Tag: Megawati Soekarnoputri

  • SBY Cerita Pernah Kalah Saat Pemilihan Wapres Dampingi Megawati

    SBY Cerita Pernah Kalah Saat Pemilihan Wapres Dampingi Megawati

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bercerita soal berdirinya Partai Demokrat.

    Dia mengatakan, gagasan untuk mendirikan partai berlogo bintang segi tiga merah putih ini muncul kala dirinya berada di luar pemerintahan. Gagasan ini juga muncul saat pertemuan SBY dengan Ventje Rumangkang.

    Adapun, hal ini dia ceritakan dalam pidato silaturahmi bersama 38 Ketua DPD Demokrat, di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).

    “Pertemuan saya dengan Almarhum Ventje Rumangkang. Intinya Bapak [SBY] mengapa kita tidak mendirikan partai politik, karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wakil presiden yang dipilih oleh MPR RI,” tuturnya.

    Akan tetapi, ayah dari Ketum Demokrat AHY ini mengemukakan dirinya masih belum tergerak untuk mendirikan partai sendiri. Namun, Ventje Rumangkang meminta SBY untuk mempertimbangkannya kembali.

    “Saya masih belum bergerak, tetapi Almarhum Ventje Rumangkang [bilang] ‘tolong Bapak pertimbangkan Pak, ini kan sarana perjuangan dalam demokrasi kan mesti ada partai politk,” jelasnya.

    Sementara itu, SBY yang kalah saat itu menuturkan bahwa kekalahan itu suatu hal yang indah, asalkan diterima dengan ikhlas. Selanjutnya, tinggal berjuang kembali dengan tekad yang bulat.

    “Saya kalah, saya pernah kalah dan kalah itu indah, kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu. Kemudian berjuang dengan tekad yang bulat, ikhtiar yang cerdas sambil meminta pertolongan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa,” urainya.

  • PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan diminta segera menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal (Sekjen) baru menggantikan Hasto Kristiyanto.

    Desakan ini muncul agar roda organisasi partai tidak terganggu oleh masalah hukum yang sedang dihadapi Hasto.

    “PDIP harus tetap fokus pada perjuangan untuk rakyat dan tidak boleh terjebak dalam permasalahan individu. Penunjukan Sekjen baru akan memastikan partai tetap solid dan tidak terganggu oleh kasus hukum,” ujar Daddy Palgunadi, aktivis 98 yang kini aktif di Poros 98, Sabtu (23/2/2025).

    Sebelum penangkapan Hasto, kata Daddy, situasi politik Indonesia relatif stabil meski terdapat dinamika di antara partai-partai besar, namun kini tensi kembali meningkat.

    “Jika PDIP benar-benar memilih jalur oposisi, maka pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan lebih besar di parlemen, terutama dalam pengesahan kebijakan-kebijakan strategis,” tandasnya.

    Sebelumnya Hasto Kristiyanto ditangkap KPK pada 20 Februari 2025 kemarin berhasil membuat heboh dan mengguncang dunia politik nasional.

    Sontak penahanan Hasto tersebut memicu gelombang reaksi, baik dari internal PDIP maupun dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut KPK, Hasto terlibat dalam penyuapan kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019 untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku. 

    Selain itu, ia juga dituduh menginstruksikan Harun menghindari penyelidikan serta menghancurkan barang bukti. Harun Masiku sendiri hingga kini masih buron, menambah pelik kasus ini.

    Sebagai respons atas penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri program retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo di Magelang. 

    Pascapenangkapan tersebut, tagar #hastobiangkerok jadi trending topik di media sosial X (Twitter).
     
     
     
     
     

  • Para Ketua DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati Siang Ini

    Para Ketua DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati Siang Ini

    Jakarta

    Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan kembali menyambangi kediaman Ketum Megawati Soekarnoputri siang ini di Teuku Umar, Jakarta Pusat. Mereka di antaranya Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati hingga Sukur Nababan.

    Pantauan detikcom di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) sejumlah Ketua DPP PDIP sudah hadir di lokasi pukul 11.54 WIB. MY Esti yang juga pimpinan di Komisi X DPR RI irit bicara ketika dihampiri oleh wartawan, ia hanya melempar senyum.

    Tak berselang lama, sekitar pukul 13.38 WIB, Ketua DPP bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan juga terlihat di lokasi. Ia menggunakan mobil berpelat nomor DPR RI 182-01 ketika sampai di rumah Megawati.

    Sukur juga tak mengucapkan sepatah kata pun ke awak media. Ia langsung memasuki rumah Megawati usai turun dari mobil, kedua tokoh ini hingga pukul 14.01 WIB belum terlihat meninggalkan lokasi.

    Diketahui, selama dua hari berturut-turut Sejumlah elite PDIP menyambangi kediaman sang Ketum di Teuku Umar. Kehadiran mereka terpantau usai beredarnya arahan dari Ketum PDIP terkait penundaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu tertuang dalam instruksi Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB.

    KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PDI-P menegaskan, partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini dianggap perlu dalam rangka menjalankan fungsi
    check and balance
    .
    Hal itu disampaikan Juru Bicara PDI-P Guntur Romli saat ditanya mengenai sikap partai, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Sejak rakernas V 2024 hingga detik ini, PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga sikap politik ini. Kalau pun ada perubahan sikap politik, akan dibahas di Kongres nanti,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Minggu (23/2/2025).
    Meski begitu, Guntur menekankan pihaknya tak mau menggunakan istilah oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuasaan pemerintahan.
    Menurut Guntur, posisi ini penting diambil PDI-P agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
    “Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga
    checks and balances,
    pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan,” kata Guntur.
    “Ada adagium klasik dari Lord Acton:
    Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
    Kekuasaan tanpa
    checks and balances
    akan melahirkan absolutisme,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Diketahui, Hasto berstatus tersangka dalam dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Setelah itu, Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Saat konferensi pers pernyataan sikap PDI-P soal penahanan Hasto pada Kamis malam, Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan bahwa Megawati tidak menunjuk pengganti sementara Hasto sebagai Sekjen partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rombongan Kepala Daerah PDIP Berangkat ke Magelang, Siap Tunggu Komanda Ibu

    Rombongan Kepala Daerah PDIP Berangkat ke Magelang, Siap Tunggu Komanda Ibu

    PIKIRAN RAKYAT – Sekelompok kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah sampai di Magelang, meski sebelumnya ‘dilarang’ Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti Retret di kompleks Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil).

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengungkapkan, mereka sedang menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengenai keikutsertaan dalam retret kepala daerah tersebut.

    Adapun dirinya mengaku sudah siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan yang dimaksud, yang sejatinya sudah dimulai sejak Jumat, 21 Februari 2025.

    Ia menambahkan, 55 kepala daerah dari PDI P juga sama siapnya dengan dia, untuk berpartisipasi dalam retret bersangkutan.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” kata dia, usai gelaran koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, dikutip Minggu, 23 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya lagi.

    Hasto melanjutkan, Pramono Anung sudah menghubungi DPP maupun Megawati Soekarnoputri terkait kelanjutan kejelasan status kepesertaan mereka yang diundang.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” ujarnya.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” ucap dia, menandaskan.

    Surat Instruksi Megawati

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.

    Merdeka!!!

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik yang sedang memanas pasca pelantikan Kepala Daerah.

    Ia secara terbuka mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver politik Jokowi dan keluarganya.

    Faizal memperingatkan bahwa jika PDIP terlalu lambat dalam merespons situasi politik, maka Jokowi dan keluarganya akan semakin bertindak semena-mena.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi dan keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (22/2/2025).

    Lebih jauh, ia bahkan mendorong Megawati untuk memimpin langsung aksi massa dan menuntut keadilan terhadap apa yang ia sebut sebagai ketimpangan politik yang sedang terjadi.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK,” cetusnya.

    Faizal bilang, langkah ini diperlukan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan, termasuk menyeret Presiden Jokowi beserta keluarganya ke jalur hukum.

    Ia menuding bahwa dalang dari kekacauan yang berimbas ke pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya campur tangan Jokowi.

    “Tuntut kesetaraan dan keadilan, seret Jokowi dan keluarganya ke jalur hukum,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terkait retreat kepala daerah PDIP di Magelang semakin memanas setelah partai berlambang banteng itu melarang kadernya untuk ikut serta.

    Langkah ini memunculkan spekulasi tentang hubungan politik yang semakin tegang antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti dinamika ini melalui unggahannya di platform X.

    Ia mempertanyakan arah politik PDIP ke depan dan menyebut bahwa langkah partai tersebut bisa menjadi penentu dalam konstelasi politik nasional.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik, akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?,” ujar Tommy di X @TOM5helby (23/2/2025).

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungannya kepada PDIP jika partai tersebut memilih untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gue jelas ambil posisi di belakang PDIP kalau mereka berani oposisi. Inget, kalo mereka berani oposisi,” tukasnya.

    Sejauh ini, ramai spekulasi tentang langkah politik PDIP selanjutnya. Apakah partai ini benar-benar akan mengambil sikap sebagai oposisi murni? Atau akan ada kompromi politik di menit-menit terakhir?

    Tommy Shelby sendiri menegaskan bahwa drama politik ini belum selesai.

    “Drama politik belum selesai. Stay tuned,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah.

    Tayang: Minggu, 23 Februari 2025 12:16 WIB

    TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN

    RETRET KEPALA DAERAH – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melakukan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Dalam wawancara tersebut, Masinton dan Mahmud berbagi pengelaman serunya mengikuti tahapan Pilkada 2024. (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN) Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah. Di antaranya ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. 

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan puluhan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkumpul di Magelang, Jawa Tengah.

    Mereka bersiaga menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Standby Menunggu Arahan

    Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa para kepala daerah PDIP sudah bersiap di Magelang agar dapat segera bergabung dengan rekan-rekan mereka jika Megawati memberikan arahan untuk ikut retret.

    “Kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan,” ujar Masinton, seperti dilansir Kompas TV pada Minggu, 23 Februari 2025.

    Pertemuan dengan Kemendagri

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Herry Heryawan juga telah menemui para kepala daerah PDIP.

    Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan izin kolektif kepada Kemendagri mengenai kondisi kepala daerah dari PDIP.

    Masinton menyatakan bahwa Kemendagri sangat memahami situasi politik PDIP yang tidak terkait langsung dengan pemerintah.

    “Pak Herimen ketika bertemu dengan Mas Pram tadi menyampaikan bahwa kita izin kolektif sambil tetap standby untuk bergabung,” tambah Masinton.

    Arahan Megawati Sebelum Pelantikan

    Masinton juga mengungkapkan bahwa sebelum pelantikan kepala daerah, Megawati telah memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kader PDIP di pemerintahan.

    Ia menekankan pentingnya keselarasan antara PDIP dan presiden sebagai kepala pemerintahan.

    “Ibu Mega menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah harus senapas dan sebangun dengan presiden,” jelasnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 3 Kader PDIP Ditahan KPK Kurang dari Seminggu, Terbaru Hasto Kristiyanto

    3 Kader PDIP Ditahan KPK Kurang dari Seminggu, Terbaru Hasto Kristiyanto

    loading…

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto keluar menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Tiga kader PDIP ditahan KPK dalam rentang waktu kurang dari seminggu. Terbaru, ada nama Hasto Kristiyanto yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Penahanan tiga kader PDIP dalam waktu berdekatan itu memicu beragam respons, termasuk dugaan adanya politisasi. Kendati begitu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa semua proses hukum telah berjalan sesuai aturan.

    Lalu, siapa saja kader PDIP yang ditahan KPK dalam kurun kurang dari seminggu ini? Berikut daftarnya.

    Kader PDIP Ditahan KPK Kurang dari Seminggu

    1. Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita

    Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Dia ditahan oleh KPK sejak Rabu (19/2/2025) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan fasilitas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023.

    Pada statusnya, Mbak Ita juga termasuk salah seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia menjadi Wali Kota Semarang sejak Januari 2023.

    Sebelum itu, Mbak Ita sebenarnya adalah Wakil Wali Kota Semarang yang mendampingi Hendrar Prihadi. Namun, karena Hendrar diangkat menjadi Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, posisi Wali Kota kemudian diberikan kepada Mbak Ita selaku wakilnya.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Rabu (19/2/2025). Tak sendiri, dia ditahan bersama suami sekaligus mantan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri (AB) dan dijerat tiga pasal yang disangkakan, yakni pasal suap, gratifikasi, dan pemerasan.

    2. Alwin Basri

    Sedikit dijelaskan sebelumnya, Alwin Basri adalah suami dari Mbak Ita. Kader PDIP ini sebelumnya pernah menjadi Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah.

    Sebagaimana Mbak Ita, Alwi Basri juga ditahan KPK dengan tuduhan serupa. Pada perkara dugaan korupsi pengadaan kursi fabrikasi SD, Alwin diduga menerima uang Rp1,75 miliar.

    Selanjutnya, Alwin juga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukkan langsung pada tingkat kecamatan pada tahun anggaran 2023. Dalam proyek tersebut Alwin diduga menerima uang sebesar Rp2 miliar.

    Sementara untuk perkara permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang, Alwin dan istrinya disebut menerima uang Rp2,4 miliar. Uang tersebut dikumpulkan pada April-Desember 2023.

  • Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan untuk masuk ke partai lain pasca dipecat oleh Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan alias PDIP.

    Kendati demikian, Jokowi santer terdengar tengah merancang pembentukan partai ‘Super Tbk’ bersama dengan relawan, termasuk Partai Solidaritas Indonesia alias PSI.

    Wacana pembentukan Partai Super Tbk diungkapkan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi. Dia mengaku telah bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana tersebut.

    Budi meminta awak media bersabar dalam menunggu informasi soal pertemuan keduanya. Dia tak memerinci lebih lanjut isi pertemuan itu, kecuali berkaitan dengan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Ya nanti tunggu, yang pasti kita harus dukung pemerintahan pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis. Gitu ya,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Meski irit bicara, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu mengungkap bahwa pertemuan dengan Jokowi sempat membahas soal pembentukan partai baru. 

    Budi menyebut keduanya membahas soal wacana pembentukan partai ‘Super Tbk.’ Sebagaimana diketahui, istilah ‘Tbk.’ mengacu pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sahamnya dimiliki publik. 

    “[Bahas, red] Partai Super Tbk., yaudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” ujarnya. 

    Sebelumnya, istilah Partai Super Tbk. sempat diungkap oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan jurnalis senior, Najwa Shihab pada program ‘Mata Najwa’. 

    Jokowi menyatakan bahwa berwacana untuk membentuk partai yang tidak dimiliki oleh segelintir elite saja. 

    PSI Perorangan 

    Di tengah wacana tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memasang pemasangan bendera bertuliskan “PSI Partai Perorangan”. Pemasangan itu merupakan inisiatif sejumlah kadernya.

    Dalam pantauan Bisnis, bendera merah bertuliskan ‘PSI Perorangan’ dipasang di fly over dari arah Kuningan menuju Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sebagian bendera itu dibiarkan tidak beraturan.

    Tidak jelas maksud pemasangan bendera tersebut apakah merujuk ke PDI Perjuangan (PDIP) yang sempat dituding partai perorangan oleh Presiden ke 8 Joko Widodo alias Jokowi.

    PSI adalah partai dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Penunjukan Kaesang sebagai Ketua Umum berlangsung relatif singkat. Selain itu, PSI selama Pilpres 2024 lalu mengusung Jokowisme untuk menarik minat pemilihnya. Sayangnya, kendati telah mengusung nama Jokowi, PSI gagal melaju ke Senayan.

    Adapun terkait bendera PSI Perseorangan, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan bahwa konsep ini telah disampaikan kepada DPP. Pihaknya kemudian mengakui bahwa gagasan tersebut menarik. 

    “Ide dasarnya adalah  partai dimiliki oleh semua anggota secara perorangan, bukan milik keluarga, atau segelintir elite partai. Partai dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Wujud konkretnya adalah seluruh anggota punya hak memilih ketua umum,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Partai berpotensi melakukan ide konsep tersebut pada Mei 2025 mendatang. Nantinya, mereka akan menjalankan sistem pemilihan langsung secara online. 

    “Melalui sistem ini PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnis ada konsep TBK atau terbuka, maka PSI dalam hal ini akan menjadi sebuah partai yang “super TBK”,” jelasnya. 

    Dia menambahkan, bahwa sistem pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi ketua umum terpilih karena mendapatkan mandat langsung dari anggota.

    “Kami menganggap sistem ini akan mendorong akuntabilitas karena ketua umum akan lebih merasa bertanggung jawab atas aspirasi anggota partai,” jelasnya. 

    Terlebih, Andy berpendapat bahwa sistem ini akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan partai.