Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Sri Mulyani dan Menteri Kabinet Prabowo Jadi Pembicara Bimtek DPRD PDIP se-Indonesia

    Sri Mulyani dan Menteri Kabinet Prabowo Jadi Pembicara Bimtek DPRD PDIP se-Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPD PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengisi materi dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) untuk 3.214 anggota DPRD PDIP dari seluruh Indonesia. Salah satu menteri yang memberikan materi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Beberapa materi yang dibawakan hari ini mencakup pengelolaan pemerintahan daerah dan keuangan. Setelah sesi ini, Ibu Sri Mulyani akan hadir untuk memberikan materi,” ujar Deddy Sitorus setelah mengikuti pengarahan tertutup oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Grand Ballroom, Theatre Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/1/2025).

    Deddy menjelaskan materi-materi yang disampaikan dalam Bimtek ini sangat penting agar anggota DPRD di daerah dapat memahami proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta melaksanakan fungsi mereka dengan baik. Selain itu, Sri Mulyani dan beberapa menteri dari kabinet Prabowo juga mendengarkan aspirasi dari daerah melalui anggota DPRD PDIP.

    “Kami mengundang beberapa menteri untuk hadir, agar mereka dapat langsung berkomunikasi dan mendengar aspirasi teman-teman di daerah, sekaligus memahami pandangan pemerintah pusat terhadap masalah-masalah di daerah,” jelas Deddy.

    Deddy juga menambahkan banyak anggota DPRD yang baru bergabung, dengan hampir 50% di antaranya merupakan wajah-wajah baru. Terkait hal itu, PDIP memberikan pelatihan khusus untuk mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.

    “Ini adalah pelatihan pertama, dan ke depannya akan ada pelatihan lanjutan bagi anggota legislatif di daerah dan provinsi,” pungkas Deddy terkait Bimtek DPRD PDIP.

  • PDI Perjuangan undang Sri Mulyani dalam bimbingan teknis kader

    PDI Perjuangan undang Sri Mulyani dalam bimbingan teknis kader

    “Beberapa materi yang dibawakan hari ini terkait pengelolaan pemerintah daerah juga tentang keuangan. Ibu Sri Mulyani hadir,”

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk jadi pembicara dalam bimbingan teknis kader PDI P yang terpilih jadi anggota legislatif di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat.

    “Beberapa materi yang dibawakan hari ini terkait pengelolaan pemerintah daerah juga tentang keuangan. Ibu Sri Mulyani hadir,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus di sela sela kegiatan bimbingan teknis.

    Deddy mengatakan pihak DPP sengaja mengundang beberapa menteri Kabinet Merah Putih dalam bimbingan teknis agar para kader dapat menyuarakan aspirasi dari beragam daerah.

    Tidak hanya itu, dalam forum ini pihak pemerintah juga diberikan kesempatan untuk memberikan sudut pandang lain tentang tata kelola keuangan dari segi pemerintah.

    Langkah dialog ini, menurut Deddy merupakan pertanda bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo walaupun tidak masuk dalam koalisi atau jajaran kabinet.

    Dengan adanya kegiatan ini, Deddy berharap kader PDI Perjuangan yang menjadi anggota legislatif mendapatkan pencerahan baru dan pihak pemerintah juga mendapat masukan baru guna dipertimbangkan menjadi sebuah kebijakan.

    Untuk diketahui, bimbingan teknis hari ini dihadiri oleh 3.214 kader PDI Perjuangan yang menjadi anggota legislatif di seluruh daerah. Pada sesi sebelumnya yang berlangsung hari ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menghadiri bimbingan teknis untuk memberikan arahan bagi seluruh kader.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bimtek 3.000 Anggota DPRD dari PDIP, Megawati Ingatkan Kadernya Solid dan Turun ke Masyarakat

    Bimtek 3.000 Anggota DPRD dari PDIP, Megawati Ingatkan Kadernya Solid dan Turun ke Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh anggota DPRD dari fraksi PDIP untuk menjadi kader yang solid, disiplin, dan selalu dekat dengan masyarakat.

    Pesan ini disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 3.000 anggota DPRD dari seluruh Indonesia di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Megawati menegaskan, para kader PDIP yang duduk di kursi legislatif daerah memiliki tugas utama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

    “Partai harus bergairah dan penuh disiplin, dan kader turun ke bawah,” ujar Megawati dalam pidatonya.

    Ia juga mendorong para kader untuk memperluas wawasan dengan rajin membaca, khususnya buku-buku pemikiran Soekarno, yang menjadi sumber inspirasi perjuangan PDIP.

    “Gembleng diri dengan membaca pemikiran Bung Karno. Para founding fathers telah membuat konsepsi negara yang paripurna. Partai harus terus bersemangat mengikuti ajaran Bung Karno,” imbuhnya.

    Megawati menekankan, setiap kader, terutama anggota legislatif, harus taat pada arahan partai. Ia tidak segan meminta kader yang tidak mau mengikuti arahan untuk meninggalkan PDIP.

    “Anggota dewan PDIP harus memiliki rasa, yang mencerminkan hati dan memancar dari mata,” tegas presiden ke-5 Indonesia itu.

    Dalam sesi pengarahan yang bersifat tertutup, Megawati mengajak para peserta untuk berdiri dan merefleksikan tujuan mereka bergabung dengan PDIP. Sesi ini dimoderatori oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang memfasilitasi tanya jawab antara Megawati dan para peserta.

  • Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke Nasional 24 Januari 2025

    Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke Nasional 24 Januari 2025

    Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    secara khusus memberikan arahan kepada legislator dari partainya untuk mengawasi rencana proyek
    food estate
    di
    Merauke
    , Papua.
    Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menjelaskan bahwa Megawati cukup lama menyinggung proyek pemerintah yang banyak dikhawatirkan tersebut dalam acara pembekalan terhadap legislator PDI-P.
    “Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek
    food estate
    di Merauke,” ujar Deddy di sela-sela acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Fraksi PDI-P di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/1/2025).
    Menurut Deddy, Megawati meminta para legislator mengawasi program tersebut bisa berjalan dengan baik.
    “Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional atau
    food estate
    di Merauke, Papua Selatan.
    Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).
    Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.
    “Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara,” kata Ahmad Rizal.
    Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menegaskan pembangunan 2 juta hektar lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
    “Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu,” katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
    Ribka menyebut food estate dijalankan untuk ketahanan pangan nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.
    Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate.
    Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.
    Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan pemerintah tidak tinggal diam.
    Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.
    Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.
    Karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kirim Anggrek ke Megawati, PDIP: Mereka Sudah Berhubungan Cukup Lama – Page 3

    Prabowo Kirim Anggrek ke Megawati, PDIP: Mereka Sudah Berhubungan Cukup Lama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berulang tahun ke-78.

    Deddy menilai hadiah tersebut sangat wajar, sebab Prabowo dan Megawati memiliki sejarah hubungan yang cukup lama.

    “Ya saya kira itu wajar ya, karena ini kan mereka sudah berhubungan cukup lama,” kata Deddy kepada wartawan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Dia menyampaikan ada dua kado ulang tahun yang sangat membuat Megawati terkesan. Kado tersebut yakni, lukisan bergambar wajah Megawati hasil karya sejumlah seniman, serta aspirasi para kader agar dirinya kembali memimpin PDIP.

    Adapun lukisan-lukisan tersebut ditampilkan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) para anggota DPRD Fraksi PDIP, Jumat (24/1/2025). Salah satu lukisan bergambar Megawati sebagai seorang Srikandi.

    “Tapi ada tadi dua kado yang sangat menyenangkan bagi Ibu Megawati. Yang pertama itu adalah lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh para seniman, dan kemarin dibuat di Taman Suropati dan tadi ditunjukkan kepada Ibu Megawati lukisan-lukisan itu,” ujar Deddy.

    “Dan yang kedua tadi banyak aspirasi supaya Ibu Megawati kembali memimpin PDI Perjuangan karena masih sangat dibutuhkan,” sambungnya.

    Deddy menegaskan Kembali bahwa kiriman anggrek tersebut tidak ada hubungannya dengan rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Deddy menyebut kedua tokoh politik tersebut belum bertemu.

    “Rencana pertemuan nanti kita bahas pada waktu yang akan datang,” ujar Deddy.

    Baca juga Prabowo ke India saat Megawati Ulang Tahun, Pertemuan Kembali Batal

     

    Prabowo Subianto berikan pidato perdana sebagai Presiden Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para Presiden terdahulu, salah satunya adalah Megawati.

  • Megawati Minta Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikuti Arahan Partai, Jika Tidak Lebih Baik Keluar – Page 3

    Megawati Minta Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikuti Arahan Partai, Jika Tidak Lebih Baik Keluar – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 3.000 anggota legislatif PDIP di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Bimtek diberikan agar para anggota dewan tersebut menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta representasi rakyat.

    “Direncanakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof DR (HC) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pembekalan pada pukul 14.00 WIB guna memperkuat kualitas kepemimpinan seluruh anggota legislatif sebagai arsitek masa depan atas cara pandang ideologi, platform, dan sikap politik Partai,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Menurut dia, Megawati akan memberikan pengarahan langsung terkait berbagai program kerakyatan PDIP. Mulai dari, mengatasi stunting, memerangki kemiskinan ekstrim, mewujudkan kedaulatan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan penguasaan Iptek.

    “Memperkuat riset dan inovasi merupakan bagian dari tugas strategis anggota legislatif, termasuk gerak kebudayaan di dalam meningkatkan kualitas peradaban Indonesia,” ujarnya.

     

  • Megawati minta Pemerintah pastikan MBG tepat sasaran

    Megawati minta Pemerintah pastikan MBG tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Pemerintah memastikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berlangsung tepat sasaran untuk masyarakat.

    Megawati mengemukakan hal itu ketika menggelar bimbingan teknis tertutup untuk para kader di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat.

    “Tadi disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus usai menghadiri bimbingan teknis tersebut.

    Tidak hanya MBG, Deddy menjelaskan bahwa Megawati juga menyinggung soal program Food Estate atau Ketahanan Pangan yang saat ini dibangun di Merauke.

    Menurut putri sang proklamator tersebut, program tersebut harus berdampak pada kemakmuran masyarakat. Namun, di satu sisi pembangunan food estate juga jangan sampai merenggut lahan yang menjadi hak-hak masyarakat adat.

    Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Megawati sempat menyatakan mendukung program MBG.

    “Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,” kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12).

    Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut, salah satu catatannya terkait dengan anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp10 ribu per porsi.

    Menurut presiden ke-5 RI, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

    “Kuhitung Rp10 ribu toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh Mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

    Putri dari presiden pertama RI Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program Makan Bergizi Gratis.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Minta Anggota DPRD PDIP Awasi MBG hingga Food Estate – Page 3

    Megawati Minta Anggota DPRD PDIP Awasi MBG hingga Food Estate – Page 3

    Di sisi lain, Megawati mengingatkan semua anggota legislatif memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerahnya serta membuat ikatan yang kuat dengan masyarakat. Dia memerintahkan para kader turun langsung ke masyarakat.

    “Karena dengan terus menerus turun ke bawah maka PDI Perjuangan tentu akan menyatu dengan rakyat dan itu akan membuat mereka lebih mengerti persoalan-persoalan yang ada di bawah,” ujar Deddy.

    Dia mengungkapkan Megawati menerima laporan bahwa ada kebijakan-kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang tak sinkron. Deddy menuturkan ada aspirasi masyarakat yang tak bisa diakomodir APBD, namun juga tak dapat bantuan APBN.

    “Jadi tadi juga disampaikan bagaimana supaya teman-teman di daerah itu mulai membiasakan diri membuat laporan-laporan atau paper untuk bisa diperjuangkan di tingkat pusat,” ucapnya.

     

  • Puan Maharani Tuntut Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    Puan Maharani Tuntut Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik pagar laut di Pesisir Tangerang, Banten masih menyita perhatian banyak pihak. Apalagi, pemerintah belum mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

    Menyikapi hal itu, Ketua DPR, Puan Maharani meminta pengusutan secara tuntas kasus ini. Puan menegaskan bahwa kasus pagar laut itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan kelautan.

    “Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi, ya, segera ungkap milik siapa. Kenapa bisa seperti itu,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Seperti diketahui bahwa isu pagar laut ramai dibicarakan publik sejak penemuan di perairan Tangerang, Banten. Setelah itu terungkap pula pagar laut di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Penelusuran awal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menemukan kawasan pagar laut di Tangerang telah bersertifikat.

    Di lokasi tersebut diketahui terdapat 263 bidang yang terdiri atas 234 bidang sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama dua perusahaan dan 9 bidang atas nama perseorangan.

    Selain itu, ditemukan pula 17 bidang sertifikat hak milik (HM) di kawasan tersebut. Kementerian ATR/BPN tengah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan hal ini.

    Untuk itu, Puan mengingatkan kepada Pemerintah untuk melakukan investigasi mendalam soal maraknya pagar laut di daerah-daerah. “Jadi, tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan,” ucap putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Puan mengatakan bahwa DPR akan mengawal soal masalah pagar laut ini. Apalagi, saat ini bermunculan kasus HBG yang berada di laut, termasuk HGB yang ditemukan di laut Sidoarjo seluas 656 hektare melalui aplikasi Bhumi. “Nanti akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani. (fajar)

  • Puan Sebut Wacana Prabowo Beri Amnesti ke KKB Sebagai Diskresi Presiden

    Puan Sebut Wacana Prabowo Beri Amnesti ke KKB Sebagai Diskresi Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani merespons kabar Presiden Prabowo Subianto yang kini tengah mempertimbangkan pemberian amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata (KKB) di Papua.

    Menurut Puan, setiap pemberian amnesti tentu ada mekanisme dan kajian yang matang. Dalam hal ini, kata Puan, Prabowo memiliki diskresi atau kewenangan untuk mengambil keputusan.

    “Pemberian amnesti itu ada mekanismenya dan pastinya sebelum dilakukan hal tersebut ada kajiannya dan memang ada diskresi yang bisa dilakukan presiden,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Adapun, putri Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ini meyakini bahwa Prabowo telah memiliki pikiran dan kajian yang matang soal wacana itu.

    “Saya meyakini hal itu pasti sudah dipikirkan dengan matang sesuai dengan kajian dan mekanisme yang ada,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahkan saat ini Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti dalam konflik di Papua.

    “Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Dilanjutkannya, yang jelas pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua, bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

    “Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua,” tukasnya.