Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Prabowo ucapkan belasungkawa atas wafatnya Bendahara Umum Demokrat

    Prabowo ucapkan belasungkawa atas wafatnya Bendahara Umum Demokrat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan belasungkawa atas wafatnya Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio yang meninggal dunia pada usia 47 tahun akibat kecelakaan lalu lintas pada pekan lalu (14/2).

    Ucapan duka itu disampaikan oleh Presiden dalam bagian awal pidatonya yang dia bacakan dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam.

    “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan belasungkawa saya yang sedalam-dalamnya, dan dari seluruh keluarga besar Partai Gerindra, salah satu kader terbaik Partai Demokrat, Bendahara Umum Partai Demokrat, saudara Renville Antonio, yang telah dipanggil Yang Mahakuasa,” kata Presiden Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

    Presiden melanjutkan, “Semoga (arwah almarhum, red.) diterima oleh Yang Mahakuasa, diberi tempat yang paling mulia, dan diampuni segala dosa-dosanya.”

    Kongres VI Partai Demokrat yang berlangsung sejak Senin (24/2) menjadi momen untuk mengenang sosok Renville.

    Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak seluruh kader partai untuk mendoakan mendiang Renville.

    Dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Presiden Prabowo berpidato di hadapan kader dan pengurus Partai Demokrat, jajaran ketua umum partai politik, serta pimpinan lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.

    Di lokasi yang sama, ada pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

    Ketua DPR RI Puan Maharani, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, turut menghadiri acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat bersama Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dua ketua DPP PDI Perjuangan itu hadir mewakili ketua umum mereka Megawati Soekarnoputri.

    Kongres VI Partai Demokrat berlangsung selama 2 hari sejak Senin (24/2). Hari pertama Kongres, Sidang Pleno Partai Demokrat resmi menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kembali menjabat sebagai ketua umum partai, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ditetapkan kembali sebagai ketua majelis tinggi partai.

    Dengan demikian, AHY dan SBY meneruskan tugasnya masing-masing sebagai ketua umum partai dan ketua majelis tinggi partai untuk periode 2025—2030.

    Terpilihnya AHY sebagai ketua umum dan SBY sebagai ketua majelis tinggi partai berdasarkan aklamasi dari seluruh pemilik suara, di antaranya pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, pengurus majelis tinggi partai, seluruh ketua dewan pimpinan cabang (DPC), ketua dewan pimpinan daerah (DPD), ketua dewan perwakilan luar negeri (DPLN), dan ketua organisasi sayap.

    Partai Demokrat saat ini merupakan partai pendukung pemerintah, dan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Dalam pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo, AHY masuk dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara itu, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dipercaya oleh Presiden Prabowo sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jubir PDIP: Megawati Tidak Pernah Melarang Kader Banteng Ikut Retret – Page 3

    Jubir PDIP: Megawati Tidak Pernah Melarang Kader Banteng Ikut Retret – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang para kader yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti program pembekalan atau retret di Akademi Militer, Magelang.

    Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, menekankan bahwa Megawati hanya menginstruksikan agar keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam program tersebut ditunda.

    “Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Basarah di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Basarah menegaskan dalam instruksi yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025 itu, Megawati Soekarnoputri meminta kader menunda bukan melarang sembari menunggu arahan lebih lanjut.

    “Sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah di Pilkada 2024 untuk “menunda” terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata dia.

    Oleh karena itu, terkait banyaknya kader yang sudah berdatangan ke acara retret, Basarah kembali menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang kegiatan retret tersebut.

    “Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu “tidak pernah melarang” para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” pungkasnya.

  • AHY singgung pembegalan Demokrat: Megawati juga tak suka

    AHY singgung pembegalan Demokrat: Megawati juga tak suka

    Kabarnya Ibu Megawati Soekarnoputri juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, praktik-praktik politik yang amoral dan inkonstitusional karena beliau juga pernah mengalaminya di masa terlebih dahulu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung upaya pembegalan Partai Demokrat di awal kepemimpinannya.

    Menurutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak setuju dengan praktik amoral itu. Sebab, Megawati pun pernah mengalami hal serupa.

    “Kabarnya Ibu Megawati Soekarnoputri juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, praktik-praktik politik yang amoral dan inkonstitusional karena beliau juga pernah mengalaminya di masa terlebih dahulu,” kata AHY dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam.

    Dia bangga dengan kader Demokrat yang mampu melewati badai tersebut. AHY pun meminta kader Demokrat untuk tidak pernah mundur seberat apa pun badai yang dihadapi.

    “Ketika banyak orang mengira Partai Demokrat akan melemah, kita justru semakin solid, ketika banyak yang memprediksi Demokrat akan pudar, justru dukungan rakyat ketika itu semakin kuat,” ujarnya.

    Menurutnya, Partai Demokrat tetap kuat juga berkat dukungan dari rakyat Indonesia. Ia mengatakan kemenangan itu didasari oleh keteguhan dan kepercayaan rakyat kepada Demokrat.

    Selain itu, AHY juga mengingat kembali pesan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa Prabowo tidak menyukai pembegalan partai.

    “Di tengah badai itu saya ingat pesan Bapak Prabowo kalau tidak salah di Kertanegara, ketika itu beliau menyampaikan kepada saya, ‘Gus saya juga tidak suka ada ada upaya pembegalan partai seperti itu’, kalimat singkat itu sungguh berarti di hati kita Demokrat,” tutur AHY.

    “Datang dari seorang pemimpin datang dari seseorang yang tahu persis betapa tidak mudahnya membangun partai, soliditas kader dengan keringat dan air mata, sehingga saya yakin keberpihakan Pak Prabowo dalam hati ketika itu tentu disadari oleh pengalaman panjang beliau, dan itu sangat berarti untuk Partai Demokrat,” lanjut dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Instruksikan Kader PDIP yang Tidak Hadir di Retret Ikut Angkatan Kedua

    Megawati Instruksikan Kader PDIP yang Tidak Hadir di Retret Ikut Angkatan Kedua

    Bisnis.com, JAKARTA- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengimbau kepala daerah yang belum mengikuti kegiatan retret agar ikut kegiatan itu di angkatan kedua nanti.

    Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah menyebut bahwa kegiatan retret akan digelar kembali untuk angkatan kedua nanti tujuannya yaitu agar kepala daerah yang tidak mengikuti angkatan pertama, bisa mengikuti angkatan kedua.

    Hal tersebut menurut Basarah sudah ada di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan retret akan digelar dua angkatan.

    “Maka bagi Kepala Daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retreat bisa mengikuti kegiatan angkatan ke-2,” tutur Basarah di Kantor DPP PDIP Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam.

    Selain itu, menurut Basarah, jika masih ada kepala daerah yang berhalangan mengikuti kegiatan retret tersebut, maka harus diwakili oleh Sekretaris Daerah masing-masing.

    “Apabila Kepala Daerah PDI Perjuangan berhalangan mengikuti kegiatan retreat, dapat diwakili dengan mengirim Sekretaris Daerah,” katanya.

    Sementara itu, jika ada kepala daerah dari PDIP yang sudah mengikuti retret angkatan pertama, Basarah mengingatkan agar tetap mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai.

    “Bagi Kepala Daerah dari PDI Perjuangan yang telah mengikuti retreat Angkatan-I agar menyesuaikan rangkaian agenda retreat hingga selesai,” ujarnya.

  • Tim Hukum Hasto Kristiyanto: Penahanan oleh KPK Tidak Sah Menurut UU

    Tim Hukum Hasto Kristiyanto: Penahanan oleh KPK Tidak Sah Menurut UU

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai surat perintah penahanan yang ditandatangani Ketua KPK Setyo Budiyanto tidak sah menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

    Salah satu anggota tim kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail menjelaskan, merujuk pasal tersebut, pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan juga penuntut umum. “Surat perintah penahanan ini tidak sesuai dengan ketentuan UU KPK,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Maqdir menjelaskan, surat perintah penahanan tersebut dikeluarkan berdasarkan laporan pengembangan penyidikan pada Rabu (18/12/2024). “Ini berarti dua hari setelah pimpinan KPK dilantik (pimpinan KPK dilantik pada Senin, 16/12/2024),” tegasnya.

    Kemudian, kata dia, pada Senin (23/2/2024), KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan terkait Hasto Kristiyanto. “Artinya apa, mereka baru lima hari menjadi pimpinan KPK, tetapi mereka sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka untuk dua perkara,” tambahnya.

    Perkara pertama, terkait perintangan penyidikan kasus suap PAW anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Kedua, dugaan suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan.

    “Kalau perhatian UU Tipikor soal suap selalu disebutkan bisa dimaknai ada kesengajaan. Kesengajaan itu artinya seseorang mempunyai kehendak atau intensi untuk menyuap. Artinya dia memiliki kepentingan,” urainya.

    Menurut Maqdir, Hasto Kristiyanto tidak memiliki kepentingan menyuap Wahyu Setiawan agar merekomendasikan Harun Masiku menjadi anggota DPR ketika itu. Dia menambahkan, apa yang dilakukan Hasto, sepenuhnya menjalankan kewenangan atau amanat yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepadanya sebagai sekjen.

    “Hasto Kristiyanto tidak memiliki kepentingan. Pimpinan KPK tidak punya kewenangan untuk melakukan penahanan karena, menurut kami, dilakukan tidak menurut hukum,” pungkas Maqdir.

  • 6 Prabowo: Kalau Mau Jadi Presiden, Jangan Tinggal di Menteng Nasional

    6 Prabowo: Kalau Mau Jadi Presiden, Jangan Tinggal di Menteng Nasional

    Prabowo: Kalau Mau Jadi Presiden, Jangan Tinggal di Menteng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Presiden
    RI
    Prabowo Subianto
    memberi saran kepada siapa pun yang ingin mengikuti jejaknya menjadi
    presiden
    .
    Prabowo mengatakan, jika ingin jadi presiden, maka tidak usah tinggal di Menteng, Jakarta.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam penutupan Kongres ke-6 Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam.
    “Saya juga beri saran, kalau mau jadi Presiden ya jangan tinggal di Menteng,” ujar Prabowo disambut tawa hadirin.
    Menurut Prabowo,
    tempat tinggal presiden
    kini menjadi tren sejak Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
    Dia menyebut, penerus-penerus yang menjadi presiden tinggalnya semakin jauh dari Menteng.
    “Karena ini tren, Presiden ke-5 di Menteng, Presiden ke-6 agak jauh, ke-7 di Solo. Ke-8 di Bogor sana itu,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden hadir Kongres VI Partai Demokrat, disambut SBY dan AHY

    Presiden hadir Kongres VI Partai Demokrat, disambut SBY dan AHY

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Di lokasi acara, kedatangan Presiden disambut langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Prabowo, yang hadir mengenakan setelan jas abu-abu lengkap dengan dasi bercorak garis-garis diagonal warna biru gelap dan biru muda, menjabat tangan SBY, kemudian keduanya berbincang-bincang singkat selama kurang lebih 2 menit. Selepas itu, Gibran bergantian menyalami tangan SBY.

    Presiden lantas berjalan menuju tempat duduk ditemani oleh SBY dan AHY. Dalam perjalanan menuju kursinya, Prabowo disambut oleh jajaran pengurus pusat dan politikus senior Demokrat.

    Kader-kader Demokrat yang memenuhi ruangan acara terlihat antusias dengan kedatangan Presiden. Sebagian besar dari kader Demokrat membentangkan poster, lalu berseru menyebut nama Presiden: “Prabowo! Prabowo!”

    Kedatangan Presiden pun membuka rangkaian acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pidato politik dari AHY.

    Presiden Prabowo lantas berpidato di hadapan kader Demokrat dalam acara tersebut.

    Dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat, hampir seluruh pejabat dari eksekutif dan legislatif hadir, termasuk jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Di lokasi acara, ketua umum-ketua umum partai politik, terutama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, juga hadir.

    Ketua DPR RI Puan Maharani, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, turut menghadiri acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat bersama Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dua ketua DPP PDI Perjuangan hadir mewakili ketua umum mereka Megawati Soekarnoputri.

    Kongres VI Partai Demokrat berlangsung selama 2 hari sejak Senin (24/2). Hari pertama Kongres, Sidang Pleno Partai Demokrat resmi menetapkan kembali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai ketua umum partai, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ditetapkan kembali sebagai ketua majelis tinggi partai.

    Dengan demikian, AHY dan SBY meneruskan tugasnya masing-masing sebagai ketua umum partai dan ketua majelis tinggi partai untuk periode 2025—2030.

    Terpilihnya AHY sebagai ketua umum dan SBY sebagai ketua majelis tinggi partai berdasarkan aklamasi dari seluruh pemilik suara, di antaranya Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, pengurus majelis tinggi partai, seluruh ketua dewan pimpinan cabang (DPC), ketua dewan pimpinan daerah (DPD), ketua dewan perwakilan luar negeri (DPLN), dan ketua organisasi sayap.

    Partai Demokrat saat ini merupakan partai pendukung pemerintah, dan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Dalam pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo, AHY masuk dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara itu, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dipercaya oleh Presiden Prabowo sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retreat di Magelang Nasional

    2 Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retreat di Magelang Nasional

    Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retreat di Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    tidak pernah melarang kepala daerah PDI-P untuk mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025).
    Basarah pun menekankan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya menunda terlebih dahulu rencana keberangkatan ke Magelang dari daerah masing-masing.
    “Dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” jelas Basarah.
    Basarah menambahkan, kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang justru diminta oleh Megawati agar lebih mengutamakan bekerja demi kepentingan rakyat.
    Ia mengatakan, Megawati ingin kader-kadernya untuk dapat langsung bekerja melayani rakyat.
    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P saat ini sedang menjadi sorotan usai
    Hasto Kristiyanto
    resmi ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
     
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    standby commander call
    ,” sambungnya.
    Meski begitu, sejumlah kader PDI-P diketahui tetap mengikuti retret di Magelang sejak dimulai pada 21 Februari 2025.
    Beberapa kepala daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaannya pun akhirnya memutuskan hadir dalam retret di Magelang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra dipastikan tetap terjalin baik, meski PDIP tidak sepnuhnya sejalan dengan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Penegasan itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia memastikan hubungan partainya dengan PDIP tetap baik meskipun Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang.

    Menurut Muzani, pelarangan yang dikeluarkan Megawati tidak berpengaruh terhadap hubungan Gerindra dan PDIP. “Saya kira enggak (berpengaruh, red). Saya kira hubungannya baik,” kata Ahmad Muzani, Senin (24/2).

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati mengeluarkan surat berisi larangan bagi kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Akmil.

    Megawati mengeluarkan instruksi itu setelah KPK menetapkan Sekjen PDIP sebagai tersangka. Para kepala daerah dari PDIP pun tidak bisa mengikuti retret sejak hari pertama di Akmil, Magelang.

    Meskipun demikian, beberapa kader PDIP akhirnya mengikuti retret yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ialah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang datang pada hari keempat retret.

    Politikus PDIP itu menyebut ada beberapa pertimbangan sehingga dirinya tidak mengikuti retret sejak hari pertama.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” kata Pramono Anung. (fajar)

  • Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Jakarta –

    Waketum PAN Eddy Soeparno menanggapi gabungnya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan para kepala daerah PDIP di retret Magelang. Eddy menilai ketidakhadiran kepala daerah PDIP sempat menimbulkan tanda tanya publik.

    “Saya pikir begini, dari awal kan kita sudah paham bahwa retret itu adalah program yang dilaksanakan, sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah terkomunikasikan sejak awal bahkan sebelum pelantikan daripada kepala daerah. Jadi kepala daerah pun akan memetik banyak manfaat dari pelaksanaan retret itu,” kata Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Eddy mengatakan bergabungnya kepala daerah dari PDIP menunjukkan suasana yang sejuk. Ia mengatakan suasana politik yang menjadi tanda tanya publik akhirnya terpecahkan.

    “Ini kan menunjukkan sebuah kesejukan politik ya, karena memang kita melihat bahwa ketidakhadiran dari sebagian Kepala Daerah dari PDIP tentu itu membangun tanda tanya yang besar, mengapa tidak hadir meskipun dugaan-dugaan sudah ada,” ujar Eddy.

    “Tetapi intinya karena sejak kemarin sudah bergabung, kami berharap bahwa dinamika politik ataupun suasana politik yang sebelumnya banyak menjadi tanda tanya di masyarakat, itu sudah bisa terselesaikan dengan kehadiran teman-teman dari PDIP, kepala daerah yang sudah hadir,” sambungnya.

    Adapun hampir seluruh kepala daerah kader PDIP sudah bergabung ke rangkaian retret kepala daerah di Akmil Magelang, walaupun sebagian dari mereka menyusul. Salah satu yang menyusul adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Diketahui perintah Ketum PDIP Megawai Soekarnoputri sempat meminta mereka untuk menunda untuk datang ke retret. Namun, pada akhirnya satu per satu akhirnya hadir.

    Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang merupakan anak Pramono juga terlihat sudah hadir. Lalu Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho, Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Kemudian dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    (dwr/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu