Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Top 5 News: Tagar Produktif di Negeri Sendiri hingga Penghentian Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Top 5 News: Tagar Produktif di Negeri Sendiri hingga Penghentian Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Jakarta, Beritasatu.com – Tagar produktif di negeri sendiri hingga penghentian pencarian korban kebakaran Glodok Plaza menjadi lima berita teratas atau top 5 news Beritasatu.com sepanjang Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/1/2025).

    Selain itu, berita lain yang juga mendapat banyak perhatian adalah soal jadwal tur konser keliling dunia K-Pop Blackpink dan kepala daerah dari PDIP yang dilarang mengikuti retret di Magelang.

    Berikut Top 5 News Beritasatu.com:

    1. Dukung #Produktifdinegerisendiri, Nusron Wahid: Kita Panggil Talenta Terbaik

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendukung #Produktifdinegerisendiri sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang tetap berkarya di Tanah Air. #Produktifdinegerisendiri

    Ia menegaskan pemerintah berupaya menarik kembali putra-putri terbaik bangsa yang berada di luar negeri agar kembali dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    “Kita memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk membangun negeri ini. Kok malah mengajak untuk pergi,” ujar Nusron dalam acara media gathering di kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (21/2/2025).

    2. Simak! Ini Jadwal dan Lokasi Tur Konser Keliling Dunia Blackpink

    Grup idola K-Pop Blackpink, baru-baru ini mengumumkan tanggal dan tempat untuk tur dunia mereka yang akan dimulai pada Juli 2025.

    Dilansir dari News Asia pada Jumat (21/2/2025), konser tur Blackpink kali ini akan dimulai dengan dua malam pertunjukan di Stadion Goyang, Korea Selatan, pada 5 Juli 2025.

    Selain Korea Selatan, Blackpink juga akan mengunjungi berbagai kota besar di dunia, seperti Stadion SoFi di Los Angeles, Citi Field di New York, Stade de France di Paris, Stadion Wembley di London, dan Tokyo Dome di Tokyo. Namun, beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand yang merupakan kampung halaman Lisa Blackpink, tidak tercantum dalam daftar tujuan tur kali ini.

    3. Detik-detik Atlet Angkat Besi Tewas Tertimpa Beban 272 Kg

    Top 5 news Beritasatu.com lainnya berikutnya mengenai seorang atlet angkat besi di India tewas setelah gagal melakukan angkatan besi dengan beban 600 pon atau sekitar 272 kilogram (kg). Video mengerikan yang beredar di media sosial menunjukkan momen ketika remaja tersebut tertimpa beban hingga tewas di lokasi latihan.

    Dalam rekaman video yang dilaporkan oleh NewsX, dikutip Jumat (21/2/2025), atlet bernama Yashtika Acharya (17) itu berusaha mengangkat beban besar dari rak squat. Seorang pelatih berdiri di belakangnya sebagai spotter untuk membantu menjaga keseimbangan.

    Namun, tak lama setelah mencoba mengangkat beban, kakinya langsung melemah. Spotter-nya tidak mampu menahan tubuhnya yang jatuh ke belakang, sementara palang besi menghantam lehernya dengan keras, sehingga menyebabkan lehernya patah dalam posisi membungkuk.

    4. Wait and See, Sejumlah Kepala Daerah Asal Papua Tunggu Komando Megawati Soal Retret di Akmil Magelang

    Sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) yang dijadwalkan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, berkumpul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beberapa kepala daerah dari Papua bahkan sudah berada di Yogyakarta dan Magelang untuk menunggu komando lanjutan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, dari Papua semua berangkat. Ada enam provinsi di Papua, saya dari (Provinsi) Papua Barat, sudah ada di sana (Magelang),” ujar Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan kepada Beritasatu.com, Jumat (21/2/2025).

    5. Polri Resmi Hentikan Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Top 5 news Beritasatu.com lainnya adalah soal Polri resmi menghentikan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, karena tidak ditemukan lagi jasad korban hingga hari ini.

    “Kami sepakat bahwa pencarian (korban) saat ini kami close,” kata Karo Dokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Eddy mengatakan tim gabungan sudah mencari korban yang masih hilang. Namun, hingga kini belum ada yang ditemukan.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com sepanjang Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/2/2025).

  • Nyapu di Pasar Dugderan, Walkot Semarang Tak Retret Ikut Arahan Megawati

    Nyapu di Pasar Dugderan, Walkot Semarang Tak Retret Ikut Arahan Megawati

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang diikuti kepala daerah pemenang Pilkada 2024. Agustina terlihat berada di Semarang dan bersih-bersih di sekitar daerah Kauman.

    Agustina datang ke depan Masjid Agung Kauman Semarang Jumat (21/2) petang. Dia mengenakan setelan baju olahraga putih hitam dan topi hitam. Bendahara DPD PDIP Jateng itu membawa sapu dan langsung ikut bersih-bersih bersama sejumlah camat dan pejabat serta petugas kebersihan.

    “Kok malah dideloki, diewangi to (kok cuma dilihatin, dibantu dong),” canda Agustina ketika banyak orang yang mengerumuninya dan mengambil foto, dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).

    Agustina mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tidak berangkat retret. Sementara menunggu instruksi lebih lanjut dari partainya, dia memilih mengecek daerah Kauman yang akan dipakai untuk acara Dugderan pada 28 Februari mendatang.

    “Perintah Ketua Umum saya keberangkatan ditunda, jadi menghabiskan waktu proses tunggu perintah lanjutan, nah saya ke sini. Karena Magelang dekat, kalau tiba-tiba boleh datang, saya pergi,” ujar Agustina.

    Saat ditanya apakah dirinya sudah berkomunikasi dengan Kemendagri soal ketidakhadirannya di acara retret, Agustina mengatakan sudah ada komunikasi. Namun dia tidak menjelaskan jawaban Kemendagri secara gamblang.

    “Sudah. (Jawabannya) ‘Baiklah’ gitu dan itu petugas ya,” ujarnya.

    Ditanya soal berapa jumlah kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jateng, Agustina selaku bendahara DPD PDIP Jateng mengatakan ada 19 orang. Berapa yang ikut retret dari 19 orang itu, Agustina mengaku belum tahu.

    “Jateng kita (PDIP) punya 19 kepala daerah. Ini kan ada yang jauh, ada yang dari Banyumas sudah sampai Magelang, makan tahu pojok, menunggu. Kita dekat (ke Magelang), Kabupaten Semarang dekat, Klaten dekat ya, sekarang aktivitas masing-masing,” kata Agustina.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kepala Daerah Jabar dari PDIP Tak Hadiri Retret di Magelang – Page 3

    Kepala Daerah Jabar dari PDIP Tak Hadiri Retret di Magelang – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

    Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.

    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.

    Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.

    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

     

  • PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya? – Page 3

    PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya? – Page 3

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memastikan tegak lurus dengan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP itu menunda keberangkatan menuju retret di Magelang.

    “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang. Sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” kata Masinton kepada Liputan6.com, Kamis, 20 Februari 2025.

    Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan patuh pada instruksi Megawati dan menunda retret kepala daerah di Magelang.

    “Kami menunda kehadiran sesuai instruksi Ketum. Posisi di Semarang karena posisi dekat dengan Magelang,” kata Agustina saat dikonfirmasi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Agustina mengaku hari ini sibuk beraktivitas di hari pertama menjadi wali kota. Dimulai dari peninjauan pasar hingga persiapan festival Dugderan. “Saya beraktivitas di Pemkot, hari pertama kerja,” ujar Agustina.

    Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengaku sudah berada di Magelang, Jawa Tengah. Namun, Hasto mengaku belum bergabung dalam kegiatan retret.

    “Belum (di Akmil), tapi sudah standby. Saya di Magelang, enggak ikutin yang di Jogja,” kata Hasto, Jumat malam, 21 Februari 2025.

    Hasto menyatakan, jika sudah ada kabar lanjutan dari DPP PDIP, barulah akan bergerak. “Kalau sudah ada petunjuk, sudah diwakili oleh DPP untuk berkomunikasi dengan pemerintah, jadi kita sudah terwakili untuk komunikasi. Jadi tinggal tunggu petunjuk kalau sudah dikomunikasikan,” ungkap Hasto.

    Hasto memastikan bukan satu-satunya kepala daerah yang sudah berada di Magelang. Dia bersama lebih dari lima kepala daerah dari PDIP yang tengah berada di salah satu warung kopi.

    “Ada banyak, (lima orang?) lebih hehe. Kita masih ngopi di kafe, sambil tunggu anu mas, tunggu perintah dari pusat. Saya kira itu dulu,” ucap Hasto.

    Sejumlah kepala daerah wilayah Jawa Barat (Jabar) yang berasal dari PDIP juga menyatakan tidak menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono.

    “Kepala daerah kader PDI Perjuangan tegak lurus instruksi Ibu Ketua Umum Hajah Megawati Soekarnoputri, merdeka!” tutur Ono saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

    Ono menyampaikan, jajaran kepala daerah dari PDIP yang tidak ikut retret yakni, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.

    “Beliau-beliau ini sedang menunggu instruksi lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, karena kemarin Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang sambil menunggu instruksi berikutnya,” jelas dia.

    Ono menyebut, PDIP juga melakukan kajian secara hukum terkait dengan retret kepala daerah di Magelang, termasuk juga manfaat dari kegiatan tersebut.

    “Tentang bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat,” Ono menandaskan.

    Baca juga Retret di Magelang, PDIP Lampung Minta Dua Kadernya Tunggu Arahan Megawati

  • PDIP: Larangan Megawati Agar Kepala Daerah Tak Ikut Retret Masih Berlaku! – Halaman all

    PDIP: Larangan Megawati Agar Kepala Daerah Tak Ikut Retret Masih Berlaku! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tetap berlaku. 

    Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, usai bertemu Megawati Soekarnoputri di rumah Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam. 

    “Ya, masih berlaku,” tegas Said.

    Said juga menegaskan, larangan dari Megawati ini merupakan urusan internal partainya dan tidak ada kaitannya dengan absennya kepala daerah dari PDIP dalam kegiatan tersebut. 

    “Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDIP, itu saja,” ujarnya.

    Instruksi penundaan retret tersebut sebelumnya disampaikan Megawati Soekarnoputri melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/2025 pada Kamis (20/2/2025), yang mengacu pada dinamika politik nasional, termasuk penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. 

    Megawati mengingatkan dalam surat tersebut bahwa keputusan ini didasarkan pada AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1 yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. 

    Poin penting dalam surat tersebut adalah agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berencana mengikuti retret pada 21-28 Februari 2025, untuk menunda perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    Megawati juga menekankan, agar para kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

  • Bima Arya Soal Kader PDIP Tidak Hadiri Retret Magelang

    Bima Arya Soal Kader PDIP Tidak Hadiri Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa ada 47 orang kepala daerah yang tidak hadir tanpa memberi kabar pada perhelatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, per sore ini, Jumat (21/2/2025).

    Pada konferensi pers yang digelar di Magelang, Jawa Tengah sore ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ada total 53 orang kepala daerah yang absen dalam perhelatan retret. Sebanyak 6 orang di antaranya menyampaikan surat izin. 

    “Kami mendapatkan data, ada enam ini telah menyampaikan surat izin kepada Panitia. Dari enam itu, lima itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka. Dan juga ada yang acara keluarga, sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara,” jelas Bima, Jumat (21/2/2025). 

    Adapun Mantan Wali Kota Bogor itu lalu mengungkap bahwa 47 orang kepala daerah sisanya yang absen belum memberi kabar kepada panitia. Dia menyebut akan tetap menunggu kehadiran mereka yang belum hadir tanpa memberikan konfirmasi. 

    “47 belum hadir di sini. Ini masih kita dalami,” kata Bima. 

    Dengan demikian, ada 450 orang kepala daerah yang tercatat hadir di Akmil Magelang untuk melaksanakan retret satu minggu ke depan. Sebanyak 19 orang diberikan gelang merah karena kondisi fisiknya yang lemah baik sebab sakit atau pascaoperasi. 

    Bagi yang tidak hadir, terang Bima, kementerian tetap meminta agar ada yang menggantikan untuk ikut. Dia mengatakan bahwa hal itu penting karena retret menjadi acara untuk menyelaraskan program-program pusat agar bisa diterapkan di daerah. 

    Bima mengatakan bakal menunggu konfirmasi dari kepala daerah yang absen tanpa kabar sampai dengan malam ini. Dia menyebut bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota yang tidak hadir didorong untuk tetap mengirimkan wakilnya. 

    Lalu, apabila wakil kepala daerah juga berhalangan hadir, maka wajib untuk mengirimkan Sekretaris Daerah atau Sekda untuk tetap hadir di retret. 

    Di sisi lain, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan belum bisa memastikan apabila 47 kepala daerah yang belum hadir itu termasuk kader PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi agar kepala daerah dari partai tersebut menunda berangkat ke Akmil Magelang.

    Namun, dia tidak menutup kemungkinan bahwa ada kader PDIP di antara 47 orang kepala daerah yang belum ada di Akmil, Magelang. 

    “Ya, harusnya sih ada ya [kader PDIP, red]. Karena terdata jumlahnya mungkin lebih dari angka ini. Jadi bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja,” katanya. 

    Selanjutnya, papar Bima, kepala daerah yang tidak mengikuti retret kali ini bakal tetap diwajibkan ikut pada retret gelombang selanjutnya. Seperti diketahui, masih ada beberapa kepala daerah yang belum dilantik karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Bima menegaskan bahwa retret kepala daerah itu wajib diikuti oleh seluruh gubernur, bupati dan wali kota, meskipun harus di gelombang berikutnya.

    “Wajib ikut. Semuanya wajib. Penting ini,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Namun, pada hari yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat arahan kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Ketua PDIP: Tak Ada Pengganti Sekjen Usai Hasto Ditahan, Wewenang di Mega

    Ketua PDIP: Tak Ada Pengganti Sekjen Usai Hasto Ditahan, Wewenang di Mega

    Jakarta –

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan tidak ada pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP usai Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Said mengatakan kewenangan partai masih berada di bawah Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Hal itu disampaikan Said usai meninggalkan rumah Megawati di Jl Teuku Umar No 27 A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Said terlihat terkejut dengan pertanyaan wartawan soal peluang dirinya menjadi Sekjen PDIP. Dia pun menjelaskan bahwa tidak ada pergantian Sekjen PDIP.

    “Hah? Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum, tidak ada pengganti Sekjen, titik,” tegasnya.

    Said juga tidak menjelaskan pembahasan yang dilakukan di kediaman Megawati hingga malam hari. Menurutnya, pertemuan atau rapat di internal partai sudah biasa dilakukan pada pagi atau malam hari.

    “Oh biasalah, partai kan setiap saat, bisa rapat bisa pagi, bisa malam, biasa saja,” ucapnya.

    Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga enggan mengungkapkan isi pertemuan di kediaman Megawati. Deddy mengatakan dirinya hadir untuk makan malam.

    “Engga ada, orang kita cuma makan malem,” kata Deddy.

    Dia juga enggan menanggapi terkait sejumlah kader PDIP yang tetap ikut retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Deddy juga tak merespons soal peluang sanksi bagi kepala daerah asal PDIP yang tetap mengikuti retret.

    “Saya ga bicara kemungkinan lihat saja besok ya. (Sanksi) Ha santai aja,” katanya.

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang, FX Rudy: Bukan Mbalelo Perintah Prabowo

    Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang, FX Rudy: Bukan Mbalelo Perintah Prabowo

    Solo, Beritasatu.com – Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar kepala daerah dari partainya tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, bukan bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

    “Bukan mbalelo, karena Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam mengeluarkan instruksi tersebut,” ujar Rudy di sela Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Solo Hasil Pilkada Serentak 2025, di gedung DPRD Kota Solo, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Rudy, salah satu alasan Megawati mengeluarkan instruksi itu adalah dampak psikologis bagi kepala daerah PDIP yang mengikuti retret di tengah kasus yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    “Mbak Mega lebih mempertimbangkan kondisi psikologis teman-teman kepala daerah. Karena ada kasus yang menimpa Mas Hasto, lebih baik mereka menunda keikutsertaan dalam retret agar bisa tetap fokus,” jelasnya.

    Rudy juga menekankan keputusan ini bukan berarti kepala daerah PDIP menghindari retret secara permanen, melainkan hanya menundanya hingga waktu yang lebih tepat.

    Lebih lanjut, Rudy berharap seluruh kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah dapat mematuhi instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retret di Magelang.

    “Sebagai kader partai, perintah ketua umum harus dijalankan. Surat perintahnya jelas, yaitu menunda keikutsertaan dalam retret. Keputusan lebih lanjut ada di tangan Ibu Megawati,” tegasnya.

    Mantan wali kota Solo itu juga mengingatkan kepala daerah yang tidak mengikuti retret sebaiknya tidak hanya berdiam diri, tetapi memanfaatkan waktu untuk berkonsolidasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

    “Selama penundaan ini, kepala daerah sebaiknya segera melakukan koordinasi dengan sekda, kepala dinas, dan lembaga terkait agar bisa beradaptasi dengan pemerintahan,” ungkap Rudy.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang dan tidak mengikuti retret yang dijadwalkan berlangsung 21-28 Februari 2025. Berdasarkan surat instruksi yang diterima Beritasatu.com pada Kamis (20/2/2025), Megawati juga menegaskan bahwa dirinya adalah sentral kekuatan politik PDIP sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) AD-ART PDIP.

  • 4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya…
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak empat kepala daerah dari PDI-P di Jawa Barat menunda untuk mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. 
    Keempat kepala daerah itu tidak bergabung dalam rombongan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya yang menuju Magelang, pada Jumat (21/2/2025).
    Keputusan ini diambil karena mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait partisipasi dalam acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Keempat kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron Rosyadi; Bupati Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono; dan Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
    Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa hingga siang hari ini belum ada kejelasan soal izin partisipasi mereka dalam acara tersebut.
    Ono menjelaskan bahwa keputusan ini muncul karena kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan.
    “Tentunya, terkait surat itu menjadi konsekuensi bagi kader partai. Mau tidak mau harus dilaksanakan. (Retreat) itu tidak ada aturan perundang-undangannya. Jika ada aturannya, mungkin PDI-P juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya.
     
    “Surat yang diterima menyatakan agar mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum dan tetap dalam posisi siaga,” ujar Ono di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
    Apabila izin dari Megawati akhirnya diberikan, keempat kepala daerah tersebut berencana untuk bergabung menggunakan dana pribadi dan melanjutkan fokus pada penyelesaian permasalahan daerah masing-masing.

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan mereka dalam retreat tersebut.
    Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam.
    Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga meminta kepala daerah PDI-P yang telah terlanjur berangkat agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
    (Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah menimpali pernyataan Presiden ke-7 Jokowi. Hal itu terkait kader PDIP yang mestinya ikut retret kepala daerah di Magelang.

    Said Abdullah menegaskan, hal tersebut merupakan urusan partainya. Sementara Jokowi bukan lagi bagian PDIP.

    “Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said kepada jurnalis, Jumat (21/2/2025).

    Adapun pernyataan Jokowi disampaikan merespons adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke Magelang.
     
    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi di kediaman pribadinya, Sumbar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
     
    Jokowi menegaskan, setiap kepala daerah telah dipilih rakyat melalui proses demokrasi. Ia menegaskan, kepala daerah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok.
     
    “Karena mereka dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.
     
    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pembekalan itu digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).
     
    Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawatu pada 20 Februari 2025. Hal ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Arya/Fajar)