Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Rano Karno Pilih Blusukan Tinjau Pengerukan Kali Krukut, Belum ke Magelang Ikut Retret – Halaman all

    Rano Karno Pilih Blusukan Tinjau Pengerukan Kali Krukut, Belum ke Magelang Ikut Retret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Hari pertama menjabat, Jumat (21/2/2025), Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias di Doel langsung bekerja.

    Dia mengawalinya dengan blusukan ke Kali Krukuk di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

    Seperti diketahui di dua wilayah itu sedang terjadi pengerukan kali Ciliwung yang tujuannya untuk penanggulangan banjir di ibu kota.

    Dari video streaming Kompas.TV, tampak Rano Karno berjalan didampingi stafnya langsung menuju ke pinggir kali.

    Rano Karno mengenakan seragam dinas, pakai topi, dan kaca mata.

    Kemarin, Rano Karno sudah menjelaskan akan mulai langsung  bekerja hari ini.

    “Kalau Bang Anung besok (hari ini) masuk diklat di Magelang, besok Bang Doel akan ngobok kali seluruh Jakarta. Kita akan keruk Jakarta,” ujar Rano Karno di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Sebelumnya Kemendagri menjelaskan 7 hari pertama retret hanya diikuti para kepala daerah.

    Sementara wakil kepala daerah termasuk wakil gubernur akan mengikuti retret mulai pada 27 Februari mendatang.

    Namun belum ada informasi apakah Rano Karno akan ikut retret di Akmil Magelang itu .

    Bagaimana dengan Gubernur Jakarta?

    Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya diagendakan akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah mulai hari ini, Jumat (21/2/2025).

    Wagub Jakarta Rano Karno yang juga kader PDIP ini akan menjadi pelaksana harian (Plh) gubernur selama sepekan.

    Namun dengan adanya dinamika politik terkait penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, Pramono Anung yang juga kader PDIP itu belum diketahui kepastiannya ikut retret di Magelang atau tidak.

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tadi malam telah memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan retret di Magelang pada Jumat, 21 Februari.

    Adapun instruksi tersebut disampaikan Megawati kepada kadernya melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

    Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

    Diketahui, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 akan mengikuti retret atau retreat atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno Langsung Kerja Keruk Waduk dan Sungai, Butuh 5.000 Tenaga PPSU

     

  • Soal Larangan Retret Megawati, Ngesti: Kalau Diizinkan Berangkat Regional 21 Februari 2025

    Soal Larangan Retret Megawati, Ngesti: Kalau Diizinkan Berangkat Regional 21 Februari 2025

    Soal Larangan Retret Megawati, Ngesti: Kalau Diizinkan Berangkat
    Tim Redaksi
    UNGARAN, KOMPAS.com
    – Bupati Semarang
    Ngesti Nugraha
    tak menjawab tegas saat ditanya mengenai kehadirannya dalam acara retret kepala daerah yang rencananya dilaksanakan di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    “Mengenai surat instruksi tersebut, tadi malam kami sudah menerimanya. Terkait sikap atas adanya surat tersebut, saat ini kami akan melihat perkembangan lebih lanjut,” ujar Ngesti yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, Jumat (21/2/2025).
    Ngesti mengungkapkan dirinya dalam posisi
    ready on call
    .
    “Kalau diizinkan berangkat, kami akan segera berangkat. Intinya menunggu perkembangan,” kata dia.


    Tangkapan layar surat instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri usai Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan KPK.
    Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengintruksikan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam acara tersebut.
    Penundaan itu berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kepala daerah PDI-P yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam suratnya.
    Selain itu, Megawati juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada dalam kendalinya.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” tulis lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat Regional 21 Februari 2025

    Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat Regional 21 Februari 2025

    Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Magelang
    , Damar Prasetyono, belum memutuskan apakah akan mengikuti
    retret
    kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
    Hal ini menyusul munculnya instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut.
    Damar, yang terpilih bersama wakilnya, Sri Harso, diusung oleh PDI-P, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.
    Namun, menanggapi instruksi Megawati, Damar memilih untuk bersikap hati-hati dan belum memutuskan langkah yang akan diambil.
    “Saya belum bisa ngomong panjang lebar,” ujarnya usai serah terima jabatan (Sertijab) di kompleks Sekretariat Daerah Kota Magelang, Jumat (21/2/2025).
    Damar: Kepala Daerah Itu Milik Masyarakat
    Damar menyatakan bahwa dirinya menghormati instruksi Megawati, meskipun hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat yang menggelar retret ini sebagai bagian dari pembekalan kepala daerah.
    Meski ada perbedaan pandangan antara PDI-P dan pemerintah, Damar mengaku tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut.
    “Kami, kan, kepala daerah. Kepala daerah, kan, milik masyarakat,” tegasnya.
    Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDI-P untuk tidak menghadiri
    retret kepala daerah
    di Magelang.
    Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Selain itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah Duka Eks Wakapolri Komjen Syafruddin Dibanjiri Karangan Bunga, dari Megawati hingga Yusril – Halaman all

    Rumah Duka Eks Wakapolri Komjen Syafruddin Dibanjiri Karangan Bunga, dari Megawati hingga Yusril – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah karangan bunga membanjiri rumah duka Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Syafruddin di Jl Cibulan 7 No 30 RT 7 RW 06. Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Tampak sejumlah tokoh bangsa yang mengirimkan karangan bunga di antaranya Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri.

    Kemudian kalangan menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga mengirimkan karangan bunga.

    Di antaranya Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra.

    Sejak pagi ada beberapa tokoh yang datang ke rumah duka yakni Pramono Anung, Sandiaga Uno, Jusuf Kalla.

    EKS WAKAPOLRI MENINGGAL – Foto mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo saat ditemui di sekretariat Chef de Mission di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Berikut profil dan sosok Syafruddin Kambo. (Kompas.com/Ambaranie Nadia)

    Rencananya jenazah Syafruddin akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan usai salat Jumat siang nanti.

    Diketahui, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sekaligus mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia, Kamis (20/2/2025).

    Komjen Syafruddin menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan.

    “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Komjen Pol (Purn) Dr Syafruddin Kambo,” ujar orang dekat keluarga Syafruddin, Anizar Masyhadi.

    Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia karena sakit.

    Hal tersebut diungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam pesan singkat yang diterima.

    “Meninggal di RSPP pada pukul 18.14 WIB karena sakit,” ucap Trunoyudo.

  • Megawati Larang Kader Hadiri Retreat Prabowo, Jhon Sitorus: Genderang Perang Ditabuh

    Megawati Larang Kader Hadiri Retreat Prabowo, Jhon Sitorus: Genderang Perang Ditabuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kadernya menghadiri retreat bersama Presiden Prabowo Subianto di Magelang terus menuai respons.

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, menilai langkah ini sebagai bentuk perlawanan politik yang semakin tegas.

    “Genderang perang telah ditabuh. Lawan PDIP bukan sekedar Jokowi, tetapi kekuasaan dan hukum yang tebang pilih dan menindas,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (21/2/2025).

    Ia juga menyinggung bahwa keputusan Megawati untuk tidak mengizinkan kadernya hadir dalam acara tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.

    “Tidak ikut retreat ke Magelang sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip efesiensi anggaran,” ucapnya.

    “Bu Mega ternyata lebih efisien dari Prabowo,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

  • Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • 3 Sudah Sampai di YIA, Bupati Nganjuk Bingung karena Instruksi Megawati Tunda Ikut Retret Regional

    3 Sudah Sampai di YIA, Bupati Nganjuk Bingung karena Instruksi Megawati Tunda Ikut Retret Regional

    Sudah Sampai di YIA, Bupati Nganjuk Bingung karena Instruksi Megawati Tunda Ikut Retret
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo, Jumat (21/2/2025) pagi.
    Mengenakan setelan biru, ia melintas di pintu kedatangan tanpa memberikan komentar terkait partisipasinya dalam
    retret kepala daerah
    di Magelang.
    Marhaen mengaku galau karena adanya instruksi Megawati agar kepala daerah dari PDI-P menunda mengikuti retret.
    Marhaen mengungkapkan bahwa dirinya akan menunggu perkembangan lebih lanjut di hotel sebelum mengambil keputusan.
    “Saya lagi bingung. Saya mau ke hotel untuk menunggu,” katanya.
    Ia pun enggan memberikan komentar lebih jauh kepada wartawan. 
    “Maaf, sedang tidak bisa,” ucapnya.
    Adapun Marhaen  tiba di YIA sekitar pukul 07.00 WIB dengan penerbangan Batik Air, bertepatan dengan kedatangan beberapa kepala daerah lainnya, antara lain Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Bupati Pinrang Irwan Hamid, Bupati Wajo Andi Rosman, dan Bupati Bontang Neni Moerniaeni.
    Instruksi Megawati:
    Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya meminta kepala daerah PDI-P untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah yang digelar di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025.
    Instruksi ini dikeluarkan melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Megawati meminta kepala daerah PDI-P yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Ia juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambah Megawati.
    Instruksi Megawati ini muncul setelah Hasto resmi ditahan oleh KPK dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan.
    Hasto terlihat mengenakan rompi tahanan oranye dan tangan diborgol, menandai dimulainya masa penahanannya setelah pemeriksaan oleh penyidik.
    Sementara beberapa kepala daerah PDI-P tampak mematuhi instruksi untuk tidak hadir, sebagian lainnya masih mempertimbangkan langkah yang akan diambil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah se-Bali di Jogja menuju lokasi retret kecuali Koster

    Kepala Daerah se-Bali di Jogja menuju lokasi retret kecuali Koster

    “Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,”

    Denpasar (ANTARA) – Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa menyampaikan ke-9 Bupati dan Wali Kota se-Bali sudah berada di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Sementara itu, disinggung soal surat instruksi Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan retret, Budiasa menyampaikan hingga saat ini hanya Gubernur Bali Wayan Koster yang belum menuju lokasi retret.

    “Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,” kata dia di Denpasar, Jumat.

    Biro Umum Pemprov Bali tak dapat memastikan kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster di pembukaan retret sore nanti, namun tiket keberangkatan menuju Yogyakarta telah dipesan sejak jauh hari.

    Ia menjelaskan bahwa alasan awal tiket keberangkatan Koster digeser menjadi hari ini karena pada Kamis (20/2) sore kemarin Gubernur Bali ikut mendampingi Putri Suastini Koster pelantikan TP PKK pukul 16.00 WIB di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat.

    “Setelah pembukaan sore nanti baru bisa kami informasikan (kehadiran Wayan Koster), informasi saya masih belum utuh karena prosesnya masih berjalan, sore baru pembukaan retret setelah pembukaan kami infokan,” ujar Budiasa.

    Diketahui sore ini retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dibuka di Akmil Magelang, sementara pada Kamis (20/2) malam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi buntut dari penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    Atas keputusan KPK tersebut, Megawati menginstruksikan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan retret di Magelang, atau apabila sudah dalam perjalanan agar berhenti dan menunggu instruksi, serta siaga menunggu komunikasi lebih lanjut.

    Di Bali sendiri, kader PDIP menempati posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta menjadi kepala daerah di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Karangasem.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Blitar Belum Tahu Sikap Bupati Soal Instruksi Megawati Untuk Tunda Retret

    PDIP Blitar Belum Tahu Sikap Bupati Soal Instruksi Megawati Untuk Tunda Retret

    Blitar (beritajatim.com) – DPC PDIP Kabupaten Blitar belum mengetahui sikap dari Bupati Blitar, Rijanto, perihal instruksi penundaan retret oleh Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputro. Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi belum tahu apakah Rijanto akan melanjutkan retret atau justru pulang ke Blitar.

    Pasalnya hingga saat ini PDIP Blitar belum berkomunikasi lagi dengan sang bupati, Rijanto. Sehingga PDIP Blitar belum bisa memastikan apakah Rijanto akan ikut retret atau balik ke Blitar.

    “Saya belum tahu kalau soal itu, karena saya juga belum berkomunikasi dengan pak bupati,” ungkap Supriadi, Jumat (21/2/2025).

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda ikut retret akademi militer di Magelang. Megawati pun meminta agar kepala daerah dari PDIP untuk tetap berkomunikasi aktif dan stand by commander call.

    Terkait hal itu, DPC PDIP Kabupaten Blitar pun akan mengikuti semua instruksi dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Meski demikian DPC PDIP Kabupaten Blitar hingga kini masih menunggu surat resmi perihal instruksi penundaan retret tersebut.

    “Kami belum menerima surat resminya, tapi apapun keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum pasti kita akan ikuti dan patuhi,” tegasnya.

    Hingga saat belum ada kabar yang jelas apakah Bupati Blitar Rijanto akan tetap ikut retret atau kembali ke Blitar. Pasalnya bupati yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu belum bisa dihubungi.

    Plt Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto sendiri juga belum tahu soal sikap dari Bupati Blitar Rijanto. Saat dihubungi, Rully menyatakan dirinya belum tahu apakah Rijanto akan mengikuti instruksi partainya atau tetap melanjutkan retret.

    “Mohon maaf saya belum tahu,” jawab Rully.

    Kini patut dinanti apakah Rijanto akan kembali ke Blitar dan mengikuti instruksi dari Ketum PDIP untuk menunda retret. Atau justru pria berusia 72 tahun itu tetap ikut retret di Magelang sebagai langkah awal sebelum melaksanakan tugas sebagai Bupati Blitar. [owi/beq]

  • 8 Dedi Mulyadi Tanggapi soal Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat Bandung

    8 Dedi Mulyadi Tanggapi soal Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat Bandung

    Dedi Mulyadi Tanggapi soal Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    turut mengomentari keputusan Ketum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    yang melarang kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut kegiatan pembekalan atau
    retreat
    di Magelang, Jawa Tengah.
    Kang Dedi, sapaan akrabnya, menyebut kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto harus patuh pada arahan pemerintah.
    Hal itu mengingat seluruh kepala daerah, termasuk dari PDI-P, sudah diangkat sumpahnya untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat.
    “Kalau saya sih kan kami ini sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan,” ujar Kang Dedi sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
    Meski begitu, Kang Dedi menyebut keputusan tersebut merupakan hak dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum partai politik kepada seluruh kadernya.
    Namun, yang jelas, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah.
    “Namun, Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Namun, yang jelas orang sudah menjadi kepala daerah harus tunduk patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” ucapnya.
    Dia memastikan, bupati maupun wali kota di Jabar yang berasal dari PDI-P hadir dalam Sertijab Pj Gubernur kepada dirinya di DPRD Jabar dan akan mengikuti kegiatan
    retreat di Magelang
    .
    “Sejabar semuanya ikut sampai hari ini dan kemudian juga di alokasinya sudah teralokasikan, sudah terserap, tidak mungkin dibatalkan,” tutur Dedi.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.