Xcloud.id

Tag: Media Wahyudi Askar

  • Job Fair Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

    Job Fair Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

    Jakarta –

    Penyelenggaraan bursa kerja atau job fair belakangan ramai dibicarakan lantaran dianggap sebatas formalitas. Hal ini terungkap menyusul beredarnya video di media sosial dari seorang HRD yang menyebut job fair hanya untuk memenuhi KPI kedinasan terkait.

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengatakan, job fair berskala besar umumnya telah ditinggalkan negara-negara berkembang.

    “Job fair berskala besar itu sudah ditinggalkan di negara lain, bahkan termasuk negara-negara berkembang di Asia Selatan, Amerika Latin, Afrika, apalagi Eropa. Itu tidak lagi menggunakan skema-skema job fair berskala besar, di mana satu wilayah, kemudian orang berdatangan ke sana,” ujar Askar saat dihubungi detikcom, Selasa (3/6/2025).

    Askar menilai, hal tersebut dimungkinkan karena pasar tenaga kerja di negara tersebut dibangun dengan baik. Menurutnya, pemerintah juga perlu menghentikan job fair berskala besar karena dinilai tidak efektif menyerap tenaga kerja.

    “Jadi idealnya, job fair berskala besar sudah harus ditinggalkan oleh pemerintah Indonesia,” jelasnya.

    Askar menambahkan, pemerintah perlu mengoptimalkan peran swasta yang menyediakan platform pencarian kerja, seperti Jobstreet dan LinkedIn.

    Di sisi lain, ia menyebut pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki platform yang mempertemukan pencari kerja dan pelamar. Menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan platform tersebut.

    “Kemenaker juga sudah punya platform digital untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Ini saja yang perlu dioptimalkan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menjelaskan, pemerintah saat ini juga memiliki portal SIAPkerja yang menjadi wadah pencari kerja menunjukkan kualitasnya kepada pemberi kerja.

    Menurutnya, pencari kerja mestinya sudah terdaftar di portal tersebut dan memudahkan proses merekrut dan pencari kerja ketika job fair. Namun menurutnya, platform ini belum dioptimalkan dengan baik.

    “Di peraturannya pun sebenarnya pencari kerja harus mendaftar di portal SIAPkerja, namun saya ragu apakah syarat tersebut terpenuhi atau tidak,” ungkapnya.

    Lihat juga Video: Job Fair di Bekasi Diwarnai Baku Hantam, Ini Kata Bupati Ade Kuswara

    (rrd/rrd)

  • 109 Juta Pekerja RI Dibayar di Bawah UMP

    109 Juta Pekerja RI Dibayar di Bawah UMP

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melaporkan terjadi peningkatan signifikan pada angka pekerja yang menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Dalam riset ini, CELIOS mengungkap persentase yang meningkat tajam per 2024 menjadi 84% jika dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 63%.

    Jika dielaborasi dari data CELIOS yang mengolah data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 109 juta pekerja di Indonesia yang diberi upah di bawah UMP per 2024. Sementara itu, per 2021 ada sebanyak 83 juta penduduk Indonesia yang digaji di bawah UMP.

    “Kami temukan data proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMP meningkat tajam dari 63% pada 2021 menjadi 84% pada 2024,” ujar peneliti CELIOS, Bara, dalam keterangannya yang dikutip detikcom, Sabtu (31/5/2025).

    Tidak hanya itu, Bara menyampaikan selama ini data pengangguran versi pemerintah belum sepenuhnya memasukkan data pekerja di sektor informal. Selain itu, banyak data tidak disampaikan kepada publik padahal relevan bagi perumusan kebijakan.

    Terkait dengan itu, CELIOS menyarankan agar pemerintah melakukan redefinisi cara mengukur angka kemiskinan dengan mengadopsi pendekatan berbasis pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi (disposable income).

    “Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS masih bertumpu pada dua pilar lama: garis kemiskinan berbasis kecukupan kalori dan indikator kesejahteraan berbasis pengeluaran. Ini pendekatan yang sah di era 70-an, tetapi tidak mampu menangkap kompleksitas kemiskinan di era modern,” ungkap Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar.

    Media bilang, metode pendekatan yang digunakan BPS gagal merepresentasikan tantangan saat ini seperti adanya beban utang, ketimpangan akses layanan publik, hingga tekanan finansial rumah tangga kelas menengah.

    “Rumah tangga yang terlilit utang pinjaman online atau harus menjual tanah agar anaknya bisa sekolah seringkali tidak tercatat sebagai miskin. Justru sebaliknya, pengeluaran tinggi mereka dianggap sebagai tanda kesejahteraan,” kata Media.

    (fdl/fdl)

  • Ekonomi Nasional Melemah Dinilai Imbas Efisiensi Anggaran

    Ekonomi Nasional Melemah Dinilai Imbas Efisiensi Anggaran

    JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2025 berdampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya sebesar 4,87 persen secara year on year (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal I 2024 yang masih tumbuh sebesar 5,11 persen. Capaian ini juga menjadi yang terendah sejak kuartal III 2021, ketika pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 3,53 persen.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang awalnya dimaksudkan untuk merapikan belanja negara kini justru mulai menunjukkan efek berantai yang kontraproduktif.

    Adapun, pertumbuhan belanja pemerintah yang kontraksi sebesar 1,38 persen secara year on year (yoy) turut melemahkan kinerja ekonomi.

    Selain itu, ia menyampaikan bahwa kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa pemotongan belanja publik mengurangi denyut aktivitas ekonomi di banyak sektor, terutama di daerah.

    “Ketika anggaran transfer ke daerah turut ditekan, pilihan daerah untuk membiayai infrastruktur dan program sosial menjadi sangat terbatas, padahal selama ini APBD juga menjadi penopang penting penciptaan lapangan kerja dari infrastruktur desa dan perlindungan sosial,” jelasnya dalam keterangannya, Selasa, 6 Mei.

    Selain itu, Wahyudi menjelaskan hasil efisiensi itu sebagian besar justru dialihkan ke program MBG yang belum menghasilkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    “Sementara itu banyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak berjalan karena tidak ada anggaran akibat efisiensi, pendamping desa juga banyak yang dirumahkan, padahal BLK dan pendamping desa adalah penggerak penciptaan lapangan kerja di sektor riil.” tuturnya.

    Sementara itu terkait perlambatan ekonomi nasional, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menyampaikan bahwa DEN saat ini masih mencermati data tersebut secara mendalam dan sejak awal telah mengingatkan potensi penurunan konsumsi pemerintah sebagai dampak dari kebijakan efisiensi yang diberlakukan.

    Ia menekankan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat tidak semua pihak di pemerintahan meyakini bahwa daya beli masyarakat sedang melemah seperti penurunan upah riil hingga meningkatnya proporsi pengeluaran konsumsi defensif.

    “Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah. Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil juga kenaikan share dari defensive consiumption spending,” jelasnya.

    Arief menyampaikan bahwa stimulus yang diusulkan DEN pada akhir tahun lalu tampaknya belum cukup efektif dalam mendorong daya beli masyarakat.

    Menurutnya perhatian pemerintah perlu segera diarahkan pada upaya membalikkan tren penurunan konsumsi pemerintah dan mempercepat deregulasi agar investasi dapat segera masuk.

    “Tidak menutup kemungkinan kita usulkan stimulus untuk mengangkat konsumsi rumah tangga juga,” jelasnya.

  • Bank Dunia Ungkap 60,3% Rakyat Indonesia Miskin, Menkeu Sri Bilang Itu Urusan BPS

    Bank Dunia Ungkap 60,3% Rakyat Indonesia Miskin, Menkeu Sri Bilang Itu Urusan BPS

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, sudah jadi urusan Badan Pusan Statistik (BPS) untuk menjelaskan mengenai temuan Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen masyarakat Indonesia masuk kategori miskin.

    Ia menilai Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti lebih kompeten untuk menjelaskannya. Sebab, data dalam temuan Bank Dunia ini berkaitan dengan data dalam BPS.

    “Data kemiskinan Bank Dunia? Nanti saya minta ke Bu Rini untuk sampaikan itu ya, itu dengan BPS cara perhitungan Bank Dunia dibahas di antara mereka,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Sebelumnya, pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menilai laporan dari Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen rakyat Indonesia masih tergolong miskin adalah fakta sebenarnya. Data ini dinilai lebih realistis dari data terbitan Badan Pusat Stastistik (BPS).

    “Angka (60,3 persen dari) World Bank mencerminkan pendekatan yang lebih aktual dan fair untuk perbandingan internasional. Ini jauh lebih realistis dalam mencerminkan kemampuan konsumsi dan standar hidup yang layak dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional Indonesia yang hanya sekitar Rp20.000 per hari,” tutur Askar kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Ia pun heran dengan standar ganda pemerintah. Di satu sisi sering koar-koar Indonesia masuk ke negara berpendapatan menengah, tetapi untuk batas kemiskinan masih menggunakan indikator masyarakat miskin.

    “Ini kan aneh. Pemerintah suka bermain dengan definisi. Perlu dicatat, metode penghitungan kemiskinan Indonesia saat ini masih berbasis pengeluaran, bukan pendapatan. Bila penghitungan dilakukan berdasarkan pendapatan, jumlah penduduk miskin Indonesia bisa jauh lebih tinggi,” tegasnya.

    Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat dari kelompok menengah bawah yang ‘turun kelas’ dan tergelincir ke kelompok miskin rentan. Jadi, kata dia, meskipun pemerintah mengklaim secara agregat angka kemiskinan ekstrem menurun, namun populasi miskin rentan (vulnerable poor) justru makin membengkak.

    “Mereka hidup sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau krisis kesehatan,” tandas Askar.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen dari total penduduk pada 2024. Di mana, rakyat Indonesia disebut miskin dihitung berdasarkan standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

    Nah, ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas ditetapkan pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kalau dirupiahkan dengan nilai tukar alias kurs Rp16.829.US$, angka itu setara Rp115.278/hari. Jadi, orang Indonesia yang pengeluarannya kurang dari Rp155 ribu/hari, menurut Bank Dunia, masuk ketegori miskin alias duafa.

    Pertimbangan Bank Dunia mengunakan standar ini, karena Indonesia masuk dalam kelas negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023. Di mana, gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto Indoneia mencapai US$4.580 per kapita.

    Yang bikin sedih, jumlah duafa di Indonesia pada 2024 adalah tertinggi kedua di Asia Tenggara. Juara pertama diduduki Laos dengan jumlah penduduk miskin sebesar 68,5 persen.  Bak bumi dan langit jika disandingkan dengan Malaysia (1,3 persen), Thailand (7,1 persen), Vietnam (18,2 persen), atau Filipina (50,6 persen).

    Menariknya, data Bank Dunia sangat berbeda dengan BPS yang mencatat kemiskinan per September 2024 hanya 24,06 juta orang. Atau hanya 8,57 persen dari total jumlah penduduk. Lembaga statistik pelat merah ini, menyebut angka kemiskinan September 2024 sebagai yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Turun 0,46 basis poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 9,03 persen. Setara 25,22 juta orang. 

  • Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik Lebaran 2025 dinilai sebagai salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Namun, di balik pujian terhadap kelancaran arus mudik ini, tersimpan fakta mencemaskan: jumlah pemudik anjlok hingga hampir 50 juta orang dari tahun sebelumnya.

    Apakah kelancaran ini semata hasil rekayasa lalu lintas yang brilian, atau pertanda perlambatan ekonomi yang makin dalam?

    Klaim “Terlancar Sejak Tahun 2000”

    Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang membuat arus mudik tahun ini berjalan tanpa hambatan besar.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” ungkapnya pada Selasa 1 April 2025 di Jakarta.

    Dia menyebut kelancaran ini tak lepas dari kerja keras Korlantas Polri, jajaran kepolisian daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP, serta dukungan lembaga-lembaga terkait. Habiburokhman menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas dan pemantauan kendaraan secara real-time berhasil mencegah kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, klaim ini langsung mengundang perhatian setelah fakta lain mencuat: total pemudik Lebaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun lalu.

    Anjlok 50 Juta Pemudik: Apa Penyebabnya?

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,34% dari 193,6 juta orang pada Lebaran 2024. Ini berarti hampir 50 juta orang batal mudik tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan penurunan ini. Namun, ia menyebut bahwa studi yang dilakukan tidak berfokus pada penyebabnya.

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan tanpa alasan. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama:

    1. Daya Beli yang Merosot

    Harga kebutuhan pokok yang terus naik, dari tiket transportasi hingga bahan pangan, memukul daya beli masyarakat. Banyak warga memilih bertahan di kota karena tidak mampu menanggung biaya mudik dan balik.

    2. Gelombang PHK

    Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berkontribusi besar. Sepanjang 2024, sekitar 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.

    3. Stagnasi Upah dan Ketidakpastian Usaha

    Upah yang tak kunjung naik membuat masyarakat makin selektif dalam pengeluaran. Sementara, pelaku usaha kecil dan informal memilih menahan diri dari mudik agar modal tidak habis.

    4. Pemangkasan Bantuan Sosial

    Bantuan sosial turun dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Padahal, menurut Askar, bansos sering menjadi “napas terakhir” masyarakat untuk bisa mudik.

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik. Kalau bansos turun, mereka makin sulit,” ucap Askar.

    Wajah Nyata di Balik Angka

    Penurunan jumlah pemudik bukan hanya soal statistik, tetapi kisah nyata ribuan orang yang tak lagi mampu pulang kampung. Seperti Supriyono, buruh pabrik yang terkena PHK setelah perusahaannya dinyatakan pailit. Gajinya belum dibayar selama 10 bulan, dan pesangon sebesar Rp100 juta belum juga diterima.

    “Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga. Biasanya selalu pulang kampung ke Kebumen, tapi sekarang benar-benar enggak bisa,” ujar Supriyono.

    Kisah lain datang dari Hamidah, perantau dari Lampung yang kehilangan pekerjaan di sektor konveksi.

    “Enggak mungkin pulang enggak bawa apa-apa. Malu. Lagipula saya enggak mau merepotkan orang kampung,” katanya.

    Keduanya bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan wajah rakyat yang kian terpinggirkan oleh tekanan ekonomi.

    Implikasi Ekonomi: Ketimpangan dan Penurunan Konsumsi

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik adalah indikator bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Uang dari kota ke desa jadi berkurang. Banyak daerah yang tergantung pada momen ini untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

    Tidak hanya itu, kegiatan amal dan infak masjid di kampung juga berkurang drastis. Begitu juga pekerjaan musiman yang biasa muncul saat Lebaran, dari pedagang makanan hingga jasa transportasi lokal.

    “Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil. Padahal ini salah satu momen yang bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Askar.

    Pemerintah: “Perputaran Uang Masih Moderat”

    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perputaran uang saat Lebaran 2025 tetap dalam tingkat moderat, meski turun dari tahun lalu.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda. Sekarang tetap moderat karena bansos juga sudah jalan,” ujar Airlangga, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Namun, data dari Kadin Indonesia menunjukkan sebaliknya. Perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,97 triliun, turun 12,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja? Deflasi 2025, PHK Melonjak, Daya Beli Ambruk, Mudik Sepi, Uang Tak Berputar!

    Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja? Deflasi 2025, PHK Melonjak, Daya Beli Ambruk, Mudik Sepi, Uang Tak Berputar!

    PIKIRAN RAKYAT – Awal tahun 2025 diwarnai dengan deflasi yang mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat. Perputaran uang musiman di momen Ramadhan dan Idul Fitri 2025 disebut belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    Meskipun pemerintah menganggap deflasi sebagai tanda keberhasilan dalam pengendalian harga, sejumlah ekonom justru menilai kondisi ini sebagai indikasi lemahnya konsumsi domestik yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi.

    Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, menyoroti dampak deflasi terhadap sektor manufaktur. Menurutnya, melemahnya daya beli berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran.

    “Pada awal 2025, hampir 14.000 pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat penurunan kinerja di sektor manufaktur. Hal ini berimbas pada pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya semakin melemahkan daya beli masyarakat,” ujar Anton.

    Tak hanya sektor manufaktur, sektor perdagangan dan jasa juga mengalami dampak serupa. Situasi ini diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi global pascapandemi COVID-19 yang masih memicu krisis energi dan ketegangan geopolitik.

    Anton menilai bahwa upaya pemerintah, seperti potongan tarif listrik dan rencana subsidi jalan tol selama libur Lebaran, belum cukup untuk mengatasi permasalahan struktural dalam perekonomian. Ia menyarankan agar pemerintah memperluas program bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat.

    Industri Perhotelan Terpuruk, Dua Hotel di Bogor Tutup

    Ilustrasi Hotel Filadelfia Malang.

    Dampak pelemahan daya beli juga terasa di industri perhotelan. Dua hotel di Bogor, Jawa Barat, terpaksa tutup akibat minimnya tingkat okupansi, menyebabkan 150 karyawan kehilangan pekerjaan.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa jika daya beli masyarakat tidak segera membaik, PHK di industri perhotelan berpotensi terus meningkat.

    “Kemarin ada dua hotel di Bogor yang tutup, berdampak pada 150 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa saja semakin banyak hotel yang gulung tikar,” ujar Hariyadi.

    Hariyadi juga mencatat bahwa tingkat okupansi hotel selama Lebaran 2025 mengalami penurunan sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemesanan kamar hotel cenderung lebih lambat dan tidak berlangsung hingga akhir masa liburan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Ia berharap pemerintah segera merealisasikan kebijakan belanja yang dapat mendorong okupansi hotel. Pasalnya, segmen pemerintah selama ini menyumbang hingga 40 persen dari total pemesanan kamar hotel.

    Calon penumpang menunggu keberangkatan di Terminal Cicaheum, Bandung, Minggu (23/3/2025). Terminal Cicaheum menyediakan  sebanyak 165 armada bus yang terdiri dari 106 unit bus AKAP serta serta 59 bus AKDP pada arus mudik lebaran 2025.

    Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat bahwa jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun 24,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 193,6 juta orang.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan bahwa terjadi penurunan pergerakan masyarakat selama mudik tahun ini. Namun, pihaknya tidak mengungkapkan penyebab utama penurunan tersebut.

    “Benar, besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun ini (2025) mengalami penurunan dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, Sabtu 22 Maret 2025.

    Sementara itu, data dari Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) menunjukkan bahwa hingga H-3 Lebaran, jumlah penumpang dari lima moda transportasi umum mencapai 6,75 juta orang, turun 4,8 persen dari tahun sebelumnya. Moda transportasi yang mengalami penurunan paling tajam adalah bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sebesar 10,2 persen, diikuti pesawat (6,8 persen), dan kapal laut (4,8 persen).

    Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa daya beli masyarakat yang lesu menjadi faktor utama turunnya jumlah pemudik. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan layanan transportasi turut membebani keputusan masyarakat untuk mudik.

    “Aspek lainnya adalah ketidakpastian usaha dan stagnasi upah. Banyak masyarakat memilih menahan pengeluaran, termasuk untuk mudik, guna menjaga stabilitas keuangan mereka,” ujar Askar.

    Selain faktor ekonomi, berkurangnya bantuan sosial juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mudik. Pada 2025, anggaran bantuan sosial turun sekitar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Bantuan ini sebelumnya banyak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan modal usaha di kampung halaman.

    Warga membeli bahan pangan pada gelaran Pasar Tani di Bale Asri Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (18/3/2025). Dalam gelar produk Pasar Tani ini turut menghadirkan aneka produk pertanian unggulan dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan harga bersaing dibawah pasar.*

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memperkirakan total perputaran uang selama Idul Fitri 1446 H hanya mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp157,3 triliun pada 2024.

    “Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah pemudik,” kata Sarman dalam keterangannya, Selasa 1 April 2025.

    Sementara itu, Ekonom Indef, Eko Listiyanto, menilai bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil berdampak pada daya beli masyarakat. Ia mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam berbelanja dan melakukan perjalanan mudik.

    “Penurunan daya beli masyarakat berimbas langsung pada kebiasaan belanja dan mudik. Banyak yang memilih tetap di kota tempat tinggal mereka karena keterbatasan finansial,” papar Eko Listiyanto.

    Selain itu, belanja kebutuhan pokok dan fesyen selama Ramadan juga mengalami stagnasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka,” pungkasnya.

    Dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya daya beli, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menghindari dampak berkepanjangan pada perekonomian nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mudik Lebaran 2025 Anjlok! Daya Beli Merosot, PHK Massal Biang Kerok?

    Mudik Lebaran 2025 Anjlok! Daya Beli Merosot, PHK Massal Biang Kerok?

    PIKIRAN RAKYAT – Tradisi mudik Lebaran tahun ini mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 24,34 persen dibandingkan Lebaran 2024, yang tercatat mencapai 193,6 juta orang atau 71,7 persen dari jumlah penduduk.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan bahwa terjadi penurunan potensi pergerakan masyarakat selama mudik tahun ini.

    “Benar, besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun ini (2025) mengalami penurunan dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, Sabtu 22 Maret 2025.

    Namun, pihaknya tidak mengungkapkan penyebab utama penurunan tersebut, mengingat aspek tersebut tidak menjadi fokus dalam penelitian yang dilakukan pada Februari lalu. Selain itu, keputusan masyarakat untuk mudik juga bisa berubah bergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang.

    Data dari Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) mencatat bahwa hingga H-3 Lebaran, jumlah pergerakan penumpang dari lima moda transportasi umum mencapai 6,75 juta orang. Jumlah ini turun 4,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam terjadi pada moda bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sebesar 10,2 persen, diikuti moda pesawat yang turun 6,8 persen, dan kapal laut 4,8 persen.

    Faktor Ekonomi Berperan dalam Penurunan Jumlah Pemudik

    Penumpang menunggu keberangkatan di Terminal Cicaheum, Bandung, Minggu (23/3/2025). Terminal Cicaheum menyediakan  sebanyak 165 armada bus yang terdiri dari 106 unit bus AKAP serta serta 59 bus AKDP pada arus mudik lebaran 2025.

    Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa lesunya daya beli masyarakat disinyalir menjadi faktor utama turunnya jumlah pemudik tahun ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan layanan jasa transportasi, seperti tiket bus, kereta, dan pesawat, turut membebani masyarakat.

    Celios mencatat bahwa daya beli masyarakat sudah mengalami penurunan sejak pertengahan 2024, ditandai dengan deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September. Kondisi ini berlanjut pada Februari 2025, menjelang Ramadan, ketika biasanya tingkat konsumsi masyarakat meningkat.

    Selain itu, tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga berkontribusi terhadap lemahnya daya beli. Sepanjang 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 80.000 pekerja mengalami PHK, meningkat dari 60.000 orang pada tahun sebelumnya. Banyak sektor terdampak, termasuk manufaktur, teknologi, perbankan, pengolahan, jasa, dan ritel, dengan industri manufaktur menjadi sektor yang paling banyak menyumbang angka PHK.

    “Aspek lainnya adalah ketidakpastian usaha dan upah yang stagnan. Banyak masyarakat yang memilih menahan pengeluaran mereka, termasuk untuk mudik, guna menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi,” ujar Askar.

    Selain faktor ekonomi, penurunan bantuan sosial juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mudik. Bantuan sosial yang sebelumnya mencapai Rp168 triliun pada 2024, mengalami penurunan sekitar 16 persen menjadi Rp140 triliun pada 2025. Bantuan ini kerap digunakan oleh masyarakat kelas bawah untuk kebutuhan dasar maupun modal usaha di daerah asal.

    Dampak Ekonomi dari Turunnya Jumlah Pemudik

    Sejumlah pemudik bersiap menaiki bus di Terminal leuwipanjang, Kota Bandung, Selasa (25/3/2025).

    Anjloknya jumlah pemudik Lebaran tidak hanya menjadi indikasi lemahnya daya beli, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah. Tradisi mudik biasanya membawa perputaran uang dari kota ke desa, yang berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik dapat memperbesar ketimpangan pendapatan, karena semakin sedikit uang yang beredar di daerah. “Saat pemudik kembali ke kampung halaman, mereka biasanya membelanjakan uang untuk oleh-oleh, belanja di warung, hingga menyewa jasa transportasi lokal. Jika jumlah pemudik berkurang, perputaran uang pun semakin kecil,” jelasnya.

    Selain itu, momen Lebaran juga menjadi kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui usaha musiman. “Banyak orang yang biasanya menjual makanan, minuman, atau jasa selama Lebaran. Jika pemudik berkurang, maka potensi pemasukan mereka juga menurun,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Askar menilai bahwa kondisi ini menjadi tanda bahaya bagi ekonomi nasional. Jika tren ini terus berlanjut, pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. “Perlambatan ekonomi yang terjadi bisa semakin panjang jika tidak ada langkah strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah Melemah dan IHSG Anjlok, MBG dan Danantara Biang Keroknya?

    Rupiah Melemah dan IHSG Anjlok, MBG dan Danantara Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga mendekati level terendah sejak krisis moneter 1998 disebut bakal membuat ruang fiskal Indonesia “compang-camping”, menurut sejumlah pengamat ekonomi.

    Mereka menilai Indonesia rentan tergelincir pada krisis jika tidak ada kebijakan yang bisa mengembalikan kepercayaan investor dan menstabilkan anggaran.

    Pada Kamis 27 Maret 2025 pagi, nilai tukar rupiah terpantau bertengger di angka Rp16.600 per dolar AS atau turun 18 poin (minus 0,11%). Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, menyebut kondisi saat ini berbeda dengan situasi 1998.

    “Pelemahan rupiah yang sekarang terjadi secara bertahap dan tidak seperti krisis 1998 ketika rupiah anjlok tajam dalam waktu singkat,” ucapnya.

    Namun, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai kondisi ini tetap mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    “Makan Bergizi Gratis saja sampai ratusan triliun, jadi ada ketidakpastian mengenai kesehatan fiskal Indonesia,” katanya.

    Rupiah Melemah Setelah IHSG Anjlok, Apa Penyebabnya?

    Para pengamat ekonomi menuturkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebetulnya sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Namun, situasinya memburuk pada saat periode awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pada bulan November 2024 hingga Januari 2025, rupiah bergerak di rentang Rp15.826-Rp16.355. Kemudian rupiah sempat menguat kembali, tetapi sebulan setelahnya ambruk sampai menyentuh angka Rp16.430.

    Puncaknya pada perdagangan Selasa 25 Maret 2025, rupiah ditutup di level Rp16.622, nyaris menyentuh level terendah dalam sejarah yaitu Rp16.900 pada 17 Juni 1998.

    Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ketika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, IHSG mengalami kontraksi signifikan.

    Pada Oktober 2024, IHSG masih berada di level 7.772, namun terus mengalami penurunan hingga 19,48% dalam lima bulan terakhir.

    Pada Selasa 18 Maret 2025, IHSG anjlok 6,12% hingga ke posisi 6.076, yang menyebabkan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menghentikan sementara perdagangan saham atau trading halt selama 30 menit.

    Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran investor.

    “Yang terjadi sekarang adalah ketika tidak ada guncangan eksternal sekalipun, kita sudah melukai diri sendiri. Kita sudah di tahap sakit kronis, kalau bisa disebut begitu,” tuturnya.

    Menurut Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pelemahan rupiah dan IHSG, di antaranya:

    Ketidakpastian Kebijakan Fiskal
    Pemerintah Prabowo Subianto mengalokasikan Rp171 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mengakibatkan efisiensi anggaran besar-besaran, termasuk pemangkasan belanja barang hingga 40% dan realokasi subsidi.
    “Makan bergizi gratis saja sampai ratusan triliun, jadi ada ketidakpastian mengenai kesehatan fiskal Indonesia,” kata Media Askar. Pembentukan Super Holding BUMN, Danantara
    Investor cenderung bersikap hati-hati terhadap super holding ini karena dianggap terburu-buru dan dipenuhi kepentingan politik. Melemahnya Konsumsi Domestik dan PHK Massal
    Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tutupnya pabrik-pabrik memperparah situasi ekonomi domestik. Ketidakpastian Politik dan Demokrasi
    Penguatan peran militer setelah pengesahan Undang-Undang TNI menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi lembaga negara dan kebebasan pasar. Faktor Global: Perang Dagang dan Ketidakpastian Ekonomi Dunia
    Perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif AS dan perlambatan permintaan dari China turut memperburuk situasi.
    Apakah Indonesia Akan Mengalami Krisis?

    Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset Bright Institute, memprediksi rupiah akan mencapai keseimbangan baru di angka Rp16.500 per dolar AS. Namun, pelemahan rupiah ini berisiko membebani fiskal negara karena meningkatkan biaya pembayaran utang dalam dolar AS.

    “Dengan tingkat depresiasi sekarang, bisa dibilang keuangan negara sudah cukup compang-camping. Ekonomi Indonesia tidak resilient sama sekali seperti yang dikatakan pejabat,” katanya.

    Jika situasi tidak segera diperbaiki, Indonesia bisa mengarah pada krisis yang lebih dalam, terutama jika terjadi guncangan eksternal besar.

    Apa Dampak Pelemahan Rupiah?

    Menurut Andri Perdana, dampak melemahnya nilai tukar rupiah akan segera dirasakan oleh masyarakat.

    “Sektor manufaktur yang mengandalkan bahan baku impor pasti akan terpukul. Seperti industri makanan berbahan dasar kedelai impor yang harga produksinya membengkak,” ucapnya.

    Aip Syarifuddin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), menegaskan bahwa harga kedelai impor sudah naik drastis.

    “Jadi kenaikannya sudah lebih dari 10%. Kami para perajin tempe dan tahu sudah mengurangi produksi sejak awal bulan ini karena harga bahan baku yang terus naik,” ujarnya.

    Dampak lain dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya risiko PHK. Perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor kemungkinan besar akan mengurangi produksi dan merumahkan pekerja.

    Kebijakan Apa yang Harus Diambil Pemerintah?

    Ekonom Media Askar menyarankan pemerintah untuk memperbaiki sentimen terhadap investor dengan menstabilkan keuangan negara.

    “Enggak bisa pemangkasan anggaran dilakukan sementara penerimaan negara turun drastis. Kita butuh regulasi yang lebih jelas dan tidak menghambat investasi asing,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga pangan lebih penting dibandingkan anjloknya IHSG.

    “Pangan adalah yang paling utama. Harga saham boleh naik turun, yang penting pangan aman, negara aman,” ucapnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 21 Maret 2025.

    Namun, para ekonom berpendapat bahwa narasi yang dikemukakan pemerintah saat ini bertolak belakang dengan kenyataan.

    “Makanya yang pertama harus disadari, ekonomi kita sangat terbatas. Apa yang disampaikan Presiden Prabowo seakan-akan ekonomi kita semakin baik dan membawa rasa optimistis, tapi tidak sesuai kenyataan,” kata Andri Perdana, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan investor, memperbaiki kebijakan fiskal, serta mengurangi ketergantungan pada impor guna menghindari krisis yang lebih dalam.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Top 5 News: Momen Keakraban Prabowo Subianto dan Recep Tayyip Erdogan hingga Ancaman Phishing pada Gmail

    Top 5 News: Momen Keakraban Prabowo Subianto dan Recep Tayyip Erdogan hingga Ancaman Phishing pada Gmail

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan momen keakraban yang luar biasa bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan fakta baru pada kasus Isa Zega, menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Selasa (11/2/2025).

    Selanjutnya, pemberitaan yang tidak kalah menarik, yaitu Deddy Corbuzier wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Paling Lambat 12 Mei 2025 setelah dilantik menjadi staf khusus oleh  Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hingga pengguna jangan asal mengeklik tautan karena adanya phishing.

    Berikut lima top 5 news di Beritasatu.com yang dirangkum pada Rabu (12/2/2025).

    1. Momen Keakraban Presiden Prabowo dan Erdogan Berbagi Payung Saat Turun dari Pesawat
    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan momen keakraban yang luar biasa bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan resmi di Jakarta. Momen kedekatan ini terlihat dalam rangka kerja sama antara Indonesia dan Turki.

    Pada kedatangan Presiden Erdogan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB, Presiden Prabowo menyambutnya dengan hangat. Momen spesial ini terjadi saat hujan deras mengguyur Bandara Halim Perdanakusuma.

    2. Fakta Baru pada Kasus Isa Zega
    Polda Jawa Timur (Jatim) menemukan fakta baru pada kasus yang dialami selebgram Isa Zega. Polisi menyebut ada bukti baru adanya pemerasan yang dilakukan Isa Zega terhadap istri Juragan 99, Shandy Purnamasari.

    Selain dikenakan pasal pencemaran nama baik, tersangka Isa Zega juga dikenakan pasal pemerasan oleh Subdit Siber Ditressiber Polda Jawa Timur (Jatim).

    3. Dilantik Jadi Staf Khusus Menhan, Deddy Corbuzier Wajib Laporkan LHKPN Paling Lambat 12 Mei 2025
    Top 5 news lainnya adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus. Menyusul pelantikan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membahas LHKPN dari selebritas dan kreator konten tersebut.

    “Berdasarkan peraturan tersebut Nomor 3 Tahun 2024, staf khusus menteri termasuk kategori wajib LHKPN (WL). Perkom tersebut efektif berlaku enam bulan setelah ditetapkan, yaitu pada 1 April 2025,” jelas anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    4. Efisiensi Anggaran BMKG Ancam Ketahanan dan Target Swasembada Pangan Indonesia
    Keputusan pemerintah untuk efisiensi anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga 50% berpotensi menghambat upaya Indonesia dalam mencapai swasembada pangan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun pada tahun fiskal 2025. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

    5. Serangan Phishing Makin Canggih, Pengguna Gmail Jangan Asal Klik Tautan
    Pengguna Gmail kini menghadapi ancaman serius dari serangan phishing yang semakin canggih. Pasalnya, penjahat dunia maya kini mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menciptakan kampanye phishing yang sangat meyakinkan, bahkan mampu melewati filter keamanan canggih.

    laporan terbaru dari Hoxhunt menunjukkan, adanya peningkatan 49% dalam serangan phishing yang berhasil menghindari langkah-langkah keamanan tradisional. Ancaman yang dihasilkan AI kini mencakup 4,7% dari total upaya phishing. Penyerang menggunakan otomatisasi untuk membuat pesan yang tampak sah.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

  • Celios: Makan Bergizi Gratis Tak Perlu Diterima Semua Anak

    Celios: Makan Bergizi Gratis Tak Perlu Diterima Semua Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program makan bergizi gratis (MBG) tak perlu diberikan kepada seluruh anak di Indonesia. Pasalnya, Rp 50,7 triliun anggaran untuk program MBG justru berpotensi diterima anak-anak dari keluarga kaya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun untuk memenuhi program prioritas, termasuk makan bergizi gratis.

    “Ruang fiskal APBN tidak cukup untuk memberi makan bergizi gratis setiap anak. Ada kemungkinan distribusinya salah sasaran,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, dalam konferensi pers secara daring, Senin (10/2/2025).

    “Keluarga kaya pun menyadari mereka tidak pantas mendapatkan makan bergizi gratis tersebut. Anak-anak mereka bahkan membawa pulang makan bergizi gratis yang diterima di sekolah untuk diberikan kepada pembantu mereka,” tambahnya.

    Celios mengusulkan agar pemerintah memfokuskan program makan bergizi gratis kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp 2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil yang membutuhkan nutrisi tambahan. Pendekatan ini, menurut Celios, akan memungkinkan anggaran yang lebih efisien, dengan pemerintah hanya perlu mengalokasikan Rp 117,9 triliun per tahun untuk program makanan gratis.

    Sementara itu, Celios mengusulkan agar efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun digunakan untuk program sosial lain yang lebih mendesak, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan alokasi sekitar Rp 30,4 triliun untuk PKH, pemerintah dapat memperluas bantuan untuk diterima 10,2 juta keluarga miskin.

    Sebagian anggaran juga bisa digunakan untuk melunasi insentif dosen yang tertunda sejak 2020 hingga 2024, yang dapat memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 47.000 dosen.

    Media Wahyudi Askar menegaskan efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk program perlindungan sosial yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk membiayai program makan bergizi gratis yang salah sasaran.

    “Jika pemerintah ingin efisiensi anggaran, mereka harus mengalokasikan uang yang diselamatkan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, seperti program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar Media Wahyudi.