Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Gerindra Undang Jokowi dan Megawati di Acara Puncak Perayaan HUT ke-17

    Gerindra Undang Jokowi dan Megawati di Acara Puncak Perayaan HUT ke-17

    loading…

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, Partai Gerindra mengundang Megawati dan Jokowi di puncak perayaan HUT ke-17 di Sentul, Bogor. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Partai Gerindra turut mengundang Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di acara puncak perayaan HUT ke-17. Rencananya, perayaan tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

    Hal itu diungkapkan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi. Dia mengaku, telah mengundang Jokowi di acara perayaan HUT ke-17 Gerindra besok.

    Namun, dia belum mengetahui Jokowi akan hadir atau tidak di acara tersebut. Pasalnya, dia mengaku belum mendapat konfirmasi kehadiran Jokowi. “Belum, belum, belum dapat konfirmasi (kehadiran Jokowi). Nanti kami cek,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Prasetyo menyampaikan, pihaknya juga telah mengundang seluruh Presiden RI terdahulu, termasuk Megawati Soekarnoputri. Bahkan, pihaknya juga mengundang seluruh pimpinan parpol.

    “Iya, semua partai untuk acaranya yang besok semua partai kita (undang di perayaan puncak HUT ke-17 Gerindra),” terang Dasco.

    Kendati demikian, Prasetyo mengaku belum mendapat konfirmasi kehadiran Megawati. Dia juga memperoleh informasi bahwa Megawati masih berada di luar negeri. “Sepertinya belum (ada konfirmasi hadir), karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri,” terang Prasetyo.

    Prasetyo menyampaikan, sebagian besar pimpinan parpol telah konfirmasi hadir di acara perayaan puncak HUT ke-17 Gerindra di SICC. “Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir, sebagian konfirmasinya akan hadir di besok, di SICC, besok pagi,” terangnya.

    Sekadar informasi, Partai Gerindra akan menggelar puncak perayaan HUT ke-17 di SICC Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

    “Rencananya kegiatan di tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2025 yang akan datang,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    (cip)

  • Mendorong Oposisi Alternatif

    Mendorong Oposisi Alternatif

    Jakarta –

    Kebebasan dan pluralitas adalah syarat utama kehidupan politik (demokrasi). Kondisi itu menjamin pikiran dan tindakan kritis; termasuk keterlepasan dari rasa takut pada kekuasaan. Vice versa, pikiran kritis menjaga demokrasi berubah menjadi totalitarian. Kritisisme termanifestasi dalam kubu oposisi, gerakan intelektual hingga media yang mengoreksi rezim.

    Tetapi yang terjadi pada demokrasi kita justru mengkhawatirkan. Partai-partai politik sepertinya memiliki watak bawaan takut mengucapkan posisi menjadi oposisi. Mengapa?

    Secara sistem, demokrasi politik Indonesia memang tidak mengenal istilah oposisi. Padahal institusi oposisi substantif dalam demokrasi. Menurut Dahl (1996), di beberapa negara yang demokrasinya maju, keberadaan oposisi sangat vital. Oposisi adalah representasi resmi, berhak penuh dan legal yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Partai oposisi adalah alternatif bagi partai pemerintah. Bahkan para pemimpin partai oposisi dianggap publik sebagai presidents in waiting.

    Sebaliknya, partai oposisi di negara yang demokrasinya belum terlembagakan dengan baik, oposisi cenderung dianggap oleh partai pemerintah sebagai musuh. Oposisi dianggap sebagai penghambat program pemerintah (Gumede, 2017). Dengan dalil itu, kekuasaan lantas memberangus kekuatan oposisi baik secara sosial politik maupun ekonomi. Indonesia masuk kategori ini. Bahkan penilaian Freedom House di Washington (2023) menempatkan Indonesia pada kategori coklat atau bisa kita katakan secara substantif masih setengah demokratis.

    Kekuasaan dan Modal

    Pertama, soal politik kekuasaan. Kekuasaan adalah papan reklame terbaik untuk meng-endorse persona politisi dan institusi partai politik. Pasca Reformasi, kaum elite yang datang dari lingkar kekuasaan berpeluang lebih besar memenangi pertarungan elektoral. SBY menjadi rising star karena menjadi bagian dari kekuasaan Gus Dur dan Megawati. Kendati di fase akhir, berseberangan dengan rezim Megawati, ia terlanjur menjadi lebih populer dari pada Megawati.

    Prabowo menjadi presiden juga karena bergabung dengan rezim Jokowi. Itu adalah masa di mana Prabowo ter-endorse dengan baik oleh kekuasaan. Kita bisa periksa lagi survei di rentang setahun sebelum Pilpres 2024. Ganjar Pranowo-lah favoritnya. Tetapi rezim Jokowi memberikan dukungan total kepada Prabowo. Sebagai pengingat, di akhir rezim Jokowi, survei kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sangat tinggi (Litbang Kompas Juni 2024). Tentu itu berdampak besar dalam kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran.

    Kekuasaan sebagai ‘ruang endorsement’ lantas menjadi seperti sebuah pola yang baku dalam demokrasi kita baik tingkat nasional maupun daerah. Pilpres 2014 bisa kita kategorikan sebagai the exception. Jokowi terbit dari luar galaksi kekuasaan kala itu. Bintangnya bertambah benderang lantaran distrust publik yang besar pada rezim SBY karena persoalan korupsi dan kisruh Partai Demokrat.

    Jika mengacu pada kecenderungan itu, Prabowo dipastikan akan menjabat dua periode sebagai presiden. Atau, presiden berikutnya juga berasal dari rezim saat ini. Dasarnya jelas, tanpa oposisi yang kuat publik praktis tidak memiliki pilihan alternatif. Pada titik ini, secara sistem, ada persoalan besar demokrasi kita. Parpol cenderung bermain aman demi garansi kursi baik di legislatif maupun eksekutif mulai dari pusat hingga daerah.

    Kedua, motif ekonomi. Oposisi dalam praktik demokrasi kita berarti mereka yang berada di luar pesta. Mereka tidak mengambil bagian dalam jamuan pesta yang beragam dan lezat itu. Jadi ketakutan parpol juga berhubungan erat dengan capital partai politik. Membersamai pemerintah berarti mengambil bagian dalam keuntungan ekonomi proyek-proyek pembangunan. Sebaliknya berada di luar berarti rungkat.

    Di sini, para pemodal juga berdampak pada pilihan sikap parpol. Jelas ada relasi kekuasaan dan ekonomi antara pemodal dan parpol. Partai memerlukan pemodal bagi operasional partai. Sementara bagi pemodal, kekuasaan menggaransi bisnis mereka. Maka ke mana langkah pemodal, ke situ pula langkah partai. Yang Ideologis dalam partai menjadi tak persis maknanya karena desakan yang ekonomis.

    Oposisi Alternatif

    Ketika parpol yang secara institusi kita harapkan menjadi oposisi justru masuk ke lingkar kekuasaan, maka publik perlu menghadirkan oposisi alternatif. Kita sedang membicarakan platform media sosial dan terutama netizen. Medsos menjadi wadah publik dengan netizen bertindak sebagai oposisi.

    Secara parsial, kita sebutkan media sosial. Sebab, kerap media justru “dimiliki” oleh kekuasaan –kendati tidak semua. Tetapi untuk memastikan oposisi alternatif ini berjalan, maka perlu terorkestrasi dengan baik. Jika rezim menggunakan buzzer, maka oposisi alternatif juga menghadirkan buzzer demokrasi.

    Peran figur menjadi penting di sini untuk memastikan orkestrasi suara netizen mengawasi kekuasaan berjalan konsisten dan kontinuitas. Politisi atau publik figur yang menjadi oposan bisa memainkan peran sebagai orkestrator. Komunitas, cendekiawan, dan LSM penggiat hukum dan demokrasi berperan menajamkan analisis kritis di ruang publik.

    Oposisi alternatif berarti tidak membiarkan paradoks demokrasi yang tanpa oposisi. Ia juga dimaknai sebagai sebuah upaya baru mendefinisikan ulang penyanggah demokrasi. Menjadi oposisi alternatif adalah bentuk memaknai konsep manusia politik yang terwujud dalam tindakan politik. Lantas, dunia media sosial bisa dimaknai sebagai sebuah ruang publik. Medsos bisa menjadi ‘Senayan’ versi digital yang memproduksi suara kritis. Jika Senayan fisik melempem karena kekurangan oposisi, maka Senayan virtual harus garang mengawal kekuasaan.

    Beberapa isu besar bisa menjadi potret bagaimana medsos menentukan narasi keadilan, hukum, dan bahkan moral. Ungkapan no viral no justice adalah sebuah pesan kekuatan medsos dan netizen. Ungkapan itu juga sebuah pengingat betapa bahayanya “yang berkuasa” tanpa pengawasan. Pada kasus Gus Miftah yang mengundurkan diri dari utusan khusus presiden untuk urusan agama, kita dipertontonkan kekuatan medsos dan netizen itu.

    Efek Domino

    Oposisi alternatif tidak serta merta dimaknai sebagai partisan partai oposisi. Tetapi secara sikap politik sama-sama memilih untuk menjadi oposisi rezim. Karena itu, oposisi alternatif (non institusi) ini bisa menjadi pendukung utama bagi partai politik (institusi) yang memilih berada di luar kekuasaan.

    Dalam konteks demokrasi “cokelat” kita, sikap dan posisi PDIP di luar kekuasaan sangat rentan. Ada beberapa catatan soal itu. Mulai dari posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR juga akan rentan dikudeta. Juga terkait proyeksi kepemimpinan dan kemenangan di pertarungan lima tahun mendatang hingga bisnis politik.

    Maka, demi demokrasi jugalah, PDIP mesti diapresiasi sebab menempuh kerentanan untuk memastikan fondasi oposisi tetap ada dalam demokrasi kita. Sikap PDIP juga memberikan efek domino bagi publik untuk ikut mengambil bagian dalam sikap politik mengawasi kekuasaan.

    Jelas, narasi rezim Prabowo adalah politik persatuan semua kekuatan untuk terlibat dalam transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Kendati begitu, terlepas dari hasrat politik persatuannya, Prabowo tetap berbesar hati terhadap PDIP yang memilih berseberangan dengan rezimnya. Hal itu ia utarakan dalam momen HUT Golkar (11/12/2024) silam.

    Pidato Prabowo itu sebuah isyarat demokratis. Sebab, oposisi tidak berarti sebagai penghalang proyek pemerintah. Pihak oposisi justru ingin memastikan bahwa proyek pembangunan itu berjalan baik, diperuntukkan bagi publik dan tidak korup dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, oposisi bukan sekadar menciptakan presidents in waiting, tetapi terutama menjamin hal yang paling substantif dari kemanusiaan dan prinsip demokrasi yakni kebebasan, keadilan, dan keberagaman.

    Edward Wirawan analis politik, peneliti Lembaga Terranusa Indonesia

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Momen Megawati Meneteskan Air Mata saat Ibadah Umrah

    Momen Megawati Meneteskan Air Mata saat Ibadah Umrah

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meneteskan air mata kala membayangkan para jemaah lansia dan disabilitas tak mendapat penanganan khusus dalam ibadah haji. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meneteskan air mata kala membayangkan para jemaah lansia dan disabilitas tak mendapat penanganan khusus dalam ibadah haji. Presiden ke-5 RI itu meneteskan air mata dalam kesempatan ibadah umrah .

    Megawati menilai, para jemaah lansia dan disabilitas harus diutamakan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Apalagi, kata dia, para jemaah lansia dan disabilitas tak bisa melakukan aktivitas seperti para orang-orang pada umumnya.

    “Kan ndak bisa seperti orang pada umumnya. Karena kan kasihan mereka. Ya namanya juga kalau saya lihat harapan rakyat, yang aduh, ya itu sampai mau meninggal di sini hanya dengan berapa perak gitu kan,” kata Megawati sambil meneteskan air mata saat diwawancara wartawan.

    Dia pun berharap perhatian khusus pada jemaah lansia dan disabilitas bisa terlaksana. Bila tidak, Megawati mengaku masih bergejolak perasaannya.

    “Ya mudah-mudahan bisa terlaksana, ya itu makanya, ya itulah gejolak saya ya. Saya tentu mendapatkan kehormatan, berkah masih tetap diakui sebagai VVIP, diterima dengan baik,” tutur Megawati.

    “Tetapi kan saya juga mikir, mereka gimana caranya maksud saya,” tandas Megawati.

    Sekadar informasi, Megawati melaksanakan ibadah umrah didampingi kedua anaknya, Puan Maharani dan Mohammad Rizki Pratama. Mereka dipandu oleh Syaikh Musthafa Muhammad al-‘Arabi, protokol kerajaan untuk Masjid Nabawi serta penjaga makam Nabi Muhammad SAW.

    (rca)

  • Megawati ke Vatikan dan lanjut umroh bukan hindari undangan HUT Gerindra

    Megawati ke Vatikan dan lanjut umroh bukan hindari undangan HUT Gerindra

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Rudy: Megawati ke Vatikan dan lanjut umroh bukan hindari undangan HUT Gerindra
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPC PDI Perjuangan (PDI P) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menanggapi kunjungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Vatikan dan ibadah umroh yang dilakukannya setelahnya. 

    Menurut Rudy, kunjungan Megawati ke Vatikan merupakan undangan sebagai pembicara dalam sebuah acara yang membahas isu anak-anak. Dalam kesempatan itu, Megawati juga bertemu dengan Paus Fransiskus, di mana mereka mendiskusikan berbagai isu global, termasuk kondisi ekonomi dunia saat ini.

    “Bu Ketua Umum diundang sebagai pembicara, membahas tentang anak-anak. Kemudian bertemu Paus itu bagian dari rangkaian acara. Di sela-sela acara, beliau juga menyampaikan kepada Paus mengenai kondisi ekonomi global,” ujar Rudy, Senin (13/2).

    Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Megawati menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Ia menyoroti pentingnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebagai prinsip yang bisa diterapkan oleh semua bangsa demi keadilan global.

    “Nah, intinya, untuk keadilan seluruh bangsa, yang ada di dunia. Kira-kira seperti, itu,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Setelah kunjungan ke Vatikan, Megawati melanjutkan perjalanan untuk menunaikan ibadah umroh. Rudy menilai langkah ini mengikuti jejak ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, yang juga melakukan perjalanan serupa.

    “Dari Vatikan, beliau langsung ke tempat ibadah atau tempat suci di dunia, yakni umroh. Beliau mendoakan bangsa Indonesia agar pemerintah mendapat kekuatan dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menanggapi undangan HUT Partai Gerindra pada 15 Februari mendatang, Rudy mengaku tidak mengetahui detailnya. Namun, ia menegaskan bahwa ketidakhadiran Megawati bukan karena menghindari undangan, melainkan karena sedang berada di luar negeri untuk menjalankan ibadah umroh.

    “Kalau yang diundang mantan-mantan presiden, itu baik. Tapi pada saat itu, ibu sedang di luar negeri, jadi tidak bisa hadir. Namun, jika beliau diundang dan tidak bisa hadir, pasti ada perwakilan,” jelasnya.

    Terkait hubungan antara PDIP dan Partai Gerindra, khususnya dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Rudy menegaskan bahwa tidak ada persoalan antara Megawati dan Prabowo. Bahkan ketua partai kepala banteng ini, lanjut Rudy, tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Bu Mega dan Pak Prabowo tidak ada masalah, kedekatan mereka bisa dibilang sangat baik. Dalam kepartaian juga tidak ada persoalan, ” ujarnya.

    Rudy menyampaikan hal ini disela-sela menemui tamu di rumah kediamannya, Pucang Sawit, Jebres, Solo. Dalam hal ini, ketika bertepatan dengan Ulang Tahun ke-65. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Alasan Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto – Page 3

    Alasan Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerahkan sepenuhnya proses praperadilan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memastikan akan menghormati apa pun keputusan hakim.

    “Apa pun keputusannya kami hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan. Sebagai warga PDIP tentu kami siap menerima segala bentuk konsekuensi,” kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua Mahkamah Agung Sunarto saat pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Airlangga. Dia menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang awalnya membaca pernyataan Sunarto.

    Kepada Hasto, Megawati menilai pernyataan Sunarto menghadirkan secercah harapan terhadap penegakan hukum secara berkeadilan.

    “Kami membaca dari pidato pengukuhan Prof. Dr. Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) dan sekarang beliau menjadi Ketua MA di dalam pidato pengukuhan lalu. Bu Mega memanggil saya waktu itu, ‘ini ada secercah harapan, bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa’,” kata Hasto.

    “Prof Sunarto mengatakan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki. Tidak hanya dilihat secara formil dan materil, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek kemanusiaan dan semua berdialektika, sehingga dicarilah suatu kontemplasi sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki,” sambung dia.

    Sekjen PDIP itu menerangkan, Ketua MA Sunarto dalam pidato itu menjelaskan seorang hakim tidak hanya berpijak pada hukum tertulis, tetapi juga harus menggunakan hati nurani dalam menegakkan keadilan.

    “Tugas seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman yang mendalam pada nilai keadilan. Bukan semata berasal dari buku-buku ilmu hukum, tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang mendalam setelah melihat secara formil dan material,” ujar Hasto.

    Saat ditanya lebih jauh terkait hasil putusan praperadilan, Hasto merasa optimistis putusan praperadilan yang dilayangkan tersebut akan diterima oleh majelis hakim.

    “Kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apa pun. Persoalan yang kita hadapi itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan,” ucap Hasto.

     

  • Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jakarta Selatan – Page 3

    Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jakarta Selatan – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerahkan sepenuhnya proses praperadilan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memastikan akan menghormati apa pun keputusan hakim.

    “Apa pun keputusannya kami hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan. Sebagai warga PDIP tentu kami siap menerima segala bentuk konsekuensi,” kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua Mahkamah Agung Sunarto saat pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Airlangga. Dia menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang awalnya membaca pernyataan Sunarto.

    Kepada Hasto, Megawati menilai pernyataan Sunarto menghadirkan secercah harapan terhadap penegakan hukum secara berkeadilan.

    “Kami membaca dari pidato pengukuhan Prof. Dr. Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) dan sekarang beliau menjadi Ketua MA di dalam pidato pengukuhan lalu. Bu Mega memanggil saya waktu itu, ‘ini ada secercah harapan, bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa’,” kata Hasto.

    “Prof Sunarto mengatakan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki. Tidak hanya dilihat secara formil dan materil, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek kemanusiaan dan semua berdialektika, sehingga dicarilah suatu kontemplasi sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki,” sambung dia.

    Sekjen PDIP itu menerangkan, Ketua MA Sunarto dalam pidato itu menjelaskan seorang hakim tidak hanya berpijak pada hukum tertulis, tetapi juga harus menggunakan hati nurani dalam menegakkan keadilan.

    “Tugas seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman yang mendalam pada nilai keadilan. Bukan semata berasal dari buku-buku ilmu hukum, tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang mendalam setelah melihat secara formil dan material,” ujar Hasto.

    Saat ditanya lebih jauh terkait hasil putusan praperadilan, Hasto merasa optimistis putusan praperadilan yang dilayangkan tersebut akan diterima oleh majelis hakim.

    “Kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apa pun. Persoalan yang kita hadapi itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan,” ucap Hasto.

  • Jelang Putusan Praperadilan Hasto, Jubir PDIP Singgung Nama Mulyono – Page 3

    Jelang Putusan Praperadilan Hasto, Jubir PDIP Singgung Nama Mulyono – Page 3

    Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua Mahkamah Agung Sunarto saat pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Airlangga. Dia menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang awalnya membaca pernyataan Sunarto.

    Kepada Hasto, Megawati menilai pernyataan Sunarto menghadirkan secercah harapan terhadap penegakan hukum secara berkeadilan.

    “Kami membaca dari pidato pengukuhan Prof. Dr. Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) dan sekarang beliau menjadi Ketua MA di dalam pidato pengukuhan lalu. Bu Mega memanggil saya waktu itu, ‘ini ada secercah harapan, bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa’,” kata Hasto Kristiyanto.

    “Prof Sunarto mengatakan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki. Tidak hanya dilihat secara formil dan materil, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek kemanusiaan dan semua berdialektika, sehingga dicarilah suatu kontemplasi sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki,” sambung dia.

    Sekjen PDIP itu menerangkan, Ketua MA Sunarto dalam pidato itu menjelaskan seorang hakim tidak hanya berpijak pada hukum tertulis, tetapi juga harus menggunakan hati nurani dalam menegakkan keadilan.

    “Tugas seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman yang mendalam pada nilai keadilan. Bukan semata berasal dari buku-buku ilmu hukum, tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang mendalam setelah melihat secara formil dan material,” ujar Hasto.

    Saat ditanya lebih jauh terkait hasil putusan praperadilan, Hasto merasa optimistis putusan praperadilan yang dilayangkan tersebut akan diterima oleh majelis hakim.

    “Kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apa pun. Persoalan yang kita hadapi itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan,” ucap Hasto.

     

     

  • Prabowo Undang Seluruh Fraksi DPR dan DPP Parpol ke Hambalang Besok – Page 3

    Prabowo Undang Seluruh Fraksi DPR dan DPP Parpol ke Hambalang Besok – Page 3

    Hal ini disampaikan Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025). Muzani mengatakan dirinya dan Prabowo juga membahas soal perjuangan panjang Partai Gerindra selama 17 tahun.

    “Insya Allah Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 pada tanggal 6 Februari. Tapi karena berbagai macam kegiatan di daerah yang juga diselenggarakan tanggal 6 Februari, Insya Allah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari,” jelas Muzani kepada wartawan usai pertemuan dengan Prabowo, Senin (3/2/2025).

    “Yang didahului dengan rapat pimpinan nasional tanggal 14 Februari dan tanggal 15-nya adalah ulang tahun yang ke-17,” sambungnya.

    Dia mengatakan partainya akan mengundang pimpinan partai politik dan semua mantan presiden. Termasuk, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri hingga Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.

    “Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insyaallah. Insyaallah semua mantan presiden akan kami undang,” katanya.

    Terkait lokasi HUT ke-17 Partai Gerindra, Muzani belum mau mengungkapkan. Dia menuturkan hal tersebut akan segera diumumkan.

    “Ya, untuk nasional (tanggal 15 Februari) mungkin sedang dicari tempatnya,” ucap Muzani.

  • Momen Megawati Ziarah ke Makam Nabi Muhammad SAW dan Doakan Bangsa Indonesia di Raudhah

    Momen Megawati Ziarah ke Makam Nabi Muhammad SAW dan Doakan Bangsa Indonesia di Raudhah

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi untuk menyempurnakan ibadah umrahnya. Ketua umum PDIP itu turut memanjatkan doa untuk keluarga dan bangsa Indonesia di Raudhah.

    Megawati berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW pada Rabu (12/2/2025) malam, didampingi anaknya juga Ketua DPR Puan Maharani, Mohamad Rizki Pratama, cucunya Diah Pikatan Orrisa atau Pinka, dan beberapa kerabatnya. Selain itu, Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dan Abidin Fikri juga ikut dalam rombongan.

    Megawati mengenakan abaya putih dalam momen ini. Puan mengenakan abaya abu-abu, dan Pratama mengenakan setelan hitam-hitam.

    Megawati dan rombongan memasuki kawasan Masjid Nabawi menumpangi buggy car. Rombongan lantas memasuki Masjid Nabawi dan langsung melaksanakan salat sunah tahiyatul masjid, salat sunah tobat, dan salat sunah hajat.

    Setelah itu, Megawati dipandu oleh Syaikh Musthafa Muhammad al-‘Arabi, protokol kerajaan untuk Masjid Nabawi serta penjaga makam Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah.

    Megawati kemudian memanjatkan doa pribadi bersama-sama keluarganya.

    Zuhairi menyebut, ziarah makam Nabi Muhammad SAW dan Raudhah merupakan penyempurnaan ibadah umrah Megawati sebelumnya.

    “Sekaligus bentuk syukur dan cinta kepada Rasulullah dan keluarganya. Ziarah makam Nabi merupakan bentuk cinta suci sebagai umatnya,” kata Zuhairi dalam keterangannya dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2025).

    Megawati dan keluarga sekaligus mendoakan Bung Karno, Fatmawati, almarhum Taufiq Kiemas, dan bangsa Indonesia. Dia mendoakan agar cita-cita Proklamator dalam memakmurkan dan mewujudkan Indonesia Raya dapat dikabulkan.

    Saat Ziarah Makam Nabi, Megawati juga menyampaikan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus berdoa. “(Berdoa) Semoga bangsa Indonesia dapat membangun kedamaian, keutuhan, dan keadilan bagi seluruh warga,” kata Zuhairi.

    Adapun Megawati dan keluarga sudah melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, pada 11 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Megawati juga memanjatkan doa bagi keluarganya dan juga bangsa Indonesia.

  • Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak terpengaruh adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi.

    Prabowo menganggap lucu upaya tersebut. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan pihak yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    “Saya kira terlalu terang benderang ya siapa pihak yang dimaksud oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi berkaitan dengan pertarungan politik terutama yang dituduh ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Kamis (13/2/2025).

    “Kalau dilihat dari sisi motif memang PDI perjuangan adalah pihak yang punya hubungan kurang manis ya dengan Pak Jokowi terutama pas Pilpres sementara relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sendiri itu masih sangat nyaman jadi secara personal,” sambung Burhanuddin.

    Burhanuddin mengungkapkan hubungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto tidak ada masalah. 

    Ia menilai hubungan PDIP Perjuangan yakni Megawati dengan Jokowi yang bermasalah.

    Menurut Burhanuddin, hal tersebut yang mendasari tarik menarik koalisi antara Prabowo Subianto dengan PDI Perjuangan yang hingga saat ini masih timbul tenggelam.

    “Jadi sepertinya ada syarat tanda kutip ya yang dimintakan oleh PDI Perjuangan jika Pak Prabowo ingin mengajak PDI perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Nah syarat itu dugaan saya itu berkaitan dengan relasi Pak Prabowo yang masih mesra dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin.

    Burhanudin menduga syarat tersebut diantaranya keinginan PDI Perjuangan agar Prabowo Subianto tidak terlalu ‘intim’ dengan Jokowi. 

    Termasuk, kata Burhanuddin, harus memutus orang-roang Jokowi yang dianggap masih menumpang di pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Nah syarat-syarat semacam ini yang sepertinya sulit untuk dipenuhi oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo meskipun ingin menarik PDI perjuangan ke dalam tetapi beliau itu menganut filosofi seribu kawan kurang satu lawan kebanyakan,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin pun menilai sikap dasar Prabowo yang tidak melupakan kawan lama yang menyebabkan tarik ulur antara PDI perjuangan dengan Presiden RI itu.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik itu menduga Prabowo masih menginginkan Jokowi sebagai pendukun utamanya. Namun, Prabowo juga memiliki keunikan dalam membangun koalisi.

    Hal itu berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama dua periode menjabat sebagai Presiden RI. Dimana, Jokowi masih menyisakan kekuatan oposisi di parlemen.

    “Nah kasus Pak Prabowo agak lain beliau pengin merangkul semua kekuatan politik termasuk yang berbeda berbeda pilihan di 2024 untuk mendukungnya nah termasuk PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Ia melihat hal itu berkaitan dengan konstelasi geopolitik global dan semaksimal mungkin menarik seluruh kekuatan internal atau domestik untuk bersama-sama merajut pembangunan.

    Tetapi, kata Burhanuddin, PDI Perjuangan mematok syarat yang tidak bisa dikompromikan terkait koalisi Prabowo Subianto. Dimanya, PDI Perjuangan meminta Prabowo agar berkenan untuk menjaga jarak dengan Jokowi.

    Di sisi lain, Burhanuddin mengungkapkan Prabowo tetap berdiri sendiri. Meskipun Prabowo mengaku akan melanjutkan agenda Presiden ke-7 Jokowi.

    Ia mencontohkan keputusan tegas Prabowo yang memangkas anggaran Ibu Kota Negara atau IKN. Prabowo juga lebih berfokus pada program pangan dan energi serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Tentu saja berkaitan dengan konsekuensi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di banyak kementerian dan ini lagi-lagi menunjukkan perbedaan orientasi dan fokus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nah meskipun lagi-lagi agenda yang diusung tetap agenda keberlanjutan tetapi tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinasi Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Pernyataan Prabowo

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui adanya pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Prabowo awalnya menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Prabowo, ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    Namun, menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah. “Saya baru jumpa (Khofifah,-red) menjelang Pilpres. Benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Namun, saat ini Jokowi justru dijelek-jelekkan.

    “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyuk, mau dijelek-jelekkin. Jangan. Kita hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan, terkini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Menurut Prabowo, dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Baginya, upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja

    “Ada yang sekarang mau memisah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut kepala negara, upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia.

    Seperti politik adu domba devide et impera yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

    Pernyataan Jokowi

    Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.

    Jokowi mengatakan, hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja meski sempat dua kali menjadi rival pada Pilpres 2014 dan 2019.

    “(Hubungan dengan Pak Prabowo) sangat solid. Sama sekali enggak pernah ada masalah,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (11/2/2025).

    Dilansir TribunSolo.com, Jokowi enggan mempermasalahkan adanya pihak yang berusaha menjauhkannya dengan Prabowo.

    “Ya enggak apa-apa (ada yang mau menjauhkan). Tapi sekali lagi hubungan saya dan Pak Prabowo hubungan baik yang sudah lama terjalin. Ya biasa saja (pihak yang ingin menjauhkan),” kata Jokowi.

    Jokowi mengaku, hingga kini masih sering bertemu Prabowo. Terutama saat sama-sama menghadiri undangan pernikahan sejumlah tokoh.

    “Kalau pas ke Jakarta sering ketemu waktu di perkawinan putrinya Pak Akbar Tandjung, putranya Pak Hatta Rajasa bertemu lama,” jelasnya.

    Respon PDIP

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan sejatinya kalaupun Presiden RI Prabowo Subianto pisah hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo karena dilandasi sudah bedanya kepentingan bukan karena pengaruh pihak lain.

    Pernyataan itu disampaikan Deddy, menanggapi adanya tudingan kalau PDIP menjadi pihak yang berupaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi.

    Sebagai informasi, Jokowi merupakan sosok yang turut terlibat langsung mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya, kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun tidak bisa memisahkan,” kata Deddy saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan Rabu (12/2/2025).

    Menurut Deddy, PDIP saat ini tidak memiliki  urusan apapun dengan kedua sosok tersebut.

    Sehingga kata anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut enggan bicara jauh perihal isu tersebut.

    “Itu urusan beliau beliau, kita ga ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Pasti berpolitik itu kan soal kepentingan,” sambung dia.

    Dengan begitu, Deddy menegaskan, kalaupun nantinya Jokowi dengan Prabowo berpisah itu karena sudah tidak ada kepentingan satu sama lain.

    Pasalnya diyakini Deddy, dalam politik yang dikedepankan adalah asas keberpihakan dan kepentingan bukan belas kasihan.

    “Lah di politik ada berdasarkan belas kasihan? Kan ga ada ya. Di samping itu, politik biasa, politik yang adiluhur kan berdasarkan moral dan keberpihakan,” kata dia.

    “Tapi kalau melihat soal ini kan soal politik, jadi kalaupun ada yang memisah antara pak Jokowi dan pak Prabowo ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain,” tukas Deddy. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya