Xcloud.id

Tag: Media Wahyudi Askar

  • Rupiah Melemah dan IHSG Anjlok, MBG dan Danantara Biang Keroknya?

    Rupiah Melemah dan IHSG Anjlok, MBG dan Danantara Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga mendekati level terendah sejak krisis moneter 1998 disebut bakal membuat ruang fiskal Indonesia “compang-camping”, menurut sejumlah pengamat ekonomi.

    Mereka menilai Indonesia rentan tergelincir pada krisis jika tidak ada kebijakan yang bisa mengembalikan kepercayaan investor dan menstabilkan anggaran.

    Pada Kamis 27 Maret 2025 pagi, nilai tukar rupiah terpantau bertengger di angka Rp16.600 per dolar AS atau turun 18 poin (minus 0,11%). Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, menyebut kondisi saat ini berbeda dengan situasi 1998.

    “Pelemahan rupiah yang sekarang terjadi secara bertahap dan tidak seperti krisis 1998 ketika rupiah anjlok tajam dalam waktu singkat,” ucapnya.

    Namun, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai kondisi ini tetap mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    “Makan Bergizi Gratis saja sampai ratusan triliun, jadi ada ketidakpastian mengenai kesehatan fiskal Indonesia,” katanya.

    Rupiah Melemah Setelah IHSG Anjlok, Apa Penyebabnya?

    Para pengamat ekonomi menuturkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebetulnya sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Namun, situasinya memburuk pada saat periode awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pada bulan November 2024 hingga Januari 2025, rupiah bergerak di rentang Rp15.826-Rp16.355. Kemudian rupiah sempat menguat kembali, tetapi sebulan setelahnya ambruk sampai menyentuh angka Rp16.430.

    Puncaknya pada perdagangan Selasa 25 Maret 2025, rupiah ditutup di level Rp16.622, nyaris menyentuh level terendah dalam sejarah yaitu Rp16.900 pada 17 Juni 1998.

    Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ketika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, IHSG mengalami kontraksi signifikan.

    Pada Oktober 2024, IHSG masih berada di level 7.772, namun terus mengalami penurunan hingga 19,48% dalam lima bulan terakhir.

    Pada Selasa 18 Maret 2025, IHSG anjlok 6,12% hingga ke posisi 6.076, yang menyebabkan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menghentikan sementara perdagangan saham atau trading halt selama 30 menit.

    Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran investor.

    “Yang terjadi sekarang adalah ketika tidak ada guncangan eksternal sekalipun, kita sudah melukai diri sendiri. Kita sudah di tahap sakit kronis, kalau bisa disebut begitu,” tuturnya.

    Menurut Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pelemahan rupiah dan IHSG, di antaranya:

    Ketidakpastian Kebijakan Fiskal
    Pemerintah Prabowo Subianto mengalokasikan Rp171 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mengakibatkan efisiensi anggaran besar-besaran, termasuk pemangkasan belanja barang hingga 40% dan realokasi subsidi.
    “Makan bergizi gratis saja sampai ratusan triliun, jadi ada ketidakpastian mengenai kesehatan fiskal Indonesia,” kata Media Askar. Pembentukan Super Holding BUMN, Danantara
    Investor cenderung bersikap hati-hati terhadap super holding ini karena dianggap terburu-buru dan dipenuhi kepentingan politik. Melemahnya Konsumsi Domestik dan PHK Massal
    Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tutupnya pabrik-pabrik memperparah situasi ekonomi domestik. Ketidakpastian Politik dan Demokrasi
    Penguatan peran militer setelah pengesahan Undang-Undang TNI menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi lembaga negara dan kebebasan pasar. Faktor Global: Perang Dagang dan Ketidakpastian Ekonomi Dunia
    Perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif AS dan perlambatan permintaan dari China turut memperburuk situasi.
    Apakah Indonesia Akan Mengalami Krisis?

    Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset Bright Institute, memprediksi rupiah akan mencapai keseimbangan baru di angka Rp16.500 per dolar AS. Namun, pelemahan rupiah ini berisiko membebani fiskal negara karena meningkatkan biaya pembayaran utang dalam dolar AS.

    “Dengan tingkat depresiasi sekarang, bisa dibilang keuangan negara sudah cukup compang-camping. Ekonomi Indonesia tidak resilient sama sekali seperti yang dikatakan pejabat,” katanya.

    Jika situasi tidak segera diperbaiki, Indonesia bisa mengarah pada krisis yang lebih dalam, terutama jika terjadi guncangan eksternal besar.

    Apa Dampak Pelemahan Rupiah?

    Menurut Andri Perdana, dampak melemahnya nilai tukar rupiah akan segera dirasakan oleh masyarakat.

    “Sektor manufaktur yang mengandalkan bahan baku impor pasti akan terpukul. Seperti industri makanan berbahan dasar kedelai impor yang harga produksinya membengkak,” ucapnya.

    Aip Syarifuddin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), menegaskan bahwa harga kedelai impor sudah naik drastis.

    “Jadi kenaikannya sudah lebih dari 10%. Kami para perajin tempe dan tahu sudah mengurangi produksi sejak awal bulan ini karena harga bahan baku yang terus naik,” ujarnya.

    Dampak lain dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya risiko PHK. Perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor kemungkinan besar akan mengurangi produksi dan merumahkan pekerja.

    Kebijakan Apa yang Harus Diambil Pemerintah?

    Ekonom Media Askar menyarankan pemerintah untuk memperbaiki sentimen terhadap investor dengan menstabilkan keuangan negara.

    “Enggak bisa pemangkasan anggaran dilakukan sementara penerimaan negara turun drastis. Kita butuh regulasi yang lebih jelas dan tidak menghambat investasi asing,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga pangan lebih penting dibandingkan anjloknya IHSG.

    “Pangan adalah yang paling utama. Harga saham boleh naik turun, yang penting pangan aman, negara aman,” ucapnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 21 Maret 2025.

    Namun, para ekonom berpendapat bahwa narasi yang dikemukakan pemerintah saat ini bertolak belakang dengan kenyataan.

    “Makanya yang pertama harus disadari, ekonomi kita sangat terbatas. Apa yang disampaikan Presiden Prabowo seakan-akan ekonomi kita semakin baik dan membawa rasa optimistis, tapi tidak sesuai kenyataan,” kata Andri Perdana, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan investor, memperbaiki kebijakan fiskal, serta mengurangi ketergantungan pada impor guna menghindari krisis yang lebih dalam.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Top 5 News: Momen Keakraban Prabowo Subianto dan Recep Tayyip Erdogan hingga Ancaman Phishing pada Gmail

    Top 5 News: Momen Keakraban Prabowo Subianto dan Recep Tayyip Erdogan hingga Ancaman Phishing pada Gmail

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan momen keakraban yang luar biasa bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan fakta baru pada kasus Isa Zega, menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Selasa (11/2/2025).

    Selanjutnya, pemberitaan yang tidak kalah menarik, yaitu Deddy Corbuzier wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Paling Lambat 12 Mei 2025 setelah dilantik menjadi staf khusus oleh  Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hingga pengguna jangan asal mengeklik tautan karena adanya phishing.

    Berikut lima top 5 news di Beritasatu.com yang dirangkum pada Rabu (12/2/2025).

    1. Momen Keakraban Presiden Prabowo dan Erdogan Berbagi Payung Saat Turun dari Pesawat
    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan momen keakraban yang luar biasa bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan resmi di Jakarta. Momen kedekatan ini terlihat dalam rangka kerja sama antara Indonesia dan Turki.

    Pada kedatangan Presiden Erdogan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB, Presiden Prabowo menyambutnya dengan hangat. Momen spesial ini terjadi saat hujan deras mengguyur Bandara Halim Perdanakusuma.

    2. Fakta Baru pada Kasus Isa Zega
    Polda Jawa Timur (Jatim) menemukan fakta baru pada kasus yang dialami selebgram Isa Zega. Polisi menyebut ada bukti baru adanya pemerasan yang dilakukan Isa Zega terhadap istri Juragan 99, Shandy Purnamasari.

    Selain dikenakan pasal pencemaran nama baik, tersangka Isa Zega juga dikenakan pasal pemerasan oleh Subdit Siber Ditressiber Polda Jawa Timur (Jatim).

    3. Dilantik Jadi Staf Khusus Menhan, Deddy Corbuzier Wajib Laporkan LHKPN Paling Lambat 12 Mei 2025
    Top 5 news lainnya adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus. Menyusul pelantikan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membahas LHKPN dari selebritas dan kreator konten tersebut.

    “Berdasarkan peraturan tersebut Nomor 3 Tahun 2024, staf khusus menteri termasuk kategori wajib LHKPN (WL). Perkom tersebut efektif berlaku enam bulan setelah ditetapkan, yaitu pada 1 April 2025,” jelas anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    4. Efisiensi Anggaran BMKG Ancam Ketahanan dan Target Swasembada Pangan Indonesia
    Keputusan pemerintah untuk efisiensi anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga 50% berpotensi menghambat upaya Indonesia dalam mencapai swasembada pangan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun pada tahun fiskal 2025. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

    5. Serangan Phishing Makin Canggih, Pengguna Gmail Jangan Asal Klik Tautan
    Pengguna Gmail kini menghadapi ancaman serius dari serangan phishing yang semakin canggih. Pasalnya, penjahat dunia maya kini mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menciptakan kampanye phishing yang sangat meyakinkan, bahkan mampu melewati filter keamanan canggih.

    laporan terbaru dari Hoxhunt menunjukkan, adanya peningkatan 49% dalam serangan phishing yang berhasil menghindari langkah-langkah keamanan tradisional. Ancaman yang dihasilkan AI kini mencakup 4,7% dari total upaya phishing. Penyerang menggunakan otomatisasi untuk membuat pesan yang tampak sah.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

  • Celios: Makan Bergizi Gratis Tak Perlu Diterima Semua Anak

    Celios: Makan Bergizi Gratis Tak Perlu Diterima Semua Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program makan bergizi gratis (MBG) tak perlu diberikan kepada seluruh anak di Indonesia. Pasalnya, Rp 50,7 triliun anggaran untuk program MBG justru berpotensi diterima anak-anak dari keluarga kaya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun untuk memenuhi program prioritas, termasuk makan bergizi gratis.

    “Ruang fiskal APBN tidak cukup untuk memberi makan bergizi gratis setiap anak. Ada kemungkinan distribusinya salah sasaran,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, dalam konferensi pers secara daring, Senin (10/2/2025).

    “Keluarga kaya pun menyadari mereka tidak pantas mendapatkan makan bergizi gratis tersebut. Anak-anak mereka bahkan membawa pulang makan bergizi gratis yang diterima di sekolah untuk diberikan kepada pembantu mereka,” tambahnya.

    Celios mengusulkan agar pemerintah memfokuskan program makan bergizi gratis kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp 2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil yang membutuhkan nutrisi tambahan. Pendekatan ini, menurut Celios, akan memungkinkan anggaran yang lebih efisien, dengan pemerintah hanya perlu mengalokasikan Rp 117,9 triliun per tahun untuk program makanan gratis.

    Sementara itu, Celios mengusulkan agar efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun digunakan untuk program sosial lain yang lebih mendesak, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan alokasi sekitar Rp 30,4 triliun untuk PKH, pemerintah dapat memperluas bantuan untuk diterima 10,2 juta keluarga miskin.

    Sebagian anggaran juga bisa digunakan untuk melunasi insentif dosen yang tertunda sejak 2020 hingga 2024, yang dapat memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 47.000 dosen.

    Media Wahyudi Askar menegaskan efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk program perlindungan sosial yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk membiayai program makan bergizi gratis yang salah sasaran.

    “Jika pemerintah ingin efisiensi anggaran, mereka harus mengalokasikan uang yang diselamatkan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, seperti program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar Media Wahyudi.

  • Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Setiap presiden memiliki strategi untuk membiayai program dan target-target yang telah dijanjikan selama kampanye. Presiden Prabowo Subianto misalnya, telah mengeluarkan instruksi berisi anjuran efisiensi anggaran besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung nilainya lebih dari Rp306 triliun.

    Langkah penghematan ala Prabowo itu dilakukan di tengah ruang fiskal yang masih terbatas. Rasio utang tembus di angka 39%. Sementara itu rasio pajak stagnan di kisaran angka 10%.

    Adapun sasaran efisensi anggaran Prabowo adalah sejumlah pengeluaran belanja di kementerian atau lembaga hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (pemda).

    Dikutip melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terdapat dua sumber utama pemangkasan tersebut.

    Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Kepala Negara bakal memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. 

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming RakaPerbesar

    Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Dia juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih agar segera mengidentifikasi pos-pos yang bisa ditekan. Meski begitu, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

    “Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin,” demikian bunyi beleid ketiga poin kedua, dikutip Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, setiap pejabat pemerintahan harus segera menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

    Prabowo menginginkan apabila sudah mendapat persetujuan DPR RI, maka pembantunya di kabinet merah putih itu segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025. 

    Tujuannya, Bendahara Negara itu akan bakal memblokir pos anggaran yang dihemat K/L. Sedangkan, kepala daerah diminta untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp50,59 triliun yang dipangkas Prabowo.

    “Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” demikian bunyi beleid ketujuh butir kelima.

    Jokowi Pangkas Subsidi 

    Langkah konsolidasi fiskal Prabowo  sejatinya juga dilakukan oleh Presiden ke Joko Widodo alias Jokowi. Pada awal pemerintahannya pada tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil kebijakan tidak populis. Belanja subsidi energi dipangkas kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

    Dalam catatan Bisnis, pada tahun 2015, sejak memegang tampuk kekuasaan, Jokowi awalnya tidak ingin mengulangi kebijakan subsidi pendahulunya. Subsidi diupayakan tepat sasaran. Jatah subsidi energi juga dipangkas. Tahun 2015 subsidi energi hanya dialokasikan sebesar Rp119,1 triliun.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan APBN terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 yang tercatat menggelontorkan Rp341,8 triliun untuk subsidi energi. Alokasi anggaran itu terdiri dari Rp240 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik senilai Rp101,8 triliun.

    Jika dikalkulasikan, anggaran subsidi energi tahun 2014 setara dengan 3,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun itu mencapai Rp10.542,7 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan anggaran infrastuktur tahun 2014 yang hanya sebesar Rp178 triliun. 

    Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) Perbesar

    Pemangkasan anggaran subsidi pada awal pemerintahan Jokowi semula dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih lebar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Tujuannya, uang yang semula habis dibakar untuk subsidi BBM dan tetek bengeknya itu, dialirkan untuk kepentingan infrastruktur. Pada tahun 2015, anggaran infrastuktur bahkan berhasil tembus di angka Rp290 triliun.

    Tren pemangkasan anggaran subsidi negeri terus berlanjut pada tahun 2016. Saat itu pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp106,8 triliun. Namun demikian, untuk anggaran infrastruktur angkanya naik menjadi Rp313,5 triliun. Kebijakan pemangkasan anggaran subsidi energi terus berlangsung pada tahun 2017.

    Pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi energi sebesar Rp97,6 triliun. Rata-rata subsidi energi tahun 2015-2017 menunjukkan adanya penurunan rata-rata sebesar 9,5 persen. Sementara anggaran infrasturktur terus meroket, pada waktu itu pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,9 triliun.

    Kebijakan pemangkasan subsidi energi berhenti pada tahun 2018. Pasalnya pada waktu itu, APBN mengalami turbulensi karena melonjaknya Indonesia crude price atau ICP yang diluar ekspektasi APBN. Akibatnya anggaran subsidi energi bengkak dari Rp97,6 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp153,5 triliun pada tahun 2018.

    Meski anggaran subsidi energi naik, hal itu tidak mempengaruhi alokasi belanja infrastruktur yang justru naik menjadi Rp410,4 triliun.

    Anggaran subsidi berangsur turun pada tahun 2019 menjadi Rp136,9 triliun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi Rp125,3 triliun. Pada dua tahun tersebut alokasi anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp415 triliun dan Rp423,3 triliun.

    Pada tahun 2021 seiring dengan berlakunya APBN pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp110,5 triliun. Namun angka subsidi energi kembali naik pada tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp134 triliun. Realisasi subsidi energi pada tahun 2022 bahkan membengkak di atas Rp200 triliun menyusul kenaikan tren harga minyak mentah global.

    Setali tiga uang, untuk mengantisipasi fenomena tahun 2022 terulang, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi pada tahun 2023 sebesar Rp211,9 triliun atau hampir mendekati jumlah subsidi energi yang digelontorkan oleh SBY pada akhir pemerintahannya sebesar Rp240 triliun.

    Tahun 2024, di tengah ketidakpastian global dan harga minyak yang cenderung fluktuatif pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp185,8 triliun atau turun dibandingkan alokasi tahun 2023. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat penurunan alokasi anggaran tersebut. 

    Pertama, tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Kedua, LPG tabung 3 kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka. Ketiga, validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat. Keempat,  kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

    Pengamat Mengkritisi 

    Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

  • Celios Kritisi Instruksi Presiden Prabowo tentang Pemotongan Anggaran

    Celios Kritisi Instruksi Presiden Prabowo tentang Pemotongan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    Dalam Inpres pertama Prabowo itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Prabowo meminta K/L melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

  • Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Celios (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan fakta mencengangkan terkait ketimpangan ekonomi di Indonesia.

    Dikutip dari wawancaranya pada podcast Akbar Faizal Uncensored, ia menyebut bahwa kekayaan 50 orang di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat.

    Fakta ini, menurut Media, menjadi bukti nyata ketidakadilan dalam sistem ekonomi nasional.

    “Saya tidak pernah menyangka menemukan kesimpulan ini. Ternyata ada 50 orang yang kekayaannya setara dengan 50 juta rakyat Indonesia,” ungkap Media.

    Ia menyoroti keterkaitan erat antara Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan para elite kekuasaan.

    Dikatakan Media, orang-orang yang terlibat dalam proyek besar tersebut adalah tokoh dengan afiliasi kuat terhadap partai politik dan perusahaan besar, terutama di sektor industri ekstraktif.

    “Mereka yang terlibat di lingkaran kekuasaan ini sangat terafiliasi dengan partai politik dan perusahaan besar, terutama di industri ekstraktif,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, ia menuturkan bahwa para industri tersebut jugamendapatkan subsidi yang luar biasa besar, seperti royalti 0 persen untuk pembangunan smelter.

    “Selain itu, corporate tax untuk perusahaan besar diturunkan dari 25 persen ke 22 persen, dan sekarang bahkan direncanakan turun lagi ke 20 persen,” paparnya.

    Media juga mengkritik peningkatan kekayaan pejabat publik selama satu dekade terakhir.

    Ia menyebut beberapa nama pejabat negara yang terafiliasi dengan korporasi besar, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Kenaikan PPN untuk Barang Mewah Tak akan Berdampak Signifikan Pada Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    Kenaikan PPN untuk Barang Mewah Tak akan Berdampak Signifikan Pada Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang mewah tidak akan memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Sebab, konsumsi barang mewah hanya berkontribusi kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan konsumsi barang kebutuhan sehari-hari.

    Lalu, sektor-sektor terkait seperti properti premium, otomotif kelas atas, dan fesyen mewah kemungkinan tidak akan mengalami perlambatan akibat penurunan permintaan.

    Hal itu karena menurut Media, khusus untuk masyarakat desil 10 persen teratas, daya belinya masih bagus.

    “Pola konsumsi masyarakat atas relatif tidak berubah, dengan konsumen kelas atas tidak akan beralih ke barang substitusi yang lebih murah,” ujar Media kepada Tribunnews, dikutip Minggu (5/1/2025).

    Selain itu, ia mengatakan PPN 12 persen untuk barang mewah sebetulnya hanya pelengkap saja. Tidak akan ada kontribusi yang signifikan pada penerimaan negara.

    Beda dengan non barang mewah, konsumsi barang mewah tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor lain seperti inflasi dan pertumbuhan pendapatan, serta financial shock pada rumah tangga.

    “Menaikkan PPN hanya untuk barang mewah memang mencerminkan keadilan. Namun, jumlahnya tidak seberapa potensi penerimaannya dibandingkan mendorong pajak penghasilan yang lebih progresif,” ucap Media.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun disebut tidak pernah menjadikan untuk barang mewah sebagai opsi yang diambil.

    Menurut dia, opsi tersebut sejak awal tak pernah menjadi pertimbangan kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu.

    “Semua tahu gimana proses kekacauan kebijakan PPN ini selama beberapa bulan terakhir ini,” kata Media. 

    “Opsi menaikkan hanya untuk barang mewah sebetulnya dari awal tidak pernah menjadi opsi Kemenkeu,” pungkasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah.

    Barang mewah itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021.

    PMK tersebut mengatur tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    “Jadi yang 12 persen itu barang yang sangat mewah yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Lantas, barang apa saja yang terkena PPN 12 persen?

    1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar.

    2. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.

    3. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:
    – peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

    4. Helikopter

    5. Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter.

    6. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:
    – Senjata artileri
    – Revolver dan pistol
    – Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

    7. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:
    – Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
    – Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.

    Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini terkena PPN 11 persen tidak mengalami kenaikan atau tetap 11 persen.

    “Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan biasa yang selama ini tetap 11 persen,” papar dia.

    Dia juga merincikan bahwa ada beberapa barang dan jasa mengalami pengecualian atau PPN nya hanya 0 persen meliputi barang pokok, misalnya beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar.

    Kemudian gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padian-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut.

    “Kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan paspor, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci,” terangnya.

    Selain itu, jasa kesehatan dan layanan medis pemerintah maupun swasta, jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa serta reasuransi tetap mendapatkan fasilitas PPN 0 persen atau tidak membayar PPN.

    “Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11 persen, tetap 11 persen, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12 persen,” ungkap dia.

  • Catat, Program Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai 6 Januari 2025 – Page 3

    Catat, Program Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai 6 Januari 2025 – Page 3

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk satu tahun penuh. Namun, pertanyaan muncul: apakah dana Makan Bergizi Gratis ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi 19,47 juta penerima manfaat?

    Anggaran Rp71 Triliun Dinilai Belum MemadaiDirektur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun perdana MBG masih belum mencukupi.

    “Anggaran sebesar Rp71 triliun ini bertujuan untuk menjangkau 19,47 juta orang. Namun, ini menjadi problematik karena nominal tersebut terlihat sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan program,” ujar Media Wahyudi dalam acara peluncuran laporan bertajuk Makan Bergizi Gratis: Polemik Skema Penyaluran MBG, Senin (30/12/2024).

    Tantangan pada Nominal Per Porsi

    Media Wahyudi juga menyoroti alokasi anggaran per porsi makanan bergizi yang ditetapkan sebesar Rp10.000. Ia menyebut bahwa angka tersebut belum mencakup kejelasan dana untuk membangun ekosistem penyediaan makanan bergizi.

    “Dengan alokasi Rp10.000 per porsi, masih banyak pertanyaan tentang bagaimana ekosistem yang akan mendukung pelaksanaan program ini dapat dibangun,” jelasnya.

     

  • Pakar Ingatkan Makan Bergizi Gratis Bisa Jadi Skandal Korupsi Besar

    Pakar Ingatkan Makan Bergizi Gratis Bisa Jadi Skandal Korupsi Besar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis, berpotensi menjadi skandal korupsi terbesar.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menyebut ini bakal terjadi andai Prabowo kukuh dengan skema penyaluran makan gratis yang bersifat sentralistis. Apalagi, skema tersebut melibatkan banyak pihak yang berpotensi membuat anggaran bocor lebih besar.

    “Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi, bahkan bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah,” ungkapnya dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan ‘Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis’ via Zoom, Senin (30/12).

    “Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah,” sambung Media.

    Menurut Celios, pendanaan program makan gratis seharusnya ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke sekolah-sekolah di daerah. Media menekankan penyaluran anggaran makan gratis yang kemudian langsung dikelola sekolah bakal lebih efisien.

    Media juga membandingkan empat aspek utama dari skema sentralisasi dan desentralisasi makan gratis. Pertama, total risiko korupsi yang lebih rendah jika disalurkan langsung ke sekolah, yakni sebesar Rp1,77 triliun di 2025.

    Kedua, persentase risiko korupsi yang bisa mencapai 12 persen andai pemerintah tetap melaksanakan program ini secara terpusat. Sedangkan skema desentralisasi memiliki potensi korupsi 2,5 persen.

    “Menurut kami, desentralistik itu way better, jauh lebih baik dibandingkan sentralistik. Total risiko korupsinya jauh lebih kecil,” tegasnya.

    Aspek ketiga adalah fokus distribusi, di mana skema terpusat diklaim bakal lebih mengutamakan vendor besar dan dapur umum alias satuan unit pelayanan. Sementara itu, cara desentralisasi bisa melibatkan sekolah, UMKM, dan pihak-pihak lokal.

    Keempat, Media membandingkan efisiensi pengawasan makan gratis dari dua skema tersebut. Ia menegaskan efisiensi pengawasan skema sentralistik lebih rendah ketimbang desentralistik.

    (skt/pta)

  • PPN 12% Tuai Kritik, Perak Indonesia: Beban bagi Perempuan

    PPN 12% Tuai Kritik, Perak Indonesia: Beban bagi Perempuan

    loading…

    Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025 dinilai bakal menjadi beban bagi kaum perempuan. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) menjadi 12% mulai 2025 menuai kritik sejumlah pihak. Salah satunya, kritikan datang dari Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Mutu Profesi pada Perhimpunan Perempuan Penggerak Indonesia (Perak Indonesia) Ade Irma Setya Negara.

    Dia menilai kebijakan tersebut akan menjadi beban bagi perempuan. Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan kalangan menengah ke bawah, yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik Indonesia.

    Ade menuturkan bahwa PPN 12 persen bukan hanya soal harga barang yang dikenakan pajak 12 persen, tapi juga bahan-bahannya. “Dengan demikian kenaikan PPN menjadi 12 persen akan menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa karena ongkos produksi bertambah,” ujarnya, Kamis (26/12/2024).

    “Dari hulu ke hilir kena pajak 12 persen. Ketika harga barang dan jasa meningkat, daya beli masyarakat menengah ke bawah akan semakin tertekan,” sambungnya.

    Menurut dia, hal tersebut dapat memicu perlambatan ekonomi secara keseluruhan. “Mungkin ini akan menjadi solusi cepat untuk negara dalam mendapatkan fresh money, tapi menjadi beban bagi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah,” jelasnya.

    Dirinya pun menyoroti dampak kenaikan PPN terhadap peningkatan ketimpangan ekonomi. “Masyarakat menengah ke bawah mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi harian. Dengan kenaikan PPN, biaya hidup mereka naik signifikan, sehingga angka kemiskinan berpotensi bertambah,” ujarnya.

    Beberapa pakar ekonomi termasuk Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar, lanjut dia, tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan pemerintah bahwa semua barang kebutuhan pokok tidak akan dikecualikan dari PPN. Alasannya, kebijakan pengecualian tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2009.