Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?

    Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?

    Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hubungan antara Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    semakin menjadi sorotan, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Apalagi, Megawati langsung mengeluarkan instruksi kepada kader PDI-P yang menjadi kepala daerah untuk menunda partisipasi dalam retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Perintah tersebut pun dinilai sejumlah pihak sebagai langkah politik yang dapat berdampak pada relasi kedua tokoh tersebut.
    Padahal, kedua tokoh tersebut sebelumnya sudah berkali-kali diisukan bakal bertemu.
    Wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sudah beberapa kali mencuat, namun pada akhirnya selalu tak terwujud.
    Terakhir, pertemuan keduanya kembali menjadi isu menjelang ulang tahun Megawati pada Kamis (23/2/2025).
    Tetapi, Prabowo saat itu sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, sehingga tidak menghadiri perayaan tersebut.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan keduanya masih dalam tahap pengaturan jadwal.
    Meski demikian, Prasetyo menyebut Prabowo telah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati.
    Terlepas dari belum terlaksananya pertemuan tersebut, PDI-P menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo selama berorientasi pada kepentingan rakyat.
    Pengamat politik Agung Baskoro menilai instruksi Megawati yang meminta kepala daerah dari PDI-P menunda retreat di Magelang, akan mempertaruhkan hubungan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto.
    Pasalnya, retreat tersebut merupakan inisiatif Prabowo untuk mengumpulkan ratusan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.
    “Relasi Mega-Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung, Jumat (21/2/2025).
    “Karena dari sisi Prabowo, tak berangkatnya kader-kader PDI-P dianggap ‘melawan’ perintah Presiden,” sambungnya.
    Sikap PDI-P ini, kata Agung, juga menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan antara Megawati dan Prabowo, terutama setelah KPK resmi menahan Hasto.
    Sementara itu, dosen komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro menilai langkah Megawati sebagai strategi simbolis untuk menegaskan bahwa otoritas utama kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai pengusung.
    “Ini mengandung pesan simbolis bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah,” ujar Verdy.
    Lebih lanjut, Verdy menyebut instruksi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan politik, terutama dalam konteks penahanan Hasto oleh KPK.
    “Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai,” ucapnya.
    Hal ini bisa menjadi strategi untuk menekan pemerintah terkait kebijakan yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai.
    Senada dengan Verdy, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai langkah Megawati ini bisa menjadi sinyal PDI-P untuk bergerak menuju oposisi.
    “Jika dalam 100 hari masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDI-P,” ujar Ray.
    Dia juga menilai hubungan Prabowo dan PDI-P sudah semakin renggang setelah Prabowo dalam Rakernas Partai Gerindra secara terbuka menyanjung Presiden Joko Widodo, dan menyatakan bahwa tidak semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan.
    Menurut Ray, sikap Prabowo tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI-P.
    “Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI-P,” kata Ray.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jumlah Peserta Hari Ketiga Retreat Masih Sama, Kader PDI-P yang Bersiaga di Magelang Belum Masuk

    Jumlah Peserta Hari Ketiga Retreat Masih Sama, Kader PDI-P yang Bersiaga di Magelang Belum Masuk

    Jumlah Peserta Hari Ketiga Retreat Masih Sama, Kader PDI-P yang Bersiaga di Magelang Belum Masuk
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Jumlah peserta
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang pada hari ketiga, Minggu (23/2/2025) masih tetap yakni 450 orang.
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, hingga pagi ini, pukul 08.00 WIB, belum ada tambahan peserta retreat dari kepala daerah yang belum bergabung.
    “Belum ada, kami masih menunggu untuk yang belum bergabung,” ujar Bima Arya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu.
    Bima juga menegaskan, termasuk para kader PDI-Perjuangan yang saat ini bersiaga di sekitar lokasi retreat untuk bergabung.
    “Ya dari semua lah (termasuk kepala daerah kader PDI-P), kita semuanya,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, sebanyak 55 kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan berkumpul di sebuah kafe di Magelang untuk mempersiapkan diri mengikuti retreat, Sabtu (22/2/2025).
    Mereka berkumpul setelah mendapat arahan dari pengurus DPP PDI-P Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta.
    “Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung (Gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” kata Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
    Hasto menjelaskan, Pramono Anung juga akan menjadi perwakilan PDI-P untuk membicarakan kelanjutan retreat kepala daerah dengan Kementerian Dalam Negeri.
    “Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP,” kata Hasto.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah kader PDI-P agar menunda ikut retreat di Akmil Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah dari PDIP Kabarnya Belum Gabung Retret, Zulhas: Saya Dengar Sekarang Ikut Semua – Halaman all

    Kepala Daerah dari PDIP Kabarnya Belum Gabung Retret, Zulhas: Saya Dengar Sekarang Ikut Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, menanggapi kabar 55 kepala daerah termasuk dari PDIP, yang belum bergabung dalam acara retret di Akmil Magelang.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu, justru mendapat info bahwa seluruh kepala daerah telah bergabung dalam acara retret, termasuk kepala daerah dari PDIP.

    “Saya dengar ikut semua sekarang,” kata Zulhas usai mengikuti acara PANRUN 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025).

    Zulhas menekankan pentingnya acara retret yang digelar oleh pemerintah.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan itu menyebut retret untuk menyolidkan pemerintah pusat dan daerah.

    “Pemerintah itu kan ada kabupaten ada provinsi ada menteri tentu di bawah komando bapak presiden. Saya ambil contoh, kita mau swasembada pangan, pangan itu apa misalnya sawah, ada di kabupaten, ada provinsi tanggung jawabnya. Jadi ada bupati, ada Gubernur, ada menteri, ada menko, ada presiden di paling atas. Inpres gitu,” ujarnya.

    “Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampe ke lurah tuh, sampai ke desa. Kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, itu enggak bisa, enngak bisa swasembada pangan,” tandasnya.

    Adapun Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda mengikuti kegiatan retret atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

    Instruksi itu dikeluarkan sebagai sikap partai atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi.

    Namun kekinian, sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan telah berada di Magelang pada Sabtu (22/2/2025) sore.

    Dari jumlah tersebut, di antaranya merupakan yaitu Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Bali, I Wayan Koster. 

    Meski demikian, mereka masih menunggu instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti retret kepala daerah yang saat ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

     

  • 9 Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat Nasional

    9 Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat Nasional

    Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menko Pangan
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) mendengar bahwa seluruh kepala daerah dari kader
    PDI-P
    kini mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
    “Saya dengar (kepala daerah dari kader PDI-P) ikut semua sekarang,” ujar Zulhas usai lari pagi dalam acara PAN Run bersama Shin Tae-yong, Putri Zulhas, Verrell Bramasta, Uya Kuya, hingga Eko Patrio di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025).
    “Enggak kok, ikut semua sudah, saya lihat iya. Saya lihat sudah ikut semua,” sambungnya.
    Zulhas memaparkan, pada prinsipnya, semua unsur pemerintahan, mulai dari level kabupaten sampai pusat berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
    Dia lantas mengambil contoh
    swasembada pangan
    . Menurutnya, swasembada pangan di setiap daerah membutuhkan tanggung jawab bupati, gubernur, menteri, menko, sampai presiden.
    “Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu enggak bisa, enggak bisa swasembada pangan,” jelas Zulhas.
    Dengan demikian, kata Zulhas, jika swasembada pangan tidak diawasi kepala daerah setempat, maka pasti tidak akan terurus.
    Dia menegaskan
    retreat kepala daerah
    adalah cara terbaik untuk menyatukan visi.
    “Jadi ini suatu kesatuan, dan cara paling bagus untuk menyatukan misi persepsi itu retreat, sudah. Jadi bukan untuk partai, ini untuk rakyat sebetulnya,” imbuhnya.
    Diketahui, pada hari pertama retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Jumat (21/2/2025), dilaporkan terdapat 53 kepala daerah yang tidak hadir.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers di Akmil Magelang.
    Adapun Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta agar kepala daerah dari PDI-P menunda keikutsertaan di retret Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retret Kepala Daerah yang Gaduh Usai Diboikot Ketum PDIP Megawati – Page 3

    Retret Kepala Daerah yang Gaduh Usai Diboikot Ketum PDIP Megawati – Page 3

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) bukan untuk mengajarkan militeristik. Sebaliknya, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, yang juga relevan di dunia swasta.

    “Kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai-nilai penting yang juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin, tepat waktu,” jelas Mendagri di hadapan awak media setelah membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Retret pembekalan yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini bertujuan untuk membangun kedisiplinan kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

    Mendagri berharap, dengan pembekalan ini, kepala daerah dapat disiplin dalam segala hal, seperti memastikan rapat dimulai tepat waktu, misalnya pukul 9 pagi.

    Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kebersihan. Kepala daerah diharapkan menjaga kebersihan, termasuk memastikan tempat tidur bersih sebelum meninggalkan tenda. Kedisiplinan dan kebersihan ini, menurut Mendagri, sangat penting, terutama bagi birokrasi yang bertugas melayani masyarakat.

  • Lobi-lobi Cairkan Tensi Politik usai Instruksi Megawati Boikot Retret Magelang

    Lobi-lobi Cairkan Tensi Politik usai Instruksi Megawati Boikot Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Perintah Ketua Umum PDI Perjuangan alias PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai berlambang banteng untuk tidak hadir alias memboikot retret di Magelang menuai polemik.

    Retret sejatinya bukan kegiatan wajib dan tidak diatur dalam undang-undang. Namun demikian, kegiatan itu dinilai penting untuk menyatukan visi misi angaran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apalagi banyak tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Imbas efisiensi dan stabilitas politik adalah dua di antaranya. 

    Adapun lobi-lobi politik masih terus berjalan. Megawati telah mengumpulkan elite PDIP di kediamannya. Sementara itu, Gubenur Jakarta, Pramono Anung, berupaya mencairkan suasana dengan membangun komunikasi dengan partai maupun penyelengara retret.

    Dalam catatan Bisnis, sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP masih menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (23/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut dia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025. “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto menuturkan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDIP yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

    Sementara itu, Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai instruksi Megawati Soekarnoputri pada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) untuk menunda keikutsertaan retret di Magelang, Jawa Tengah, cukup mengkhawatirkan.

    Ada tiga hal yang membuat dirinya berpikir demikian. Pertama, bila instruksi ini diikuti dan memang tak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka dia memandang wibawa pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retret dipertanyakan.

    “Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri],” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Kedua, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melihat bahwa PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah. Tak menutup kemungkinan, bisa saja instruksi serupa diarahkan ke DPR, yang mana kader PDIP dominan di Parlemen.

    “Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” ungkap dia.

    Ketiga, Dedi menyoroti soal maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, imbuhnya, bisa saja ikut menggerakkan massa untuk mendorong adanya perubahan. Jika terjadi, posisi Prabowo benar-benar akan tersudut.

    “Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

  • Drama Retreat Kader PDI-P Berlanjut: Mendagri Singgung Tanggung Jawab Pada Rakyat, Pramono Bertolak ke Magelang

    Drama Retreat Kader PDI-P Berlanjut: Mendagri Singgung Tanggung Jawab Pada Rakyat, Pramono Bertolak ke Magelang

    Drama Retreat Kader PDI-P Berlanjut: Mendagri Singgung Tanggung Jawab Pada Rakyat, Pramono Bertolak ke Magelang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Surat instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    )
    Megawati Soekarnoputri
    yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P berbuntut panjang.
    Pasalnya, surat instruksi yang memerintahkan seluruh kader PDI-P yang terpilih menjadi kepala daerah menunda mengikuti orientasi (
    retreat
    ) kepala daerah belum juga dicabut.
    Dampak surat instruksi itu masih berlanjut hingga hari kedua pelaksanaan retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Surat itu menyebabkan setidaknya 55 kader PDI-P belum bergabung dengan kegiatan retreat, dua di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    , dan Gubernur Bali Wayan Koster.
    Namun tak semua kader PDI-P patuh dengan instruksi tersebut, pantauan Kompas.com, terdapat beberapa kader yang memilih tetap mengikuti retreat.
    Dua orang yang terlihat adalah Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma.
    Mereka berdua mengikuti retreat dari hari pertama, Jumat (21/2/2025).
    Drama ini membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    angkat bicara.
    Saat ditanya awak media, berapa kepala daerah yang hadir di hari kedua retreat, Tito menjawab panjang lebar.
    Dia mengatakan, ada beberapa kepala daerah yang berhalangan karena alasan tertentu, ada juga yang tak hadir karena kebijakan partainya.
    Secara gamblang, Tito mengatakan retreat adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi kepala daerah untuk kepentingan rakyat yang berada di daerah dipimpin.
    Eks Kapolri ini juga menegaskan, semua partai sudah diberikan pemahaman bahwa orientasi yang digelar ini untuk kepentingan daerah masing-masing dan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
    “Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyat kembali,” kata Tito.
    “Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia,” ujarnya lagi.
    Dengan retreat, para kepala daerah bisa bertemu dan mengenal satu sama lain sehingga garis koordinasi bisa menjadi lebih baik.
    “Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, saling bantu, saling kerja sama. Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing,” tuturnya.
    Pada hari kedua, muncul sinyal PDI-Perjuangan menghentikan aksi “mogok” retreat tersebut dengan mengirimkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
    Pramono yang tiba di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu siang juga memberikan arahan kepada kepala daerah kader PDI-P untuk bersiaga di sekitar lokasi retreat.
    Hal itu disampaikan Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo usai menggelar pertemuan dengan Pramono di sebuah kafe, di Magelang, Jawa Tengah.
    Pramono juga disebut akan berkomunikasi secara intens kepada pihak pemerintah agar 55 kepala daerah dari kader PDI-P bisa hadir dalam acara retreat tersebut.
    “Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.
    Foto yang diunggah Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dalam media sosialnya memperlihatkan puluhan kader PDI-P bersiap mengikuti acara retreat.
    Terlihat juga Pramono berdiri di dekat Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik.
    Meski sudah diminta bersiaga, para kader PDI-P ini belum tahu secara pasti kapan mereka akan diarahkan dari DPP mengikuti
    retreat kepala daerah
    yang bersisa enam hari lagi.
    Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu yang juga merupakan kader dari PDI-P mengungkapkan, sikap PDI-P meminta kadernya menunda ikut retreat yang digelar 21-28 Februari 2025 di Magelang karena adanya ketidakadilan hukum yang terjadi.
    “Ya kan jelas lah (alasannya), sama-sama udah kita baca, dan pertimbangan menundanya kenapa, karena persoalan ya ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan, agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di Republik ini,” imbuh Masinton.
    Namun Masinton enggan menyebut ketidakadilan hukum ini berkaitan dengan penahanan Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto.
    Dia menyebut, keadilan yang diperjuangkan oleh PDI-P adalah untuk seluruh rakyat Indonesia.
    “Ya mau menjerat siapapun lah, keadilan itu kan universal. Dia tidak berlaku hanya pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok, tapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara seperti itu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sepekan, pelantikan 961 kepala daerah hingga RUU Minerba jadi UU

    Sepekan, pelantikan 961 kepala daerah hingga RUU Minerba jadi UU

    Jakarta (ANTARA) – Selama sepekan (17-22 Februari), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari pelantikan serentak 961 kepala daerah hingga Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) disetujui menjadi undang-undang (UU).

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

    Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota terpilih.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Prabowo lantik Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek gantikan Satryo

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, dan menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. DPR setujui RUU Minerba menjadi undang-undang

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

    “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI yang hadir.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 55 Kepala Daerah PDIP di Magelang: Siap Retret di Tengah Penantian Restu DPP – Page 3

    55 Kepala Daerah PDIP di Magelang: Siap Retret di Tengah Penantian Restu DPP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya usai menggelar koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (21/2/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Dalam kesempatan ia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.

    Ia menyampaikan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retreat tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

     

  • Ini tanggapan Ketua DPC PDIP Solo soal instruksi Megawati tunda retreat

    Ini tanggapan Ketua DPC PDIP Solo soal instruksi Megawati tunda retreat

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Ini tanggapan Ketua DPC PDIP Solo soal instruksi Megawati tunda retreat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memberikan tanggapan terkait instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri, kepada kepala daerah dari PDI-P untuk menunda kegiatan retreat di Magelang. Menurut Rudyatmo, keputusan penundaan retreat ini bukan berarti pembatalan, melainkan hanya penjadwalan ulang.

    “Biasanya kader PDI-P selalu mentaati instruksi dari pimpinan. Jadi, penundaan retreat bukan berarti tidak ikut sama sekali, tapi mungkin dijadwalkan ulang di waktu lain. Pertimbangannya lebih ke psikologis, menurut saya,” ujar Rudyatmo.

    Ia menjelaskan bahwa situasi terkini, termasuk kasus yang melibatkan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menjadi salah satu faktor pertimbangan. “Dengan kepala daerah yang baru terpilih, kasus Mas Hasto juga akan mempengaruhi psikologis peserta retreat. Mbak Mega mungkin mempertimbangkan hal ini agar suasana kontemplasi selama retreat tidak terganggu,” tambahnya.

    Rudyatmo menyarankan agar para kepala daerah lebih fokus melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajarannya untuk menyesuaikan program-program kebijakan yang akan dijalankan.

    “Mending lakukan rapat koordinasi dulu untuk adaptasi dan persiapan program,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Sabtu (22/2).

    Rudyatmo juga menyoroti kasus Hasto Kristiyanto yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Menurutnya, penahanan Hasto telah mempengaruhi psikologis kader PDI-P.

    “Justru karena Mas Hasto menjadi tersangka dan ditahan, Mbak Mega memerintahkan penundaan retreat. Ini pertimbangan psikologis para peserta retreat yang berasal dari PDI-P. Penahanan Hasto ini, menurut saya, lebih ke politisasi,” tegas Rudyatmo.

    Ia menambahkan bahwa kasus yang melibatkan Hasto sebenarnya sudah selesai, dan para tersangka lainnya telah dihukum dan dibebaskan. “Ini seharusnya babak baru. Tapi, penahanan Hasto dengan diborgol seperti itu tidak manusiawi. Dia bukan koruptor yang mencuri uang negara ratusan triliun. Kecuali kalau itu terjadi, baru bisa dimaklumi,” ujarnya.

    Ketika ditanya apakah penundaan retreat ini terkait dengan strategi politik untuk mempersiapkan pelaksana harian (Plh) bagi wakil pimpinan daerah, maupun Pimpinan daerah dari PDI P,  Rudyatmo menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya. “Kalau serah terima jabatan sudah dilakukan, tidak ada masalah. Tidak perlu ikut retreat untuk urusan itu. Yang penting adalah inisiatif untuk melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda dan Sekda,” jelasnya.

    Rudyatmo menyayangkan penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK. “Saya menyayangkan penahanan itu karena beliau bukan koruptor. Persoalannya sudah selesai, tapi perlakuan seperti itu tidak mencerminkan rasa kemanusiaan. Dia diborgol sedemikian rupa, padahal bukan koruptor,” ujarnya.

    Perlu diketahui, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye dengan kedua tangan terborgol pada Kamis (21/02/2025) pukul 18.08 WIB.

    Instruksi Megawati untuk menunda retreat di Magelang dinilai sebagai langkah bijak untuk menjaga stabilitas psikologis kader PDI-P di tengah situasi yang sedang tidak menentu.

    Sumber : Radio Elshinta