Tag: Megawati Soekarnoputri

4 Sempat Batal Ikut Retreat karena Instruksi Megawati, Wali Kota Semarang Agustina Disebut Berangkat ke Magelang Regional

Sempat Batal Ikut Retreat karena Instruksi Megawati, Wali Kota Semarang Agustina Disebut Berangkat ke Magelang
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Wali Kota Semarang,
Agustina Wilujeng
Pramestuti, akhirnya berangkat ke
Magelang
, Jawa Tengah, untuk mengikuti retreat atau pembinaan kepala daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil).
Keberangkatan ini dilakukan setelah Agustina menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan,
Megawati Soekarnoputri
.
Keberangkatan Agustina disampaikan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, saat membuka tradisi Gebyuran Bustaman di Semarang pada Sabtu (22/2/2025).
“Hari ini saya mewakili Ibu Wali Kota karena beliau sedang mengikuti retret di Magelang,” ungkap Iswar di hadapan para hadirin.
Retret ini merupakan upaya untuk menyatukan visi dan misi nasional bagi para kepala daerah yang baru dilantik.
Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai waktu keberangkatan Agustina, Iswar tidak memberikan penjelasan yang jelas.
“Kayaknya iya, waduh, tidak tahu kapan berangkat ke Magelang,” ujarnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi yang meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani Megawati pada Kamis (20/2/2025).
Dalam surat tersebut, Megawati menekankan agar kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk menghentikan langkah mereka dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Jika sudah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” bunyi instruksi Megawati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/02/2025 17:58
55 Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Tunggu Arahan Megawati untuk Gerak ke Arena Retret

Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah berkumpul di Magelang, Jawa Tengah untuk ikut retret. Mereka masih menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergerak ke Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil).

“Ya saya kira semua sudah paham ya, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat ditemui seusai acara koordinasi internal di sebuah kafe di Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025).

Hasto yang juga kader PDIP mengatakan mereka sudah siap ikut retret kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025. “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” tambahnya.

Menurut Hasto, Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP PDIP maupun Megawati Soekarnoputri.

“Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” terangnya.

Hasto mengatakan Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret kepala daerah.

“Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara (retret kepala daerah) yang ada di Magelang,” ucapnya.

22/02/2025 17:40
Megawati Halau Kepala Daerah PDIP, Pakar Hukum Tata Negara: Retret Punya Legal Basis Kokoh

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menyikapi kebijakan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan untuk mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

Fahri menilai sebenarnya kegiatan retret kepala daerah memiliki basis legal yang kokoh, serta dapat dipandang sebagai sarana konsolidasi dan sinkronisasi visi-misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat.

Tak hanya itu, dia juga berujar bahwa retret berguna untuk membangun perspektif, pemahaman, tugas, kewenangan, dan kepemimpinan bagi kepala daerah.

“Ini sangat urgen agar adanya akselerasi dalam merumuskan kebijakan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI],” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/2/2025).

Dia turut menyampaikan retret ini tentunya akan mengafirmasi kepala daerah sebagai state organizer, memberikan aspek wawasan mendalam terkait tugas dan tanggung jawab kepala daerah selaku top executive.

Kemudian, lanjutnya, memberikan pemahaman terkait tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta Cita, membangun kedekatan emosional antar-kepala daerah, pemahaman soal anggaran daerah, hingga tentang ketahanan nasional ataupun wawasan kebangsaan.

Fahmi menuturkan, menilik spirit Pasal 376 ayat (3) Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni, agar kepala daerah/wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.

“Jadi pada hakikatnya [retret] ini merupakan program pemerintah yang urgen serta strategis atau disebut important and strategic program,” tuturnya.

Fahri berpendapat, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara melalui kementerian terkait, secara prinsip melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Dengan demikian agar tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sebagai konsekuensi atas prinsip itu, maka rumusan norma ketentuan Pasal 373 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur adanya rezim atau pranata Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21-28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025).

Dalam surat yang sama, Presiden ke-5 RI itu mengecam sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan sekjen partainya, Hasto Kristiyanto, terkait perkara korupsi. Megawati mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya.

“Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.”

Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

“Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

22/02/2025 17:30
Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat

Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wali Kota Yogyakarta
Hasto Wardoyo
mengatakan, para kepala daerah dari
PDI-P
kini tengah menunggu waktu untuk dapat masuk ke Akademi Militer, Magelang, dan mengikuti
retreat kepala daerah
.
Hasto mengatakan, 55 orang kepala daerah dari PDI-P sudah berada di Magelang agar sewaktu-waktu dapat masuk ke Akademi Militer.
“Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua
standby
di sini,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Hasto pun mengaku tak tahu kapan kepastian mengenai keikutsertaan kepala daearah pada retreat dapat diketahui.
“Waktunya memang kita belum bisa sampaikan, tapi secepatnya akan ditentukan,” ujar dia.
Hasto menyebutkan, Gubernur Jakarta
Pramono Anung
sudah ditunjuk mewakili PDI-P untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara retreat kepala daerah.
Hasto mengatakan, di satu sisi, Pramono mewakili para kepala daerah asal PDI-P yang sudah siap untuk mengikuti retreat di Akademi Militer.
Di sisi lain, Pramono juga mewakili pengurus pusat partai untuk menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retreat.
“Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah kader PDI-P agar menunda ikut retreat di Akmil Magelang.
Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/02/2025 17:24
Kepala Daerah PDI-P Sudah Kumpul di Magelang, Siap Ikut Retreat

Kepala Daerah PDI-P Sudah Kumpul di Magelang, Siap Ikut Retreat
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
– Sebanyak 53 kader PDI-Perjuangan yang terpilih menjadi kepala daerah telah berkumpul di
Magelang
, Sabtu (22/2/2025), untuk mengikuti orientasi (retreat) di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Wali Kota Yogyakarta
Hasto Wardoyo
mengatakan, kader-kader
PDI-P
telah bersiaga untuk ikut retreat, meski belum menentukan kapan mereka akan masuk ke Akademi Militer.
“Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak
Pramono Anung
(gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
“Makanya semua ini ada
standby
di sekitar sini,” ujar dia.
Hasto menjelaskan, Pramono Anung kini sedang berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan retreat tersebut.
Pramono menjadi perwakilan PDI-P agar komunikasi dengan pemerintah terkait retreat bisa lebih lancar.
“Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini
standby
untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP,” kata Hasto.
“Kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar dia.
Namun, Hasto enggan menjelaskan apakah dengan perintah siaga tersebut instruksi dari Ketua Umum DPP PDI-P sudah tidak berlaku lagi.
“Tentang itu (instruksi), Mas Pram yang akan, apa ya, yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP,” kata Hasto.
Sebelumnya, Ketua Umm=um PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah kader PDI-P agar menunda ikut retreat di Akmil Magelang.
Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/02/2025 16:53
Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang

Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Peneliti: Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Sabtu, 22 Februari 2025 – 10:43 WIB

Elshinta.com – Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyarankan kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk tetap mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut,” kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” atau “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”.

“Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai,” ujarnya.

Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema.

Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.

Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.

“Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya.

Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

“Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

“Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

Sumber : Antara

22/02/2025 15:55
Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua Megapolitan 22 Februari 2025

Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta
Pramono Anung
bisa saja mengikuti
retreat kepala daerah
gelombang kedua.
“Mungkin bisa saja (ikut gelombang dua),” ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
Rano menyebutkan bahwa ada kemungkinan retreat gelombang kedua bakal digelar.
Namun, ia tidak memberikan kepastian mengenai siapa saja yang akan ikut serta dalam pertemuan tersebut.
“Memang ada gelombang (kedua),” kata Rano.
Rano pun menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri
tidak melarang kepala daerah kader PDI-P untuk ikut retreat kepala daerah.
Ia menekankan, Megawati hanya meminta agar para kader PDI-P menunda keberangkatan menuju Akademi Militer, Magelang, untuk mengikuti retreat.
“Ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Jogja, sudah ada di Magelang,” kata Rano.
Keikutsertaan Pramono pada retreat kepala daerah menjadi pertannyaan setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda keberangkatan mengikuti retreat kepala daerah.
Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat rangkaian pertama ini harus mengikuti rangkaian berikutnya.
Retreat gelombang kedua tersebut akan digelar setelah putusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya, menunggu keputusan MK,” ucap Bima.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/02/2025 15:39
Rano Karno Tegaskan Kehadirannya di Magelang Hanya untuk Penutupan Retreat Megapolitan 22 Februari 2025

Rano Karno Tegaskan Kehadirannya di Magelang Hanya untuk Penutupan Retreat
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa kehadirannya dalam acara retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 27 Februari 2025 hanya untuk mengikuti penutupan kegiatan tersebut.
“Ingat, wakil diundang itu tanggal 27 (Februari 2025) hanya untuk penutupan,” ujar
Rano Karno
saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
Dia mengatakan bahwa dirinya akan hadir meskipun ada surat edaran dari Ketua Umum
PDI-P
,
Megawati Soekarnoputri
yang meminta kepala daerah kader PDIP menunda menghadiri acara tersebut.
“Saya kan memang diundang tanggal 27 (Februari),” kata dia.
Terkait dengan posisi Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam agenda tersebut, Rano enggan berkomentar lebih jauh dan meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke DPP PDI-P.
“Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ucap dia.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.
Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/02/2025 15:18
Ternyata Begini Sejarah dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi garda terdepan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sejak awal dibentuk, lembaga ini telah menjalankan berbagai tugas dan wewenang untuk menindak para pelaku korupsi, mulai dari penyelidikan hingga penindakan hukum.

KPK berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi di pemerintahan. Bagaimana sejarah pembentukannya? Seberapa besar perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut perjalanan KPK dari awal berdiri hingga kiprahnya saat ini.

Sejarah Pembentukan KPK

Sebelum KPK didirikan, sudah ada beberapa lembaga yang bertugas mengawasi praktik korupsi, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Ombudsman. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini masih dianggap kurang optimal dalam memberantas korupsi.

Wacana pembentukan KPK mulai muncul di era pemerintahan BJ Habibie dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kendati demikian, KPK belum terbentuk pada masa kepemimpinannya.

Di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, sempat dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo. Sayangnya, tim ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung.

KPK akhirnya resmi berdiri pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Lahirnya KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan wewenang bagi lembaga ini untuk menangani kasus korupsi secara independen tanpa campur tangan pihak lain.

Pada awal pembentukannya, kredibilitas KPK sempat diragukan mengingat panjangnya sejarah korupsi politik di Indonesia. Namun, sejak 2007, lembaga ini mulai mendapatkan kepercayaan publik dan menjadi simbol utama dalam pemberantasan korupsi.

Seiring waktu, reputasi KPK semakin menguat dan menjadi salah satu institusi paling dihormati di Indonesia, mencerminkan besarnya dukungan masyarakat terhadap misinya.

Tugas dan Wewenang KPK

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki beberapa tugas utama, antara lain:

Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Melakukan supervisi terhadap instansi yang menangani korupsi.Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.Mengupayakan pencegahan tindak pidana korupsi.Melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga memiliki sejumlah wewenang, termasuk:

Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.Menetapkan sistem pelaporan dalam pemberantasan korupsi.Meminta informasi dari instansi terkait mengenai upaya pemberantasan korupsi.Mengadakan pertemuan dengan instansi yang berwenang menangani korupsi.Meminta laporan dari instansi terkait mengenai upaya pencegahan korupsi.

Dengan keberadaan KPK, diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin efektif dan mampu menekan praktik korupsi, terutama di kalangan pejabat negara.

22/02/2025 15:00
Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P Megapolitan 22 Februari 2025

Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
enggan berkomentar mengenai ikut atau tidaknya Gubernur Jakarta
Pramono Anung
dalam
retreat kepala daerah
di Akademi Militer, Magelang.
Rano meminta pertanyaan itu ditujukan ke DPP PDI Perjuangan, sedangkan ia hanya menjalankan perintah dari Pramono untuk mengawal pembangunan di Jakarta selama retreat berlangsung.
“Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaganya. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
Rano kemudian menjelaskan bahwa ia akan tetap mengikuti penutupan retreat pada pekan depan.
Ia mengingatkan, wakil kepala daerah hanya diundang untuk mengikuti penutupan, berbeda dengan para kepala daerah yang mesti ikut retreat selama satu pekan.
“Saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025). Sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat, wakil diundang itu hanya untuk penutupan,” ujar Rano.
Keikutsertaan Pramono pada retreat kepala daerah menjadi pertannyaan setelah Ketua Umum
PDI-P

Megawati Soekarnoputri
menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda keberangkatan mengikuti retreat kepala daerah.
Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” kata Megawati.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
stand by commander call
,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/02/2025 14:59