Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Hasto Ditahan KPK, Megawati Tak Tunjuk Plt Sekjen PDIP

    Hasto Ditahan KPK, Megawati Tak Tunjuk Plt Sekjen PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) guna menggantikan Hasto Kristiyanto yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hasto ditahan KPK terkait dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan perintangan penyidikan.

    Keputusan Megawati ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) malam.

    “Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjuk Plt Sekjen (untuk menggantikan Hasto Kristiyanto),” ujar Komarudin dikutip dari Antara.

    Ia menegaskan komando partai tetap berada di bawah kendali langsung Megawati. Oleh karena itu, seluruh kader PDIP di parlemen diharuskan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    “Fraksi adalah perpanjangan tangan dari DPP partai,” tambahnya.

    Pada hari yang sama, tim penyidik KPK secara resmi mengenakan rompi oranye bertuliskan “Tahanan KPK” kepada Hasto Kristiyanto. 

    Ia tampak keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol, dikawal oleh petugas KPK. Hasto terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR sebelum akhirnya ditahan KPK.

  • Megawati tak tunjuk Plt Sekjen PDIP pengganti Hasto Kristiyanto

    Megawati tak tunjuk Plt Sekjen PDIP pengganti Hasto Kristiyanto

    Ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjukkan Plt Sekjen (mengganti Hasto Kristiyanto)

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal untuk menggantikan Hasto Kristiyanto yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis malam.

    “Ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjukkan Plt Sekjen (mengganti Hasto Kristiyanto),” kata Komarudin.

    Dia mengatakan komando dikendalikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Untuk itu, semua kader partai berlambang banteng moncong putih di Parlemen harus menunggu instruksi Megawati.

    “Karena fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari DPP partai,” ujarnya.

    Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan “Tahanan KPK” kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

    Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

    “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Jokowi dan Keluarganya

    Usai Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Jokowi dan Keluarganya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kasus dugaan suap dan perintangan pada perkara PAW DPR RI.

    Usai ditahan, Hasto menyampaikan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum yang ada. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dirinya terhadap hukum.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya di KPK, Kamis (20/2/2025).

    Dia menambahkan bahwa penahanan ini juga merupakan momentum KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

    Oleh karena itu, orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu meminta agar Komisi Rasuah bisa memeriksa Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

  • Sekjen PDIP Hasto Ditahan di Rutan KPK 20 Hari

    Sekjen PDIP Hasto Ditahan di Rutan KPK 20 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI.

    Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto mengatakan Hasto bakal di tahan di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    “Penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” ujar Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dia menambahkan sejauh ini pihaknya telah memeriksa 53 saksi dan enam ahli sebelum menahan orang kepercayaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

    “Bahwa sampai dengan saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan 6 orang ahli,” jelasnya.

    Selain itu, kata Setyo, penyidik juga telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah lokasi dalam perkara ini.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hasto tiba di KPK 09.52 WIB. Dia mengenakan pakaian rapi dengan jas hitam dan kemeja berwarna putih saat tiba di KPK.

    Hasto tak sendiri datang ke KPK, dia didampingi oleh kuasa hukumnya Maqdir Ismail hingga Ronny Talapessy dalam pemeriksaaan keduannya sebagai tersangka itu.

    Selang delapan jam kemudian atau tepatnya 18.09 WIB, pejabat tinggi di partai berlogo banteng itu keluar mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK lengkap dengan borgol ditangannya.

    Hasto kemudian dibawa ke ruang konferensi pers untuk ditampilkan ke publik. Dalam momen itu, digiring oleh pihak Komisi Antirasuah tersebut.

  • Tampang Hasto Ditahan KPK: Pakai Rompi Oranye, Tangan Diborgol

    Tampang Hasto Ditahan KPK: Pakai Rompi Oranye, Tangan Diborgol

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi,  tepatnya 18.09 WIB, Hasto keluar mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK lengkap dengan borgol ditangannya.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Anshary Madya Sukma Perbesar

    Di samping itu, di depan pintu Gedung KPK juga nampak sejumlah anggota kepolisian dikerahkan untuk memberikan pengamanan ketat dalam momen penahanan Hasto tersebut.

    Sebelumnya, Hasto menyatakan bahwa dirinya siap ditahan oleh komisi antirasuah itu. Dia menuturkan penahanan KPK merupakan bentuk dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia.

    Oleh karenanya, orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu tak mempersoalkan penahanan oleh komisi antirasuah terhadap dirinya benar-benar terjadi.

    “Ya sudah siap lahir batin [ditahan KPK],” ujar Hasto.

    KPK tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto./Anshary Madya SukmaPerbesar

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025). Keduanya, jadi tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku.

    Pada kasus suap, komisi antirasuah menduga Hasto dan Donny bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Adapun, di kasus perintangan penyidikan, Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan.

    Salah satu dugaan perbuatan yang dinilai merintangi penyidikan itu saat Hasto menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT).

  • KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto!

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hasto tiba di KPK 09.52 WIB. Dia mengenakan pakaian rapi dengan jas hitam dan kemeja berwarna putih saat tiba di KPK.

    Hasto tak sendiri datang ke KPK, dia didampingi oleh kuasa hukumnya Maqdir Ismail hingga Ronny Talapessy dalam pemeriksaaan keduannya sebagai tersangka itu.

    Selang delapan jam kemudian atau tepatnya 18.09  WIB, pejabat tinggi di partai berlogo banteng itu keluar mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK lengkap dengan borgol ditangannya.

    Di samping itu, di depan pintu Gedung KPK juga nampak sejumlah anggota kepolisian dikerahkan untuk memberikan pengamanan ketat dalam momen penahanan Hasto tersebut.

    Sebelumnya, Hasto menyatakan bahwa dirinya siap ditahan oleh komisi antirasuah itu. Dia menuturkan  penahanan KPK merupakan bentuk dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia. 

    Oleh karenanya, orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu tak mempersoalkan penahanan oleh komisi antirasuah terhadap dirinya benar-benar terjadi. 

    “Ya sudah siap lahir batin [ditahan KPK],” ujar Hasto.

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025). Keduanya, jadi tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku.

    Pada kasus suap, komisi antirasuah menduga Hasto dan Donny bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. 

    Adapun, di kasus perintangan penyidikan, Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan. 

    Salah satu dugaan perbuatan yang dinilai merintangi penyidikan itu saat Hasto menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT).tangan (OTT).

  • Jokowi Absen di Sertijab Pramono-Rano di Balai Kota – Halaman all

    Jokowi Absen di Sertijab Pramono-Rano di Balai Kota – Halaman all

    Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 Joko Widodo tidak terlihat dalam acara penyambuatan Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota

    Tayang: Kamis, 20 Februari 2025 15:58 WIB

    WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti

    PELANTIKAN KEPALA DAERAH – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno bertolak ke Istana Merdeka, Jakarta dari kediamannya di Jalan H. Ambas, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025). Rano Karno ungkap wejangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah mantan gubernur DKI Jakarta hadir dalam penyambutan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno alias Si Doel di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Mereka yang hadir ialah Sutiyoso (Gubernur Jakarta periode 1997-2007), Fauzi Bowo alias Foke (Gubernur Jakarta periode 2007-2012), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok (Gubernur Jakarta periode 2014-2017), dan Anies Baswedan (Gubernur Jakarta periode 2017-2022).

    Sementara itu Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 Joko Widodo tidak terlihat. 

    Perihal absennya Jokowi dalam acara tersebut, Pramono mengaku tak mengetahui. 

    Sebab, Pram baru menjadi sebagai Gubernur Jakarta periode 2025-2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pagi tadi.

    “Yang mengundang acara ini bukan saya. Saya ini baru menjadi gubernur setelah dilantik tadi. Tentunya saya tidak mengundang,” ucapnya, Kamis (20/2/2025).

    Meski demikian, Pram memastikan hubungannya dengan sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) itu tetap baik.

    Apalagi, Pram juga merupakan salah satu orang kepercayaan Jokowi saat menjabat sebagai Presiden RI pada periode 2014-2024 silam.

    “Saya yakin saya juga berdiskusi secara terbuka dan baik dengan pak Jokowi untuk Jakarta. Karena saya selalu mengatakan bahwa untuk membangun Jakarta itu memerlukan kerja sama dengan semuanya,” ujarnya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Megawati Ingatkan Pramono-Rano untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, Warganet: Rakyat Dijadikan Oposisi?

    Megawati Ingatkan Pramono-Rano untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, Warganet: Rakyat Dijadikan Oposisi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Megawati Ingatkan Pramono-Rno untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, bukannya senang, warganet malah ramai menyebutnya koalisi.

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tengah ramai diperbincangkan public setelah melayangkan pernyataan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Megawati baru-baru ini mengingatkan Pranomo Anung dan Rano Karno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2029, untuk menjalankan segala arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah dari partainya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

    Penyataan ini diperjelas dengan penyampaian Rano Karno, bahwa Megawati memberi penyampaian sebagai tugas utama.

    “Kemarin ibu Megawati menyampaikan, gubernur yang juga representative dari pemerintahan pusat, jadi jangan mengabaikan arahan presiden, itu tugas utama,” ujar Rano Karno, dikutip Kamis, (20/2/2025).

    Selain itu, Rano karno yang akrab disapa Bang Doel juga mengaku telah mengikuti kegiatan pembekalan dari Megawati, beberapa waktu lalu.

    Dengan beredarnya pernyataan dari Ketua Partai PDI Perjuangan, Megawati, netizen beramai-ramai memunculkan asumsi maupun pertanyaan, dan tidak sedikit yang menyatakan bahwa Megawati sedang melakukan koalisi.

    “Oposisi rasa Koalisi ini, jadinya hanya rakyat yang jadi oposisi” kata netizen

    “Di depan Media ngomong gini, dibelakang ngomporin orang demo” komentar netizen

    “Nah kan, inilah strategi Mulyono Gibran, merangkul para oposisi-oposisi, agar tidak ada lagi oposisi, sehingga Mulyono Gibran bebas melakukan kebijakan-kebijakan, dan pasti kebijakan-kebijakan tersebut Prabowo mengikuti,” komentar lainnya

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Saya Siap Lahir Batin Ditahan KPK!

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Saya Siap Lahir Batin Ditahan KPK!

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan siap ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeretnya.

    Hal itu dilontarkan Hasto saat menghadiri pemeriksaan kedua dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Ya sudah siap lahir batin [ditahan KPK],” ujar Hasto.

    Dia menjelaskan proses penahanan KPK merupakan bentuk dari hukum yang berkeadilan di Indonesia. Oleh sebab itu, Hasto tak mempersoalkan penahanan oleh komisi antirasuah terhadap dirinya benar-benar terjadi. 

    “Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih,” tambahnya.

    Di samping itu, Hasto juga menekankan bahwa dirinya yang bukan pejabat negara serta tidak tidak merugikan negara sama sekali sarat akan unsur politis.

    Orang kepercayaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengkhawatirkan apabila penegakan hukum yang dilandaskan penyalahgunaan kekuasaan maka bakal merusak demokrasi di Indonesia.

    “Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar,” pungkasnya.

  • Prabowo Pecahkan Rekor Jokowi, Ini Sejarah Reshuffle Sejak Era Reformasi

    Prabowo Pecahkan Rekor Jokowi, Ini Sejarah Reshuffle Sejak Era Reformasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya me-reshuffle Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Prabowo me-reshuffle kabinet, pergantian terjadi pada posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang sebelumnya dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

    Reshuffle tersebut dilakukan pada Rabu (19/2/2025) yang artinya terjadi pada 4 bulan kurang 1 hari sejak 20 Oktober 2024. Catatan itu telah melampaui rekor pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Pasalnya, Presiden Jokowi untuk kali pertama mereshuffle Kabinet Indonesia Maju pada 12 Agustus 2015 atau 10 bulan kurang 8 hari sejak dibentuknya kabinet kerja tersebut.

    Jokowi pada saat itu untuk pertama kalinya merombak kabinet dengan langsung mengganti 6 menteri sekaligus. Presiden asal Surakarta tersebut melakukan perombakan pada Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.

    Memang, sejak era reformasi para presiden di republik ini kerap membongkar pasang jajaran kabinet kerjanya. Sejarah mencatat rekor perombakan tercepat masih dilakukan oleh Presiden Abddurahman Wahid.

    Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur, masih memegang rekor reshuffle tercepat. Dia melakukan pergantian posisi menteri hanya 1 bulan 6 hari sejak dilantik 20 Oktober 1999.

    Pergantian yang dilakukan oleh Gus Dur tertuju pada Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan yang sebelumnya dijabat oleh Hamzah Has digantikan oleh Basri Hasanuddin.

    Selain dari rekor reshuffle tercepat, Gus Dur tercatat masih memegang rekor melakukan bongkar pasang pejabat terbanyak dalam satu masa jabatannya. Dia melakukan sebanyak 12 kali pergantian hanya dalam 9 bulan masa jabatannya sebagai presiden.

    Sementara itu, Megawati tercatat tidak terlalu banyak melakukan bongkar pasang posisi pejabat selama menjabat sebagai presiden pada periode 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004.

    Kendati terdapat sejumlah menteri yang mundur, Megawati memilih untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hanya dengan pelaksana tugas hingga akhir masa jabatannya.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah salah satu yang melakukan reshuffle tercepat setelah Jokowi. Dia tercatat melakukan reshuffle menteri pada 9 bulan masa jabatannya.

    SBY tercatat merombak kabinet pada 7 Mei 2005 dengan mengganti Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan dengan Sri Mulyani. Secara total, selama 2 periode menjabat sebagai presiden, SBY melakukan sebanyak 14 kali reshuffle.