Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Istana: Sampai saat ini tak ada rencana pertemuan Prabowo-Megawati

    Istana: Sampai saat ini tak ada rencana pertemuan Prabowo-Megawati

    Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada?

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Saat dikonfirmasi mengenai kabar yang beredar, AM Putranto menepis adanya agenda pertemuan tersebut dalam waktu dekat.

    “Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada?” ujarnya kepada awak media di Kantor KSP Jakarta, Rabu.

    Ia juga menyarankan agar informasi terkait hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pejabat terkait di Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

    “Nanti konfirmasi ke PCO saja lebih bagus,” katanya menambahkan.

    Lebih lanjut, Putranto menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pertemuan dari kedua tokoh nasional tersebut. “Tidak ada rencana beliau saya lihat,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah kemungkinan pertemuan itu belum terjadwal, Putranto kembali menegaskan bahwa ia belum mendengar kabar tersebut.

    “Iya, saya juga tidak mendengar. Masa saya harus berbicara. Enggak ada. Sampai saat ini enggak ada,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden Ke-1 RI Soekarno menjadi faktor yang akan mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Awalnya, Basarah menuturkan rencana pertemuan dan silaturahim antara Megawati dan Prabowo sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDIP.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah pesan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan Anggota Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Basarah: Faktor Bung Karno Akan Pertemukan Megawati dan Prabowo

    Basarah: Faktor Bung Karno Akan Pertemukan Megawati dan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut sosok Presiden pertama RI Soekarno menjadi faktor utama yang akan mempertemukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Menurut Basarah, rencana pertemuan tersebut telah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui komunikasi antara kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” ujar Basarah dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/1).

    Basarah mengungkapkan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet, dengan pesan kuat bahwa hubungan baik di antara keduanya akan terus terjaga.

    Pemulihan Nama Baik Bung Karno

    Basarah menambahkan, kedekatan antara Megawati dan Prabowo semakin menguat setelah Prabowo memberikan respons positif terhadap surat Pimpinan MPR 2019-2024 terkait pemulihan nama baik Bung Karno.

    Pada 30 September 2024, dalam pertemuan antara Pimpinan MPR dan Prabowo di ruang kerja Menteri Pertahanan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memulihkan hak-hak Bung Karno.

    Basarah juga mengungkapkan bahwa Prabowo adalah pengagum berat Bung Karno, bahkan di ruang kerja Menteri Pertahanan terdapat lukisan besar Bung Karno menunggang kuda.

    Persahabatan dan Kepedulian terhadap Krisis Global

    Selain faktor Bung Karno, Basarah menyebut persahabatan yang terjalin sejak lama antara Megawati dan Prabowo menjadi alasan kuat terjadinya pertemuan tersebut.

  • PDIP: Faktor Bung Karno yang akan pertemukan Megawati-Prabowo

    PDIP: Faktor Bung Karno yang akan pertemukan Megawati-Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden ke-1 RI Soekarno menjadi faktor yang akan mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.

    Awalnya, Basarah menuturkan rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati dan Prabowo sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDIP.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah pesan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet.

    Menurutnya, hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa Megawati dan Prabowo suatu saat bertemu langsung. Ini juga tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet.

    Selain itu, Megawati juga menjelaskan alasannya bersedia bertemu Prabowo lantaran tak punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini.

    “Jadi sebenarnya, kesediaan Ibu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau sampaikan jauh hari sebelumnya,” ujarnya.

    Selanjutnya, kerekatan hubungan Megawati dan Prabowo bertambah kuat bounding-nya ketika Basarah melaporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Prabowo pada 30 September 2024 di ruang kerja Menteri Pertahanan RI.

    Pada saat itu sepuluh orang pimpinan MPR yang dipimpin Bambang Soesatyo menyampaikan surat pimpinan MPR kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno setelah pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum.

    Saat itu, Prabowo merespons surat pimpinan MPR tersebut dan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

    Bahkan Prabowo menitipkan pesan untuk Megawati dan Guntur Soekarno Putra bahwa dirinya adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno.

    “Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan RI yang di belakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda,” ungkap Basarah.

    Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraannya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Prabowo tersebut kemudian dilaporkan kepada Megawati.

    Sejak saat itulah Megawati sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respons yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno.

    Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke-52, Sabtu (11/1).

    “Dengan demikian, menurut saya, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik,” tuturnya.

    Di luar faktor tersebut, alasan lain yang membuat Megawati bersedia bertemu Prabowo adalah karena Megawati sangat concern dalam memikirkan perkembangan situasi global dan potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global.

    “Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia,” tambah Basarah.

    Ia pun optimistis terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo untuk membahas nasib dan masa depan Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Dasco Gerindra: Memang Semestinya Dilakukan – Page 3

    Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Dasco Gerindra: Memang Semestinya Dilakukan – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan kedua tokoh itu dikabarkan menghangat dalam waktu belakangan ini.

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa enggak, enggak,” kata Megawati, saat pidato politik di HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Tak hanya itu, Megawati juga menyebut, memiliki perasaan yang sama dengan Prabowo. Lantaran, sama-sama mengemban sebagai ketua umum di partai politik.

    “Lha tapi saya bilang ‘Mas kita kan boleh dong saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan melihat anak buah kamu dibegitukan apa rasanya sebagai ketum, pasti perasaan kita sama,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Megawati pun mengungkapkan, ada sosok yang menyampaikan Prabowo menginginkan nasi goreng yang dimasaknya. Namun Megawati menolak karena sudah pusing mengurus anak-anaknya di PDIP.

    “Bukan sombong, padahal dia senang, saya masakin nasi goreng, udah lama. Ada yang ngomong, ada yang ngomong minta dimasakin nasi goreng. Lho aku ae lagi mumet anak-anak ku banyak yang enggak,” ujarnya.

  • Terpopuler, pagar laut di Bekasi hingga Shin Tae-yong Football Academy

    Terpopuler, pagar laut di Bekasi hingga Shin Tae-yong Football Academy

    DKI Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, KKP selidiki soal pagar laut di Bekasi hingga cara daftar sekolah bola Shin Tae-yong Football Academy. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠KKP selidiki soal pagar laut di Bekasi

    Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera melakukan peninjauan ke lapangan guna mengecek informasi soal adanya pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat, seperti halnya yang terjadi di Tangerang, Banten.

    Meski begitu, hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak yang berwenang terkait hal tersebut. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠KPK bantah Hasto tak ditahan karena Megawati telepon Prabowo

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Pemerintah hitung opsi biaya haji turun lagi

    Pemerintah sedang menghitung opsi biaya untuk haji dapat diturunkan kembali karena akan dibantu oleh pemerintah Arab Saudi.

    Meski begitu, Budi Gunawan belum memberikan detail realisasi penurunan lagi biaya haji tersebut. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Warga temukan mayat laki-laki dengan kartu anggota TNI di perairan Marunda

    Nelayan yang tengah mencari ikan menemukan sesosok mayat laki-laki mengambang di perairan wilayah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat (10/1).

    Setelah dilakukan evakuasi dari mayat tersebut terdapat sejumlah kartu Identitas dengan inisial nama HO, Kartu Anggota TNI berpangkat Brigjen, dan Kartu Anggota Badan Intelijen Negara (BIN) berpangkat Pembina Utama. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Cara daftar sekolah bola Shin Tae-yong Football Academy

    Shin Tae-yong Football Academy didirikan oleh mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY), yang baru-baru ini diberhentikan oleh PSSI dan tidak lagi melatih tim Garuda Muda. Meskipun sudah tidak lagi melatih timnas, ia tetap berkomitmen untuk memajukan dunia sepak bola Indonesia.

    Meskipun sudah tidak melatih timnas, Shin Tae-yong tetap menunjukkan dedikasinya terhadap sepak bola Indonesia. Melalui akademi ini, ia berkomitmen menumbuhkan bakat-bakat pesepakbola muda di tanah air agar dapat berkontribusi bagi kemajuan sepak bola nasional di masa depan. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Ikuti Strategi Megawati, Alasan Hasto Tak Beri Keterangan Pers Usai Diperiksa KPK – Page 3

    PDIP: Ikuti Strategi Megawati, Alasan Hasto Tak Beri Keterangan Pers Usai Diperiksa KPK – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) memilih irit bicara bahkan diam usai pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Sikapnya itu berbeda saat sebelum menghadap penyidik.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menanggapi, hal tersebut mungkin saja berkaitan dengan materi penyidikan.

    “Ya saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum,” tutur Tessa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).

    “Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak ingin berbicara kepada teman-teman jurnalis, tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan,” sambungnya.

    Tessa juga menyatakan tidak bisa membuka isi pemeriksaan lantaran penyidik tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepadanya untuk menyampaikan hal tersebut.

    “Ya itu kembali lagi saya tidak bisa menyampaikan cluenya, karena belum dapat clue. Mungkin rekan-rekan bisa bertanya kepada kuasa hukum lebih lanjut atau ke saudara HK langsung, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ingin berbicara kepada rekan-rekan jurnalis pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Tessa

     

  • ‘Dua Wajah’ PDIP Setelah Kasus Hasto: Oposisi atau Masuk Koalisi?

    ‘Dua Wajah’ PDIP Setelah Kasus Hasto: Oposisi atau Masuk Koalisi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menguat di tengah proses hukum terhadap Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Di sisi lain, PDIP sampai sekarang juga belum menyampaikan sikap secara tegas apakah masuk dalam koalisi atau berada di jalur oposisi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, misalnya, mengungkapkan bahwa akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo subianto walaupun kadernya tidak ada yang masuk ke dalam jajaran kabinet.

    “Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi,” ujar Basarah dikutip dari Antara, Rabu (15/1/2025).

    Menurut Basarah, sejatinya Indonesia mengambil sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak berlakunya istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan.

    Istilah oposisi, lanjut Basarah, biasanya dipraktikkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

    Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani, juga mengunggah video saat berinteraksi dengan Prabowo. Tidak jelas maksud video itu apakah itu menandakan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tetap di luar pagar. Yang jelas, keterangan dalam video itu menampilkan frasa tentang persatuan.

    “Ada yang lebih penting dari segala kepentingan, yaitu keutuhan dan persatuan bangsa,” tulis Puan.

    Sebelumnya politikus PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sempat berujar bahwa di internal partainya ada tiga kubu terkait sikap terhadap pemerintahan Prabowo. Ketiga kubu itu merepresentasikan sikap yang ingin bergabung koalisi, wait and see, dan koalisi.

    Lobi-lobi Kasus Hasto?

    Sementara itu, di tengah proses politik yang sedang berlangsung, sempat beredar rumor, bahwa Megawati telah melobi langsung kepada Prabowo, supaya Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK tidak menahan Hasto.

    Hasto saat ini berstatus sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan alias obstruction of justice Harun Masiku. Dia sudah diperiksa sebagai tersangka. Namun Hasto tidak ditahan KPK.

    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah rumor bahwa Megawati menelepon Prabowo ihwal pemeriksaa Hasto.

    Dasco menegaskan bahwa proses penegakan hukum di KPK menjadi kewenangan para penegak hukum di komisi antikorupsi. Dia memastikan tidak ada hubungannya dengan Prabowo atau Gerindra. 

    “Sehingga kalau ada pertanyaan tidak ada hubungannya dengan pak Prabowo atau Gerindra. Belum ada, belum ada [Megawati telepon Prabowo],” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Perbesar

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dia memastikan tidak mendengar kabar itu. Setyo juga menepi kabar lobi-lobi yang diketahuinya di KPK pada pemeriksaan Hasto kemarin. 

    “Jadi sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini sih tidak. Dari sini tidak ada [lobi-lobi],” katanya.

    Setyo menjelaskan bahwa penyidik pasti memiliki pertimbangan sendiri dalam melakukan penahanan atau tidak terhadap seorang tersangka. 

    Hasto telah diperiksa sebagai saksi pada Juni 2024 dan sebagai tersangka 13 Januari 2025. Hasto sebelumnya telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada 6 Januari 2025, namun berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. 

    Setyo juga mengemukakan bahwa alasan penyidik tidak langsung menahan Hasto, karena masih ada beberapa keterangan saksi yang dibutuhkan. Pria yang pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK itu menuturkan, informasi yang diterima pimpinan hanyalah terkait dengan pemeriksaan Hasto. Belum ada detail mengenai rencana penahanan. 

    “Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ. Memang, baru tahap pemeriksaan saja,” kata perwira Polri bintang tiga itu.

    Pertemuan Mega Prabowo 

    Adapun Dasco Ahmad juga membeberkan sedang menunggu perwakilan dari Megawati Soekarnoputri terkait pertemuan dengan Prabowo Subianto yang kembali mencuat.

    Hingga kini pun, Dasco mengaku berlum memperoleh informasi secara langsung dari Prabowo mengenai perantara untuk merealisasikan pertemuan tersebut.

    “Tadi kan sudah ditanyakan, akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu dan saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo,” ungkapya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    Perbesar

    Dasco juga menyatakan belum mendapatkan informasi mengenai siapa orang yang akan dikirim Megawati untuk menjadi mediator guna mengatur pertemuan.

    “Ya sampai saat ini kita belum mendapatkan berita siapa yang dikirim. Tapi tentunya kalau memang ada nanti dengan seizin Pak Prabowo kan tentunya juga akan ditunjuk yang mewakili,” jelasnya.

    Dia juga menuturkan Gerindra akan menyikapi semua hal dengan baik dan menurutnya pertemuan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa juga.

    “Sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kan suatu yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan, sehingga menurut saya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan,” jelas Dasco.

    Tak Terkait Koalisi

    Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menekankan Megawati dan Prabowo bersahabat, sehingga tidak ada persoalan dan permusuhan antara keduanya.

    “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi.  Berikan kesempatan pertemuan kedua beliau yang original, tidak usah didesain, tidak usah terlalu dikonstruksikan untuk masuk kabinet misalnya,” katanya di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Aria memandang bahwa pertemuan antar dua tokoh bangsa itu bertujuan baik dan akan memberikan kesejukan dalam dinamika bangsa Indonesia ke depan.

    “Menurut saya, saya yakin pasti akan ketemu. Kalau pertemuan itu terjadi, maka ada pertalian batin dan pertalian pikiran antara Ibu Mega dan Pak Prabowo,” pungkasnya.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Selasa (14/1/2025). Rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar retret dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 masih menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum terkini lain yang masih hangat adalah soal penangkapan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono karena diduga terlibat dalam kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Prabowo Mau Gelar Retret Kepala Daerah untuk Samakan Visi dan Misi
    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rencana Presiden Prabowo Subianto mengadakan retret kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, bertujuan untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah sekaligus membangun kekompakan. 

    “Agar program pemerintah pusat dapat dijalankan secara merata demi kebaikan rakyat di daerah,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi Persilakan Prabowo Evaluasi PSN Warisannya
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan rencana Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan pemerintahannya.

    “Ya enggak papa, kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ujar Jokowi di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi mengakui evaluasi PSN dibutuhkan karena belum tentu keputusan pemerintah sebelumnya berjalan 100%.

    Pemerintah Akan Revisi UU Pemilu
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih menjadi sorotan publik adalah rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Pemilu setelah MK menghapus syarat ambang batas parlemen (parlementary threshold) dan presidential threshold.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan revisi UU Pemilu penting untuk menyesuaikan dengan hasil putusan MK. 

    “Dalam konteks politik ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu,” kata Bima saat beraudiensi dengan petinggi B-Universe di Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    KPK Bantah Tidak Tahan Hasto karena Megawati Telepon Prabowo
    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyangkal rumor penyidik tidak menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghubungi Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya justru tidak mendengar soal kabar itu,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Menurut Setyo, penyidik masih membutuhkan keterangan saksi lain untuk menahan Hasto.

  • PDIP Dinilai Jalankan Politik Dua Kaki Era Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Main Aman

    PDIP Dinilai Jalankan Politik Dua Kaki Era Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Main Aman

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno melihat PDI Perjuangan menjalankan politik dua kaki di era pemerintahan Prabowo Subianto.

    Adi Prayitno pun melihat partai berlambang banteng itu sedang bermain buruk.

    Menurutnya keputusan PDI Perjuangan yang siap bekerja sama dengan Prabowo Subianti menjadi kabar buruk bagi demokrasi Indonesia. 

    Apalagi, PDI Perjuangan memilih tidak akan menjadi partai oposisi saat pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Satu hal yang pasti bahwa oposisi di masa-masa yang akan datang ini akan mati dan wasalam jadi ke depan kita Jangan pernah berharap ada partai politik yang galak, ada partai politik yang siap menjadi check and balances dan menjadi kelompok-kelompok kritis untuk mengadvokasi keinginan-keinginan masyarakat,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).

    Adi menyayangkan sikap PDIP yang akhirnya memilih tidak menjadi oposisi dan bekerjasama dengan pemerintah. Padahal, kata Adi, banyak yang berharap PDIP setelah kalah dalam Pilpres 2024 bersikap seperti era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Dimana, PDIP saat itu bersikap oposisi berada di luar pemerintahan selama 10 tahun. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun bermitra dengan kelompok-kelompok kritis.

    Adu mengatakan PDIP mendapatkan buah manis setelah menjadi oposisi selama pemerintahan SBY dengan memenangkan pertarungan Pilpres dan Pileg 2014.

    “Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur cukup disayangkan kesempatan politik yang mestinya dimiliki oleh PDIP untuk merekrut dan memaksimalkan kelompok-kelompok di luar kekuasaan, kelompok-kelompok kritis dan kelompok tidak puas dengan pemerintah ini, bisa saja akan menganggap PDIP itu bukan menjadi partai politik yang kemudian harus dipilih untuk di masa-masa yang akan datang,” kata Adi.

    Menurut Adi, keputusan PDIP saat ini secara demokrasi menjadi tidak sehat karena check and balances tak ada.

    KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.

    Oleh karena itu, Adi meminta publik tidak heran bila nantinya tak ada anggota dewan yang bersuara lantang dan bersebarangan dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

    “Padahal kita tahu anggota dewan yang ada di parlemen tugasnya itu adalah ngomong-ngomong, tugas mereka itu adalah berdialog dan berdiskusi
    untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan politik rakyat,” katanya.

    Adi pun menanggapi keputusan PDIP yang tidak menjadi oposisi dan siap bekerjasama dengan Prabowo Subianto. Meskipun, PDIP tidak menempatkan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.

    “Ini menegaskan PDIP sedang cari aman PDIP, sedang bermain politik dua kaki,” imbuhnya.

    Satu sisi, kata Adi, PDIP ingin merawat hubungan politik dengan Prabowo Subianto.

    Apalagi, Prabowo Subianto bagi PDIP merupakan tewan sekalipun lawan di saat yang bersamaan.

    “Kita tahu Megawati bergandengan dengan Prabowo Subianto kalah di pilpres saat itu melawan SBY,” ujarnya.

    Namun, saat yang bersamaan PDIP masih ingin meyakinkan kelompok-kelompok ekstra parlementer, kritis dan anti Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka yang akan dicobar direbut untuk kepentingan elektoral.

    “Main dua kaki ini tentu ingin ditunjukkan bagi PDIP bahwa memang suasana kebatinan politik masyarakat saat ini memang relatif terbelah satu sisi ada yang pro dengan Prabowo Subianto tentu dengan maksudnya PDIP di situ pro pemerintah ini juga sebagian besar ada yang ingin diharapkan bergabung dengan PDIP sebagai bagian dukungan politik mungkin di lima tahun yang akan datang,” katanya.

    Pernyataan Ahmad Basarah

    Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut sistem oposisi dalam pemerintahan presidensial. Menurut Basarah, dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD 1945, istilah dan praktik oposisi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

    “Istilah oposisi, apalagi praktik oposisi, biasanya diterapkan dalam sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Hal ini tidak relevan dalam konteks pemerintahan presidensial kita,” ujar Basarah.

    Terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Basarah menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mengambil sikap oposisi. 

    Sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, PDI Perjuangan tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah meskipun tidak menempatkan kadernya dalam kabinet Presiden Prabowo.

    Hubungan baik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo, lanjut Basarah, menjadi jembatan untuk memastikan koordinasi efektif demi kepentingan rakyat. 

    “Hubungan panjang antara Ibu Megawati, Presiden kelima RI, dan Presiden Prabowo, Presiden kedelapan RI, akan menjadi dasar silaturahmi yang kokoh untuk mengawal bangsa menghadapi tantangan besar, seperti krisis lingkungan dan pangan akibat konflik global serta pemanasan global,” jelasnya.

    Basarah juga menyoroti perhatian Megawati terhadap potensi krisis lingkungan dan pangan. Ia berharap Presiden Prabowo mampu memimpin Indonesia dengan baik dalam menghadapi ancaman tersebut demi keselamatan rakyat dan kepentingan bangsa.

    Sikap politik resmi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo akan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan ke-6 yang direncanakan pada tahun 2025. Hasil kongres ini nantinya akan dijabarkan melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa, sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi inti falsafah Pancasila,” tutup Basarah. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Penjelasan Ketua KPK soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan

    Penjelasan Ketua KPK soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto telah memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

    Dia diperiksa selama 3,5 jam sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.27 WIB pada Senin (13/1). Meski diperiksa sebagai tersangka, Hasto Kristiyanto belum ditahan oleh KPK.

    Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai salah satu dari dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku pada Selasa, 24 Desember 2024.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum ditahan karena penyidik memang belum berencana untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

    “Rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi, artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ. Memang baru tahap pemeriksaan saja,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dia meyakini penyidiknya sudah menyusun rencana penyidikan dan mempunyai pertimbangan soal mengapa yang bersangkutan belum ditahan.

    Setyo mengatakan salah satu poin laporan penyidik yang disampaikan kepadanya adalah masih ada saksi yang belum diperiksa. “Terinformasi bahwa masih ada beberapa keterangan saksi yang masih dibutuhkan oleh penyidik,” ucapnya.

    Jenderal polisi berbintang tiga itu membantah kabar yang menyebut Hasto Kristiyanto belum ditahan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto.

    Setyo bahkan memastikan bahwa di KPK tidak ada telepon tersebut. “Sebaiknya ditanyakan sama yang (menyebar) informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini si enggak, dari sini enggak ada,” ujarnya.