Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Museum Geologi Bandung, Destinasi Wisata Edukasi Fosil Manusia Purba

    Museum Geologi Bandung, Destinasi Wisata Edukasi Fosil Manusia Purba

    Liputan6.com, Bandung – Museum Geologi berlokasi di Jalan Diponegoro No.57, Cihaur Geulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Museum ini menjadi pihan destinasi wisata edukasi yang menarik untuk mempelajari tentang fosil manusia purba.

    Mengutip dari indonesiakaya, Museum Geologi Bandung banyak menyimpan dan mengelola materi geologi, salah satunya fosil binatang purba yang pernah hidup di Indonesia. Selain melihat fosil, pengunjung juga bisa melihat koleksi batuan dan mineral yang dikumpulkan sejak 1850.

    Beberapa jenis batuan yang terdapat di museum ini, di antaranya batuan beku, batuan sedimen, serta batuan malihan. Bukan itu saja, museum ini juga menyimpan koleksi berupa sumber daya mineral dari setiap daerah di Indonesia.

    Dari banyaknya koleksi di museum ini, ada beberapa koleksi unggulan yang dipajang. Koleksi tersebut berupa manusia purba Homo Erectus, fosil gajah purba Stegodon Trigonocephalus, dan replika fosil dinasaurus terbesar dan terganas Tyrannosaurus Rex.

    Pengunjung juga dapat mempelajari kapan dan bagaimana bumi terbentuk. Selain itu, sejarah tentang kehidupan dari masa ke masa serta fenomena geologi Indonesia juga bisa dipelajari lebih detail di sini.

    Beberapa sumber menulis, Museum Geologi Bandung merupakan salah satu museum tertua di Indonesia. Museum ini diresmikan pada 16 Mei 1929.

    Pada masa kolonial Belanda, keberadaan Museum Geologi berkaitan erat dengan sejarah penyelidikan geologi dan tambang di wilayah Nusantara. Penyelidikan itu dimulai sejak pertengahan abad ke-17 oleh para ahli Eropa.

    Setelah Eropa mengalami revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, Eropa sangat membutuhkan bahan tambang sebagai bahan dasar industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah Nusantara untuk menunjang perkembangan industri di Belanda.

    Pada 1850, terbentuk Dienst van het Mijnwezen. Pda 1922, namanya berganti menjadi Dienst van den Mijnbouw.

    Dienst van den Mijnbouw bertugas melakukan penyelidikan geologi serta sumber daya mineral. Hasil penyelidikan berupa contoh-contoh batuan, mineral, fosil, laporan, dan peta memerlukan tempat untuk penganalisisan dan penyimpanan, sehingga pada 1928 Dienst van den Mijnbouw membangun gedung di Rembrandt Straat Bandung.

    Gedung tersebut semula bernama Geologisch Laboratorium yang kemudian disebut Geologisch Museum. Melalui masa pembangunan selama 11 bulan, akhirnya musuem ini diresmikan pada 16 Mei 1929.

    Peresmiannya bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik IV (Fourth Pacific Science Congress) yang diselenggarakan di Bandung. Saat ini, bangunan tersebut dikenal sebagai Museum Geologi.

    Bangunan ini pernah direnovasi atas bantuan dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Usai direnovasi, bangunan museum diresmikan kembali oleh Wakil Presiden RI yang menjabat saat ituc Megawati Soekarnoputri, pada 23 Agustus 2000.

    Saat ini, Museum Geologi Bandung menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Museum ini juga menjadi tujuan wisata bagi para penikmat sejarah.

    Penulis: Resla

  • Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK. 

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto. 

    “Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia,” ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari. 

    Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat. 

    Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul. 

    “Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat,” kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu. 

    Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik. “Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya,” pungkas Eddy. 

  • Elite PDIP Terus Datangi Kediaman Megawati, Bahas Apa?

    Elite PDIP Terus Datangi Kediaman Megawati, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah elite PDI Perjuangan terus bergantian menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta hingga Sabtu (22/2/2025).

    Dilansir dari Antara pada Minggu (23/2/2025), sejumlah elite yang datang di antaranya adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Bidang Komunikasi Adian Napitupulu hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah..

    Adian Napitupulu tiba dikediaman Megawati pada  pukul 10.00 WIB, kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy sekitar pukul 10.55 WIB.

    Selanjutnya, pada pukul 11.59 WIB terlihat hadir mantan Menteri PPA Bintang Puspayoga. Tak lama disusul oleh Komarudin Watubun pukul 12.10 WIB dan diikuti oleh Ahmad Basarah pukul 13.28 WIB.

    Kelimanya tampak senada mengenakan pakaian bernuansa hitam. Tak satupun dari mereka berkomentar saat ditanya perihal agenda pertemuan hari ini. Mereka langsung masuk berlalu ke area dalam rumah Megawati.

    Sebelumnya, Jumat (21/2/2025) malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar-masuk kediaman Megawati. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merapat ke kediaman Megawati kemarin (21/2).

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

  • 55 Kepala Daerah PDIP Menunggu Instruksi Megawati untuk Hadiri Retret

    55 Kepala Daerah PDIP Menunggu Instruksi Megawati untuk Hadiri Retret

    Bisnis.com, JAKARTA – Rombongan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (23/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut dia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dia menuturkan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDIP yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

  • Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu keputusan DPP

    Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu keputusan DPP

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo (ANTARA/HO-Pemkot Yogyakarta)

    Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu keputusan DPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Rombongan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang, Sabtu, menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut.

    Ia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDI P ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya usai menggelar koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah.

    Dalam kesempatan ia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.

    Ia menyampaikan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

    Ia menyampaikan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDI P, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 47 Kepala Daerah Bolos Retret di Magelang, Mendagri: Mungkin Masalah Kebijakan Partai

    47 Kepala Daerah Bolos Retret di Magelang, Mendagri: Mungkin Masalah Kebijakan Partai

    loading…

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (22/2/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    MAGELANG – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian menanggapi ada sebanyak 47 kepala daerah yang bolos atau tidak hadir tanpa keterangan dalam retret di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, Jawa Tengah. Mendagri mengatakan penyebabnya kemungkinan terkait dengan kebijakan partai politik.

    “Yang belum hadir ini, belum ada keterangan. Ya mungkin bisa masalah gangguan perjalanan. Mungkin masalah kebijakan partainya,” kata Tito kepada awak media, Sabtu (22/2/2025).

    Tito menegaskan bahwa retreat yang diselenggarakan untuk kepala daerah ini adalah bukan untuk kepentingan pemerintah pusat. Namun, untuk bekal memimpin daerah masing-masing ketika kembali dari Lembah Tidar.

    “Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi ini bukan kepentingan pusat, tapi kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup untuk melangkah,” kata Tito.

    Mendagri menceritakan kegiatan yang dilakukan para kepala daerah selama dua hari ini. “Mereka punya waktu untuk bertemu kepala daerah daerah lainnya. Ini baru satu setengah hari. Sudah cair, mereka saling mengenal, satu kamar, tapi daerah,” tambahnya.

    Dia kembali menegaskan pentingnya retreat kepala daerah ini. “Bukan posisi partainya, tapi posisi kepala daerahnya. Ini yang kita harapkan, karena kepala daerah digaji oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawab kepada rakyat kembali,” katanya.

    “Partai hanya kendaraan mereka. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu tanggung jawabnya kepada rakyat,” katanya.

    Untuk diketahui, tercatat ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan. Disinyalir para kepala daerah yang tidak hadir ini merupakan kader PDIP menyusul keluarnya instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Akmil Magelang.

    (abd)

  • Ada Kepala Daerah dari PDIP Hadiri Retret di Magelang, Ini Kata Wamendagri – Halaman all

    Ada Kepala Daerah dari PDIP Hadiri Retret di Magelang, Ini Kata Wamendagri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda mengikuti kegiatan retret atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

    Instruksi itu dikeluarkan sebagai sikap partai atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi.

    Namun, beberapa kepala daerah dari PDIP dikabarkan hadir mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang. Mereka, yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani; Bupati Kendal, Dyah Kartika Permatasari; Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dan Bupati Cirebon, Imron.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada 450 kepala daerah yang terdaftar hadir dalam retret di Magelang. Sementara, jumlah peserta yang tidak hadir dalam retret berjumlah 53 orang. 

    Lalu, sebanyak 47 orang tanpa keterangan, lima orang izin sakit, dan satu orang lainnya beralasan keluarga.

    Diketahui, setidaknya ada 159 kader PDIP yang menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah dari hasil Pilkada Serentak 2024.

    Bima Arya menduga ada kemungkinan beberapa kader PDIP tetap ikut menjadi peserta retret ini. 

    “Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir). Karena terdata (kepala daerah kader PDIP) jumlahnya lebih dari angka ini (47 yang tidak hadir tanpa alasan). Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada,” kata Bima Arya.

    Mantan Wali Kota Bogor ini juga menjelaskan, tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir dan hanya diminta mengirimkan penggantinya antara wakil kepala daerah atau sekretaris daerah. 

    Namun, Bima menegaskan, kepala daerah yang tidak hadir dalam retret rangkaian pertama ini harus mengikuti rangkaian berikutnya setelah putusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Adapun kehadiran para kepala daerah tersebut bertolak belakang dengan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah mengeluarkan instruksi larangan seluruh kepala daerah dari PDIP ikut serta dalam retret tersebut.

    Melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati menyampaikan dua instruksi penting, yaitu meminta para kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retreat dan menjaga komunikasi aktif dengan partai.

    Sejalan dengan instruksi itu, Megawati juga menyampaikan agar seluruh kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Dikutip dari Kompas.com, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma beralasan dirinya tetap menghadiri retreat di Magelang atas dasar kepentingan masyarakat.

    “Berangkat, demi kepentingan masyarakat,” tegas Paramitha saat dikonfirmasi perihal instruksi dari Megawati Soekarnoputri, Jumat (21/2/2025).

    Paramitha menuturkan, selama dirinya mengikuti kegiatan retreat maka pemerintahannya akan dijalankan oleh wakilnya, Wurja.

    Retreat berlangsung mulai Jumat 21 Februari hingga Jumat 28 Februari. Sementara wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari mendatang. (*)

  • Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuang sudah berkumpul di Magelang dan siap mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer, Sabtu (22/2/2025). Namun, mereka masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergerak ke Akmil.

    Kepala daerah dari PDIP dirundung dilema setelah Megawati mengeluarkan instruksi meminta kadernya yang terpilih di Pilkada 2024 menunda perjalanan retret ke Akmil, Magelang pada 21-28 Februari 2025. Satu sisi mereka berkewajiban ikut retret sebagai penyelenggara pemerintahan, di sisi lain terhalang instruksi partai.

    Instruksi ini dikeluarkan menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” begitu bunyi surat instruksi Megawati. 

    Pemerintah telah mewajibkan semua kepala daerah dan wakilnya ikut retret di Magelang yang dibiayai oleh Kemendagri. 

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    “Jadi ada landasan hukumnya ada pengawasan ada peningkatan kapasitas para aparatur daerah jadi undang-undang mengamanatkan itu,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil, Jumat (21/2/2025).

    Namun, Bima mengaku tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak ikut retret. Hanya saja, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi kepada yang absen.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi di undang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” jelasnya.

    Beberapa kepala daerah dari PDIP diam-diam mengangkangi instruksi Megawati dengan tetap ikut retret. Tetapi banyak juga yang masih galau untuk ikut. 

    Saat ini ada sekitar 55 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP sudah berkumpul di Magelang dan siap ikut retret. Hanya saja mereka masih menunggu keputusan DPP PDIP yang dipimpin Megawati di Jakarta.

    Di antara mereka yang sudah berada di Magelang, adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Waryodo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Masinton menegaskan kesiapannya mengikuti retret kepala daerah di Akmil. Tetapi jadwal keberangkatannya belum dipastikan karena masih menunggu arahan Megawati.

    “Sesuai dengan hasil bincang-bincang tadi dan dari arahan dari Ibu Megawati disampaikan kepada Mas Pramono dan disampaikan kepada kami bahwa prinsipnya semua siap mengikuti retret. Nanti waktunya akan ditentukan,” kata Masinton seusai pertemuan dengan sejumlah kepala daerah dari PDIP di sebuah kafe di Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Masinton mengaku kepala daerah dari PDIP sudah memiliki seragam retret dan rencananya akan berangkat bersama ke Akmil.

    “Seragam sudah ada, maka kami stanby di Magelang sambil menunggu arahan lanjut dari ibu ketua umum. Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Sesuai dengan arahan dari ibu ketua umum intinya kami siap untuk mengikuti retret (kepala daerah), sesuai arahan nantinya berangkat bareng-bareng,” ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

  • Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai instruksi Megawati Soekarnoputri pada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) untuk menunda keikutsertaan retret di Magelang, Jawa Tengah, cukup mengkhawatirkan.

    Ada tiga hal yang membuat dirinya berpikir demikian. Pertama, bila instruksi ini diikuti dan memang tak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka dia memandang wibawa pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retret dipertanyakan.

    “Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri],” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Kedua, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melihat bahwa PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah. Tak menutup kemungkinan, bisa saja instruksi serupa diarahkan ke DPR, yang mana kader PDIP dominan di Parlemen.

    “Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” ungkap dia.

    Ketiga, Dedi menyoroti soal maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, imbuhnya, bisa saja ikut menggerakan massa untuk mendorong adanya perubahan. Jika terjadi, posisi Prabowo benar-benar akan tersudut.

    “Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

    Adapun, surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025).  

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.  

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.  

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.  

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.

  • Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum

    Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum

    Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Tapanuli Tengah
    Masinton Pasaribu
    mengungkapkan, sebagian besar kepala daerah
    PDI Perjuangan
    setia dengan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menunda ikut
    retreat kepala daerah
    .
    Hal ini disampaikan Masinton merespons pertanyaan mengenai sejumlah
    kepala daerah PDI-P
    yang sudah mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, sejak Jumat (22/2/2025) kemarin.
    “Sebagian besar, semuanya mayoritas kader PDI Perjuangan sampai saat ini setia dengan garis keputusan Ibu Ketua Umum,” kata Masinton, Sabtu (22/2/2025), dikutip dari
    YouTube Kompas TV
    .
    Ia tidak memungkiri bahwa ada sebagian kader PDI-P yang sudah mengikuti retreat, misalnya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Menurut Masinton, boleh jadi mereka memilih bergabung dengan pertimbangan bahwa PDI-P bukanlah satu-satunya partai politik yang mengusung mereka pada Pilkada 2024.
    “Ada beberapa juga yang saya dengar, ada tiga apa empat orang yang mungkin karena pertimbangan dengan karena yang mengusung tidak hanya PDI Perjuangan mungkin ya, mungkin dengan alasan itu mungkin mengikuti,” kata Masinton.
    Masinton pun menegaskan bahwa para kepala daerah dari PDI-P tetap akan taat dan tunduk kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerintahan.
    Namun, ia mengingatkan, bahwa mereka juga harus mematuhi keputusan partai politik sebagai kader partai politik.
    “Jadi ini dua hal yang berbeda, kebetulan waktunya memang bersamaan maka kami dihiarapkan dan diinstruksikan untuk tetap
    standby
    , bukan dilarang, tetap
    standby
    ,” kata Masinton.
    Untuk diketahui, ada 55 orang kepala daerah PDI-P yang sudah berkumpul di Magelang dan menunggu kepastian untuk dapat mengikuti retreat kepala daerah di Akmil.
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, mereka bersiaga di Magelang agar siap jika sewaktu-waktu diminta untuk masuk ke Akmil.
    “Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua
    standby
    di sini,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.