Xcloud.id

Tag: Mathius Fakhiri

  • Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Mendagri Tito dan Kemenkes Turun Lakukan Audit Regulasi dan Teknis

    Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Mendagri Tito dan Kemenkes Turun Lakukan Audit Regulasi dan Teknis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan mengirim tim untuk melakukan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua.

    Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menyusul kasus seorang ibu hamil yang meninggal dunia setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Papua.

    “Perintah beliau (Presiden Prabowo) adalah untuk segera melakukan perbaikan melalui audit,” kata Tito kepada wartawan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Tito mengatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, untuk mengambil langkah darurat, termasuk memastikan keluarga korban mendapatkan seluruh bantuan yang dibutuhkan.

    Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyedia layanan kesehatan swasta untuk mengidentifikasi akar persoalan.

    “Saya minta Gubernur, setelah saya mendapat informasi, segera ke rumah korban. Keluarga korban harus dibantu,” ujar Tito.

    Audit Paralel Kemendagri dan KemenkesTito menegaskan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun bersama jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit paralel terhadap layanan kesehatan di Papua.

    Kemendagri akan mengaudit aspek regulasi, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang mengatur pelayanan di RSUD Kabupaten Jayapura maupun RSUD Dok II sebagai rumah sakit rujukan provinsi.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan mengirim tim khusus untuk melakukan audit teknis terhadap layanan di rumah sakit terkait.

  • 3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus ibu hamil bernama Irene Sokoy yang meninggal dunia usai ditolak empat rumah sakit di Papua kini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
    Presiden Prabowo
    membicarakan kasus tersebut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11/2025).
    Setelah menerima laporan itu, Presiden Prabowo meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit.
    Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” kata Tito usai bertemu Presiden Prabowo, Senin.
    Ia menyampaikan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait, termasuk pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Audit juga termasuk aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” ujar Tito.
    Tito juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audit.
    Sebagai tindak lanjut, Menkes Budi dan pihak Kemendagri sudah menuju Jayapura, Papua, kemarin.
    “Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito.
    Mendagri juga meminta
    Gubernur Papua
    Mathius D Fakhiri memberikan bantuan kepada Irene.
     “Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur. Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Mathius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu,” kataTito.
    Sementara itu,Mathius Fakhari telah meminta maaf dan menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.
    “Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11/2025).
    Mathius juga mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.
    Oleh karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
    Ia juga telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua.
    “Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujar Mathius.
    Peristiwa nahas itu terjadi pada Minggu (16/11/2025) ketika Iren yang sedang hamil mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Sesampainya di RSUD, Irene tidak ditangani cepat padahal kondisinya memburuk.
    Proses pembuatan surat rujukan ke rumah sakit lainnya pun sangat lambat.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Irene akhirnya meninggal dunia pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua TP-PKK Pusat Lantik Ra'fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Jadi Ketua TP-PKK dan Posyandu Papua Nasional 14 Oktober 2025

    Ketua TP-PKK Pusat Lantik Ra'fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Jadi Ketua TP-PKK dan Posyandu Papua Nasional 14 Oktober 2025

    Ketua TP-PKK Pusat Lantik Rafatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Jadi Ketua TP-PKK dan Posyandu Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Suswati melantik Ra’fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030. 
    Selain itu, Tri yang juga Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) itu melantik Ra’fatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama. 
    Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
    Dalam sambutannya, Tri menyampaikan selamat kepada Ra’fatul atas amanah baru yang diemban. 
    Ia percaya, dengan berbagai pengalaman dan sepak terjang yang dimiliki, Ra’fatul dapat memimpin TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua secara optimal.
    Dalam kesempatan tersebut, Tri menyampaikan terima kasih kepada Penjabat (Pj) Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Tyas A Fatoni atas dedikasi yang diberikan. 
    Istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu juga mengapresiasi kiprah Tyas yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan TP-PKK Provinsi Papua.
    Tri menjelaskan, keberadaan TP-PKK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017. 
    Kemudian, keberadaan posyandu telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
    “PKK dan posyandu ini lembaga mitra pemerintah. Bedanya dengan organisasi masyarakat (ormas) lain, kita ada payung hukumnya, yang akhirnya kita bisa mendapatkan penganggaran dari pemerintah,” ujar Tri dalam siaran persnya, Selasa (14/10/2025). 
    Dengan adanya anggaran dari pemerintah, Tri mengatakan, program TP-PKK dan posyandu memiliki konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.
    Pada kesempatan itu, Tri berharap Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua terpilih untuk memetakan program prioritas sesuai kebutuhan spesifik daerah. 
    Hal itu meliputi bidang ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, serta penguatan posyandu berbasis pada enam bidang standar pelayanan minimal (SPM). 
    Tri juga mendorong penguatan kelembagaan dan kemitraan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program.
    “Selanjutnya, mohon tingkatkan kapasitas kader secara berkelanjutan melalui pelatihan pendampingan agar kader PKK dan posyandu semakin profesional, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika sosial,” jelasnya.
    Selain itu, Tri juga meminta TP-PKK Provinsi Papua secara optimal bermitra dengan perangkat daerah yang terkait dengan enam bidang SPM. 
    Penguatan itu termasuk memperkuat kolaborasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan dan pembangunan daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
    Menurut Tri, upaya tersebut penting untuk memastikan TP-PKK Provinsi Papua dapat mencapai tujuannya.
    “Saya percaya Papua akan menjadi contoh bagi wilayah timur dalam membangun keluarga tangguh, sehat, mandiri melalui gerakan PKK dan posyandu yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.
    Turut hadir dalam kegiatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir. 
    Hadir pula Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP-PKK Pusat Yane Bima Arya, Staf Ahli Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga TP-PKK Pusat Niken Tomsi Tohir, serta para pengurus TP-PKK Pusat dan daerah.
    Prosesi itu juga dihadiri para pejabat dari kementerian/lembaga mitra TP-PKK, di antaranya Deputi Pencegahan BNN RI M Zainul Muttaqien; Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA Rohika Kurniadi Sari; Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional Tengku Syahdana; serta Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa.
    Di samping itu, hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas Adin Bondar; serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi; serta Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Dwi Ria Latifa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua untuk mengoptimalkan kinerja dan membuat perubahan.
    Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan untuk memacu kesejahteraan masyarakat Papua.
    “Terutama yang berhubungan dengan PKK, kesejahteraan keluarga. Masih banyak masyarakat yang tertinggal di sana, yang sulit,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).
    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
    Tito menekankan, masih banyak anak-anak di Papua yang membutuhkan akses kehidupan layak. Oleh karena itu, berbagai implementasi program kerja TP-PKK Provinsi Papua sangat dibutuhkan.
    Mendagri Tito secara khusus meminta Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk mendukung TP-PKK melalui program kerja yang melibatkan dinas terkait, seperti dinas pendidikan dan kesehatan.
    Dinas-dinas tersebut dapat berkolaborasi dengan TP-PKK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
    Selain itu, program kerja TP-PKK juga dapat menyasar pemenuhan pangan yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut.
    “Kemudian, Posyandu kalau bisa mengerjakan ada enam (bidang standar pelayanan minimal), tapi kalau bisa mengerjakan satu saja, pendidikan (atau) kesehatan, sudah bagus,” kata Tito.
    Salah satu persoalan yang masih perlu diselesaikan di Papua adalah penanganan kasus tuberkulosis (TBC).
    Sejalan dengan itu, Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua diminta untuk berperan dalam menurunkan angka prevalensi TBC.
    Saat ini, vaksin TBC juga telah tersedia, sehingga peran para kader TP-PKK dan Posyandu di Papua menjadi semakin penting dan mendesak.
    Tito juga meminta kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, TP-PKK, dan Posyandu untuk dioptimalkan. Selain akan bermanfaat bagi masyarakat, kolaborasi ini dinilai sebagai langkah mulia.
    Pada kesempatan yang sama, Tito berpesan kepada Ketua TP-PKK Provinsi Papua untuk terus meningkatkan koordinasi dengan jajaran TP-PKK di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua agar program kerja dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh.
    Ia juga mengimbau Ketua TP-PKK Provinsi Papua agar tidak ragu untuk berkonsultasi dengan jajaran TP-PKK pusat guna memastikan berbagai persoalan terkait kesejahteraan keluarga dapat diatasi dengan baik.
    “Jadi, tolong sering-sering, rajin-rajin buat acara koordinasi dengan ketua tim penggerak PKK tingkat kabupaten/kota,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, dalam acara tersebut, Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian melantik Rafatul Mulkiyah Mathius sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030.
    Tri selaku Ketua Umum Tim Pembina Posyandu juga melantik Rafatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama.
    Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir beserta istri, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen beserta istri.
    Hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua periode 2025 Agus Fatoni, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Anggar Widyaningtyas Fatoni, serta jajaran pejabat terkait di tingkat kementerian/lembaga dan Pemprov Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Gubernur Papua Pastikan Setiap Rupiah Tepat Sasaran ke Rakyat

    Video: Gubernur Papua Pastikan Setiap Rupiah Tepat Sasaran ke Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua, bukan berhenti di meja administrasi. Mathius mengakui selama ini pengawasan terhadap penggunaan anggaran masih lemah. Karena itu, ia berjanji akan memperkuat sistem kontrol dan menegaskan larangan keras bagi pejabat di bawahnya untuk menyalahgunakan dana publik.

    Selengkapnya wawancara jurnalis CNBC Indonesia Serliana Salsabila bersama Gubernur Papua Mathius Fakhiri di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (10/10/2025).

  • Profil Mathius Fakhiri: Eks Jenderal Polisi yang Dilantik Prabowo jadi Gubernur Papua

    Profil Mathius Fakhiri: Eks Jenderal Polisi yang Dilantik Prabowo jadi Gubernur Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Pol. (Purn.) Mathius Derek Fakhiri sebagai Gubernur Papua 2025-2030. 

    Pelantikan itu berlangsung di Istana Negara pada Rabu (8/10/2025). Adapun, pengangkatan ini berdasarkan Keppres 108P tahun 2025 tentang pemberhentian pejabat gubernur dan pengesahan gubernur dan wakil gubernur Papua masa jabatan 2025-2030.

    Pelantikan Mathius sebagai Gubernur Papua berlangsung khidmat. Setelah pembacaan Keppres itu. Mathius dan wakilnya Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen membacakan sumpah jabatannya kepada Prabowo Subianto.

    Lantas, siapa sebenarnya Mathius Derek Fakhiri?

    Profil Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri

    Mathius Derek Fakhiri merupakan pria kelahiran 6 Januari 1968 di Ransiki, Manokwari Selatan. Dia merupakan perwira Polri lulusan akademi kepolisian (Akpol) pada 1990.

    Dilansir dari berbagai sumber, Mathius merupakan anak dari Letkol Purn Nathalis Yami Fakhiri dan perawat Martha Kabuate. Dia merupakan keluarga suku Awyu dan Inanwatan.

    Selain Akpol, Mathius juga telah lulus dari sekolah ia lanjutkan di Akpol di bidang Brimob tahun 1990, sekolah tinggi ilmu kepolisian alias STIK pada 2001. Dilanjutkan dengan Sespim Polri tahun 2005, dan Sesko TNI tahun 2018.

    Karier Mathius di kepolisian cukup cemerlang. Pasalnya, dia sempat menjabat di posisi strategis mulai dari Wakapolres Jayapura (2003);
    Kapolres Kaimana Polda Papua Barat (2005); Kapolres Jayapura (2009) hingga Korbrimob Polri (2018).

    Selanjutnya, dia juga menjabat sebagai Wakil Papua Barat (2020) dan Wakapolda Papua (2020). Dia kemudian menyandang bintang dua atau pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) saat menjabat sebagai Kapolda Papua (2021).

    Karier Mathius di Polri terakhir yaitu setelah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2024). Setelah itu, Mathius kemudian mencalonkan dirinya sebagai calon Gubernur di Pilkada 2024.

  • Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih Datangi Istana untuk Dilantik Prabowo Hari Ini Nasional 8 Oktober 2025

    Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih Datangi Istana untuk Dilantik Prabowo Hari Ini Nasional 8 Oktober 2025

    Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih Datangi Istana untuk Dilantik Prabowo Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Papua terpilih Mathius Fakhiri, dan wakilnya Aryoko Rumaropen, menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2025).
    Pantauan dari kawasan Istana sekitar pukul 13.45 WIB, Mathius dan Aryoko datang memakai seragam dinas berwarna putih.
    Mereka datang bersama istri masing-masing.
    Saat hendak masuk ke dalam Kompleks Istana, Mathius dan Aryoko tidak banyak bicara kepada awak media.
    “Gubernur Papua,” kata Mathius, singkat, Rabu.
    Secara terpisah, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut berdatangan ke Kompleks Istana dengan memakai dasi biru muda.
    Salah satunya, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara.
    Iftitah mengatakan, dirinya diundang untuk menghadiri pelantikan.
    Dalam pelantikan ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik beberapa pejabat, termasuk Gubernur Papua.
    “Gubernur Papua ya kemungkinan, Gubernur Papua, kemudian badan otonomi khusus Papua, yang lainnya saya belum tahu,” ucap Iftitah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masyarakat diminta kembali bersatu bangun Papua pascaputusan MK

    Masyarakat diminta kembali bersatu bangun Papua pascaputusan MK

    “Kemenangan serta sukacita ini adalah kemenangan dan suka cita seluruh rakyat Papua, dari pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga kampung, yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan damai dan penuh tanggung jawab,”

    Jakarta (ANTARA) – Juru bicara pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mariyo), Muhammad Rifai Darus, mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bersatu membangun Papua dalam kasih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Menurut Rifai, kontestasi Pilkada Papua telah selesai usai adanya putusan MK yang ditetapkan pada Rabu (17/9) dan penetapan pasangan calon terpilih pada Sabtu (20/9).

    “Kemenangan serta sukacita ini adalah kemenangan dan suka cita seluruh rakyat Papua, dari pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga kampung, yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan damai dan penuh tanggung jawab,” ujar Rifai dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan pasangan Mariyo juga mengajak seluruh masyarakat Papua agar tetap menjaga kedamaian dan persaudaraan, menjauhi provokasi, hoaks, dan perpecahan.

    Selain itu, kata dia, masyarakat juga harus bersatu membangun Papua, bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

    “Kami juga mengajak masyarakat Papua menghormati hukum dan demokrasi karena keduanya adalah pilar persatuan kita dalam bingkai NKRI,” tutur dia menambahkan.

    Dengan demikian, ia menilai putusan MK dan penetapan pasangan calon terpilih harus dijadikan momentum awal untuk membangun Papua yang lebih cerah, maju, dan bermartabat.

    Dikatakan bahwa kontestasi telah usai, sehingga saatnya melangkah bersama mewujudkan Papua yang aman, sejahtera, dan berdaya saing demi masa depan anak cucu.

    Dengan bergandengan tangan bersama, sambung Rifai, maka rakyat akan merasa nyaman dalam kasih dan persaudaraan yang mendalam untuk Tanah Papua.

    Lebih lanjut, dirinya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada pasangan Mariyo untuk mengemban amanah membangun Papua.

    Dia yakin tak ada kemenangan tanpa campur tangan Tuhan dan atas nama pasangan Mariyo, pihaknya menghaturkan terima kasih kepada semua pihak, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, para tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, serta seluruh masyarakat Papua, yang menjaga demokrasi dengan hati yang teduh.

    “Papua Damai, Papua Bersatu, Papua Hebat,” ucap Rifai.

    Sebelumnya, MK menolak sengketa perselisihan hasil PSU Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dimohonkan pasangan calon nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma.

    Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan menyatakan dalil-dalil yang diajukan pasangan Benhur-Constant tidak terbukti seluruhnya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

    “Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (17/9).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar Ajak Masyarakat Papua Bersatu Usai MK Tolak Gugatan PSU

    Golkar Ajak Masyarakat Papua Bersatu Usai MK Tolak Gugatan PSU

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat di Provinsi Papua untuk bersatu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) terhadap Pilgub Papua.

    Pesan ketua umum itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menyikapi putusan MK atas kemenangan pasangan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mariyo) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025-2030.

    “Peran Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lillahadalia sebagai putra bangsa yang dari Papua itu diakui. Kalau kita ingin jujur, peranannya sangat besar dalam mengantarkan kemenangan ini,” kata Idrus kepada awak media di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Idrus mengungkap, sebagai putra daerah, peran Bahlil tidak dapat dipungkiri. Sebab, pasangan tersebut turut diusung langsung oleh Partai Golkar.

    “Karena itu secara faktual pasti besar pengaruhnya mengantarkan kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai Golkar dan beberapa partai politik lainnya secara bersama-sama yang ditujukan pada hari ini,” ungkap Idrus.

    Idrus menekankan, Bahlil mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada pasangan gubernur dan wakil yang terpilih untuk bersama-sama membangun wilayah Papua. Serta mampu menghadirkan program kesejahteraan masyarakat.

    “Kebersamaan, kegotongan royongan, kekitaan, nilai-nilai inilah yang sejatinya menginspirasi kita untuk kembali bersama-sama merawat, membangun daerah Papua. Itu arahannya Bung Balil Lahadalia kepada kita semua dan saya kira ini sangat jelas,” pesan dia.

    Idrus berharap, terpilihnya Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen bukan hanya milik partai pengusung lagi. Namun sudah menjadi milik masyarakat Papua pada umumnya.

    Dalam kesempatan senada, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Umar Lessi DPP Partai Golkar menyambut kemenangan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen dengan penuh sukacita. Dia menekankan, membangun wilayah Papua harus bersama-sama dalam rangka menyukseskan program nasional.

    “Hal yang paling penting yang ingin kami sampaikan dengan berakhirnya PSU ini, sudah barang tentu kita harus fokus dengan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru ini, fokus untuk bagaimana menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan Astacita dari Bapak Presiden,” tuturnya.

     

  • Polda prediksi 492 TPS masuk kategori sangat rawan di PSU Pilgub Papua

    Polda prediksi 492 TPS masuk kategori sangat rawan di PSU Pilgub Papua

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polda prediksi 492 TPS masuk kategori sangat rawan di PSU Pilgub Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Daerah Papua memprediksi ada 492 tempat pemungutan suara (TPS) masuk dalam kategori sangat rawan di pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

    “Memang benar dari 2.023 TPS yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Papua, tercatat 492 TPS masuk dalam kategori sangat rawan,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito kepada Antara, di Jayapura, Minggu.

    Ke 492 TPS yang masuk kategori sangat rawan itu terbanyak berada di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 158 TPS kemudian di Keerom 148 TPS, Waropen dan Sarmi masing-masing 52 TPS, Kabupaten Jayapura 48 TPS, Kota Jayapura 22 TPS dan Kabupaten Kepulauan Yapen 12 TPS.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Diana Simbiak mengakui, sejumlah KPU kabupaten sudah mulai mengirim logistik pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur ke kampung-kampung.

    Memang benar dari laporan yang diterima sejumlah KPU di kabupaten sudah mulai mengirimkan logistiknya terutama ke wilayah atau kampung yang jauh dan susah dijangkau.

    Adapun KPU kabupaten yang sudah yaitu KPU Kabupaten Jayapura, Keerom,Mamberamo Raya,Sarmi dan KPU Kepulauan Yapen, kata Ketua KPU Papua Diana Simbiak kepada Antara di Jayapura, Minggu.

    Diakui, sebelum mengirim logistik, KPU senantiasa memonitor perkembangan cuaca melalui BMKG yang selalu di update sehingga pengiriman logistik dapat berjalan sesuai jadwal.

    “Mudah-mudahan pengiriman logistik dapat dilakukan sesuai jadwal dan tidak mengalami hambatan yang berarti, sehingga pelaksanaan PSU dapat dilaksanakan sesuai jadwal yakni tanggal 6 Agustus,” harap Diana Simbiak.

    Ketika ditanya apakah KPU akan meminta bantuan dari TNI-Polri saat mengirim logistik, Diana Simbiak mengakui, sudah berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait bantuan mengirim logistik bila ada kendala.

    Namun beberapa daerah sudah menyiapkan sarana angkutan seperti helikopter untuk mengangkut logistik, seperti yang disiapkan KPU Mamberamo Raya, kata Ketua KPU Papua Diana Simbiak.

    PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua diikuti dua pasangan calon yakni paslon nomor urut satu Benhur Tommy Mano -Constan Karma dan paslon nomor urut dua Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen.

    Dikatakan, ke 492 TPS masuk kategori sangat rawan karena beberapa faktor diantaranya TPS yang lokasinya sangat sulit dan terpisah jauh dari TPS lainnya, memiliki sejarah konflik yang menimbulkan korban dan kerugian harta benda.

    Selain itu juga diprediksi memiliki potensi aksi protes warga terhadap KPPS, berada di daerah konflik sengketa batas wilayah, masyarakatnya heterogen dan lokasi TPS pada basis pendukung paslon, serta basis atau lintasan KKB.

    Ketika ditanya jumlah personel TNI-Polri dan Linmas yang dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan PSU Pilgub, Kombes Cahyo mengatakan, tercatat 8.884 personel dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan PSU Pilgub yang akan dilaksanakan tanggal 6 Agustus mendatang.

    “Jumlah tersebut terdiri dari Polri 3.385 orang,TNI 720 orang dan Linmas 4.779 orang,” jelas Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito.

    Sumber : Antara