Xcloud.id

Tag: Megawati Soekarnoputri

  • Pengamat nilai konsep partai perorangan untungkan PSI dan Jokowi

    Pengamat nilai konsep partai perorangan untungkan PSI dan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro memandang bahwa konsep partai perorangan akan menguntungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mantan Presiden RI Joko Widodo.

    “Saling melengkapi, dan saling menguntungkan,” kata Agung dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan bahwa dari perspektif PSI, konsep partai perseorangan akan membawa keuntungan politik bila Jokowi bergabung dalam partai tersebut.

    Dia menyampaikan pernyataan tersebut seiring dengan keinginan Jokowi membangun partai super tbk.

    Menurut dia, basis pemilih Jokowi yang kuat dan solid dapat menjadi modal besar bagi PSI untuk menembus parlemen dalam Pemilu 2029.

    “PSI memiliki basis politik yang berkembang, tetapi mereka masih butuh figur sentral. Kehadiran Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, atau Bobby Nasution, (memungkinkan, red.) PSI bisa lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.

    Sementara itu, lanjut dia, konsep partai perorangan PSI dinilai akan menguntungkan bagi Jokowi yang saat ini dinilai butuh kendaraan politik.

    “Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa konsep partai perorangan PSI sejalan dengan konsep partai super tbk yang ingin diwujudkan oleh Jokowi.

    Terlebih, kata dia, konsep partai super tbk memungkinkan partai dapat beroperasi layaknya perusahaan dengan kepemimpinan kolektif.

    “Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana mengganti namanya PSI Perorangan, di mana hal ini dikaitkan dengan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sempat mewacanakan konsep partai super Tbk.

    Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa gagasan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan PSI adalah sebuah strategi politik yang saling menguntungkan.

    Menurut dia, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi membutuhkan kendaraan politik baru, baik untuk kepentingan pribadi maupun politik jangka panjang.

    “Saling melengkapi dan saling menguntungkan. Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang,” kata Agung, Senin (10/3/2025).

    Dari sisi PSI, hubungan dengan Jokowi dianggap membawa keuntungan politik yang signifikan. Basis pemilih Jokowi yang solid dan besar bisa menjadi modal penting bagi PSI untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.

    “PSI memiliki basis politik yang berkembang, tapi mereka masih butuh figur sentral. Dengan kehadiran Jokowi, Gibran (Gibran Rakabuming Raka) atau Bobby (Bobby Nasution), PSI bisa lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.

    Agung juga menyoroti bahwa Jokowi tidak hanya membutuhkan kendaraan politik untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebuah institusi yang bisa menopang pengaruh politiknya dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep Partai Super Tbk, yang mengedepankan kepemimpinan kolektif di dalam partai.

    “Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” jelasnya.

  • Top 5 News: Longsor di Sukabumi hingga Megawati Absen

    Top 5 News: Longsor di Sukabumi hingga Megawati Absen

    Jakarta, Beritasatu.com – Rizky Febian dan Mahalini menggelar akikah anak pertama mereka, serta Red Sparks kehilangan posisi kedua di Liga Voli Korea karena Megawati absen menjadi top 5 news Beritasatu.com pada Minggu (9/3/2025).

    Berita selanjutnya yang tidak kalah menarik, yaitu kecelakaan minibus di Kemayoran hingga Kasus Ibu dan Anak Meninggal di Toren yang masih menjadi tanda tanya.

    Top 5 News Beritasatu.com

    1. Rizky Febian dan Mahalini Gelar Akikah Anak Pertama

    Pasangan selebritas Rizky Febian dan Mahalini Rahardja menggelar akikah untuk putri pertama mereka, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian, yang akrab dipanggil Baby Selina.

    “Tasyakuran akikah ceu Lina (panggilan Selina putrinya),” kata Rizky Febian melalui akun Instagram-nya, Minggu (9/3/2025).

    2. Megawati Absen, Red Sparks Kehilangan Posisi Kedua di Liga Voli Korea

    Red Sparks yang tampil tanpa Megawati Hangestri Pertiwi harus rela turun ke peringkat ketiga setelah menelan kekalahan telak dari Hillstate dalam lanjutan Liga Voli Korea pada Minggu (9/3/2025).

    Tanpa kehadiran Megawati, tim tersebut tak mampu memberikan perlawanan berarti dan kalah dalam tiga set langsung dengan skor 16-25, 16-25, dan 16-25.

    3. Kecelakaan Minibus di Kemayoran

    Top 5 news selanjutnya, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara. Sebuah minibus Grand Max dengan nomor polisi B 2112 UKX hilang kendali dan menabrak trotoar di Bundaran Kemayoran.

    Kecelakaan tersebut diduga disebabkan oleh sopir yang mengantuk, sehingga minibus tersebut terbalik beberapa kali.

    4. Bencana Longsor di Sukabumi, 4 Warga Masih Hilang

    Tim SAR gabungan di Sukabumi, Jawa Barat, masih terus melakukan pencarian terhadap empat warga yang hilang akibat bencana longsor dan banjir yang terjadi pada Kamis (6/3/2025). 

    Bencana tersebut melanda Kampung Cicau RT 13/04, Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Selain itu mengakibatkan satu rumah tergerus tanah, menimbun tiga penghuni rumah tersebut.

    4. Hokky Caraka Dipanggil Timnas

    Ketua PSSI Erick Thohir memperkenalkan skuad Timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert. Namun, pemanggilan Hokky Caraka menuai sorotan dari netizen yang merasa pemain tersebut tidak layak di Timnas Indonesia.

    “Provisional skuad Timnas Indonesia perdana dari Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain,” ujar Erick Thohir, Minggu (9/3/2025).

    5. Misteri Luka di Kepala pada Kasus Ibu dan Anak Meninggal di Toren

    Polisi mengungkap terdapat luka di bagian kepala pada jenazah seorang ibu berinisial TSL dan anak perempuannya berinisial ES, yang ditemukan meninggal dunia di dalam bak penampungan air (toren) di rumah mereka di Jalan Angke Barat RT 05/ RW 02, Angke, Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (7/3/2025).

    “Hasil pemeriksaan fisik dari visum di RS Polri Kramat Jati menunjukkan adanya luka di kepala kedua jenazah,” ujar Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung, dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (9/3/2025).

    Demikian top 5 news Beritasatu.com pada Minggu (9/3/2025) yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

  • Megawati Pilih Kader Senior Golkar Constant Karma Gantikan Yerimias Bisai Jadi Bacawagub Papua

    Megawati Pilih Kader Senior Golkar Constant Karma Gantikan Yerimias Bisai Jadi Bacawagub Papua

    Megawati Pilih Kader Senior Golkar Constant Karma Gantikan Yerimias Bisai Jadi Bacawagub Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P
    Megawati Soekarnoputri memilih kader senior Partai Golkar,
    Constant Karma
    menggantikan
    Yerimias Bisai
    sebagai bakal calon wakil gubernur (Bacawagub) Provinsi
    Papua
    , yang didiskualifikasi merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
    Constant Karma, pada hari ini, resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua bersama Benhur Tomi Mano sebagai calon gubernur.
    Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun yang menyertai pendaftaran keduanya menyebutkan, Constant Karma dipilih Megawati dari lima orang nominator yang diusulkan DPD PDI-P Provinsi Papua, setelah menelusuri rekam jejaknya secara teliti dan cermat.
    Kata Komarudin, lima nama tersebut adalah hasil seleksi dari 38 nominator yang didaftarkan dan mendaftarkan diri pada DPD PDI-P Provinsi Papua sebagai calon pengganti Yerimias Bisai.
    “DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua lantas mengirim dan mengusulkan lima nama tersebut kepada DPP PDI Perjuangan. Setelah meneliti dan menelusuri rekam jejak Pak Karma, Ibu Ketua Umum memutuskan memilih Pak Constant Karma sebagai pengganti Pak Yerimias Bisai,” ujar Komarudin dalam keterangan yang diterima, Minggu (9/3/2025).
    Komarudin menilai Constant Karma yang kader senior Partai Golkar adalah sosok yang sarat pengalaman di bidang pemerintahan.
    “Sosok Pak Constant Karma, selain kaya pengalaman di bidang pemerintahan dan merupakan kader senior Golkar, juga punya rekam jejak bersih dari ‘tiga huruf’, kolusi, korupsi, nepotisme (KKN),” tutur dia.
    Dia bilang, Constant Karma juga dikenal bersih dari praktik KKN selama menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
    Diketahui, kader senior Golkar itu pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jayawijaya, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan Penjabat Gubernur Provinsi Papua.
    Komarudin menambahkan, keberadaan Constant Karma sebagai kader senior Golkar di Papua, akan memberikan dampak elektoral yang positif bagi Benhur Tomi Mano.
    “Saya percaya keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan memilih Pak Karma sekaligus menampung aspirasi sejumlah kader, fungsionaris, simpatisan Partai Golkar di Provinsi Papua yang tidak terwadahi,” katanya.
    “Sebagai contoh, mantan Gubernur Papua, Pak Barnabas Suebu. Beliau senior Golkar Papua, yang pada Pilgub lalu berkampanye untuk kemenangan Tomi Mano dan Yerimias Bisai,” sambung Komarudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
    Adi Prayitno
    menilai Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) memiliki mesin politik yang cukup untuk mendirikan
    Partai Super Tbk
    .
    Hal ini menanggapi rencana dibentuknya Partai Super Tbk yang disebut-sebut oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    usai bertemu dengan Jokowi, beberapa waktu lalu.
    “Artinya apa? Partai Super Tbk ini dibaca soal kemungkinan Jokowi akan mendirikan partai politik baru. Karena harus diakui Jokowi itu sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Adi menuturkan, mesin politik itu didapat Jokowi dari sejumlah pengalamannya memimpin Indonesia.
    Bagaimanapun, Jokowi merupakan Wali Kota Solo, kemudian menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Tak cukup sampai situ, ia bahkan menjadi Presiden selama dua periode.
    Menurut Adi, pengalaman atau karier politiknya pun tidak pernah kalah.
    “Punya jejaring relawan, tim sukses, dan kaki-kaki di bawah yang cukup kuat. Itu kan yang dibaca di permukaan, ya tinggal kalau serius misalnya Jokowi ingin mendirikan partai politik tinggal dideklarasikan,” ucap Adi.
    Di sisi lain, Adi tidak memungkiri pembentukan Partai Super Tbk hanya sebatas wacana.
    Menurut Adi, wacana itu mungkin disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
    Salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
    Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama.
    Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    “Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
    Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
    Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya.
    “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.
    Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yolla Yuliana Ikut Daftar untuk Liga Voli Korea Selatan

    Yolla Yuliana Ikut Daftar untuk Liga Voli Korea Selatan

    JAKARTA – Yolla Yuliana termasuk satu dari 10 pevoli Indonesia yang ikut mendaftar kuota pemain Asia untuk bersaing masuk liga voli level tertinggi Korea Selatan.

    Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) mengumumkan pada Kamis, 6 Maret 2025, bahwa total ada 143 pevoli yang telah mendaftar untuk draft kuota pemain Asia 2025.

    Jumlah tersebut mencakup 100 pemain putra yang berasal dari 19 negara dan 43 pevoli putri dari 10 negara. Yolla satu-satunya pemain wanita Indonesia yang disebut ikut mendaftar.

    Ini kedua kalinya pemain asal Bandung tersebut mencoba peruntungan masuk liga Korea Selatan. Tahun lalu, pemain yang berusia 30 tahun itu ikut try out, tetapi gagal lolos.

    Adapun sembilan pevoli putra Indonesia yang mendaftar adalah Doni Haryono, Rivan Nurmulki, Agil Angga, Sandi Akbar, Luvi Nugraha, Dawuda Alaihimas Sallam, Fahry Septian, Nizar Zulfikar, dan Dio Zulfikri.

    Jumlah pemain yang mendaftar untuk kuota Asia ini masih mungkin bertambah. Pasalnya, KOVO masih membuka pendaftaran sampai dengan 10 April 2025 atau sehari sebelum try out.

    Pemain-pemain yang nanti terpilih dalam draft dapat bergabung klub pada 1 Juli 2025. Adapun periode kontrak adalah sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Mei 2026.

    Saat ini Megawati Hangestri Pertiwi masih menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang berkompetisi di V-League. Pemain asal Jember itu membela tim Red Sparks untuk musim kedua.

    Megawati memainkan peran yang begitu besar bersama tim tersebut. Ia membantu Red Sparks duduk di posisi kedua klasemen sementara musim ini dengan catatan 60 poin.

  • KPK Kerahkan 12 Jaksa di Kasus Hasto, Sidang Perdana Jumat Pekan Depan

    KPK Kerahkan 12 Jaksa di Kasus Hasto, Sidang Perdana Jumat Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan sebanyak 12 jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan di sidang kasus Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

    Hasto adalah tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan alias obstruction of justice Harun Masiku. Perkara Hasto terdaftar dengan nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang perdana kasus Hasto akan berlangsung pada Jumat pekan depan, (14/3/2025).

    “Sidang pertama, 14 Maret 2022 pukul 09.20 WIB – selesai,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat alias PN Jakpus yang dikutip, Jumat (7/3/2025).

    Adapun 22 jaksa yang dikerahkan KPK itu antara lain Surya Dharma Tanjung, Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratomo, Arif Rahman Irsady, Sandy Septi Murhanta Hidayat, Muhammad Albar Hanafi, Dwi Novantoro, Mohammad Fauji Rahmat, Rio Vernika Putra, Greafik Loserte.

    Sebelum dilimpahkan ke pengadilan, penyidik antikorupsi telah melakukan pelimpahan tahap dua pada kasus Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hari ini, Kamis (6/3/2025). 

    Pada tahapan ini, tim penyidik menyerahkan berkas tersangka dan barang bukti pada kepada tim jaksa penuntut umum (JPU). Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pelimpahan yang dilakukan penyidik hari ini meliputi dua kasus yang menjerat Hasto. 

    “Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk perkara tersangka HK [Hasto],” ujar Tessa kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    Untuk diketahui, Hasto dijerat dengan dua kasus oleh KPK. Elite PDIP itu ditetapkan tersangka pada kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 serta dugaan perintangan penyidikan. 

    Kubu Hasto Protes

    Sementara itu, Tim penasihat hukum Hasto kembali mendatangi KPK hari ini, Kamis (6/3/2025). Mereka mendatangi KPK usai mendapatkan informasi soal pelimpahan tahap dua kasus Hasto. 

    Ronny Talapessy, penasihat hukum Hasto, mengaku pihaknya mendapatkan informasi bahwa kasus yang menyeret kliennya itu akan memasuki pelimpahan tahap kedua hari ini. 

    Dia menyayangkan tindakan KPK karena pihak Hasto baru saja mengajukan tiga orah ahli hukum sebagai saksi meringankan, Selasa (4/3/2025), dan kini praperadilan yang diajukan masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang perdana salah satu permohonan yang diajukan Hasto pun diundur. 

    “Sayang sekali bahwa kecurigaan kami yang selama ini kami melihat bahwa unsur politisnya sangat tinggi, dan pada persidangan Senin kemarin kami melihat bahwa KPK tidak hadir ini untuk menguatkan kecurigaan kami, bahwa ini kasus Mas Hasto Kristianto ini sangat keental dengan nuansa politis,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025). 

    Menurut Ronny, praperadilan yang diajukan oleh tersangka gugur apabila sidang perdana mulai digelar di pengadilan. Dia menyebut praperadilan Hasto masih berjalan kendati berkas penyidikan dinyatakan lengkap atau P21. 

    Namun demikian, pria yang juga menjabat Ketua DPP PDIP itu mengingatkan agar lembaga antirasuah menghormati praperadilan kedua yang diajukan Hasto. 

    “Karena putusan [praperadilan] sebelumnya sama Hasto itu belum menyentuh pokok perkara, belum menyentuh substansinya,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, Ronny menyebut PDIP saat ini masih membahas agenda partai dengan Hasto selama di rumah tahanan. Komunikasi dengan Hasto dilakukan melalui Ronny.

    “Makanya saya sampaikan bahwa semua kegiatan partai, Mas Hasto masih tetap terlibat. Melalui saya,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Hasto resmi ditahan oleh KPK pada 20 Februari 2024 lalu. Penahanan terhadap Hasto usai permohonan praperadilan pertama yang diajukannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh PN Jakarta Selatan. 

    Kemudian, pihak Hasto kembali mengajukan praperadilan kedua untuk dua kasus berbeda yakni dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 serta perintangan penyidikan. 

    Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP sebagai tersangka kasus dugaan suap yang menyeret buron Harun Masiku. Selain kasus suap, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. 

    Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk tidak menunjuk Plt. Sekjen kendati Hasto ditahan. 

  • Penyidik KPK Resmi Serahkan Berkas dan Barbuk Kasus Hasto ke JPU

    Penyidik KPK Resmi Serahkan Berkas dan Barbuk Kasus Hasto ke JPU

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelimpahan tahap dua pada kasus Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hari ini, Kamis (6/3/2025). 

    Pada tahapan ini, tim penyidik menyerahkan berkas tersangka dan barang bukti pada kepada tim jaksa penuntut umum (JPU). Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pelimpahan yang dilakukan penyidik hari ini meliputi dua kasus yang menjerat Hasto. 

    “Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk perkara tersangka HK [Hasto],” ujar Tessa kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    Untuk diketahui, Hasto dijerat dengan dua kasus oleh KPK. Elite PDIP itu ditetapkan tersangka pada kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 serta dugaan perintangan penyidikan. 

    Sementara itu, Tim penasihat hukum Hasto kembali mendatangi KPK hari ini, Kamis (6/3/2025). Mereka mendatangi KPK usai mendapatkan informasi soal pelimpahan tahap dua kasus Hasto. 

    Ronny Talapessy, penasihat hukum Hasto, mengaku pihaknya mendapatkan informasi bahwa kasus yang menyeret kliennya itu akan memasuki pelimpahan tahap kedua hari ini. 

    Dia menyayangkan tindakan KPK karena pihak Hasto baru saja mengajukan tiga orah ahli hukum sebagai saksi meringankan, Selasa (4/3/2025), dan kini praperadilan yang diajukan masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang perdana salah satu permohonan yang diajukan Hasto pun diundur. 

    “Sayang sekali bahwa kecurigaan kami yang selama ini kami melihat bahwa unsur politisnya sangat tinggi, dan pada persidangan Senin kemarin kami melihat bahwa KPK tidak hadir ini untuk menguatkan kecurigaan kami, bahwa ini kasus Mas Hasto Kristianto ini sangat keental dengan nuansa politis,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025). 

    Menurut Ronny, praperadilan yang diajukan oleh tersangka gugur apabila sidang perdana mulai digelar di pengadilan. Dia menyebut praperadilan Hasto masih berjalan kendati berkas penyidikan dinyatakan lengkap atau P21. 

    Namun demikian, pria yang juga menjabat Ketua DPP PDIP itu mengingatkan agar lembaga antirasuah menghormati praperadilan kedua yang diajukan Hasto. 

    “Karena putusan [praperadilan] sebelumnya sama Hasto itu belum menyentuh pokok perkara, belum menyentuh substansinya,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, Ronny menyebut PDIP saat ini masih membahas agenda partai dengan Hasto selama di rumah tahanan. Komunikasi dengan Hasto dilakukan melalui Ronny.

    “Makanya saya sampaikan bahwa semua kegiatan partai, Mas Hasto masih tetap terlibat. Melalui saya,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Hasto resmi ditahan oleh KPK pada 20 Februari 2024 lalu. Penahanan terhadap Hasto usai permohonan praperadilan pertama yang diajukannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh PN Jakarta Selatan. 

    Kemudian, pihak Hasto kembali mengajukan praperadilan kedua untuk dua kasus berbeda yakni dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 serta perintangan penyidikan. 

    Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP sebagai tersangka kasus dugaan suap yang menyeret buron Harun Masiku. Selain kasus suap, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. 

    Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk tidak menunjuk Plt. Sekjen kendati Hasto ditahan. 

  • Pramono Anung: Suara Saya Habis, Tanda Serius Ikut Retreat Megapolitan 3 Maret 2025

    Pramono Anung: Suara Saya Habis, Tanda Serius Ikut Retreat Megapolitan 3 Maret 2025

    Pramono Anung: Suara Saya Habis, Tanda Serius Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    mengaku serius mengikuti
    retreat
    kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
    Buktinya, kata Pramono, suaranya hampir habis karena mengikuti retreat sejak Senin (24/2/2025) sampai Jumat (28/2/2025). 
    “Suara saya habis nih. Kelihatan kan suara saya habis, menunjukkan saya serius ikut retreat. Karena hujan-hujan pun saya ikut,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Pramono juga memastikan, para kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang belum mengikuti retreat pada 21-28 Februari 2025 akan mengikuti retreat gelombang kedua.
    “Yang belum ikut retreat akan ikut gelombang kedua. Jadi akan semuanya (ikut retreat),” ungkap Pramono.
    Selain itu, Pramono menegaskan, komunikasinya dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berjalan baik meski ia mengikuti
    retreat kepala daerah
    .
    “Saya selalu berkomunikasi dengan DPP (dewan pimpinan pusat) dan Bu Mega,” ujarnya.
    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan para kepala daerah dari PDI-P untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang.
    Penundaan ini terkait dengan penangkapan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Setidaknya terdapat 10 kepala daerah dari PDI-P yang dipastikan tidak hadir dalam retreat tersebut.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memerinci, 10 kepala daerah itu terdiri atas Gubernur Bali I Wayan Koster, tujuh bupati dan satu wali kota di Bali, serta Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo.
    Para kepala daerah tersebut juga tidak mengutus wakil atau sekretaris daerah untuk menggantikan mereka dalam retreat.
    “Kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi dari PDI-P bahwa rekan-rekan PDI-P yang belum bergabung itu akan mengikuti pembekalan gelombang berikutnya,” ujar Bima di lokasi retreat, Rabu (26/2/2025).
    Rencananya, kesepuluh kepala daerah PDI-P itu akan diminta mengikuti retreat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kepala daerah lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah dari PDIP Bakal Ikut Retreat Gelombang Kedua

    Kepala Daerah dari PDIP Bakal Ikut Retreat Gelombang Kedua

    loading…

    Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader senior PDIP Pramono Anung mengungkapkan bakal ada kepala daerah yang bakal ikut retreat gelombang kedua. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader senior PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengungkapkan hasil komunikasi dengan DPP dan Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. Hasilnya, ada kepala daerah yang akan ikut retreat gelombang kedua di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Saya selalu berkomunikasi dengan DPP dan Bu Mega, maka yang belum ikut retreat akan ikut gelombang kedua. Jadi akan semuanya,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Pramono mengaku ikut saat parade senja hingga hujan-hujanan. Hal itu membuat kondisinya kini suara habis. “Suara saya habis nih. Keliatan kan suara saya habis, menunjukkan kalau saya serius ikut retreat, gitu kan. Karena hujan-hujanan pun saya ikut,” ujarnya.

    Baca Juga

    Sekadar informasi, sejumlah kepala daerah dari PDIP sempat menunda keberangkatan ke area retreat Magelang termasuk Pramono Anung. Hanya saja dirinya menyusul dan bergabung pada Senin, 24 Februari 2025.

    Sedangkan Gubernur Bali, I Wayan Koster dan lainnya yang tidak hadir akan menyusul ikut retreat gelombang kedua bersama kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    (cip)