Xcloud.id

Tag: Media Wahyudi Askar

  • Inilah Deretan Barang yang Kena Imbas PPN 12 Persen, Kesukaan Kaum Gen Z Termasuk Netflix & Spotify

    Inilah Deretan Barang yang Kena Imbas PPN 12 Persen, Kesukaan Kaum Gen Z Termasuk Netflix & Spotify

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini daftar barang kena imbas PPN 12 persen.

    Deretan barang berikut ini merupakan barang dan jasa favorit Gen Z.

    Seperti kuota internet hingga langganan Netflix dan Spotify.

    Kenaikan PPN menjadi 12 persen akan membawa perubahan signifikan pada gaya hidup Gen Z.

    Pemerintah mengumumkan tarif Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tetap berlaku pada 1 Januari 2025. 

    Artinya barang-barang konsumsi yang tidak masuk dalam kategori pengecualian sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan terdampak oleh kebijakan ini.

    Dikutip dari laman Kontan, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai langkah pemerintah ini memiliki potensi memicu inflasi yang tinggi di tahun mendatang. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (16/12), ia mengungkapkan bahwa inflasi diprediksi meningkat hingga 4,1 % .

    “Dengan estimasi inflasi meningkat menjadi 4,1 % ,” jelas Media dalam keterangan tertulisnya.

    Beban Tambahan untuk Kelompok Rentan

    Celios memaparkan bahwa inflasi yang dipicu kenaikan PPN ini akan memperberat beban ekonomi, terutama bagi kelompok miskin dan rentan miskin. 

    Dengan kenaikan harga barang pokok seperti pangan dan energi, daya beli masyarakat kelompok ini akan semakin tergerus.

    Bahkan, Media menyebut, kenaikan PPN menjadi 12 % diperkirakan menambah pengeluaran kelompok miskin hingga Rp101.880 per bulan. 

    Sementara itu, kelas menengah harus merogoh kantong lebih dalam, dengan tambahan biaya sebesar Rp354.293 per bulan.

    “Kondisi ini memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan,” imbuh Media.

    Ia juga mengkritisi narasi pemerintah yang seolah menyebut kebijakan ini progresif karena mengecualikan barang pokok dari PPN. 

    “Padahal, kebijakan pengecualian itu sudah ada sejak tahun 2009. Kenyataannya, PPN tetap naik untuk hampir semua komoditas yang dikonsumsi masyarakat bawah,” tegasnya.

    Barang Konsumsi Ikut Terdampak

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, turut menyoroti dampak kenaikan PPN terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan barang seperti deterjen, sabun mandi, hingga peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor yang ikut terkena dampaknya.

    “Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak,” ujar Bhima.

    Bhima menambahkan bahwa meski tarif PPN dinaikkan, kontribusinya terhadap penerimaan pajak tidak signifikan. 

    Hal ini disebabkan pelemahan konsumsi masyarakat yang juga berdampak pada penurunan penerimaan pajak lainnya seperti PPh badan dan PPh 21.

    Daftar Barang dan Jasa Favorit Gen Z Kena Imbas PPN 12 Persen

    Bagi Gen Z, kenaikan ini juga berarti menyesuaikan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan gaya hidup.

    Berikut adalah estimasi dampak kenaikan PPN terhadap beberapa pengeluaran harian:

    Kuota Internet

    Estimasi Tahunan: Rp870.000
    PPN 11 % : Rp95.700
    PPN 12 % : Rp104.400
    SELISIH: Rp8.700

    Langganan Netflix

    Estimasi Tahunan: Rp1.440.000
    PPN 11 % : Rp158.400
    PPN 12 % : Rp172.800
    SELISIH: Rp14.400

    Langganan Spotify

    Estimasi Tahunan: Rp522.408
    PPN 11 % : Rp58.465
    PPN 12 % : Rp62.689
    SELISIH: Rp5.224

    Tiket Konser

    Estimasi Tahunan: Rp11.200.000
    PPN 11 % : Rp1.232.000
    PPN 12 % : Rp1.344.000
    SELISIH: Rp112.000

    Kopi Susu

    Estimasi Tahunan: Rp7.920.000
    PPN 11 % : Rp871.200
    PPN 12 % : Rp950.400
    SELISIH: Rp79.200

    Cicilan Motor

    Estimasi Tahunan: Rp11.220.000
    PPN 11 % : Rp1.234.200
    PPN 12 % : Rp1.346.400
    SELISIH: Rp112.200

    Voucher Game Online

    Estimasi Tahunan: Rp1.800.000
    PPN 11 % : Rp1.800.000
    PPN 12 % : Rp198.000
    SELISIH: Rp18.000

    Bayar TV, Kulkas, AC, Peralatan Rumah Tangga

    Estimasi Tahunan: Rp4.396.000
    PPN 11 % : Rp483.560
    PPN 12 % : Rp527.520
    SELISIH: Rp43.960

    Multivitamin

    Estimasi Tahunan: Rp331.739
    PPN 11 % : Rp36.491
    PPN 12 % : Rp39.809
    SELISIH: Rp43.960

    Tiket Pesawat

    Estimasi Tahunan: Rp11.890.000
    PPN 11 % : Rp1.307.900
    PPN 12 % : Rp1.426.800
    SELISIH: Rp118.900

    Sumber: Laporan Celios PPN 12 % : Pukulan Telak Bagi Dompek Gen Z dan Masyarakat Kelas Menengah 

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Ekonom minta Pemerintah membandingkan tarif PPN dengan anggota ASEAN

    Ekonom minta Pemerintah membandingkan tarif PPN dengan anggota ASEAN

    Kalau mau adil, Pemerintah harusnya membandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, dan Indonesia adalah yang tertinggi tarif PPN-nya.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar meminta Pemerintah untuk membandingkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dengan negara-negara anggota ASEAN, alih-alih dengan negara seperti Kanada, China, dan Brasil.

    Menurutnya, negara-negara dengan tarif PPN yang lebih tinggi dari Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan ekonomi yang stabil, sehingga daya beli masyarakat memungkinkan pemerintah setempat untuk menerapkan tarif pajak konsumsi yang lebih besar.

    “Stabilitas ekonomi di negara ini kuat, ditandai dengan inflasi rendah dan konsumsi domestik yang kuat membuat penerapan PPN tinggi lebih efektif dan tidak terlalu membebani masyarakat atau menekan pertumbuhan ekonomi,” ujar Media, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Sementara di Indonesia, dia menilai, ekonomi masyarakat saat ini sedang dalam kondisi terpukul. Maka, membandingkan PPN Indonesia dengan negara-negara tersebut dinilai kurang tepat.

    “Kalau mau adil, Pemerintah harusnya membandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, dan Indonesia adalah yang tertinggi tarif PPN-nya,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia yang saat ini sebesar 11 persen masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun anggota G20.

    Hal tersebut disampaikan setelah Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

    Sebagai contoh, Brasil menetapkan tarif PPN sebesar 17 persen dengan tax ratio mencapai 24,67 persen. Afrika Selatan memberlakukan tarif PPN sebesar 15 persen dengan tax ratio 21,4 persen, sementara India memiliki tarif PPN 18 persen dengan tax ratio 17,3 persen.

    Meskipun demikian, tarif PPN Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Malaysia tercatat memiliki tarif PPN 10 persen, sementara Vietnam yang sebelumnya menerapkan PPN 10 persen telah memperpanjang insentif PPN menjadi 8 persen. Kemudian Singapura menetapkan tarif PPN 9 persen, dan Thailand 7 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Makan Bergizi Gratis Siap Meluncur Januari 2025, Celios Soroti Pentingnya Mitigasi Risiko

    Makan Bergizi Gratis Siap Meluncur Januari 2025, Celios Soroti Pentingnya Mitigasi Risiko

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai kesiapan program unggulan Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis (MBG), cukup baik untuk dilaksanakan mulai Januari 2025. Meskipun anggaran sebesar Rp 71 triliun masih tergolong minim, dana tersebut diperkirakan cukup untuk tahap awal program ini.

    “Meskipun pembiayaan masih kurang, sebagai kick-off program, mungkin cukup untuk membiayai beberapa juta anak Indonesia, termasuk balita dan ibu hamil,” ujar Media Wahyudi Askar dalam Investor Daily Talk IDTV, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Namun, Media menggarisbawahi tantangan utama tidak hanya berasal dari pembiayaan, tetapi juga aspek non-finansial, seperti tata kelola, teknis pelaksanaan, dan daftar penerima manfaat agar program tepat sasaran.

    “Nanti Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi koordinator utama di tingkat nasional. Dalam praktiknya, program ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari BUMN, pemerintah daerah, UMKM, hingga TNI,” jelasnya.

    Menurut Media, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian tantangan non-finansial ini dalam beberapa bulan ke depan sebelum program benar-benar diluncurkan. Selain itu, mitigasi risiko juga harus menjadi perhatian utama untuk memastikan efektivitas anggaran MBG.

    “Program ini memiliki niatan baik, bahkan sudah diterapkan di banyak negara lain. Namun, tantangannya adalah bagaimana program ini efektif, efisien dan tidak menimbulkan masalah fiskal,” tambahnya.

    Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, penyaluran, hingga implementasi dan evaluasi program. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat berjalan sesuai tujuan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

  • Iklim Investasi Potensi Terganggu Akibat 52 Pejabat Belum Lapor LHKPN – Page 3

    Iklim Investasi Potensi Terganggu Akibat 52 Pejabat Belum Lapor LHKPN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendata, sebanyak 52 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan ini berpotensi menimbulkan rasa pesimistis publik terhadap pemerintahan.

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, laporan tersebut juga berpotensi memengaruhi kepercayaan investor yang ingin menanamkan investasinya di suatu proyek/program milik pemerintah. 

    “Kalau banyak pejabat yang tidak melaporkan LHKPN memang tidak secara langsung mengganggu perekonomian nasional, tetapi dapat memiliki dampak tidak langsung yang signifikan terhadap iklim investasi, kepercayaan masyarakat, dan pengelolaan anggaran negara,” ujarnya kepada Liputan6.com, Minggu (8/12/2024).

    “Dan juga berpotensi memperbesar risiko korupsi,” kata Askar menambahkan. 

    Menurut dia, ada kemungkinan sebagian pejabat sengaja menunda pelaporan LHKPN. Dengan tujuan, untuk menyembunyikan atau merapikan informasi terkait harta kekayaan mereka. “Agar itu tidak terdeteksi, karena proses ini memang memerlukan waktu jika dilakukan dengan niat tertentu,” imbuh Askar. 

    Askar menegaskan, situasi ini juga menunjukkan ketidakseriusan negara dalam mengelola birokrasi. Mengingat pelaporan LHKPN seharusnya menjadi syarat sebelum pejabat dilantik. 

    Hal ini tidak hanya merugikan tata kelola yang baik, tetapi juga menciptakan ketidakadilan. Lantaran, pejabat publik di level desa, semisal kepala desa, diwajibkan melaporkan LHKPN mereka secara disiplin. 

    “Jika aturan tersebut bisa ditegakkan di tingkat bawah, seharusnya hal yang sama berlaku tanpa kompromi di tingkat tertinggi pemerintahan. Ketidakpatuhan ini pada akhirnya berisiko memperburuk kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara,” tegasnya. 

     

  • Daftar Barang dan Jasa Favorit Gen Z Bakal Kena PPN 12%, Ada Netflix dan Spotify

    Daftar Barang dan Jasa Favorit Gen Z Bakal Kena PPN 12%, Ada Netflix dan Spotify

    Bisnis.com, JAKARTA — Satu bulan menjelang kenaikan PPN menjadi 12%, sederet barang dan jasa yang menjadi kebutuhan akan mengalami kenaikan harga. 

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyampaikan kenaikan selisih tarif PPN dari 11% menjadi 12%, membuat Gen Z harus mengeluarkan Rp1.748.265 lebih banyak dari sebelumnya. 

    Untuk itu, Media menyampaikan kenaikan pengeluaran ini cukup signifikan bagi generasi muda yang masih berada dalam tahap awal karier mereka dan memerlukan perencanaan keuangan yang matang untuk menghadapinya.

    “Gen Z harus mencari cara untuk mengatur keuangan dengan lebih bijaksana. Dengan tambahan pengeluaran Rp1,75 juta per tahun, mereka mungkin harus menyesuaikan gaya hidup atau prioritas pengeluaran mereka,” ujarnya, dikutip Sabtu (30/11/2024).  

    Skenario yang akan mungkin terjadi pada Gen Z pada tahun depan, ada kemungkinan mereka tetap berbelanja barang yang dikenai PPN, namun mengandalkan pinjaman atau paylater. Akhirnya Gen Z tergoda melakukan doom spending (sebuah aktivitas pemborosan karena kecewa dengan masa depan). 

    Kemungkinan lainnya, beralih ke barang dan jasa yang harga nya lebih rendah, melakukan frugal living atau berhemat. Selain itu, Gen Z mungkin akan membeli barang dari aktivitas yang tidak dikenai pajak seperti thrifting, jastip, hingga berbelanja di ritel informal. 

    “Ketiga perubahan perilaku konsumsi yang dilakukan Gen Z akan merugikan rasio pajak, menyuburkan sektor informal, dan membuat Gen Z terjebak utang dalam jangka panjang. Bonus demografi berubah menjadi bencana demografi,” tegas Media. 

    Pasalnya, implikasi dari kenaikan ini sangat terasa dalam hal pengelolaan anggaran bulanan. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, hiburan, dan transportasi, akan meningkat secara terus-menerus. 

    Hal ini dapat berdampak pada keputusan mereka dalam hal konsumsi barang dan jasa, seperti mengurangi frekuensi berlangganan layanan streaming atau menghindari pengeluaran untuk hiburan yang tidak terlalu penting.

    Sebagaimana kebutuhan Gen Z yang telah Celios himpun, seperti kuota internet, tiket konser, baju, langganan Netflix dan Spotify, hingga perawatan kecantikan akan otomatis mengalami kenaikan sebagai imbas dari PPN 12%.

    Berikut daftar barang dan jasa yang popular di kalangan Gen Z terkena PPN 12% 

    Jenis Pengeluaran
    Biaya per Tahun
    PPN 11%
    PPN 12%
    Selisih 

    Kuota Internet
    Rp870.000
    Rp95.700
    Rp104.400
    Rp8.700

    Langganan Netflix
    Rp1.440.000
    Rp158.400
    Rp172.800
    Rp14.400

    Langganan Spotify
    Rp522.408
    Rp58.465
    Rp62.689
    Rp5.224

    Tiket Konser
    Rp11.200.000
    Rp1.232.000
    Rp1.344.000
    Rp112.000

    Kopi Susu 
    Rp7.920.000
    Rp871.200
    Rp950.400
    Rp79.200

    Cicilan Motor
    Rp11.220.000
    Rp1.234.200
    Rp1.346.400
    Rp112.200

    Voucher game online
    Rp1.800.000
    Rp198.000
    Rp216.000
    Rp18.000

    Bayar TV, Kulkas, AC, peralatan rumah tangga 
    Rp4.396.000
    Rp483.560
    Rp527.520
    Rp43.960

    Multivitamin
    Rp331.739
    Rp36.491
    Rp39.809
    Rp3.317

    Tiket pesawat
    Rp11.890.000
    Rp1.307.900
    Rp1.426.800
    Rp118.900

     Sumber: Laporan Celios PPN 12%: Pukulan Telak Bagi Dompek Gen Z dan Masyarakat Kelas Menengah

  • Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa penguatan Pancasila yang menjadi salah satu poin dalam Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman.

    Adapun poin Astacita yang dimaksud adalah penguatan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

    “Di tengah meningkatnya ketegangan antar kelompok akibat perbedaan pandangan politik, penguatan Pancasila sebagai ideologi nasional dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman dan menciptakan dialog yang inklusif,” kata Media saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, dengan memperkuat demokrasi, pemerintah dapat memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

    Hal ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.

    Baca juga: Dewa Palguna: Jadikan Pancasila bagian kehidupan sehari-hari

    Dalam konteks ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, fokus pada demokrasi dan HAM juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi oleh seluruh rakyat, terutama kelompok rentan.

    Untuk itu, Prabowo-Gibran dapat memperkuat demokrasi melalui platform digital partisipasi publik di mana warga dapat memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah secara transparan.

    “Prabowo dan Gibran juga dapat menerapkan kebijakan ekonomi inklusif dengan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja informal, memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Berikut isi dari 8 Program Kerja Astacita yang diusung Prabowo-Gibran:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024