai, isu tersebut kemungkinan bisa saja terjadi kalau berdasarkan pernyataan Megawati tersebut.

    “Mega ingin agar Prabowo menghormati sikap politik PDIP yang belum bergabung secara resmi,” ujar Yusak kepada RMOL, pada Senin, 13 Januari 2024.

    Kendati begitu, dosen Ilmu Politik Universitas Pamulang itu memandang, ada dua alasan mengapa Megawati belum mengeluarkan putusan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

    Salah satunya adalah terkait langsung soal hubungan Prabowo dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    “Soal belum bergabung, saya kira ada dua faktor utama. Pertama, tawaran Prabowo dianggap kurang menarik bagi PDIP terkait jatah kabinet,” tuturnya.

    “Kedua, faktor Jokowi. Posisi Jokowi yang membuat PDIP tidak nyaman bergabung dengan pemerintahan Prabowo,” demikian Yusak menambahkan. 

  • Necis Pakai Jas Abu, Ini Foto-foto Hasto Datangi KPK sebagai Tersangka

    Necis Pakai Jas Abu, Ini Foto-foto Hasto Datangi KPK sebagai Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhrinya memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, politisi PDIP asal Yogyakarta itu hadir sebelum jadwal pemeriksaannya, yaitu pukul 10.00 WIB. Hasto bersama rombongan tim hukum dan DPP PDIP tiba sekitar pukul 09.40 WIB.

    Hasto terlihat necis dengan jas berwarna abu-abu, kemeja putih, dan celana bahan cokelat khaki. Tak lupa, kacamata yang selalu dipakai Hasto dan berubah warna menjadi gelap saat terkena cahaya matahari. 

    Beberapa kuasa hukum Hasto yang ikut menghadiri pemeriksaannya sebagai tersangka hari ini, yaitu Maqdir Ismail dan Ronny Talapessy. Maqdir diketahui sebelumnya maju sebagai caleg DPR 2024-2029 dari PDIP dan kerap mewakili partai itu misalnya pada sidang gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Adapun, Ronny merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum yang turut didapuk sebagai tim hukum Hasto. Dia juga telah mengawal Hasto dalam pemeriksaan sebelumnya pada Juni 2024.

    “Didampingi oleh seluruh penasihat hukum kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya,” ujar Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Pada pemeriksaannya nanti, Hasto juga mengungkap penasihat hukumnya akan menyerahkan surat terkait dengan praperadilan yang diajukan olehnya di PM Jakarta Selatan. Surat itu rencananya diserahkan kepada pimpinan KPK.

    “Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan , atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses praperadilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK,” papar mantan anggota DPR itu.

    Hasto mengaku siap secara formil dan materiil untuk menghadapi proses hukum yang berlaku di KPK. 

    Selain itu, Hasto juga mengimbau para simpatisan dan kader partai untuk tenang sejalan dengan pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. 

    Dia mengatakan bakal memberikan keterangan kepada penyidik KPK dengan sebaik-baiknya.

    “Kami mohon doanya, dan kami mengimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDIP adalah partai berkarakter banteng,” ujarnya. 

    Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan. 

    Tangan kanan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko dirinya sebagai politisi atau kader PDIP. 

    “Kami diajarkan Bung Karno dan Ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya. 

    Foto-foto kedatangan Sekjen PDIP sekaligus tersangka Hasto Kristiyanto di gedung KPK pada Senin (13/1/2025)

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (13/1/2025). Sekjen PDIP tersebut memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (13/1/2025). Sekjen PDIP tersebut memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (13/1/2025). Sekjen PDIP tersebut memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (13/1/2025). Sekjen PDIP tersebut memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (13/1/2025). Sekjen PDIP tersebut memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

  • Diperiksa KPK sebagai Tersangka, Ini Pesan Hasto untuk Kader dan Simpatisan PDIP

    Diperiksa KPK sebagai Tersangka, Ini Pesan Hasto untuk Kader dan Simpatisan PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengimbau para simpatisan dan kader partai untuk tenang sejalan dengan pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. 

    Hasto mengatakan bakal memberikan keterangan kepada penyidik KPK dengan sebaik-baiknya.

    “Kami mohon doanya, dan kami mengimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDIP adalah partai berkarakter banteng,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). 

    Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan. 

    Tangan kanan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko dirinya sebagai politisi atau kader PDIP. 

    “Kami diajarkan Bung Karno dan Ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya. 

    Sebelumnya, penetapan Hasto sebagai tersangka disetujui pada rapat expose yang dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, Desember 2024 lalu.

    Expose itu digelar tidak lama setelah pimpinan KPK Jilid VI mulai menjabat. Setyo mengumumkan status Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah selaku tersangka pada pengembangan penyidikan.

    Pada kasus suap, komisi antirasuah menduga Hasto dan Donny bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. 

    Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Dia diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan. Di antaranya, yakni menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT). 

    “Bahwa pada 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sutan Syahrir untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam Hape ke dalam air dan melarikan diri,” papar Setyo.

    Kasus tersebut sudah mulai diusut KPK sejak 2020. Pada saat itu, lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.